Materi Judicial Review (3)

Judicial Review Dalam Literatur Hukum Belanda Dalam literatur hukum Belanda dan Indonesia, istilah “hak menguji” mencakup dua macam pengertian, yaitu formal dan material. Yang dimaksud dengan “hak menguji formal” (formele toetsingsrecht) ialah “Het formele toetsingsrecht is de bevoegheid van de rehcter om to onderzoeken, ef een legislatief product op wettelijke wijze is not stand gekomen”. […]

Teks Piagam Madinah

Adapun teks lengkap Piagam Madinah sebagaimana tercantum dalam buku Sirah Rasul Allah karya Muhammad Ibn Ishaq – yang keotentikannya sudah disepakati para sarjana orientalis, seperti Julius Wellhausen, Leon Caetani, Hubert Grimne dan Montgomery Watt – adalah sebagai berikut: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW, di […]

Ringkasan Piagam Madinah

Secara ringkas isi Piagam Madinah tersebut seperti ditulis oleh Nourouzzaman Shiddiqi sebagai berikut : Masyarakat pendukung Piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya, maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23 dan 42). Masyarakat pendukung semula terpecah belah, dikelompokkan dalam kategori […]

Konstitusi Pertama di Dunia “PIAGAM MADINAH”

Sejak hijrah dari Mekah ke Yastrib pada tahun 622 H, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Tipe kepemimpinan yang sangat demokratis dan toleran terhadap semua pihak. Akibatnya semua penduduk merasa aman dan tenteram, akhirnya kota Yastrib berubah menjadi […]

Konstitusi pada Pembagian Hukum (3)

      Mengapa Inggris tidak mempunyai Konstitusi? Pertanyaan ini lebih mudah diajukan daripada dijawab, dan lebih mudah untuk menjawab dengan panjang lebar – daripada secara singkat. Tetapi dalam bab ini kita kan memberikan jawaban pendek. Pertimbangkan alasan mengapa negara mempunyai konstitusi – kehendak untuk membuat permulaan yang baru. Apakah Inggris mempunyai pengalaman ini?  Kadang-kadang orang berbicara […]

Konstitusi pada Pembagian Hukum (2)

        Dalam diskusi atau wacana politik kata ‘konstitusi’ biasanya digunakan paling tidak dalam dua pengertian. Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal, dalam arti pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau ekstra-legal, […]

Konstitusi pada Pembagian Hukum (1)

Sistem hukum Romawi menarik garis pemisahan yang tegas antara hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara, seperti perkawinan, kewarisan dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana […]