Apa Itu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Syarat mutlak atas pengenaan pajak adalah adanya objek yang dimiliki atau, dinikmati oleh wajib pajak.

Pada dasarnya objek pajak adalah manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata), keadaan yang nyata ini merupakan suatu peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak, kewajiban pajak dari seseorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi taatbestand. Tanpa terpenuhinya taatbestand tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Sementara itu Subjek pajak dan wajib pajak dalam pemungutan pajak daerah kadang bisa diartikan sama, tetapi sesungguhnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda.

Dalam beberapa jenis pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan membayar pajak, sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak.

Sedangkan pada beberapa jenis pajak daerah yang lain seperti, pajak hotel, pihak yang menjadi subjek pajak tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) oleh karena itu kedua istilah tersebut yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar.

Seseorang atau badan yang yang menjadi wajib pajak apabila ditentukan oleh peraturan daerah wajib melakukan pembayaran pajak.

Begitu pula dengan seseorang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. ini menunjukan bahwa wajib pajak dapat pula menjadi subjek pajak yang dapat dikenakan membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek pajak.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

19 Responses

  1. Mengutip Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
    Perbedaan subjek pajak dan wajib pajak terutama terletak pada kewajiban perpajakannya. Subjek pajak masih bersifat potensial untuk dikenakan pajak. Sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban perpajakan.

  2. Pengertian Subjek Pajak

    Subjek pajak merupakan orang, kesatuan, atau badan yang sudah memiliki syarat-syarat subjektif. Salah satu syarat tersebut adalah bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak bisa dikatakan wajib pajak jika ia telah memiliki syarat-syarat objektif. Subjek pajak tidak sama dengan subjek hukum sehingga agar bisa menjadi subjek pajak maka tidak harus menjadi subjek hukum.
    Jadi, firma, perkumpulan, maupun warisan yang masih belum dibagi-bagi dan menjadi satu kesatuan sehingga bisa disebut sebagai subjek pajak. Untuk orang gila, anak yang masih di bawah umur bisa disebut sebagai wajib maupun subjek pajak, namun masih perlu adanya penunjukkan wali yang bisa dipertanggungjawabkan dalam memenuhi kewajibannya.

    Pengertian Objek Pajak

    Pengertian objek pajak adalah penghasilan itu sendiri. Ada juga yang mengartikannya dengan lebih luas sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.
    Berdasarkan keterangan yang terdapat pada Undang – Undang No. 17 tahun 2000 tentang PPh (Pajak Penghasilan). Setidaknya ada 3 yang merupakan subjek pajak PPh, yakni perorangan, warisan, dan badan. Untuk subjek pajak juga digolongkan menjadi 2, yaitu subjek pajak asing dan subjek pajak domestik.

  3. Izin menambahkan sedikit informasi yang saya kutip dari buku Hukum Pajak oleh Dr. Riana Kesuma Ayu SH. MH

    Setiap pengenaan pajak pasti akan menimbulkan kewajiban pada seseorang atau suatu badan dan demikian juga dengan pajak penghasilan. Subyek pajak adalah pihak terhadap siapa yang akan ditagih oleh Negara, atau dengan perkataan lain pihak-pihak yang mempunyai kewajiban pajak subyektif. Dalam UU PPh 2008 Pasal 2,subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, Badan yang terdiri dari PT(Perseroan Terbatas),Perseroan Komanditer,Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah(BUMD). Subjek pajak dibedakan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.(Hal.188-189)
    Objek pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak, dalam hal ini yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.(Hal. 191)
    Wajib pajak harus punya NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak). Wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.(Hal.197)

  4. Pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak menimbulkan kepentingan yang berbeda karena bagi Wajib Pajak yang membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi dan keuntungannya, perbedaan bunga ini cenderung memancing wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya, baik secara ilegal maupun legal. Hal ini juga dimungkinkan karena masih banyak celah dalam regulasi perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia aparat pajak atau otoritas pajak untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan wajib pajak yang tidak jujur.

