Jenis Pajak Berdasarkan Kriterianya

Pajak dapat dikelompokkan kedalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, dari segi titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan kewenangan pemungutannya.

Dari Segi Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari sisi ini akan menghasilkan apa yang sering dikenal dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua jenis pajak tersebut masih dapat dibagi lagi ke dalam dua segi yang lain, yaitu dari segi yuridis dan segi ekonomis.

Dipandang dari segi yuridis, suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang tidak hanya satu kali pungutan, dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya. Sedangkan pajak tidak langsung dipungut secara insendental (tidak berulang-ulang).

Sedangkan dari segi ekonomi Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila beban pajak tidakdapatdilimpahkan kepada pihak lain. Berdasarkan titik tolak pungutannya; sedangkan pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain.

Berdasarkan Perbedaan Pajak Dari Jenis Pungutannya

Dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya ini akan  menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subyektif dan pajak obyektif.

Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Sedangkan Pajak Obyektif yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek  yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subyeknya, Jadi pertama-tama yang dilihat adalah obyeknya terlebih dahulu.

Berdasarkan Sifat Pembagian Pajak

Berdasarkan sifatnya pembagian pajak dengan mendasarkan sifatnya ini akan memunculkan apa yang disebut sebagai pajak yang bersifat pribadi (Persoonlijk) dan pajak kebendaan (Zakelijk).

Pajak yang bersifat pribadi (Personlijk), yakni pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan dari diri serta keluarga wajib pajak.

Sedangkan Pajak yang bersifat kebendaan (Zakelijk) adalah pajak yang di pungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung.

Penjelasan lengkap bisa di baca melalui ebook Hukum Pajak yang bisa dibeli melalui link berikut https://websiteayu.com/buku-hukum-pajak/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

15 Responses

  1. mengenai asas pemungutan pajak dari dari para ahli dan asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

    Jika Anda ingin membangun sebuah usaha, tentunya Anda juga akan dihadapkan pada pajak yang akan dikenakan pada perusahaan Anda nantinya. Ada banyak macam-macam pajak yang nantinya akan Anda bayar dan laporkan setiap bulan pada negara seperti PPH atau PPN.

  2. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
    Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.

    Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Berbeda dengan pajak pusat/ nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

  3. “saya ingin menambahkan pada buku ebook hal 26-27 tentang pajak subyektif yang menjadi subjek pajak adalah
    A. 1. Orang pribadi
    2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
    B. Badan
    C. Bentuk usaha tetap
    Yang dikategorikan sebagai subyek pajak adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai subyek kemudian dilihat apakah mempunyai/memperoleh penghasilan untuk memenuhi syarat untuk dikenai pajak.
    Hal.28 pembagian pajak bersifat pribadi dan pajak kebendaan kurang disetujui oleh Adrianie dan Smeets karena bisa disalah artikan dan ditafsirkan.
    Hal.29 ada dua fungsi utama dari pajak yakni fungsi budgeter/anggaran yang mempunyai fungsi sebagai alat instrumen untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke kas negara dan fungsi regulerend/mengatur digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah.
    Hal.38”

  4. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

    Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

  5. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
    Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.

    Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Berbeda dengan pajak pusat/ nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

  6. Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi menjadi 2 jenis pajak yaitu adalah Pajak pusat yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat jendral pajak yang dibawah naungan Kementrian keuangan. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh dinas pendapatan daerah.
    Contoh dari Pajak pusat adalah sebagai berikut:
    Pajak Penghasilan (PPh)
    Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
    Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    Bea Materai.
    Sedangkan unttuk Pajak daerah adalah sebagai berikut:
    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    Pajak Hotel dan Restoran
    Pajak Hiburan dan tontonan
    Pajak Reklame
    Pajak Penerangan Jalan
    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
    Jenis pajak menurut sifatnya
    Untuk pajak menurut siftanya juga menjadi terbagi 2 jenis pajak, yaitu pajak subyektif dan pajak objektif, untuk perbedaannya adalah:
    Pajak Subyektif
    Pajak Subyektif ( Pajak yang Bersifat Perorangan ) yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak ( status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak ). Jadi pada dasarnya setiap orang yang menghuni wilayah di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Sementara bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia dikenakan wajib pajak jika memiliki keterikatan ekonomis dengan Indonesia, Contohnya jika WNA tersebut memiliki usaha di Indonesia maka akan dikenakan wajib pajak. Contoh pajak subyektif adalah Pajak Penghasilan (PPh)
    Pajak objektif
    pajak Obyektif ( Pajak yang Bersifat Kebendaan ) yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Lebih tepatnya pajak objektif dikenakan pada seorang warga negara Indonesia jika penghasilan yang dimiliki sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

