Pemberian Grasi dalam Hukum Pidana (2)

Grasi dalam hukum pidana, tidak hanya mengenai ampunan   atau pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Kita perlu melihat grasi dari sisi lainnya, untuk mengetahui mengenai eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana. Sisi-sisi lain tersebut, yakni grasi sebagai hak warga negara, grasi mengatasi keterbatasan hukum (recovery system), grasi sebagai dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana, dan grasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

a.  Grasi Sebagai Hak Warga Negara
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemberian grasi merupakan pencabutan atau upaya meringankan sanksi yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan pidana. Dahulu kala, penguasa beranjak dari kekuasaan mutlak yang dimilikinya menganugerahkan grasi sebagai wujud kebajikan hatinya. Sekarang kita tak lagi mengenal grasi dalam bentuk seperti itu, terutama karena hak prerogatif (hak istemewa) telah diserahkan kepada pemerintah dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Negara atau dalam sistem pemerintahan presidensiil ada di tangan presiden.
Dalam uraian sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai perubahan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, yaitu menjadi presidensiil murni. Dalam sistem pemerintahan presidensiil murni, meskipun tidak ada pembedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tugas dan wewenang presiden sebagai puncak kepemimpinan negara, tetap saja ada tugas dan wewenangnya yang merupakan lingkup pemerintahan atau eksekutif dan kewenangan yang berada di luar lingkup tersebut. Meskipun hal ini tidak secara nyata dibedakan, seperti nampak dalam sistem pemerintahan parlementer.
Kewenangan presiden di luar lingkup eksekutif tersebut, misalnya kewenangan di bidang judisial. Kewenangan ini mencakup pemulihan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan.
Mengenai pemberian ampunan atau grasi, perlu diketahui konsep bahwa terpidana yang mengajukan permohonan grasi ini bukan sebagai terpidana, melainkan sebagai warga negara. Sebagai seorang warga negara, seseorang berhak meminta ampun kepada presiden sebagai pemimpin negara. Pasal 28 D ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dalam sub mengenai Hak Asasi Manusia, diatur mengenai Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Inilah yang menjadi dasar setiap warga negara apapun status yang sedang disandangnya, untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.
Pemberian grasi bukan isu kepastian hukum, tetapi cerminan tingkat kearifan hukum presiden dan juga masyarakat. Dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, dan berbagai faktor sosial serta respon dari kelompok tertentu, pemberian grasi mencerminkan kearifan hukum dari presiden. Mungkin kita lupa bahwa pemberian grasi adalah juga tempat dimana kita memberikan tempat bagi hati nurani kemanusiaan kita.
Bagi pemohon yang dijatuhi pidana mati,  grasi merupakan persoalan hidup dan mati. Melalui pemberian grasi, mungkin saja seseorang yang dijatuhi pidana mati dapat menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu. Hal seperti ini akan terasa lebih arif. Karena terpidana akan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Berbeda dengan pidana mati yang tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya.
Seorang pemohon yang mengajukan permohonan grasi mempunyai satu dari dua alasan berikut, mengapa ia mengajukan grasi:
1. seorang yang telah mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas kesalahannya, namun pidana yang dijatuhkan kepadanya dirasakannya terlalu berat. Sehingga ia mengajukan grasi dengan harapan memperoleh keringanan pidana (hukuman);
2.  seorang yang merasa dirinya benar-benar tidak bersalah, berniat ingin mencari keadilan bagi dirinya. Dengan mengajukan grasi ia berharap presiden dapat mengoreksi kesalahan pengadilan sebelumnya, sehingga keadilan dapat ditegakkan. 
Menurut Adami Chazawi, dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum pemohon telah dinyatakan bersalah, dan dengan mengajukan  permohonan ampuan (grasi) berarti dia telah mengakui kesalahannya itu.

b.  Grasi Mengatasi Keterbatasan Hukum (Recovery System)
Keterbatasan dan kelemahan dalam sistem hukum, dapat terjadi dimana saja dan pada tingkat masyarakat manapun. Negara-negara maju seperti Amerika, meskipun tingkat kejahatan dan kontrol terhadap aparat pelaksana hukum sangat tinggi, namun orang masih menyadari kemungkinan terjadi kekeliruan pada subjek orang  dan penerapan hukumnya. Lebih dari pada itu, terdapat pula pengertian bahwa sampai di suatu titik tertentu hukum mempunyai keterbatasan internal (the limit of  law). Seperti tentang adanya kelemahan-kelemahan dalam sistim pengumpulan informasi di lingkungan peradilan pidana yang dapat merusak kehidupan atau masa depan seseorang.
Di negara yang menganut sistim common law, dalam hal ini Amerika, sebelum seseorang didakwa dengan pasal pidana mati (capital punishment), saksi- saksi yang mmberatkan terdakwa (ade charge) harus digelar dalam sebuah sidang terpisah atau pendahuluan (preliminary hearing), untuk menentukan apakah kesaksian itu dapat diterima secara hukum dan dapat dijadikan alat bukti di persidangan utama. Tidak dengan mudah sebuah kesaksian yang memberatkan terdakwa dapat diperlakukan sebagai alat bukti.
Sistim yang demikian ini tidak terdapat dalam sistim beracara di Indonesia. Seorang terdakwa yang diancaman pidana mati mempunyai kedudukan yang sangat rentan atau lemah. Satu kesaksian atau lebih dapat dengan mudah di gelar tanpa diperiksa tingkat  kelayakannya, yang seharusnya dilaksanakan khusus untuk itu. Bedanya, sistim beracara pidana di Indonesia terkesan begitu mudah memperlakukan sebuah kesaksian menjadi alat bukti yang nota benenya dapat mengakibatkan kehancuran  hidup si terdakwa.
Beban mengejar pengajuan target perkara, sering kali mendorong aparat Kepolisian menggunakan cara-cara  yang tidak fair untuk menjebak terdakwa. Saksi terdakwa yang dijadikan saksi memperoleh kemudahan seperti pengurangan hukuman atau bebas dari tuntutan hukum. Praktik demikian ini telah umum di lingkungan para penyidik perkara pidana di Kepolisian.
Hakim di Indonesia, sesuai dengan sistim beracara hakim aktif,  mempunyai peran yang aktif dalam persidangan. Peran aktif ini sering kali tidak dijalankan sesuai standar profesi kehakiman. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya gaji yang relatif rendah, dan tingkat pendidikan hukum yang hanya S1. Kita dapat membayangkan seseorang yang baru selesai dari program S1, kemudian diterima sebagai hakim dan mengikuti kursus calon hakim selama 12 bulan, kemudian magang selama 6 bulan, lalu mulai menangani perkara.
Putusan-putusan  dan analisa hukum hakim tidak tebuka untuk umum. Sehingga publik tidak dapat mengetahui bobot analisa hukum hakim. Hal ini di satu pihak tidak mendidik hakim,  karena tidak ada sarana mempertajam analisa hukum hakim akibatnya sebuah putusan dapat menjadi bias atau error. Keadaan jauh berbeda dengan hakim-hakim di negara maju,  sebelum seseorang menjadi hakim yang bersangkutan harus menjadi jaksa (rata- rata 10 tahun), kemudian menjadi pembela (rata-rata 10 tahun), baru kemudian dia dapat dicalonkan menjadi hakim. Begitupun mengenai putusan pengadilan, meskipun peran hakim pasif dalam sistim juri, hakim selalu memberikan argumen hukum secara tertulis yang dapat dibaca oleh siapapun.
Kesemua keterbatasan dan kelemahan sistim hukum tersebut, mengharuskan kita untuk menyingkapi prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum. Bidang-bidang hukum sendiri telah menyediakan lembaga atau sarana untuk memungkinkan memperbaiki error-error hukum itu, seperti adanya lembaga peninjauan kembali ( herziening) yang  dapat digunakan oleh terpidana. Di luar ranah hukum, lembaga rekoveri untuk error itu adalah grasi. Grasi dapat sebagai sarana mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karenanya lembaga ini tidak dengan kebetulaan berada di luar sistim peradilan. Di sini sebenarnya presiden dapat melakukan koreksi-koreksi dengan menunjukan kearifan hukumnya. Kearifan hukum di perlukan untuk megisi lubang-lubang dalam penyelenggaraan sistem hukum dan peradilan pada khususnya.

