Judicial Review (3)

Dalam literatur hukum Belanda dan Indonesia, istilah “hak menguji” mencakup dua macam pengertian, yaitu formal dan material. Yang dimaksud dengan “hak menguji formal” (formele toetsingsrecht) ialah “Het formele toetsingsrecht is de bevoegheid van de rehcter om to onderzoeken, ef een legislatief product op wettelijke wijze is not stand gekomen”. Kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah suatu produk legislatif telah dibuat secara sah. Adapun yang dimaksud dengan “hak menguji material” (materiele toetsingsrecht) ialah “Het materiele toetsingsrecht is is de bevoegheid van de rehcter om to onderzoeken of de verordenende macht bevoegd was de door haar vastgestelde regeling te geven, en, of de inhoud van die regeling niet in verboden strijd is met voorschriften, afkomstig van een wetgeven orgaan van hogere orde”. Kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah kekuasaan/organ yang membuat suatu peraturan berwenang untuk mengeluarkan peraturan yang bersangkutan, dan, apakah isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Sri Soemantri, jika pengujian itu dilakukan terhadap isi undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dinamakan sebagai hak manguji material (materiele toetsingsrecht), jika pengujian itu dilakukan terhadap prosedur pembentukannya, disebut hak menguji formal (formele toetsingsrecht).

Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara, maka perlu dilakukan pengujian apakah satu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lainnya, dan terutama apakah satu kaidah tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Perbedaan dan pertentangan antara kaidah-kaidah hukum dalam satu tata hukum harus diselesaikan dan diakhir oleh lembaga peradilan yang berwenang menentukan apa yang menjadi hukum positif dalam satu negara. Pekerjaan mengambil keputusan tentang sesuai tidaknya kaidah hukum dengan (formele toetsingsrecht) dasar atau dengan kaidah konstitusi yang setaraf dengan itu, oleh Usep Ranawijaya disebut konstitusional secara material.

Pengujian konstitusional secara material ini mendapat dasar yang kuat dalam negara yang mempunyai  undang-undang dasar sebagai satu kumpulan kaidah fundamental yang dianggap supreme dibanding dengan kaidah-kaidah lain. Dalam negara serikat pengujian konstitusional   mempunyai   arti   tambahan   yang penting dilihat dari segi keperluan menjamin

hak negara bagian. Dalam rangka gagasan trias politika dengan sistem checks and balances pengujian konstitusional mempunyai arti lebih memperkuat lagi kedudukan lembaga peradilan sebagai jabatan yang bebas dari pengaruh jabatan eksekutif dan legislatif. Secara umum dengan pengujian konstitusional ini jabatan peradilan dapat membatasi atau mengendalikan tingkah laku jabatan legislatif dan jabatan eksekutif atas dasar konstitusi. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka menjamin hak asasi dan kebebasan dasar warga negara serta dalam mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang penguasa.

Kalau kita menyebut judicial review, maka kita beralih ke sistem peradilan Amerika Serikat. Hakim berwenang membatalkan tindakan pemerintah pusat yang dianggapnya bertentangan dengan undang-undang dasar, baik itu tindakan presiden (eksekutif) maupun tindakan kongres (legislatif), dan juga tindakan pemerintah negara bagian. Jadi sebenarnya hak menguji itu inheren dengan tugas hakim. Seperti dikatakan Kleintjes, hak menguji itu, baik dalam arti formal maupun dalam arti material, pada hakekatnya melekat pada tugas hakim. Selama tidak diingkari, hak tersebut dimiliki oleh hakim yang bukan saja merupakan hak tetap juga merupakan kewajiban.

Berbicara tentang judicial review tidak bisa dilepaskan dari kajian terhadap kasus yang sangat terkenal dalam hukum Amerika, yaitu “Marbury versus Madison” (1803), yang mengorbitkan nama John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung menyatakan bahwa UU Federal sebagai unconstitutional. Statement ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan peranan dan kebaranian John Marshall dalam memutuskan kasus tersebut, dengan menyatakan:

“It is one of the purposes of written constitution to define and limit the powers of the legislature. The legislature cannot be permittes to pass statutes contrary to a constitution, if the letter is to prevail as superior law. A court avoid choosing between the Constitution and a conflicting statute when both are relevant to a case which the court is asked to decide.

Since the Constitution is paramount law, judges have no choice but to prefer it to refuse to give effect to the letter”.

Dalam kasus tersebut John Marshall mengemukakan bahwa terdapat dua alternatif yang harus dipilih, yaitu:

 “The constitution is either a superior, paramount law unchangeable by ordinary means, or it it on level with ordinary legislative acts, and, like other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it. If the former part of the alternative be true, then a legislative act contrary to the constitution is not law: if the letter part be true, then written constitutions are absurd attemps, on the part of the people, to limit a power in its own nature illimitable”.

(Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi yang tidak dapat diubah oleh badan legislatif dengan cara mengubah undang-undang biasa. Jika alternatif pertama yang diterima maka harus disimpulkan bahwa setiap produk legislatif yang bertentangan dengan konstitusi adalah batal. Tetapi, jika yang kedua dipilih maka konstitusi tertulis yang dibuat untuk membatasi kekuasaan yang secara alamiah tidak terbatas, adalah sia-sia).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak menguji merupakan pranatan yang berkaitan erat dengan konsep hukum dasar (fundamental law) dan hukum derajat tinggi (supreme law). Dari sudut pandang ini, dasar tujuan dari hak menguji adalah melindungi konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif. Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk mempertahankan “supremacy of the constitution”. Jadi hak menguji hanya relevan jika dipenuhi dua syarat: pertama, harus terdapat konstitusi tertulis yang dianggap sebagai hukum dan mempunyai kedudukan sebagai hukum tertinggi. Kedua, konstitusi tertulis itu harus bersifat rigid, atau yang hanya dapat diubah melalui tata cara khusus yang berbeda dengan cara mengubah undang-undang.

Dengan adanya putusan atas kasus William Marbury versus Madison tersebut, kekuasaan macam apakah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (Amerika Serikat) terhadap judicial review itu? Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang masing-masing memberikan dasar pembenar terhadap persoalan diatas, yaitu: Pertama, pandangan yang beranggapan bahwa judicial review itu merupakan kekuasaan otomatis Mahkamah Agung (automatic poer of Supreme Court). Menurut pandangan ini,   konstitusi   adalah   hukum   yang   tertinggi (supreme law) dalam negara yang ditetapkan oleh rakyat. Karena konstitusi sebagai hukum yang tertinggi,  maka   segala   peraturan  perundang-undangan  harus  sesuai  dengan Konstitusi. Jika

tidak sesuai atau bertentangan, adalah kewajiban Mahkamah Agung untuk menyatakan sebagai unconstitutional.

Kedua, pandangan yang beranggapan bahwa judicial review merupakan kekuasaan yang merdeka (bebas) dari Mahkamah Agung (discretionary power of the Supreme Court). Pandangan ini beranggapan, bahwa apa yang dikemukakan, ditentukan atau yang diatur dalam Konstitusi, adalah buatan manusia. Dan sesuai dengan fitrah manusia yang tidak luput dari keterbatasan, maka apa yang telah ditentukan dalam Konstitusi itu pada suatu saat akan menjadi tidak jelas atau kabur maknanya. Karena itu, menjadi kewajiban serta hak Mahkamah Agung untuk memperjelas dan menegaskan ketentuan-ketentuan yang dinilai tidak jelas itu.

Sesuai dengan bentuk pemerintahannya yang federal, maka wewenang judicial review yang ada pada hakim-hakim Amerika Serikat dapat dikatakan lebih luas daripada rekan-rekannya di Inggris. Judicial review merupakan upaya terakhir manakala segala prosedur adminstratif telah ditempuh dan ternyata masih belum memuaskan para pihak yang bersangkutan. Tentang badan peradilan (Court) mana yang dapat melakukan judicial review itu, kita dapat mengetahuinya dalam salah satu dari ketiga hal dibawah ini:

  1. Undang-undang atau statut yang secara khusus menyebutkan bahwa terhadap tindakan-tindakan dan putusan yang dikeluarkan oleh suatu agency tertentu dapat dilakukan atau dimohonkan judicial review. Biasanya badan peradilan yang ditunjuk untuk memeriksa judicial review ini adalah Court of Appeals (specific statutory review).
  2. Undang-undang atau statut yang secara umum menentukan bahwa terhadap tindakan-tindakan pemerintah dapat dilakukan suatu judicial review (general statutory review).
  3. Apabila tidak ada sama sekali undang-undangnya (formal statutory review), maka peradilan umum dapat menerapkan wewenang-wewenang peradilannya yang bersifat prerogatif (the prerogative writs) yaitu seperti yang dikenal di Inggris: mandamus, certorari, habeas corpus, prohibition, dan quo warranto. Kesemuanya wewenang ini merupakan hak prerogatif yang secara tradisional dikenal dalam sistem common law.

Dalam rangka judicial review ini  hakim berhak melarang dan membatalkan tindakan-tindakan pemerintah yang:

  1. dilakukan secara sewenang-wenang (arbitrary), semau-maunya dan berganti-ganti (capricious), penyalahgunaan wewenang diskresioner (abuse of discretion) dan lain-lain tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.
  2. Bertentangan dengan hak-hak konstitusional, bertentangan dengan wewenang/kekuasaan, previlege atau immunitas.
  3. Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak didasarkan pada suatu hak apapun.
  4. Dilakukan tanpa memperhatikan atau menuruti prosedur yang telah ditentukan oleh hukum.
  5. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan yang bersangkutan yang merupakan suatu “substansial evidence” dalam tindakan pemerintah tersebut.

Di samping itu, dalam hal suatu judicial review tidak secara tegas dicantumkan dalam suatu statut (non statutory review), maka Hakim akan berwenang untuk memaksakan upaya-upaya hukum yang ada terhadap pejabat-pejabat pemerintah atau agency yang tindakannya merugikan hak-hak pribadi (individu), upaya hukum mana tidak berbeda dengan yang dapat diterapkan dalam sengketa antara individu melawan individu sesamanya. Upaya pemaksaan itu berupa “injuction” dan “declaration”, di samping upaya pemaksa yang berasal dari tradisi common law sebagaimana telah disebutkan di muka yaitu: mandamus, certorari, habeas corpus, prohibition, dan quo warranto (seperti yang berlaku pula di Inggris).

Kontrol yang dilakukan oleh hakim dalam judicial review itu meliputi juga putusan-putusan/produk pemerintah yang bersifat mengatur (reglementer) ataupun yang bersifat perseorangan (individual). Namun demikian dikenal pula beberapa perkecualian di mana Hakim tidak dapat melakukan judicial review, yaitu :

  1. putusan yang menyangkut masalah hubungan internasional;
  2. masalah grasi;
  3. masalah hubungan antara lembaga-lembaga negara, misalnya retifikasi dari suatu amandemen terhadap konstitusi.

Selain itu pula kontrol Hakim tidak boleh memasuki ruang lingkup yang termasuk dalam wewenang  diskresioner   pemerintah,   dan   harus   berhenti sampai pada aspek legalitasnya saja dari suatu tindakan pemerintah. Sekalipun  pejabat  administratis itu mempunyai wewenang

diskresioner, tetapi bilamana pelaksanaan wewenang itu adalah sedemikian rupa hingga merugikan hak-hak asasi seseorang individu, maka Hakim dapat melarang/membatalkannya dengan alasan “abuse of discretion” seperti disebutkan di atas. Untuk sampai pada alasan ini maka dalam prakteknya Hakim tidak cukup hanya menilai segi-segi hukumnya saja, tetapi dalam kasus-kasus tertentu sampai meluas pada penilaian terhadap fakta-fakta juga, sehingga batas-batas antara legality control dengan opportunisty control menjadi kabur/samar-samar.

Oemar Seno Adji – mewakili kelompok yang menolak hak menguji material pada Mahkamah Agung – mengemukakan, pengalaman hak menguji material di Amerika Serikat sebagai berikut : Pengalaman-pengalaman negara lain menunjukkan pula bahwa judicial review demikian tidak saja terbatas pada soal-soal teknis yuridis yang menjadikan Hakim sebagai suatu Technician, melainkan ia melihat Hakim juga sebagai politician khususnya dalam menafsirkan UUD yang tidak dapat dihindari olehnya ialah apabila Hakim itu mengadakan review tersebut. Pengalaman itu pula yang dapat menunjukkan bahwa pertimbangan hukum (judicial review) itulah yang menjadikan Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan kata-kata mereka sendiri sebagai the Supreme Court becomes a super legislature. Dalam hal ini Mahkamah Agung berarti membuat peraturan (jurisprudenstiele wet geving)

Menurut Satjipto Rahardjo, mengamati bagaimana proses Supreme Court Amerika menjadi lembaga yang terpandang adalah cerita keberanian para hakim agungnya untuk membebaskan diri dari ikatan undang-undang. Pada tahun 1788 masih ada anggapan bahwa pengadilan merupakan cabang yang paling tidak berbahaya, sebab lembaga itu tidak memiliki kekuasaan maupun kemauan (neither force nor will), tetapi hanya dapat memutus perkara yang diajukan kepadanya. Akan tetapi, Chief Justice John Marshall, pada tahun 1803 telah menjungkirbalikan mitos tersebut dengan menyatakan bahwa Mahkamah  mempunyai kekuasaan untuk menyatakan undang-undang (act of Congress) berlawanan dengan konstitusi. Di samping itu selama kepemimpinan Hakim Agung Earl Warren (1953-1969), pengadilan telah didayagunakan melalui penafsiran konstitusi menjadi suatu instrumen kreatif guna mewujudkan cita-cita Amerika tentang kesamaan di hadapan hukum.

          Arsitektur   pemerintahan   federal   Amerika Serikat tidak memberikan tempat terhormat    kepada   Supreme  Court  (the  Court  was  nor  regarded  as  an  institution  of  great

importance in the federal system). Tetapi rupa-rupanya para Hakim Agung memiliki semnagat dan determinasi yang berbeda, yang lebih kuat dari pagar-pagar konstitusi yang dibuat untuk “menawan” Supreme Court.

