Prosedur Perkawinan Campuran Di Indonesia

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah diIndonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan UUyang berlaku saat ini (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 1. Perkawinan Campuran Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukumyang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal denganPerkawinan Campuran (pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentangPerkawinan). […]

Read More

Asas Dan Prinsip Dalam Undang-Undang Perkawinan

Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, yaitu : Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membentu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dalam undang-undang ini […]

Read More

Sumber Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara positif sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi Undang-Undang Perkawinan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut, yaitu: Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau fiqh, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan warga timur asing yang beragama […]

Read More

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya […]

Read More

Ijtihad Dalam Hukum Perkawinan Islam

Meskipun Al-Qur’an dan Sunnah Rasul memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan secara terperinci, tetapi dalam beberapa masalah pemahaman tentang masalah-masalah itu seringkali memerlukan adanya pemikiran para fuqaha. Disamping itu, didalam hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul diperlukan adanya Ijtihad untuk memperoleh ketentuan hukumnya. Misalnya, Ijtihad sahabat Ali tentang masa ‘iddah perempuan […]

Read More