Tindak Pidana Pertambangan oleh Koorporasi menurut UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara

      Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. 

Nampaknya akhir-akhir ini dalam pembentukan aturan hukum yang membuat sanksi pidana, subyek hukum pidana diperluas dalam artian tidak hanya orang atau manusia melainkan juga korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal ini pula yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun hanya korporasi yang berbadan hukum.

Perluasan subyek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dicari dasar yuridisnya, yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 103. Bila ditelaah jauh, dapat dikatakan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat dipertanggungjawabkan pengurus dan korporasinya berdasarkan Pasal 163 ayat (1). Hal yang cukup disayangkan pula adalah Undang-Undang tersebut selalu menyebut setiap orang sebagai subyek hukumnya yakni Pasal 158, 160, 161, 162 dan Pasal 165. Akan tetapi tidak diikuti pemberian definisi setiap orang. 

Di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, subyek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga demikian, tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang tersebut yang mengatur bagaimana atau kapan korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan pidana. 

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana yaitu bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu dan dimasukkan sebagai funcionneel daderschap, oleh karena korporasi dalam dunia modern  mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lainnya. 

Menurut para ahli ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana, yakni:

  1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
  2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab; dan
  3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian-urain tersebut dan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di bidang pertambangan, maka akan dicoba untuk menelaah pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan. Dimana di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang tindak pidana di bidang pertambangan yang pelakunya adalah badan usaha Peraturan tersebut tertera pada Pasal 163 Ayat (1) dan (2), pasal tersebut berbunyi:

Pasal 163

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

  1. pencabutan izin usaha; dan/atau
  2. pencabutan status badan hukum.

Meskipun demikian di dalam pasal tersebut hanya menuliskan badan hukum tanpa memberikan suatu pengertian apapun. Namun badan hukum ini sebenarnya telah disinggung dalam pasal-pasal awal Undang-Undang ini, yaitu pada Pasal 1 angka 23 yang berbunyi Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu pelaku usaha di bidang pertambangan dapat dilihat melalui pasal-pasal berikut:

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

a. badan usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

Pasal 65

Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN dan BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang-perorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Bila diamati lebih dalam badan usaha dalam perumusan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), BUMN dan BUMD. Oleh karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan lex specialis, maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi) tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. 

Jika korporasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, maka yang dapat dituntut hanyalah orang-perorang yang ada dalam korporasi tersebut, sedangkan koporasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidan denda terhadap pengurusnya. Selain itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukumnya.

Kekurangan yang terdapat di dalam Undang-undnag Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Penerbangan, Perikanan, Narkotika.65 Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum maka apabila hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 maka semua perusahaan yang didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan apabila melanggar undang-undang

Sehingga dapat diterjemahkan dari uraian-uraian tersebut, di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya tertuju pada korporasi dalam pengertian sempit yaitu dimana korporasi yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, yang pendiriannya badannya jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.

Read More