Supreme Court memberi pelajaran kepada kita bahwa Hakim Agung itu bukan hanya berperan sebagai “orang-orang hukum biasa”, yang hanya terbatas menghadapi masalah (issue) hukum tradisonal, melainkan mampu tampil sebagai negarawan, karena melibatkan secara sadar ke dalam pergumulan konstitusional bangsanya. Sangat bagus munculnya istilah judicial statemantship di Amerika.

Bagi sarjana-sarjana ilmu politik wewenang ini (judicial review) sangat menarik perhatian, karena keputusan hakim yang menyangkut soal-soal konstitusional mempunyai pengaruh besar atas proses politik. Peranan politik ini sangat nyata di Amerika Serikat; maka dari itu setiap penunjukkan hakim agung baru atau setiap keputusan Mahkamah Agung yang menyangkut soal-soal konstitusional mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Di Amerika keputusan Mahkamah Agung yang dianggap sangat mempengaruhi keadaan politik ialah keputusan mengenai Public School Desegregation Act (Brown v Board of Education 1954) bahwa segregation (pemisahan antara golongan kulit putih dan golongan negro) merupakan diskriminasi dan tidak dibenarkan. Undang-undang ini dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perjuangan orang Negro untuk hak-hak sipil.

Di India dapat disebut keputusan Mahkamah Agung yang pada tahun 1969 telah menyatakan undang-undang yang diprakasai oleh pemerintah Indira Gandhi untuk menasionalisasikan beberapa bank swasta sebagai uncontitutional.

Di Indonesia, sebelum adanya perubahan UUD 1945, kewenangan judicial review ada pada Mahkamah Agung tetapi dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Setelah adanya Perubahan UUD 1945, muncul lembaga baru yang bernama Mahkamah konstitusi yang berwenang melakukan judicial review pada undang-undang terhadap UUD. Sedangkan Mahkamah Agung tetap pada kewenangan semula.

Read More

Teks Piagam Madinah

Adapun teks lengkap Piagam Madinah sebagaimana tercantum dalam buku Sirah Rasul Allah karya Muhammad Ibn Ishaq – yang keotentikannya sudah disepakati para sarjana orientalis, seperti Julius Wellhausen, Leon Caetani, Hubert Grimne dan Montgomery Watt – adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW, di kalangan Mukminin dan Muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yastrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1 : Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2 : Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaa) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 3 : Banu ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 4 : Banu  Sa’idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 5 : Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 6 : Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 7 : Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 8 : Banu ‘Amr Ibn ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 9 : Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 10 : Banu al-‘Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 11 : Sesungguhnya Mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12 : Seorang Mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu Mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13 : Orang-orang Mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan Mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14 : Seorang Mukmin tidak boleh membunuh orang bermain lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang Mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15 : Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya Mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

Pasal 16 : Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (Mukmin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).

Pasal 17 : Perdamaian Mukminin adalah satu. Seorang Mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta Mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18 : Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

Pasal 19 : Orang-orang Mukmin itu membalas pembunuh Mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20 : Orang musyrik (Yastrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21 : Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22 : Tidak dibenarkan bagi yang Mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23 : Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wajalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24 : Kaum Yahudi memikul biaya bersama Mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25 : Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26 : Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 27 : Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 28 : Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 29 : Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 30 : Kaum Yahudi Banu al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 31 : Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32 : Suku Jafnah dari Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 33 : Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34 : Sekutu-sekutu Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa’labah).

Pasal 35 : Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36 : Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menurut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatannya itu akan menimpa diri dan keluarganya. Kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37 : Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum Muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38 : Kaum Yahudi memikul biaya bersama Mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39 : Sesungguhnya Yastrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga Piagam ini.

Pasal 40 : Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak berkhianat.

Pasal 41 : Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42 : Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, serahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 43 : Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44 : Mereka (pendukung Piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yastrib.

Pasal 45 : Apabila mereka (pendukung Piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum Mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46 : Kaum Yahudi al’Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 47 : Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Rosulullah SAW.

Read More

Ringkasan Piagam Madinah

Secara ringkas isi Piagam Madinah tersebut seperti ditulis oleh Nourouzzaman Shiddiqi sebagai berikut :

  1. Masyarakat pendukung Piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya, maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23 dan 42).
  2. Masyarakat pendukung semula terpecah belah, dikelompokkan dalam kategori Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama (pasal 15). Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19, dan 21).
  3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang non-Muslim khususnya Yahudi (Pasal 25 sd 30).
  4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat: wajib saling membantu dan tidak boleh seorangpun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11).
  5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38, 44).
  6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 34, 40, 46)
  7. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10).
  8. Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapa pun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22, dan 43)
  9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45).
  10. Hak setiap orang harus dihormati (Pasal 12)
  11. Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47)

 

Read More

Konstitusi Pertama di Dunia “PIAGAM MADINAH”

Sejak hijrah dari Mekah ke Yastrib pada tahun 622 H, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Tipe kepemimpinan yang sangat demokratis dan toleran terhadap semua pihak. Akibatnya semua penduduk merasa aman dan tenteram, akhirnya kota Yastrib berubah menjadi Madinah Al-Munawarah, yang berarti Kota Yang Bercahaya.

Fakta tersebut di atas didukung oleh adanya Piagam Madinah atau saat itu disebut Misaq Madina’, konstitusi yang dirancang oleh Muhammad Rasulullah untuk menyatukan semua komponen di Madinah. Sejarahwan Montgomery Watt menyebutnya The Constitution of Medina, R.A. Nicholson menamakannya Charter, Philip K. Hitti menyebutnya Agreement dan Zainal Abidin Ahmad menyebutnya Piagam. Para sejarahwan Barat dan Timur mengakuinya sebagai dokumen politik terlengkap dan tertua. Jauh mendahului konstitusi Amerika Serikat (1787) yang biasanya dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia yang dipelopori oleh Declaration of Human Rights ( 5 Juli 1775). Piagam Madinah juga mendahului konstitusi Perancis (1795) yang dipelopori oleh Les droits de l’homme et du citoyen (Agustus 1789). Bahkan lebih dulu daripada konstitusi tidak tertulis (konvensi) Inggris yang disebut Magna Charta (15 Juni 1215).

Menurut pemikir asal Turki, Ali Bulac, apa yang ditekankan dalam Piagam Madinah bukanlah sebuah utopia yang artifisial atau sebuah latihan politis-teoritis. Ia memasuki sejarah tertulis sebagai dokumen hukum yang diterapkan secara sistematis dan konkret dari tahun 622-632 M. Berbagai realitas demokrasi, seperti tripilar demokrasi; isogoria, isonomia, maupun isokratia. Pemberdayaan rakyat, ataupun penghargaan terhadap pluralitas masyarkat bisa kita temukan dalam Piagam Madinah tersebut. Apalagi HAM, seperti gagasan John Locke dengan tiga hak alami manusia – life, liberty dan property – atau pun ide Franklin D. Rosevelt tentang four freedom yang dikampanyekannya – freedom of speech an expression, freedom of worship, freedom from fear dan freedom from want – jauh sebelumnya telah digagas oleh Islam.

     Piagam Madinah merupakan sebuah konsesus bersama antara berbagai golongan, ras, suku dan, agama, yang sangat demokratis. Mewariskan prinsip-prinsip dalam menegakkan masyarakat pluralistik.

Piagam Madinah menjadi Konstitusi Negara Muslim yang pertama ada. Piagam Madinah menyetujui dan melindungi kepercayaan non-Muslim dan kebebasan untuk mendakwahkannya. Non-Muslim dibebaskan dari membela negara, hak, hidup, dan hak milik mereka dijamin dan dilindungi, dan mereka mendapat hak otonomi yudisial.

Faham Konstitusionalisme semakin berkembang di dalam abad ke 20 ini. Terutama pada waktu2 yang akhir ini, sehingga tidak ada suatu negara merdeka yang muncul ke dunia, yang tidak memiliki suatu Konstitusi. Walaupun tiap2 negara baru itu mengalami kegoncangan dan kekacauan, yang menyebabkan pergantian pemerintahan dan hapusnya suatu Konstitusi, tetapi peristiwa2 yang tragis itu senantiasa disusuli oleh pemerintahan baru yang membawa konstitusi baru lagi.

Perkataan demokrasi, hukum dan kerakyatan, selalu identik dengan Konstitusi. Tidak mungkin suatu negara diakui sebagai negara demokrasi, negara hukum atau negara kerakyatan, kalau tidak mempunyai suatu Konstitusi. Dan sebaliknya, suatu negara yang tidak mempunyai Konstitusi, dikatakan negara diktatur, anarkhi atau otokrasi.

Kapankah Konstitusi itu muncul kedunia ? Para sarjana selalu mengingatkan abad ke 18, sebagai abad lahirnya Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 dan Konstitusi Perancis pada 1795. Ada pula yang menariknya mundur ke abad 13, waktu munculnya Magna Charta dari Inggris pada 1215, sebagai Konstitusi tidak tertulis (Convention or unwritten Constitution) yang pertama.

Apakah memang benar keterangan-keterangan itu ?

Pemakaian perkataan “Constitution of Athena” (Konstitusi Athena) kepada hasil karya filosouf Yunani Aristoteles, tidaklah boleh diartikan sebagai arti kenegaraan yang sebenarnya. Ia bukanlah suatu piagam konstitusionil sebagai  yang dipahamkan sekarang ini.

