Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut di atas agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Sementara Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan mengatur tentang nasib anak diluar kawin sampai saat ini belum diterbitkan. Dalam rangka unifikasi hukum yang bertolak kepada wawasan Nusantara dan wawasan Bhineka Tunggal Ika, maka sebaiknya perlu dipikirkan tentang lembaga pengakuan dan pengesahan anak diluar kawin guna menaikkan harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Allah SWT.

Menurut Erna Sofwan Syukrie dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materil yang dimaksud pengaakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang membuahi atau membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya.

Pada mulanya pengakuan anak hanya di maksudkan untuk menciptakan adanya kaitan hukum kekeluargaan terhadap anak di luar nikah, lambat laun dan seiring denganberkembangnya hukum keluarga di beberapa negara, pengertian tersebut di perluas sehingga mempunyai arti yang hampir sama dengan pengangkatan anak yang berlaku dalam hukum perdata. Sebenarnya antara pengakuan dan pengangkatan anak mempunyai perbedaan yang prinsipil, yaitu (1) pengakuan anak hanya terjadi dengan anak-anak yang tidak sah, sedangkan pengangkatan anak dapat terjadi terhadap baik anak yang sah maupun terhadap anak yang sah; (2) dalam pengakuan anak dianggap bahwa orangĀ  yang mengakui adalah sebagai ayah kandungnya sehingga orang tersebut setidaknya mempunyai hak untuk memberikan pengakuannya terhadap anak tersebut. Sedangkan pada pengangkatan anak justru bertolak pada tidak adanya suatu hubungan pertalian kekeluargaan tetapi bermaksud mewujudkan kaitan hukum di mana anak yang dianggap benar-benar sebagai keturunan sendiri dari orang yang mengangkatnya; (3) pengakuan anak yang dimintakan oleh ayahnya, sedangkan pengangkatan anak dimintakan oleh sepasang suami istri; (4) pengakuan anak tidak selalu mempunyai akibat anak bahwa anak yang di akui sekaligus menjadi anak sah dari orang yang mengakui menjadi anak sah; (5) pengakuan anak cukup dilakukan dengan akta notaris atau akta kelahiran yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil, sedangkan pengangkatan anak harus dengan putusan hakim.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *