Asas-asas Perpajakan

Di dalam pajak, dikenal adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir, dan dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata “asas” antara lain diberi pengertian sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. Sementara menurut Soedikno Mertokusumo:[1]

Asas hukum itu sendiri bukanlah merupakan aturan hukum yang konkrit, melainkan hanya sebagai pikiran dasar yang umum sifatnya, atau sebagai latar belakang dari peraturan yang lebih konkrit dalam suatu sistem hukum yang menjelma menjadi sebuah peraturan perundangan dan menjadi keputusan hakim sebagai hukum positif.

Asas-asas perpajakan tersebut yaitu asas rechtsfilosofis, asas pengenaan pajak, asas  pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan asas dalam perbuatan undang-undang pajak.

Asas Rechisfilosofis

Asas Rechisfilosofis, yaitu asas yang bersifat mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Seperti apakah negara harus mengenakan pajak terhadap rakyat? Atau atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat?.

Dalam hal ini terdapat beberapa teori seperti Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Kewajiban Pajak Mutlak, Teori Daya Beli dan Teori Pemebenaran Pajak Menurut Pancasila. (Insya Allah akan kita jelaskan pada artikel berikutnya).

Asas Pembagian Beban Pajak

Asas ini merupkan kebalikan dari asas rechtsfilosofis, Asas pembagian beban pajak ini lebih kepada mencari jawaban  atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu dikenakan kepada rakyat  secara adil.

Dalam hal ini terdapat beberapa jawaban diantaranya berdasarkan Teori Daya Pikul dan Prinsip benefit (benefit principle)

Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak berfungsi untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan seperti Asas Negara Tempat Tinggal, Asas Negara Sumber, Asas Kebangsaan. Akan dijelaskan pada materi kuliah berikutnya

Asas Pemungutan Pajak

Dalam asas pemungutan pajak terdapat 2 (dua) penjelasan ajaran mengenai hal tersebut yang disebut dengan hutang pajak yaitu Ajaran Formil dan Ajaran Materiil. Penjelasan mengenai ini akan dibahas pada artikel yang berbeda.


[1] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1991, h. 33.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

12 Responses

  1. Secara umum, asas pajak yang digunakan di dunia ada tiga, yakni asas tempat tinggal, asas kebangsaan dan asas sumber.

    Namun, untuk negara Indonesia sendiri, diterapkan setidaknya tujuh asas pemungutan pajak. Bukan berarti berbeda secara keseluruhan, namun hanya dipecah ke dalam beberapa bagian yang lebih mendetail. Tujuannya adalah agar dalam rangka menjalankan sistem perpajakan, baik petugas maupun wajib pajak memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya.

    Ketujuh asas pemungutan pajak yang disebutkan di atas adalah :
    1 Asas Wilayah
    2 Asas Kebangsaaan
    3 Asas Sumber
    4 Asas Umum
    5 Asas Yuridis
    6 Asas Ekonomis
    7 Asas Finansial

  2. mengenai asas pemungutan pajak dari dari para ahli dan asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.
    Jika Anda ingin membangun sebuah usaha, tentunya Anda juga akan dihadapkan pada pajak yang akan dikenakan pada perusahaan Anda nantinya. Ada banyak macam-macam pajak yang nantinya akan Anda bayar dan laporkan setiap bulan pada negara seperti PPH atau PPN.

  3. Masih ada lagi asas-asas perpajakan
    Asas Wilayah
    Asas wilayah, hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia.

    Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata.

    Asas Kebangsaaan
    Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara.

    Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata.

    Asas Sumber
    Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

    Jika misal seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh Pasal 22.

  4. “Saya ingin menambahkan pada hal.56 Menurut ajaran formil hutang pajak timbul karena dikeluarkan nya surat ketetapan pajak oleh Fiscus ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System.
    Sedangkan menurut ajaran materiil hutang pajak timbul karena berlaku nya undang-undang. Adanya sesuatu yang menyebabkan tatbestand yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hutang pajak sebagai contoh
    Keadaan, perbuatan dan peristiwa.
    Hapus hutang pajak dapat disebabkan beberapa hal, yaitu
    Pembayaran, kompensasi, penghapusan hutang, dalurwarsa dan pembebasan.
    Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:
    1. Stelsel nyata/Riel stelsel pengenaan pajak didasarkan pada obyek pajak sehingga pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak.
    2. Stelsel anggapan/fictieve stelsel pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang
    3. Stelsel campuran stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Hal 57-58”

  5. pendapat saya tentang artikel ini mudah dipahami, tetapi hanya menjelaskan asas-asasnya saja. dan saya juga mencari dari web lain dan menemukan asas-asas perpajakan yang di kemukakan oleh adam smith yaitu : ada 4 asas perpajakan
    1.Asas Equality (kesetaraan atau keseimbangan)
    2. Asas Centainly (landasan hukum)
    3.Asas convenience of payment (tepat waktu)
    4.Asas efficiency (efisiensi atau ekonomis)

    dari 2 artikel ini tentang asas-asas perpajakan di indonesia.

  6. saya ingin menambahkan dalam asas Rechisfilosofis itu terbagi menjadi beberapa teori yaitu:
    A.Teori Asuransi
    B. Teori Kepentingan
    C. Teori Kewajiban pajak mutlak
    D. Teori daya beli
    E. Teori pembenaran pajak menurut pancasila
    Dalam asas Pembagian beban pajak terdapat juga teori
    A. Teori daya pikul
    B. Prinsip benifiet
    Sedangkan dari asas pengembangan pajak terdapat beberapa asas yaitu:
    A. Asas negara tempat tinggal
    B. Asas negara sumber
    C. Asas Kebangsaan
    “leave a commed”

  7. Asas-Asas yang dianut dalam sistem pemungutan pajak adalah :

    1. Asas domisili (asas tempat tinggal)
    Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

    2. Asas sumber
    Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negaranya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

    3. Asas kebangsaan
    Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri.
    “Google”

  8. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak.
    Sedangkan di Indonesia memiliki tujuh asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman.

    1. Asas finansial

    Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.

    2. Asas ekonomis

    Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan rakyat secara menyeluruh). Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri.

    3. Asas yuridis

    Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu:

    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
    Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
    Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
    4. Asas umum

    Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia.

    5. Asas kebangsaan

    Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia.

    6. Asas sumber

    Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

    7. Asas wilayah

    Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Contohnya, Bu Laila merupakan WNI yang tinggal di Taiwan, maka menurut asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan Bu Laila tidak wajib dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, WNA tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini.

  9. Berdasar artikel diatas asas perpajakan menurut saya Asas pemungutan pajak sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan. Selain itu, hal ini juga berguna sebagai dasar pedoman yang digunakan petugas yang berwenang untuk pengumpulan pajak. Secara umum, asas pajak yang digunakan di dunia ada tiga, yakni asas tempat tinggal, asas kebangsaan dan asas sumber.

  10. Asas memungut pajak

    Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi.

    Adam Smith

    Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

    Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

    Asas Convinience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

    Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

    W.J. Langen

    Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

    Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

    Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

    Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

    Adolf Wagner

    Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

    Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

    Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

    Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

    Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.