Menurut penyelidikan yang terbaru, piagam politik yang memenuhi syarat2 kenegaraan pertama kali muncul dalam abad ke 7. Bukan di Amerika Serikat atau Perancis dan bukan pula di Inggris,  tetapi  Konstitusi  yang  pertama  itu  lahir  dalam pangkuan Asia, khususnya Arabia,

sebagai hasil persetujuan bersama dari masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku, golongan dan agama.

Sebagai pemegang amanat rakyat yang bermacam ragam tetapi bersatu dalam cita2, Nabi Muhammad telah menandatangani piagam itu pada tahun 1 H (622 M), sebagai pertandaan lahirnya Negara Islam. Negara itu dinamakan oleh Muhammad Zafrullah Khan, bekas Menteri Luar Negeri Pakistan, dan sekarang menjadi Wakil Ketua Mahkamah Internasional dengan “Republik Madinah”.

Negara Islam yang pertama muncul dalam abad ke 7, dengan suatu Konstitusi yang dinamakan oleh W. Montgomery Watt dengan “Konstitusi Madinnah”.

Dengan penggabungan pendapat kedua sarjana ini, dapatlah ditegaskan bahwa “Republik Madienah lahir dengan mempunyai Konstitusi Madinah”.

Konstitusi Madinah, yang dianggap sebagai Konstitusi yang pertama di dunia itu. Ia mendahului Konstitusi2 Amerika Serikat dan Perancis, hampir 12 abad sebelumnya bahkan ia mendahului Magna Charta Inggris, hampir 6 abad.

Read More

Konstitusi pada Pembagian Hukum (3)

      Mengapa Inggris tidak mempunyai Konstitusi? Pertanyaan ini lebih mudah diajukan daripada dijawab, dan lebih mudah untuk menjawab dengan panjang lebar – daripada secara singkat. Tetapi dalam bab ini kita kan memberikan jawaban pendek. Pertimbangkan alasan mengapa negara mempunyai konstitusi – kehendak untuk membuat permulaan yang baru. Apakah Inggris mempunyai pengalaman ini?  Kadang-kadang orang berbicara seolah-olah Inggris tidak mempunyainya. Mereka berbicara tentang sebuah garis perkembangan yang tak terputus dari waktu paling awal, yang dengannya institusi-institusi yang belum sempurna disesuaikan dan ditambahkan, dan akhirnya diperluas dan didemokratisasikan, hingga monarki absolut datang untuk diwujudkan dalam demokrasi parlementer. Tetapi terdapat keterputusan dalam sejarah Inggris dan ketika keterputusan  itu  terjadi, dilakukanlah  upaya  untuk  membuat permulaan yang baru dan untuk mempertahankan asas-asas ketatanegaraan baru dalam Konstitusi. Keterputusan sejarah itu terjadi bersamaan dengan Perang Sipil pada 1642 dan eksekusi Charles I pada 1649. Di masa-masa Persemakmuran dan Protektorat, 1649-1660, dilakukan berbagai upaya untuk menyusun sebuah Konstitusi bagi Kepulauan Britania – bukan hanya bagi Inggris, karena Cromwell telah menyatukan Inggris, Skotlandia dan Irlandia ke dalam satu pemerintahan. Hasil terbaik dari berbagai upaya terhadap Konstitusi ini adalah Instrumen Pemerintahan (Instrument of Government) tahun 1653. Instrumen itu menunjukkan semua tanda sebuah Konstitusi sebagaimana yang kita pahami saat ini. Jika Persemakmuran terus berlangsung, tidak diragukan lagi bahwa masih ada Konstitusi Britania, yang mengusung prinsip-prinsip fundamental ketatanegaraan sebagaimana yang telah muncul dari konflik-konflik Perang Sipil. Bangsa Inggris saat itu telah siap bagi permulaan yang baru, mereka ingin membatasi pemerintahan, dan mereka telah mempunyai pandangan-pandangan tertentu menyangkut hubungan yang tepat antara legislatif dan eksekutif dan tentang hak-hak asasi manusia. Mareka memasukkan ini semua ke dalam berbagai upaya mereka pada Konstitusi.

          Bagaimanapun juga, hasilnya mereka tidak menyetujui dan mereka tidak memperoleh cukup dukungan bagi setiap Konstitusi mereka. Maka Charles II kembali ke singgasana dan di sana terjadi Restorasi – sebuah kata penting, karena kata ini menjelaskan mengapa pada tahun 1660 tidak ada Konstitusi yang disusun. Kembalinya Charles II tampak seperti sebuah permulaan baru, tetapi sebenarnya tidak. Hal itu berarti kembalinya sebuah bentuk pemerintahan lama, pembangunan kembali sistem lama, Oleh karena itu, mereka yang berbicara tentang ketidakterputusan garis perkembangan dalam sejarah pemerintahan Inggris mempunyai banyak sekali sisi kebenaran. Ada Keterputusan dan upaya  untuk membuat sebuah permulaan baru dengan Konstitusi, tetapi gagal, dan tatanan lama ditetapkan kembali.

