Apa Itu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Syarat mutlak atas pengenaan pajak adalah adanya objek yang dimiliki atau, dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak adalah manifestasi dari taatbestand (keadaan yang

Unsur-unsur Pajak Berdasarkan Definisi dan Karakteristiknya

Sebelumnya telah dijelaskan tentang CIRI DAN KARAKTERISTIK PAJAK BERDASARKAN DEFINISINYA, selanjutnya kita akan membahas apa saja unsur-unsur yang terdapat dam definisi dan karakteristik pajak tersebut.

Rukun Perkawinan Dalam Hukum Islam

Setiap agama pastinya mempunyai hukum sendiri-sendiri untuk mengatur kehidupan pemeluknya, begitu juga dengan agama Islam mempunyai hukum sendiri yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam.

Ciri dan Karakteristik Pajak Berdasarkan Definisinya

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai Pengertian Pajak yang diperoleh dari Berbagai Sumber. Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan beberapa ciri dan karakteristik pajak. Dipungut Berdasarkan UU

Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang RI 16 Tahun 2019

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku maka untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun

Hukum Perkawinan Dalam Islam

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Perkawinan Yang Hukumnya

Pengertian Pajak Dari Berbagai Sumber dan Tokoh

Dasar hukum dari pemungutan pajak adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 di mana telah terjadi tiga kali perubahan terhadap pasal tersebut dan pada perubahan ketiga

Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

error: Content is protected !!