Asas Pengenaan Pajak Dalam Hukum Perpajakan

Dalam asas perpajakan terdapat asas rechtsfilosofis, asas pengenaan pajak, asas  pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan asas dalam perbuatan undang-undang pajak.

Pembahasan pada materi kali ini yaitu mengenai Asas pengenaan pajak yang berfungsi untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Asas Tempat Tinggal

Asas ini sering disebut juga sebagai asas domisili. Asas negara tempat tinggal ini mengandung arti bahwa negara dimana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tak menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh.[1]

Jadi yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak adalah negara dimana wajib pajak berdomisili, dan dikenakan terhadap semua penghasilan (world wide income).

Asas Negara Sumber

Asas negara sumber mendasarkan pemungutan pajak pada tempat di mana sumber itu berada, seperti adanya suatu

perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan di suatu negara. Negara dimana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu.[2]


Asas Kebangsaan

Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraan jadi pemungutan pajak dilakukan oleh negara asal wajib pajak. Yang dikenakan pajak ialah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya.[3]


[1] Rochmat  Soemitro, Op. Cit., h. 50.

[2] Ibid., h. 50

[3] Ibid., h. 50

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

19 Responses

  1. Berdasarkan saya baca artikel diatas tentang Asas Pengenaan Pajak Dalam Hukum Perpajakan ada berapa sedikit saya memahami artikel saya tentang asas penanaan pajak dalam hukum pajak berikan masukan sendiri Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badanapabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itudalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world wide income) itu saja masukan dari saya.

  2. Asas domisili
    Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

    Asas negara sumber
    Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

    Asas Kebangsaan
    Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

  3. Sayang menambahkan sedikit penjelasan yg Disebut asas rechtsfilosofis karena asas ini mencari dasar
    pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu
    pertanyaan mendasar yang harus dicari jawabannya dari asas ini
    adalah: mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat?
    Atau, atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut.
    Ddi dalam website ini belum lengkap dasar hukum nya hanya mengemukan teori2 saja, disini hanya menjelaskan secara singkat Asas2 nya pdhl banyak pendpat2 dari yg lain yg detil menjelaskan nya

  4. Saya sedikit menjelaskan tetang teori yg di atas yg Disebut asas rechtsfilosofis karena asas ini mencari dasar
    pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu
    pertanyaan mendasar yang harus dicari jawabannya dari asas ini
    adalah: mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat?
    Atau, atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat? Terhadap permasalahan tersebut beberapa teori
    memberikan jawabannya.
    Saya memberi saran kalo bisa di lengkapi seperti uud yg mengenai asas2 nya atau teori2 yg lebih detil untuk mengenai teori asas2 di atas

  5. asas asas yg terdapat di atas adalah asas penegakan hukum pajak yg dimana terdapat dari kebiasaan atau dari turun temurun

  6. “Asas tempat tinggal, asas negara sumber, dan asas kebangsaan merupakan bagian dari Asas Pengenaan Pajak, Asas pengenaan pajak itu berfungsi untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada diketiga asas tersebut.” Ebook Hal. 50

  7. 2. Asas Negara Sumber
    Disini saya ingin menambahkan tentang :
    Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

    Subjek Pajak Dalam Negeri seperti diatur UU no.17 thn 2000 tentang penghasilan meliputi:
    – subjek pajak orang pribadi, yaitu: orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan yang menerima dan memperoleh penghasialn dari Indonesia meski bukan menjalankan usaha atau pekerjaan.
    – subjek pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang a menjalankan usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia; dan b menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia.(2)

    (2)https://taxclubindonesia.wordpress.com/2020/08/10/asas-pengenaan-pajak/
    (2)https://dikkyprima.wordpress.com/2009/03/31/asas-pengenaan-pajak/

    3. Asas Kebangsaan
    Saya menambahkan lagi yaitu:
    Contoh Asas Kebangsaan :
    Meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang.(3)

    (3) https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia

  8. Asas Umum
    Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya.

    Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya.

    Asas Yuridis
    Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 UUD 145. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia.

    UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
    UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
    UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
    UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia
    UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
    UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
    Asas Ekonomis
    Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot.

    Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.

  9. Pada dasarnya Indonesia menerapkan untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili. bagi wajib pajak luar negeri, hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya praktik perpajakan di berbagai negara, diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri (tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan), atau termasuk wajib pajak luar negeri (tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan).

  10. Asas Wilayah
    Asas wilayah, hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia.

    Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata.

    Asas Kebangsaaan
    Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara.

    Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata.

    Asas Sumber
    Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

    Jika misal seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh Pasal 22.

  11. Asas Ekonomis
    Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot.
    Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.

    Asas Finansial
    Artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan Rp5.000.000 tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan Rp1.000.000.000. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki.
    “Google”

  12. Asas isi bersifat prinsip yang mengikat dan sebagai dasar untuk negara menetapkan besaran suatu pajak Pembahasan pada materi kali ini masih belum sepenuh lengkap karena tidak mencangkup UU asas pajak / perpajakan . Tapi saya masih bisa memahami.

  13. Baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia dengan perhitungan yang cermat. Setiap wajib pajak juga akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya.
    Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri.

  14. mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu.

  15. Penjelasan asas pengenaan pajak diatas berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

  16. Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

  17. Kebijakan pemungutan pajak di berbagai negara mungkin berbeda, beegitu pula dengan Indonesia. Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Atas dasar ini pula, pemerintah membuat kebijakan untuk mengatur aktivitas perpajakan di Indonesia yaitu asas pemumgutan pajak

    Asas pemungutan pajak sendiri adalah dasar yang digunakan negara saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak.

  18. ini yg asas beb

    Penjelasan asas pengenaan pajak diatas berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

  19. Pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri (tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan), atau termasuk wajib pajak luar negeri (tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan). Nah, bagi wajib pajak luar negeri, hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya praktik perpajakan di berbagai negara, diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.