  7. Landasan Yuridis ditetapkannya sistem pajak Penghasilan di Indonesia:
    1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentangGaris-Garis Haluan Negara; dan
    3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang ditetapkan dalam satu paket reformasi UU Perpajakan Indonesia tahun 1983.
    Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara, termasuk tentang Pajak Penghasilan, harus ditetapkan dengan Undang-undang. Tujuan pemungutan pajak adalah agar negara mampu membiayai Pembangunan Nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan, untuk mendorong pemerataan Pembangunan Nasional dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional.

  8. Berdasarkan perbedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya akan menghasilkan dua jenis pajak, yaitu pajak:
    A. Pajak subyektif Adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai pajak atau wajib pajak.
    B. Pajak Obyektif yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya jadi pertama-tama yang dilihat adalah objek nya yang selain benda dapat pula berupa berupa keadaan peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian baru dicari subjeknya yang bersangkutan tanpa mempersoalkan Apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak.

  9. Berdasarkan perbedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya akan menghasilkan dua jenis pajak, yaitu pajak:
    A. Pajak subyektif Adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai pajak atau wajib pajak.
    B. Pajak Obyektif yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya jadi pertama-tama yang dilihat adalah objek nya yang selain benda dapat pula berupa berupa keadaan peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian baru dicari subjeknya yang bersangkutan tanpa mempersoalkan Apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak.
    “leave a commed”

  10. 1. Pajak berdasarkan wewenang pemungut.
    a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
    Contoh: Pajak Penghasilan
    Pajak penghasilan termasuk dalam pajak pusat karena dipungut langsung oleh departemen keuangan atau Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan ini dikumpulakan dan dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
    b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah.
    Pajak Daerah terdiri atas :
    · Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
    · Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), contoh: Pajak Hotel dan Restoran (Pengganti Pajak Pembangunan I), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

    > Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

    Kemudian ada jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

    Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya.

    Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

    Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

    Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak.

    Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

    Pajak Pusat dan Pajak Daerah

    Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada lembaga pemungutannya.

    Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.

    Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

    Berbeda dengan pajak pusat/ nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

    Proses administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat.

    Banyak yang mengira jika pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri karena hasil dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

    Nyatanya, pajak pusat dan pajak daerah bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional dari Aceh hingga Papua.

    Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik jika ada kesesuaian program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
    Contoh Jenis-jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah

    Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat:

    > Pajak Penghasilan (PPh)
    > Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    > Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
    > Bea Materai
    > Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)

    Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah:

    1. Pajak provinsi terdiri dari:

    >Pajak Kendaraan Bermotor.
    >Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
    >Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    >Pajak Air Permukaan.
    >Pajak Rokok.

    2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

    >Pajak Hotel.
    >Pajak Restoran.
    >Pajak Hiburan.
    >Pajak Reklame.
    >Pajak Penerangan Jalan.
    >Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
    >Pajak Parkir.
    >Pajak Air Tanah.
    >Pajak Sarang Burung Walet.
    >Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
    >Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
    >Sekadar informasi saja, mulai tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat.

  11. ~Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

    Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

    Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri.

    ~Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.

    Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

  12. Menurut saya Jenis Pajak Berdasarkan Kriterianya :
    Pajak Langsung
    Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri.
    Pajak tidak langsung
    Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

    1. Mengenai Materi jenis pajak berdasarkan kriterianya dari Kuliah Hukum Online Dr Riana Kesuma Ayu
      ini cukup jelas, namun didalam sifat pembagian pajak penjabaran nya hanya sedikit yang dipaparkan

  13. izin menambahkan artikel diatas mengenai jenis pajak & perbedaan nya yg saya kutip dari website lain.
    1.Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

    Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan kategori jenis pajak yang dikelompkkan berdasarkan cara pemungutannya.

    Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

    Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

    Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri.

    Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.

    Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

    2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

    Kemudian ada jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

    Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya.

    Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

    Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

    Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak.

    Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak

    3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

    Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada lembaga pemungutannya.

    Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.

    Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

    Berbeda dengan pajak pusat/ nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

    Proses administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat.

    Banyak yang mengira jika pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri karena hasil dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

    Nyatanya, pajak pusat dan pajak daerah bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional dari Aceh hingga Papua.

    Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik jika ada kesesuaian program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.