          Tetapi, mungkin ditanyakan, apakah Revolusi tahun 1688 dan Pernyataan Hak-hak Manusia (Bill of Right) itu? Apakah  itu bukan merupakan pemutusan dan permulaan baru? Apakah Pernyataan Hak-hak Manusia bukan sebuah Konstitusi? Di sini, lagi-lagi, kelihatannya Inggris telah mempunyai Konstitusi tetapi sebenarnya tidak. Pernyataan  Hak-hak  Manusia jelas  berkaitan dengan  persoalan  konstitusional. Ia  berkaitan terutama  dengan  pembatasan kekuasaan Raja dan  perlindungan pada  hak-hak  tertentu rakyat. Ia  menyerupai  Konstitusi sebagaimana  yang  bisa  kita  temukan  di  Inggris. Tetapi  ia  hanya  mencakup  sebagian  kecil persoalan. Yang lebih penting, ia tidak berusaha membatasi kekuasaan parlemen. Maka akibat Revolusi tahun 1688 adalah perkembangan supremasi dan kedaulatan parlemen, sebagai persoalan hukum, dalam sistem pemerintahan Inggris.

          Sebuah konsekuensi menarik dan penting muncul dari sini. Karena parlemen menjadi badan pembuat hukum yang berdaulat, tidak ada Konstitusi yang dibentuk untuk membatasi kekuasaan parlemen. Jika sejumlah batasan ingin diterapkan pada pelaksanaan kekuasaan yang tidak dibatasi secara hukum ini, batasan-batasan ini harus dicapai dengan sarana-sarana non-legal, dengan opini publik, dengan pemilihan, dengan pengembangan kebiasaan dan tradisi. Sedemikian rupa sehingga, sementara di beberapa negara pada abad ke 18 dan 19 orang-orang bekerja menyusun Konstitusi yang akan membatasi kekuasaan legislatif, di Inggris parlemen menjadi supreme, dan ia dikontrol oleh sarana-sarana politik dan bukan oleh hukum Konstitusi. Bangsa Inggris, dibanding dengan bangsa-bangsa lain, bukannya kurang peduli dengan pernyataan tentang hak-hak manusia atau dengan pembatasan aktifitas pemerintahan, tetapi sifat dari konflik  konstitusional mereka telah mengakibatkan kemenangan parleman atas Raja mereka; kemenangan itu telak dan parlemen berdiri sebagai badan berdaulat sampai-sampai tidak ada Konstitusi yang bisa mempunyai kedudukan lebih tinggi darinya.

          Kita melihat bahwa alasan lain mengapa negara-negara memerlukan Konstitusi adalah bahwa ketika negara-negara itu bersatu dengan negara yang lain, mereka ingin mempertahankan kekuasaan tertentu untuk mereka sendiri atau untuk melindungi pasal-pasal tertentu dalam undang-undang serikat (kesatuan). Sekarang  Inggris bersatu dengan Skotlandia pada 1707 dan dengan Irlandia pada 1801, dan wajar mengajukan pertanyaan mengapa kesatuan ini tidak menghasilkan Konstitusi. Alasan pertama adalah bahwa kesatuan itu bukan kesatuan federal; di masing-masing negara mereka melakukan penghapusan parlemen lokal dan penyatuan penuh legislatif Skotlandia dan Irlandia dengan Inggris di bawah satu parlemen – parlemen yang diakui mempunyai kedaulatan. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan legislatif yang harus dicadangkan  bagi parlemen  Skolandia  atau Irlandia,  yang  membutuhkan  perlindungan  dalam  Konstitusi.  Dalam  waktu  yang  sama, perlu dicatat  bahwa  ada jaminan-jaminan tertentu  yang  diberikan  pada  saat  penyatuan  yang  dianggap  sebagai  bagian  dari  persetujuan. Maka,  dalam undang-Undang  Persatuan  (Acts of Union)  dengan  Skotlandia  dan  dengan  Irlandia  jaminan keagamaan tertentu dibacakan dan ditetapkan bahwa jaminan-jaminan itu tetap tidak berubah selamanya. Tetapi Undang-Undang itu telah dicabut atau diamandemen. Karena kedaulatan parlemen melarangnya untuk mengikat dirinya. Sekali kedaulatan itu ditegakkan, tidak ada Konstitusi yang mengikat yang dapat ditetapkan pada saat penyatuan dengan Skotlandia dan Irlandia yang tidak akan menimbulkan konflik dengan asas utama itu. Tidak diragukan, jika parelemen Inggris bersedia untuk dikontrol oleh Konstitusi pada saat penyatuan, hal itu dapat dilakukan. Tetapi kenyataannya doktrin utama sistem pemerintahan pada saat itu adalah kedaulatan parlemen.

