Sistem Hukum Waris Adat

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (immateriele goederen), dari suatu angkatan generasi manusia  kepada keturunnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :
  1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
  2. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
  3. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.
Berdasarkan ketentuan Hukum Adat pada prinsipnya asas hukum waris itu penting , karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Adapun berbagai asas itu di antaranya seperti asas ketuhanan dan pengendalian diri, kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta  keadilan dan parimirma. Jika dicermati berbagai asas tersebut sangat sesuai dan jiwai oleh kelima sila yang termuat dalam dasar negara RI, yaitu Pancasila.
Di samping itu, menurut Muh. Koesnoe, di dalam Hukum Adat juga dikenal tiga asas pokok, yaitu asas kerukunan, asas kepatutan dan asas keselarasan. Ketiga asas ini dapat diterapkan dimana dan kapan saja terhadap berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat, asal saja dikaitkan dengan desa (tempat), kala (waktu) dan patra (keadaan).  Dengan menggunakan dan mengolah asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan dikaitkan dengan waktu, tempat dan keadaan, diharapkan semua masalah akan dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas.
Menurut ketentuan Hukum Adat secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem hukum waris Adat terdiri dari tiga sistem, yaitu :
  1. Sistem Kolektif, Menurut sistem ini ahli waris menerima penerusan dan pengalian harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya seperti Minangkabau, Ambon dan Minahasa.
  2. Sistem Mayorat, Menurut sistem ini harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja, misalnya anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso) atau perempuan tertua (Semendo/ Sumatra Selatan), anak laki-laki termuda (Batak) atau perempuan termuda atau anak laki-laki saja.
  3. Sistem Individual, Berdasarkan prinsip sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan parental. (sumber : http://pranasmara.blogspot.com)
Read More

LATIHAN SOAL HUKUM LINGKUNGAN

  1. Dalam Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup secara khusus membuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum atas adanya pencemaran ataupun pengrusakan lingkungan hidup, dalam hal ini ada upaya untuk memperkaya rumusan ketentuan Pasal 1365 BW,  jelaskan interpensi pasal berapakah dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang melahirkan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum !
  2. Jabarkan maksud ayat dan pasal yang telah anda tentukan pada nomor 1 diatas dan jelaskan mengandung asas apa ?
  3. Jelaskan maksud AMDAL, BML, Polluter Pays, UKL, dan UPL !
  4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Strict Liability, dan terdapat dalam Pasal berapa ketentuan Strict Liability Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 !
  5. Jelaskan asas-asas apa saja yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ?
  6. Berikan satu contoh kasus mengenai tindak pidana lingkungan dan apa solusinya ?
  7. Jelaskan mengenai tanggung jawab koorporasi yang telah melakukan perusakan lingkungan !
  8. Bagaimna konsep korban dalam tindak pidana lingkungan ?
  9. (more…)

Read More

Dilema Fleksibilitas Hukum Islam dan Pembaharuan Pemikiran

Disamping sarat akan muatan sosiologis tak dapat dipungkiri bahwa fiqh (Hukum Islam) juga memiliki dimensi teologis dan inilah yang membedakan fiqh dengan hukum dalam terminologi ilmu hukum modern, akan tetapi penempatan cara pandang yang keliru terhadap dimensi teologis yang dikandungnya bisa mengakibatkan anggapan bahwa fiqh merupakan aturan yang sakral, bahkan dalam keadaan tertentu orang akan merasa takut untuk melakukan revaluasi terhadap aturan-aturan fiqh yang ada, karena secara psikologis sudah terbebani oleh nilai-nilai kesakralan tersebut, untuk itu perlu kajian yang mampu mengantarkan pada cara pandang yang benar mengenai aspek teologis dalam fiqih ini. Dalam Perjalanan Sejarahnya yang awal, hukum Islam atau fiqh merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik dimana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang.
Dalam paradigma usul fiqh klasik menurut Hasbi As-Shiddiqiey terdapat lima prinsip yang memungkinkan Hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa: 1) Prinsip Ijma’; 2) Prinsip Qiyas; 3) Prinsip Maslahah Mursalah; 4) Prinsip memelihara Urf’; dan 5) berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam.
Dengan Berlalunya waktu, perkembangan Hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awal kemudian menjelma kedalam bentuk mazhab-mazhab atas inisiatif beberapa ahli hukum terkenal, tetapi dengan terjadinya kristalisasi mazhab-mazhab tersebut, hak untuk berijtihad mulai dibatasi dan pada gilirannya dinyatakan tertutup. Semacam konsensus gradual yang memapankan dirinya yang kurang lebih bermakna bahwa mulai saat itu tidak seorangpun yang boleh mengklaim bahwa ia memiliki kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad mutlak dan bahwa seluruh aktifitas dimasa mendatang tinggal menyesuaikan. Jadi secara teoritis, Ijtihad memang tidak dinyatakan tertutup tetapi kualifikasinya yang ditempa sedemikian teknis serta dengan diidealkannya capaian-capaian masa lampau telah mengakibatkan ijtihad berada di luar jangkauan manusia. “Menjawab tantangan modernitas” adalah sebuah jargon yang tersirat dan disepakati dibalik beraneka ragamnya produk pemikiran muslim pada umumnya dan dibidang hokum pada khususnya padadasawarsa terakhir setelah kaum muslimin teperangkap dalam kejumudan dan taqlid yang cukup lama pasca imam-imam mazhab. Pada abad ke-20, semakin banyak upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam baik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim maupun oleh sarjana-sarjana orientalis.
Pembaharuan Hukum islam selalu seiring dengan perkembangan dan pembaharuan pemikiran di dunia muslim kontemporer Dalam buku Pemikiran Islam Kontemporer sebuah ontologi esai kajian tokoh disana bisa didapati yang menurut Mulyadi Kartanegara menurut wilayah kajiannya hal ini dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yang pertama yaitu berkenaan dengan teks sucidan yang kedua membahas topik-topik yang lebih berkaitan dengan filsafat atau pemikiran. Dan banyak lagi sebenarnya tokoh serta pemikirannya yang tidak direkam dalam Antology tersebut Fazlur Rahman misalnya yang menawarkan istilah ideal moral dan legal spesifik dalam pemaknaan teks dan pembagian awal tradisi Islam; Muhammad Arkoun menawarkan pemahaman ulang tentang tradisi Islam dan ia juga mempertanyakan keabsahan pengekalan teori-teori fiqh yang telah disusun beberapa abad lampau yang sudah tidak relevan dengan masa sekarang.
[ad#adc-1]

Read More

Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam (bag 1)

Undang-Undang Hukum Keluarga yang berlaku di negara-negara Islam dewasa ini, pada umumnya mengatur tentang hukum pengakuan anak secara lengkap dan rinci. Sebenarnya tentang lembaga pengakuan anak tersebut telah layak dibahas dalam berbagai literatur Islam baik yang tradisional maupun kontremporer. Bahkan ada kesan lembaga pengakuan anak yang berlaku di beberapa negara Eropa sedikit banyaknya bersumber dari literatur Islam dengan sedikit modifikasi sesuai dengan kondisi masyarakat mereka dan sesuai dengan hukum yang berkembang saat ini. Meskipun pada negara-negara Islam lembaga pengakuan anak ini sudah diatur secara lengkap dalam hukum keluarga merek, tampaknya di Indonesia masalah (more…)

Read More

Pengakuan Anak Dalam Hukum Perdata (bag 3)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga tidak menjelaskan tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Senada lengkap dengan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan tentang anak di luar nikah. dalam Pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya dalam Pasal 101 dijelaskan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedangkan istri tidak menyangkalnya dapat menangguhkan pengingkarannya dengan li’an. Kemudian  dalam pasal 102 Ayat (1) dikemukakan bahwa suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari akhirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui  bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama, dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

[ad#adc-1]

Read More