  5. Saya ingin menambahkan materi subjek,objek dan wajib pajak yg saya dapat dari website lainnya
    Setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak (sumber pendapatan yg dikenakan pajak)dan subjek pajak ( perorangan atau badan yg ditetapkan menjadi subjek pajak)
    Sementara orang atau badan yg mempunyai kewajiban pajak disebut wajib pajak
    Dari UU no 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Pph)
    Subjek pajak tergolong 2:
    1. Subjek pajak dalam negeri
    2. Subjek pajak luar negeri
    Subjek & objek pajak terbagi menjadi:
    – subjek & objek pajak Pph
    -subjek & objek pajak PPn
    -subjek & objek pajak bumi dan bangunan (Pbb)
    -subjek dan objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
    -subjek dan objek bea materai
    Objek pajak daerah
    (Pajak provinsi dan kabupaten/kota

  6. Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak terdiri dari tiga jenis yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak,kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau sesuatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.
    Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak.
    wajib pajak sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu, wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

  7. Bukan Subjek Pajak : Tidak Dikenai Pajak Penghasilan
    Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur:
    Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
    1.) Badan perwakilan negara asing;
    2.) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
    • bukan warga Negara Indonesia; dan
    • di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
    • negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
    3.) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
    • Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
    • tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
    4.) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
    • bukan warga negara Indonesia; dan
    • tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

  8. dari artikel ini menurut saya mudah dipahami, singkat dan jelas dan disertakan contonya. saya cuma inggin menambahkan sedikit tentang pengertian subjek pajak yaitu : Subjek pajak merupakan orang, kesatuan, atau badan yang sudah memiliki syarat-syarat subjektif. Subjek pajak bisa dikatakan wajib pajak jika ia telah memiliki syarat-syarat objektif.

  9. objek pajak artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu pajak. Sedangkan subjek pajak yaitu mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subyektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak.

  10. objek pajak artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu pajak. Sedangkan subjek pajak yaitu mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subyektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak.

  11. Intisari dari kesimpulan subjek dan objek pajak :

    Subjek pajak adalah orang/badan hukum yang menurut ketentuan perundang-undangan digunakan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan/pemotongan pajak tertentu.

    Objek pajak ialah meliputi segala hal yg dikenakan pajak, misalnya bangunan, Tanah, barang, penghasilan dll.

  12. bahwa sederhananya subjek pajak merupakan suatu kesatuan yang yang merupakan orang ataupun badan usaha. Subjek tersebut merupakan subjek yang telah memiliki entitas ataupun persyaratan yang merupakan subjektif nyata.

  13. Saya ingin menambahkan sedikit mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya yaitu orang pribadi dengan badan/perusahaan. Seseorang akan dikenakan wajib pajak apabila pada saat orang menerima atau mendapat hak seperti gaji/hadiah. Salah satu objek yang tidak bisa dikenakan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah tempat ibadah dan pemakaman.

  14. objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. … Sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak

  15. objek pajak adalah manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata), keadaan yang nyata ini merupakan suatu peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak, kewajiban pajak dari seseorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi taatbestand. Tanpa terpenuhinya taatbestand tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.
    Sedangkan subjek dan wajib pajak sesungguhnya keduanya memiliki pengertian yg berbeda, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan membayar pajak. Seseorang atau badan yang yang menjadi wajib pajak apabila ditentukan oleh peraturan daerah wajib melakukan pembayaran pajak.

  16. 1. Untuk setiap jenis pajak, terdapat perbedaan mengenai pengertian subyek pajak dan siapa saja pihak yang termasuk subyek pajak.

    2. Subyek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

    3. Secara garis besar, subyek PPN diantaranya, Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pedagang eceran, Badan-badan tertentu, yaitu PERTAMINA, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil.

    4. Yang menjadi subyek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

    5. Menurut Undang-undang No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/bangunan

    6. Bea Meterai terutang oleh pihak yang memperoleh atau menerima manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kwitansi, bea materai terutang kepada penerima kwitansi.

    7. Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

    8. Yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tanah dan isi yang ada di bawahnya, termasuk tanah pekarangan, sawah, empang dan perairan pedalaman.