c. Hapusnya Hak Negara Untuk Menjalankan Pidana
Jan remelink memasukan grasi sebagai salah satu dari tiga alasan gugurnya kewenangan untuk mengeksekusi pidana. Adami Chazawi juga menyebutkan hal yang sama, namun ia menyebutnya dengan istilah hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana.
Dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana yang di tentukan dalam KUHP, ialah:
1. Matinya terpidana ( Pasal 83 )
2. Daluarsa dari eksekusi ( Pasal 84 )
Sedangkan dasar dari hapusnya hak negara menjalankan pidana di luar KUHP adalah grasi yang diberikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Amademen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 jo. Undang-undang  No 22 tahun 2002).
Prinsip dasar pemberian grasi ialah diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sifat pemberian grasi sekedar mengoreksi mengenai pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi substansi pertimbangan pokok perkaranya. Sifat yang demikian ini tampak dari tiga hal yang dapat diputuskan oleh presiden dalam permohoanan grasi, yakni:
Meniadakan pelaksanaan seluruh pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan;
Melaksanakan  sebagian saja dari pidana yang dilakukan dalam putusan;
Mengubah jenis pidana (komutasi) jenis pidananya yang telah dijatuhkan dalam putusan menjadi pidana yang lebih ringan seperti tersebut dalam Pasal 10 KUHP.
Dari tiga hal tersebut di atas, yang menjadi dasar dari hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana adalah poin no1 saja. Sedangkan poin no 2 dan 3 tidak menghapuskan hak negara untuk melaksanakan pidana, tetapi sekedar meringankan pelaksanaan pidananya. 

d.  Hubungan Grasi dengan Tujuan Pemidanaan
Terlepas dari hal-hal tersebut diatas, mengenai pemberian grasi harus didasarkan pada tujuan pemidanaan, presiden baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, haruslah disandarkan pada tujuan pemidanaan. Menurut literatur mengenai KUHP ( Undang-undang N0 1 tahun 1946 ) dengan menilik sistim dan susunan yang masih tidak berubah dari materi hukum induknya (WvS Ned.) dapat dikatakan mempunyai tujuan pemidanaan dengan aliran kompromis atau  teori gabungan, mencakup semua aspek yang ada di dalamnya.
Jadi, dalam permohonan grasi ini presiden harus mempertimbangkan masalah pembalasan juga tidak lupa mempertimbangkan masalah mengenai perlindungan tertib hukum masyarakat, baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari permohonan. Dalam hal ini masukan dari Mahkamah Agung sangat diperlukan oleh presiden sebagai badan yang memang brekompeten untuk itu, dalam pengambilan putusan oleh presiden.

Read More

Qadhi (Hakim) Dalam Peradilan Islam (1)

Qadha’ disyar’i atkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya dan Ijma’ ummat Islam.

Allah swt menegaskan:
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (QS Al-Maa-idah: 49)

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara mereka dengan adil.” (QS Shaad: 26)

Dari Amr Ash ra bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, “Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, lantas benar (keputusannya) maka ia mendapatkan dua pahala; dan apabila ia memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian (ternyata) keliru (keputusannya), maka ia mendapatkan satu pahala.” (Muttafaqun ’alaih: Fathul Bari XIII: 318 no: 7352, Muslim III: 1342 no: 1716, ‘Aunul Ma’bud IX: 488 no: 3557, Ibnu Majah II: 776 no: 2314).

Kaum muslim sudah sepakat atas syari’atkanya qadha’.

HUKUM MENGANGKAT QADHI

Hukum mengangkat qadhi adalah fardu kifayah, yaitu pihak imam (kepala Negara dan semisalnya) berkewajiban mengangkat seorang hakim di setiap negeri, sesuai dengan kebutuhannya, untuk memutuskan perkara di antara penduduk setempat. Sebab, Nabi saw pun biasa memutuskan perkara di antara para sahabat dan lainnya, bahkan Beliau pernah mengutus Ali menjadi qadhi di negeri Yaman. Demikian pula Khulafaur Rasyidun dan mereka pernah mengangkat sejumlah qadhi di beberapa kota besar. (lihat Manurus Sabil II: 453)

KEUTAMAAN MENJADI QADHI

Dari Abdullah Mas’ud ra bahwa rasulullah saw bersabda, “Sama sekali tiada iri, melainkan dalam dua hal: (Pertama) seseorang yang dikaruniai harta benda oleh Alah, lalu dia mendermakan harta bendanya dalam (membela) yang haq, dan (kedua) seseorang yang diberi hikmah (ilmu) oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya (kepala orang lain).” (Muttafaqun ’alaih: Fathul Bari XIII: 298 no: 7316, Muslim I: 559 no: 816 Ibnu Majah II: 1407 no: 4208).

