Pengertian Pajak Dari Berbagai Sumber dan Tokoh

Dasar hukum dari pemungutan pajak adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 di mana telah terjadi tiga kali perubahan terhadap pasal tersebut dan pada perubahan ketiga tersebut akhirnya diperoleh ketentuan bahwa pajak dan, pungutan lain yang bersifat bermakna untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Sedangkan Pajak sendiri memiliki banyak pengertian, berikut beberapa pendapat tokoh dan sarjana terkait pengertian pajak.

Rochmat Soemitro

Dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan Tahun 1974, Rochmat Soemitro memaknai pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas, negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment.

Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang jadi dengan sendirinya yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (laalbestand) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada kas negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Soeparman Soemahamidjaja

Dalam disertasinya yang berjudul ‘Pajak Berdasarkarn Asas Gotong-royong’, Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 1964 memberikan definisi mengenai pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut untuk penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa koleklif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

P J A. Adriani

Sementara itu menurut P J A. Adriani, yang pernah menjabat sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum Pajak di Universitas Amsterdam (Belanda) mengatakan Pajak adalah iuran kepada, negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Smeets Dalam Bukunya De Economische Belekenis Der Belastingen

Menurut Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi Deutsche Reichs Agaben Ordnung (RAO-1919)

Pajak adalah bantuan uang secara insendental atau secara periodik (dengan tidak ada kontra prestasinya) yang di pungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu tatbestard (sasaran perpajakan) yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak

10 Replies to “Pengertian Pajak Dari Berbagai Sumber dan Tokoh”

  1. Pengertian pajak secara umum
    Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak ( Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan unutk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukan secara langsung.

    Untuk pengertian pajak menurut undang – undang, Menggunakan patokan Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Dimana dijelaskan bahwa pajak merupakan :
    Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Selain pengertian umum dan menurut undang – undang, ada pula definisi pajak menurut para ahli yang tentunya menambah wawasan kita. Diantaranya :

    1. Leroy Beaulieu : Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

    2. P.J.A. Adriani : Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

    3. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH : Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

    4. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock : Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

    5. Rifhi Siddiq : Pajak adalah iuran yang dipaksakn pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

  2. dari saya, Pajak itu iuran wajib kepada negara yang dibayarkan melalui kas negara, tidak mendapat balas jasa secara langsung, dan dapat dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan kepentingan umum.

  3. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang Undang
    dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (routine) dan pembangunan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan
    tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 28 tahun 2007, Undang Undang tentang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, maka pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    1. saya sedikit ingin menambahkan, berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya juga ingin menambahkan bahwa pajak memiliki 4 Unsur:
      1. Iuran dari rakyat kepada negara
      2. Berdasarkan Undang-undang
      3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk
      4. Digunakan untuk membiayai negara

  4. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan wajib yang harus dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.
    Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

  5. menurut saya pengertian pajak itu sesuatu hal yg wajib ( pungutan ) di bayarkan oleh rakyat untuk negara , untuk kepentingan umum jadi masyarakat tidak dapat merasakan manfaat nya secara langsung. hanya untuk bersifat kepentingan umum

  6. Pengertian Pajak secara garis besar
    Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    Pengertian Pajak menurut Ahli Pajak
    1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH
    Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

    2. Rifhi Siddiq
    Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakn pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

    3. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R
    Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

    4. Pengertian Pajak Menurut P. J. A. Adriani
    Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

  7. Pengertian pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat ( 1 ) di sebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Dari pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak ada beberapa komponen yaitu:
    – Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara ( setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak )
    – Pajak bersifat MEMAKSA untuk setiap warga negara ( jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak dan apabila dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya di bayarkan, maka ada sanksi administratif maupun hukuman secara pidana ).
    – Dengan membayar pajak, kita tidak akan mendapat imbalan langsung
    – Pajak berdasarkan Undang-Undang

  8. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
    Kami Hafidz Fachrizal (NIM : 219.02.09293) dan Mardiana (NIM : 219.02.09292) dari Kelas Non Reguler A.
    Berikut ini tanggapan kami tentang Pengertian Pajak Dari Berbagai Sumber dan Tokoh yang kami kutip dari buku karangan Mustaqiem, Dr., SH., M.Si, Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia, Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2014, h.30 – 33

    BEBERAPA DEFINISI PAJAK.

    a. Pajak, iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang- undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke- uitgaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan. (Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944, Eresco, Jakarta-Bandung, 1979,h.23) Dalam perkembangannya di sektor perpajakan dewasa ini ternyata tidak melulu dalam pembayaran pajak hanya terbatas beralihnya kekayaan sector partikelir ke sektor pemerintah, karena dalam UU Pajak Penghasilan di Indonesia yang menjadi subyek pajak bukan terbatas sektor swasta tetapi ada juga subyek pajak yang berasal dari sektor non-swasta ( Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
    b. Pajak menurut Andriani, merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
    c. Pajak menurut definsi Prancis, bahwa pajak merupakan bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.
    d. Pajak menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919), bahwa pajak bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan) yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.
    e. Pajak menurut Edwin, bahwa uang pajak digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara perorangan.
    f. Pajak menurut Feldman, bahwa pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.
    g. Pajak menurut Smeets, bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan.
    h. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas- tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
    i. Pajak menurut Soeparman, bahwa pajak iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
    j. Menurut Rohmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
    k. Pajak, adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara, untuk kepentingan pembiayaan Negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan kepada pembayar pajak tidak mendapat jasa balik secara langsung.
    l. Pajak, merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang yang ada tanpa harus memberikan imbalan langsung.

    Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli). Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap Negara (fungsi kas Negara dan fungsi mengatur), karena Negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga Negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Bahwa posisi pajak merupakan pilar (penopang) Negara.Sehingga Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Papua memiliki potensi yang besar sebagai penopang ekonomi Negara melalui pemungutan pajak.
    Filosofi pajak klasik mengatakan bahwa “Taxes are the sinews of the State”. Filosofi kontemporer “Taxes are the blood of the state”, untuk membangun infrastruktur umum itu berasal dari pemerintah bukan dari rakyat.
    Manfaat pajak adalah untuk membiayai pembangunan. Seperti : Pajak Bumi dan Bangunan, kita wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena kita menempati wilayah Negara. Membiayai belanja Modal : yaitu belanja pegawai, barang, membangun sarana publik. Pajak yang didapat oleh pemerintah pusat juga di transfer ke daerah untuk kelangsungan pergerakan pembangunan di daerah baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

    Demikian tanggapan dari kami.

    Apabila ada kata-kata/kalimat yang kurang dalam tanggapan kami, kami mohon maaf.

    Terima kasih atas perhatian.

    Wassalamu’alaikum. Wr. Wb

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.