    9. Dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM ada tujuh poin yang membuat objek pajak harus dikenakan atas PPN, yaitu, Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha, Impor Barang Kena Pajak,Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

    10. Sesuai pasal 2 Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, Akta-akta notaris termasuk salinannya,Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya,Surat yang memuat jumlah uang lebih dari satu juta rupiah, Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari satu juta, efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya lebih dari satu juta, Dokumen lain yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, antara lain, surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.

  17. izin menambahkan tentang artikel objek & subjek pajak saya kutip dari website lain.

    objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak.

    Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak. Sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak.

    Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, setiap jenis pajak sudah tentu memiliki subjek dan objek pajaknya sendiri. Berikut ini penjelasannya.

    Subjek dan Objek Pajak dari Setiap Jenis Pajak
    Mengutip Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu orang pribadi, badan dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

  18. izin menambahkan mengenai objek & subjek pajak yang saya kutip dari website lain.

    objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak.

    Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak. Sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak.

    Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, setiap jenis pajak sudah tentu memiliki subjek dan objek pajaknya sendiri. Berikut ini penjelasannya.
    Subjek dan Objek Pajak dari Setiap Jenis Pajak
    Mengutip Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu orang pribadi, badan dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri

  19. Assalamu’alaikum Wr. Wb
    Kami, Hafidz Fachrizal (NIM : 219.02.09293) dan Mardiana (NIM : 219.02.09292)

    Berikut ini tanggapan kami tentang Objek, Subjek dan Wajib Pajak.

    – OBJEK PAJAK merupakan sumber penghasilan/sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk
    a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
    b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
    c. laba usaha;
    d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
    3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
    4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak- pihak yang bersangkutan; dan
    5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
    e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
    f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
    g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
    h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
    i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
    j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
    k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
    l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
    m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
    n. premi asuransi;
    o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
    p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
    q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
    r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
    s. surplus Bank Indonesia.

    – SUBJEK PAJAK merupakan orang, kesatuan, atau badan yang sudah memiliki syarat-syarat subjektif. Salah satu syarat tersebut adalah bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 2, yang menjadi Subjek Pajak adalah :
    a. 1.Orang Pribadi
    2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
    b. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap; dan
    c. bentuk usaha tetap, merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
    Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
    a. tempat kedudukan manajemen;
    b. cabang perusahaan;
    c. kantor perwakilan;
    d. gedung kantor;
    e. pabrik;
    f. bengkel;
    g. gudang;
    h. ruang untuk promosi dan penjualan;
    i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
    j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
    k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
    l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
    m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
    n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
    o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan;
    p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

    Untuk subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
    1. Subjek Pajak Dalam Negeri, adalah :
    a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
    b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
    4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
    c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
    2. Subjek Pajak Luar Negeri, adalah :
    a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
    b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

    – WAJIB PAJAK berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan Pasal 1 adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    – WAJIB PAJAK atau biasa disingkat dengan WP, bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, tapi juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai WP meski belum memiliki NPWP.
    A. Untuk kategori Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdiri menjadi lima kategori, yaitu :
    1. Orang Pribadi (Induk) : Ditujukan untuk WP belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga.
    2. Hidup Berpisah (HB) : Ditujukan untuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
    3. Pisah Harta (PH) : Ditujukan untuk suami-istri yang dikenai pajak terpisah secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
    4. Memilih Terpisah (MT) : Ditujukan untuk wanita kawin selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
    5. Warisan Belum Terbagi (WBT) : sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
    B. Untuk kategori Wajib Pajak Badan (WPB) adalah WP berupa perusahaan atau memiliki badan hukum atau sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan bekerjasama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. terdiri menjadi lima kategori, yaitu :
    1. Badan, sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
    2. Joint Operation, bentuk kerjasama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerjasama operasi.
    3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, WP Perwakilan Dagang Asing atau Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (representative office / liasion office) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
    4. Bendahara, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
    5. Penyelenggara Kegiatan, pihak yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

    Demikian tanggapan dari kami.

    Apabila ada kata-kata/kalimat yang kurang dalam tanggapan kami, kami mohon.

    Terima kasih atas perhatian.

    Wassalamu’alaikum. Wr. Wb

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.