RESIKO MENJADI QADHI

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw, Beliau bersabda, “Barang siapa dilantik sebagai qadhi yang bertugas memutuskan perkara di antara manusia, maka sungguh berarti ia telah disembelih dengan tidak menggunakan pisau.” (Shahih: Shahihul Jami’us no: 6190, ‘Aunul Ma’bud IX: 486 no: 3555, Tirmidzi II: 393 no: 1340 dan Ibnu Majah II: 774 no: 2308)

Dari Abu Buraidah ra dari Nabi saw, Beliau bersabda, “Qadhi itu ada tiga (macam); yang dua (macam) di neraka, sedang yang satu akan masuk syurga: (pertama) yaitu seorang Qadhi yang mengetahui yang haq lalu ia memutuskan perkara dengannya, maka ia akan masuk syurga; (kedua) seorang Qadhi yang memutuskan perkara di antara orang-orang tanpa dasar pengetahuan, maka ia pasti masuk neraka, dan (ketiga) seorang Qadhi yang sengaja berbuat zhalim dalam (menetapkan) hukum, maka ia pasti masuk neraka.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 4446, ‘Aunul Ma’bud IX: 487 no: 3556 dan Ibnu Majah II: 776 no: 2315).

LARANGAN MEMBURU JABATAN QADHI

Dari Abdurrahman bin Samurah ra, ia berkata: Nabi saw pernah bersabda kepadaku, “Ya Abdurrahman, janganlah engkau minta jabatan (kepadaku), karena sesungguhnya jika engkau diberi jabatan karena permintaanmu, niscaya engkau dipasrahkan kepadanya, tapi jika engkau diberi jabatan bukan karena permintaanmu, niscaya engkau akan ditolong untuk melaksanakannya.” (Muttafaqun ’alaih: Fathul Bari XIII: 123 no: 7146, Muslim III: 1273 no: 1652, ‘Aunul Ma’bud VIII: 147 no: 2913 dan Tirmidzi III: 42 no: 1568 serta Nasa’i VIII: 225).

ORANG YANG WAJIB DIANGKAT SEBAGAI QADHI

Dalam Fathul Bari XIII: 146, al-Hafiz Ibnu Hajar, menulis bahwa Abu Ali al-Karabisiy, murid Imam Syafi’i dalam Kitabnya Adabil Qadha’ berkata, “Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama’ bahwa orang yang paling berhak memutuskan perkara di antara orang-orang muslim ialah orang yang tampak jelas kelebihannya, kejujurannya, keilmuannya, kewara’annya, rajin mengaji al-Qur’an, mengerti sebagian besar hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, memahami sunnah-sunnah Rasulullah saw dan hafal sebagian besar sunnah Beliau demikian pula mayoritas perkataan sahabat. Mengetahui ijma’ dan khilaf serta pendapat fuqaha’ dari kalangan tabi’in, mengetahui hadits yang shahih dari yang lemah, mengetahui al-Qur’an dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Jika tidak ada maka dalam sunnah-sunnah Nabi saw; jika tidak ada, maka meneladani amalan yang sudah disepakati para sahabat; jika ternyata mereka berlainan pendapat, maka mencari yang paling mirip dengan ketentuan al-Quran dan sunnah Rasul, kemudian memperhatikan fatwa para sahabat senior lantas diamalkannya, seringkali melakukan diskusi dengan para ahli ilmu, mengadakan musyawarah dengan mereka dengan tetap memperhatikan keutamaan dan sikap wara’, mampu menjaga lisan dan perut serta kemaluannya, dan mampu memahami pernyataan lawan. Kemudian hendaknya ia orang cerdas dan tidak memperhatikan tuntutan hawa nafsu. Demikianlah, meski kami mengetahui bahwasanya tiada seorang pun di permukaan bumi yang memiliki seluruh sifat-sifat dan kriteria di atas, namun merupakan suatu kewajiban (atas penguasa) agar memilih calon hakim dari setiap zaman yang terbaik dan yang paling utama di antara seluruh rakyat.”

