Asas Pengenaan Pajak Dalam Hukum Perpajakan

Dalam asas perpajakan terdapat asas rechtsfilosofis, asas pengenaan pajak, asas  pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan asas dalam perbuatan undang-undang pajak. Pembahasan pada materi kali ini yaitu mengenai Asas pengenaan pajak yang berfungsi untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut: Asas Tempat Tinggal Asas ini sering disebut juga sebagai asas domisili. Asas negara tempat tinggal […]

Teori dan Jawaban Permasalahan Asas Rechisfilosofis

Sebagaimana telah dijelaskan pada materi sebelumnya mengenai Asas-asas Perpajakan, salah satunya terdapat Asas rechtsfilosofis yang dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Dalam Asas ini terdapat beberapa teori terhadap permasalahan dan jawabannya seperti; Teori Asuransi Menurut teori asuransi ini pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus di bayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan […]

Asas-asas Perpajakan

Di dalam pajak, dikenal adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir, dan dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata “asas” antara lain diberi pengertian sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. Sementara menurut Soedikno Mertokusumo:[1] Asas hukum itu sendiri bukanlah merupakan aturan hukum yang konkrit, melainkan hanya sebagai pikiran dasar […]

Jenis Pajak Berdasarkan Kriterianya

Pajak dapat dikelompokkan kedalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, dari segi titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan kewenangan pemungutannya. Dari Segi Administratif Yuridis Penggolongan pajak dari sisi ini akan menghasilkan apa yang sering dikenal dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua jenis pajak tersebut masih […]

Apa Itu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Syarat mutlak atas pengenaan pajak adalah adanya objek yang dimiliki atau, dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak adalah manifestasi dari taatbestand (keadaan yang nyata), keadaan yang nyata ini merupakan suatu peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak, kewajiban pajak dari seseorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi […]

Unsur-unsur Pajak Berdasarkan Definisi dan Karakteristiknya

Sebelumnya telah dijelaskan tentang CIRI DAN KARAKTERISTIK PAJAK BERDASARKAN DEFINISINYA, selanjutnya kita akan membahas apa saja unsur-unsur yang terdapat dam definisi dan karakteristik pajak tersebut. Dikutip dari Buku Hukum Pajak yang diterbitkan, Rochmat Soemitro berpendapat bahwa unsur-unsur pajak adalah:[1] Ada masyarakat (kepentingan umum) Ada undang-undang Pemungut pajak-penguasa masyarakat Subyek Pajak-Wajib Pajak Obyek Pajak-Taatbestand Surat Ketetapan […]

Ciri dan Karakteristik Pajak Berdasarkan Definisinya

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai Pengertian Pajak yang diperoleh dari Berbagai Sumber. Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan beberapa ciri dan karakteristik pajak. Dipungut Berdasarkan UU dan Peraturan Pelaksana. Dalam pemungutan pajak tentunya dilandaskan pada sebuah aturan dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana terdapat pada Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, […]

Pengertian Pajak Dari Berbagai Sumber dan Tokoh

Dasar hukum dari pemungutan pajak adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 di mana telah terjadi tiga kali perubahan terhadap pasal tersebut dan pada perubahan ketiga tersebut akhirnya diperoleh ketentuan bahwa pajak dan, pungutan lain yang bersifat bermakna untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sedangkan Pajak sendiri memiliki banyak pengertian, berikut beberapa pendapat tokoh dan sarjana […]

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 hanya berisikan Hukum Pajak Formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata-cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 […]