Konstitusi pada Pembagian Hukum (1)

Sistem hukum Romawi menarik garis pemisahan yang tegas antara hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara, seperti perkawinan, kewarisan dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya.

Pemisahan tersebut masuk ke dalam sistem hukum (Eropa) kontinental yang disebut sistem hukum sipil, yang dalam hal ini tetap mempertahankan tradisi Romawi itu. Tetapi di Inggris yang sistemnya disebut “the common law”, tradisi tersebut tidak diikuti. Di negara tersebut, baik perorangan maupun badan negara/pemerintah tunduk pada satu macam sistem hukum saja. Oleh karena itu di Inggris tidak ada pengadilan yang khusus mengadili perkara yang berhubungan dengan negara. Perjanjian yang dibuat antara warga negara dengan negara untuk tunduk pada hukum yang sama yang mengatur perjanjian antara sesama warga negara.

Pembagian  ke  dalam hukum  perdata  dan hukum publik  niscaya  juga  berubah  dari masa  ke  masa,  sesuai  dengan  perkembangan  negara  dan  masyarakat. Di samping itu, perluasan  juga  terjadi, seperti  dalam  hal  hukum dagang. Sekalipun  pada  dasarnya  ia mengatur  hubungan-hubungan  yang  bersifat  perdata, tetapi  karena  karakteristik  substansi yang  diaturnya,  maka  hukum  dagang  lalu  berdiri  sebagai  bidang  tersendiri. Dengan adanya perkembangan  yang demikian itu maka orang lalu menggunakan dua istilah, yaitu hukum perdata luas (yang meliputi hukum perdata sempit dan hukum dagang) dan hukum perdata sempit. Pada  umumnya  orang  hanya  menyebut  hukum   perdata   saja.  Di Inggris  sendiri tak dapat dielakkan tumbuhnya peraturan-peraturan dalam bidang administrasi dan hal itu tentunya menciptakan permasalahannya sendiri, kendati tentunya penyelesaiannya berbeda dengan sistem kontinental yang memisahkan dengan tajam antara hukum perdata dan hukum publik sebagaimana disebutkan di atas.

Hukum perdata berkembang jauh lebih awal daripada hukum publik, oleh karena pengaturan hubungan antara sesama warga negara atau perorangan mengawali perkembangan hukum. Hukum publik baru muncul sesudah fenomena negara mengambil peranan besar dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu keanekaragaman sistem hukum di dunia juga terjadi, oleh karena seperti halnya di Inggris, pengakuan terhadap perlunya membedakan antara perkara perdata dan publik melalui pembentukan suatu pengadilan khusus, tidak diikuti. Sekalian perkara perdata tunduk pada pengaturan oleh hukum perdata, yang dengan demikian menganggap, bahwa negara yang terlibat dalam suatu perkara perdata status hukumnya tidak berbeda dengan orang biasa, sehingga tidak memerlukan pengadilan khusus.

Pemisahan ke dalam hukum perdata dan hukum publik menyebabkan adanya kebutuhan untuk menciptakan pranata yang mengukuhkan pemisahan tersebut, seperti misalnya adanya prosedur yang berbeda pula dalam proses penyelesaian perkara perdata dan publik. Dalam perkara perdata, inisiatif terutama diserahkan kepada para pihak yang berperkara, sedangkan dalam perkara publik, karena menyangkut kepentingan umum, maka negaralah yang mengambil inisiatif. Hukum acara perdata di satu pihak dan hukum acara pidana di lain pihak merupakan contoh dari kebutuhan untuk mengatur aspek prosedur secara berbeda pula. Hukum acara pidana ini mengatur bagaimana negara itu harus bertindak dalam penyelesaian perkara pidana, badan-badan apa saja yang terlibat, batas-batas kewenangan masing-masing, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Sekadar sebagai contoh, berikut ini diturunkan bidang-bidang hukum yang termasuk ke dalam hukum perdata dan hukum publik (to be continue Konstitusi pada Pembagian Hukum 2)

Read More

Sistem Hukum Waris Adat

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (immateriele goederen), dari suatu angkatan generasi manusia  kepada keturunnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :
  1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
  2. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
  3. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.
Berdasarkan ketentuan Hukum Adat pada prinsipnya asas hukum waris itu penting , karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Adapun berbagai asas itu di antaranya seperti asas ketuhanan dan pengendalian diri, kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta  keadilan dan parimirma. Jika dicermati berbagai asas tersebut sangat sesuai dan jiwai oleh kelima sila yang termuat dalam dasar negara RI, yaitu Pancasila.
Di samping itu, menurut Muh. Koesnoe, di dalam Hukum Adat juga dikenal tiga asas pokok, yaitu asas kerukunan, asas kepatutan dan asas keselarasan. Ketiga asas ini dapat diterapkan dimana dan kapan saja terhadap berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat, asal saja dikaitkan dengan desa (tempat), kala (waktu) dan patra (keadaan).  Dengan menggunakan dan mengolah asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan dikaitkan dengan waktu, tempat dan keadaan, diharapkan semua masalah akan dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas.
Menurut ketentuan Hukum Adat secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem hukum waris Adat terdiri dari tiga sistem, yaitu :
  1. Sistem Kolektif, Menurut sistem ini ahli waris menerima penerusan dan pengalian harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya seperti Minangkabau, Ambon dan Minahasa.
  2. Sistem Mayorat, Menurut sistem ini harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja, misalnya anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso) atau perempuan tertua (Semendo/ Sumatra Selatan), anak laki-laki termuda (Batak) atau perempuan termuda atau anak laki-laki saja.
  3. Sistem Individual, Berdasarkan prinsip sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan parental. (sumber : http://pranasmara.blogspot.com)
Read More