Teori dan Jawaban Permasalahan Asas Rechisfilosofis

Sebagaimana telah dijelaskan pada materi sebelumnya mengenai Asas-asas Perpajakan, salah satunya terdapat Asas rechtsfilosofis yang dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara.

Dalam Asas ini terdapat beberapa teori terhadap permasalahan dan jawabannya seperti;

Teori Asuransi

Menurut teori asuransi ini pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus di bayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.[1]

Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, dimana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan pembayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung.

Sementaraitu negara dipersamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi.

Dalam kenyataannya negara tidak memberi ganti rugi begitu saja bila seseorang meninggal, mengalami musibah dan sebagainya dan tidak menerima klaim kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi evenement.

Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat, karena, negara. telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besamya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi lebih besar kepentinganyang dilindungi maka lebih besar pajak yang harus yang dibayar.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini sering disebut juga Teori Bhakti. Teori tersebut didasarkan pada organ theory dari Oto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat.

Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak pada hakekatnya tidak merugikan rakyat.

Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk

kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.[1]


[1] Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco, Bandung,1992, h. 29.  

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

3 Responses

  1. asas-asas daripada pajak tersebut, adalah asas rechtsfilosofis, asas pengenaan pajak, asas pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan asas dalam pembuatan Undang-Undang Pajak.
    Menurut saya sudah cukup memadai dan sudah bisa dipahami dalam materi Teori dan Jawaban Permasalahan Asas Rechisfilosofis namun silit dipahami jika tidak dijelaskan secara langsung.

  2. Asas rechisfilosofis adalah salah satu asas perpajakan yg berarti asas tersebut mencari pembenar atas dasar terhadap pengenaan pajak oleh negara

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.