          Karena itu, terlihat bahwa berbagai jenis pengaruh yang mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi Konstitusi juga tidak berlaku bagi Inggris, atau berjalan sangat lambat atau dilawan oleh pengaruh-pengaruh penentang yang lebih kuat. Inggris membuat paling tidak satu permulaan baru setelah pecahnya revolusi dan berusaha hidup di bawah Konstitusi, tetapi Restorasi mengakhiri semua itu. Setelah tahun 1688 perkembangan doktrin parlemen yang berdaulat menyingkirkan segala kemungkinan akan Konstitusi yang dapat mengontrol legislatif. Kesatuan dengan Skotlandia dan Irlandia dibuat dalam kerangka parlemen yang berdaulat ini dan mencakup penghapusan parlemen mereka sendiri. Maka, pada setiap tahap ketika Britania boleh jadi sudah mempunyai Konstitusi, langkah itu dicegah.

          Ini tidak berarti bahwa Britania tidak pernah bisa mempunyai sebuah Konstitusi. Mungkin saja bahwa opini publik dengan kuat menuntut bahwa kekuasaan parlemen dibatasi secara hukum oleh Konstitusi sebagaimana yang terjadi di parlemen Irlandia, dan opini ini mungkin terus hidup. Jika sebuah sistem federal dibangun di Britania, supremasi Konstitusi mungkin dapat dibentuk.  Sejauh  ini  yang  dapat  dikatakan  adalah  bahwa  ini  belum  terjadi dan  jika  ingin  dilakukan maka  hukum  sistem  ketatanegaraan  Britania  harus diubah – doktrin  tentang  kedaulatan  parlemen sudah harus dihapuskan. Bagaimanapun juga, Britania dapat mempunyai  sebuah  Konstitusi  tanpa  harus  melakukan  sampai  sejauh  ini. Tidak ada alasan  mengapa  peraturan-peraturan  hukum  yang prinsipil  yang   mengatur   pemerintahan tidak  dikumpulkan ke dalam  satu undang-undang  gabungan  dan diundangkan oleh parlemen. Konstitusi ini tidak mempunyai status superior terhadap undang-undang parlemen yang lain; undang-undang itu tidak mengikat parlemen, tetapi undang-undang itu tentu  saja mengikat setiap institusi lain dan warga di negara itu. Undang-undang itu tidak mepunyai status yang sama  dalam  hukum  negara  sebagaimana yang dimiliki Konstitusi Selandia Baru di negara itu.

Undang-undang itu akan menjadi sebuah dokumen yang menarik atau mungkin membuka pikiran; undang-undang itu terutama memuat beberapa pernyataan paling penting dalam sejarah konstitusional. Tetapi kebanyakan bangsa Inggris akan menganggap kompilasi dan undang-undangnya sebagai, jika bukan pemborosan waktu, akrobat akademik – yang mereka rasakan hampir sama. Bagaimanapun juga, sebagaimana yang dikatakan Tuan Podsnap kepada orang-orang Prancis dalam Our mutual Friend:

Kita bangsa Inggris sangat bangga dengan Konstitusi kita, tuan. Konstitusi itu dianugerahkan Tuhan kepada kita.

Tidak ada negara lain yang dikasihi sebagaimana negeri ini …

‘Dan negara-negara lain,’ kata lelaki asing. ‘Mereka melakukan apa?’

‘Mereka melakukan, tuan,’ balas Tuan Podsnap, sambil mengeleng-gelengkan kepalanya; ‘mereka melakukan – saya minta maaf terpaksa mengatakan itu – karena mereka melakukan.’

‘Konstitusi itu merupakan anugerah khusus dari Tuhan,’ kata lelaki asing, sambil tertawa, ‘karena garis batas itu tidak luas.’

‘Pasti,’ jawab Mr. Podsnap; ‘Tetapi demikianlah. Konstitusi itu merupakan Piagam Negara. Pulau ini diberkahi, tuan, dengan sesuatu yang tidak diberikan secara langsung kepada negara-negara lain – karena memang sudah semestinya ini terjadi. Dan jika kita semua orang Inggris hadir, saya akan mengatakan …. bahwa pada orang Inggris ada perpaduan kualitas, kesederhanaan, kemandirian, tanggung jawab, ketenangan, berpadu dengan tiadanya segala sesuatu yang akan menyebabkan kebakaran jenggot anak muda, sesuatu yang tidak akan ditemukan di antara Bangsa-bangsa di Bumi.”

          Bangsa semacam itu, akan segera diakui, tidak membutuhkan Konstitusi. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan Tuan Podsnap, negara-negara lain melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, dan karena demikian, maka sekarang kita perlu beranjak dan melihat bagaimana mereka melakukannya.

 

Read More