PEREMPUAN TIDAK BOLEH JADI HAKIM

Dari Abi Bakrah ra ia bertutur: Sesngguhnya pada waktu berkobar yang Jamal aku mendapatkan manfaat dengan kalimat (wasiat dari Nabi saw), yaitu tatkala Nabi saw mendengar informasi bahwa rakyat Persia mengangkat puteri Kisra sebagai ratu, maka Beliau bersabda, “Sekali-kali tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada (pemimpin) perempuan.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 5225, Fathul Bari XIII: 53 no: 7099, Tirmidzi III: 360 no: 2365 dan Nasa’i VIII: 227). (sumber : ariefhikmah.com)

Read More

Qadhi (Hakim) Dalam Peradilan Islam (2)

ADAB QADHI

Qadhi wajib bersikap adil kepada dua orang yang bermusuhan, dalam hal perhatiannya, pernyataannya, majelisnya, dan perlakukannya di majelis kehakiman. (Manurus Sabil II: 460).

Dari Abdul Mulaih al-Hadzali, ia bertutur: Umar bin Khathab ra pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy’ari ra (yang isinya), “Amma ba’du, sesungguhnya peradilan adalah suatu kefardhuan yang kokoh status hukumnya dan merupakan sunnah (Rasulullah saw) muttaba’ah (yang terkait dengan baik); karena itu, bila ia (jabatan hakim) diserahkan kepadamu, maka fahamilah (terlebih dahulu); kerana sesunggunya pembicaraan kebenaran yang kiranya tidak bias terlaksana tidak akan memberi manfaat; tolonglah (dengan tulu) diantara orang-orang yang tengah berada di hadapanmu, di majelismu, dan di dalam keadilanmu; dan jangan sampai orang yang mulia menyeretmu pada kelalaianmu.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2619 dan Daruquthni IV: 206 no: 15)

QADHI DIHARAMKAN MENERIMA SOGOK DAN HADIAH

Dari Abdullah bin Amr ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Allah melaknat penyogok dan penerima sogok.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1871, Ibnu Majah II: 775 no: 1213 dan Tirmidzi II: 397 no: 1352)

Dari Abu Humaid As-Sa’idi ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Segala hadiah (yang diterima) seluruh petugas adalah pengkhianatan.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 2622, al-Fathur Rabbani V: 424 dan Baihaqi X: 138).

QADHI DIHARAMKAN MEMUTUSKAN HUKUM KETIKA SEDANG MARAH

Dari Abdul Malik bin Umair, ia bercerita: Saya pernah mendengar Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata bahwa Abu Bakrah pernah menulis surat kepada anaknya yang (sedang menjabat qadhi) di Sajistan, (yang isinya): Janganlah sekali-kali engkau memutuskan perkara di antara dua orang sedangkan engkau dalam keadaan marah; karena sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi saw bersabda, “Janganlah sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang (yang bersengketa) pada waktu marah.” (Muttafaqun ’alaih Fathul Bari VIII: 136 no: 7158, Muslim III: 1342 no: 1717, Tirmidzi II: 396 no: 1349, ‘Aunul Ma’bud IX: 506 no: 3572, Nasa’i VIII: 237 dan Ibnu Majah II: 776 no: 2316)

KEPUTUSAN HAKIM TIDAK DAPAT MENGUBAH YANG HAQ SEDIKIT PUN

Barangsiapa yang diberi keputusan hukum yang isinya mengambil hak-hak orang lain, maka janganlah dia mengambilnya; karena sesungguhnya keputusan hakim tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal:

Dari Ummu Salamah ra, isteri Nabi saw bahwa Nabi saw pernah mendengar pertengkaran di depan pintu kamarnya, lalu Beliau keluar menemui mereka, kemudian Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya datang kepadaku orang-orang yang bersengketa, maka barangkali sebagian di antara kalian ada yang lebih pandai berbicara daripada sebagian yang lain, sehingga saya menyangka bahwa dia benar, lalu saya putuskan perkara itu untuknya; karena itu barangsiapa yang telah saya putuskan untuknya hak seorang muslim (yang lain), maka sesungguhnya itu adalah secuil dan api neraka; karena itu ambillah itu atau tinggalkanlah.” (Muttafaqun ’alaih: Fathul Bari V: 107 no: 2458, Muslim III: 1337 no: 5 dan 1713, Aunul Ma’bud IX: 500 no: 3566, Tirmidzi II: 398 no: 1354, Nasa’i VIII: 233 dan Ibu Majah II: 777 no: 2317).

Sumber: Diadaptasi dari ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma’ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 889 – 896. (sumber : Ariefhikmah.com)

Read More