Verbintenissenrecht

Dalam bahasa Indonesia, verbintenissenrecht sering disebut hukum perikatan atau hukum perutangan. Hukum perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan (vermogenrecht) antara dua orang atau lebih yang memberi hak (recht) pada salah satu pihak (schuldeiser=kreditur) dan memberi kewajiban (plicht) pada pihak yang lain (schuldenaar=debitur) atas sesuatu prestasi.

Subjek perikatan adalah mereka yang memperoleh hak (schuldeiser=kreditur) dan mereka yang dibebani kewajiban (schuldenaar=debitur) atas suatu prestasi. Pada prinsipnya, semua orang, baik natuurlijke person maupun rechts person (badan hukum), dapat menjadi subjek perikatan.

Objek perikatan (voorwerp der verbintenissen) adalah hak pada kreditur dan kewajiban pada debitur yang dinamakan prestasi. Prestasi tersebut berupa :

  1. Tindakan memberikan sesuat(misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli, sewa menyewa, dll);
  2. Melakukan suatu perbuatan (misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu,dll);
  3. Tidak berbuat (misalnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang tanah tertentu, dll).

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1233, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”.

Pasal 1234, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Dalam suatu perikatan pasti terdapat hak dan kewajiban, namun tidak semua hak dan kewajiban merupakan perikatan dalam arti hukum. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui hukum (dalam Buku II) yang berkaitan dengan lingkup hukum kekayaan (vermogenrecht). Hubungan hukum yang bersifat hukum keluarga (familierecht) seperti kewajiban suami isteri, tidak termasuk dalam perikatan (Dalam sebuah pertanyaan : apakah seorang suami yang tidak membayar nafkah isteri dapat disebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum ?), secara yuridis tidak karena kewajiban suami isteri berada dalam lingkup hukum familie recht (Buku I), sedangkan perbuatan melawan hukum berada dalam lingkup hukum perikatan (verbintenissen recht, Buku II).

Namun ada beberapa hubungan hukum dalam hukum keluarga yang mempunyai sifat hukum harta kekayaan, misalnya wasiat dan perjanjian pra nikah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menyepakati masalah harta bawaan sebelum mereka menikah, sehingga memungkinkan penerapan ketentuan umum hukum perikatan (verbintenissen recht).

Untuk menentukan apakah hubungan hukum itu masuk dalam hukum perikatan atau tidak, pada umumnya para sarjana menggunakan ukuran apakah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan sejumlah uang, yakni apakah kerugian yang diakibatkan wanprestasi atau akibat suatu perbuatan melawan hukum itu dapat diukur dengan sejumlah uang atau tidak (bernilai ekonomis atau tidak). Namun demikian dalam perikatan ada hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang dan hal ini dianggap sebagai suatu pengecualian.

Hubungan hukum dalam perikatan tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum(rech handeling) yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban pada pihak lain. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian/persetujuan atau karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang.

Dengan demikian, sumber perikatan itu ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdata).

Perikatan yang timbul karena undang-undang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Karena undang-undang saja, adalah perikatan yang timbul oleh hubungan     kekeluargaan, yang terdapat pada Buku I KUHPerdata, seperti kewajiban alimentasi/pemeliharaan (biaya/tunjangan nafkah hidup seperti dimaksud Pasal 227 KUHPerdata atau biaya pemeliharaan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai nafkah cerai) atau kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberi nafkah kepada orang tuanya yang miskin, dan buren recht/hukum berketetanggaan, sesuai dengan Pasal 625 Buku II KUHPerdata.

Pasal 227 KUHPerdata, “Kewajiban memberi tunjangan nafkah berakhir dengan meninggalnya si suami atau si isteri”.

Pasal 625 KUHPerdata, “Antara sesama pemilik-pemilik pekarangan yang satu dengan yang lain bertetanggaan, berlaku beberapa hak dan kewajiban, baik yang berpangkal pada letak pekarangan mereka karena alam, maupun yang berdasar atas ketentuan-ketentuan undang-undang”.

2. Karena perbuatan manusia, yang dibagi dua yakni :

a. Perbuatan menurut hukum, misalnya perwakilan sukarela/zaakwarneming (suatu perbuatan, dimana seseorang secara sukarela menyediakan drinya untuk mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan risiko untuk orang lain tersebut, Pasal 1354 sampai Pasal 1358 KUHPerdata), dan

2. Perbuatan Melawan Hukum

Sedangkan perikatan atas dasar persetujuan atas dasar perjanjian juga pada dasarnya terbagi dua, yaitu yang dipenuhi dan yang tidak dipenuhi (wanprestasi).

Dalam bahasan kita sekarang ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi karena kedua hal inilah yang menjadi sebab terjadinya sengketa di pengadilan dalam hukum perikatan.

Read More

Perjanjian Perkawinan

Banyaknya kasus perceraian ataupun kasus-kasus lain yang berhubungan dengan hukum keluarga muslim di Indonesia cukup membuat sibuk aparat hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi Peradilan, sehingga kadang-kadang jumlah perkara yang masuk di Peradilan tidak sebanding dengan jumlah hakim yang menangani perkara itu guna memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan.

Selain itu jenis perkara yang banyak dan diajukan oleh para pihak pencari keadilan didominasi oleh kaum perempuan yang seharusnya merasa terlindungi dengan adanya perjanjian yang berupa ta’lik talak yang diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan, namun kenyataannya justru pelanggaran ta’lik talak membawa kaum perempuan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing Pengadilan di Indonesia. Namun ada wilayah hukum tertentu yang jumlah perkaranya sedikit yang oleh karena mempunyai komunitas tertentu dengan hukum kebiasaan atau tradisi budayanya dibidang perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakan akad nikah menurut hukum Islam ternyata dapat mempertahankan perkawinan mereka hingga salah satu dari pasangannya meninggal duniaMasyarakat hukum itu dinamakan masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Nusantara dengan agama, bahasa dan adat istiadat yang beraneka ragam sehingga ada beberapa asas yang membedakan corak / warna budaya Indonesia    terakumulasi dalam hukum Adat secara material, yaitu :

  1. Mempunyai sifat kebersamaan / komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan itu mencakup lapangan hukum adat.
  2. Mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
  3. Sistem hukumnya diliputi oleh pikiran yang serba kongkrit, artinya memperhatikan banyaknya peristiwa / kejadian dan berulang-ulangnya perhubungan antara manusia.
  4. Hukum adat bersifat visioner, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan adanya suatu ikatan yang  dapat dilihat.Dengan demikian apabila boleh berasumsi bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan suatu perjanjian perkawinan yang bukan merupakan perjanjian ta’lik talak seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata lebih dapat menekan lajunya angka perceraian di suatu wilayah hukum Peradilan, karena perjanjian perkawinan yang dilaksanakan cenderung memakai asas / hukum     Perdata Barat.

Tentang perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII KUH Perdata (BW) pasal 139 s/d 154. Dan secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak / mempelai apabila terjadi perkawinan.

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain :

  1. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga.
  2. Tanpa persetujuan isteri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak isteri.
  3. Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
  4. Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister.

Sedangkan  hukum Islam seperti yang tercantum pada Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdiri atas satu pasal saja tentang perjanjian perkawinan, yaitu pasal 29 menyatakan :

“Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Read More