Dasar Hukum Tanah serta Hak-Hak Atas Tanah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dipergunakan dan dimanfaatkan menurut hak serta kewajiban yang berimbang, untuk memenuhi baik bagi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Realisasi pemenuhan kebutuhan akan tanah itu menurut hukum di tata dalam rangka hubungan yang serasi dan seimbang antara hak dan kewajiban. Tujuannya agar terjamin pergaulan hidup yang tertib, aman dan damai serta kehidupan yang berkeadilan sosial.

Tanah menurut kamus Bahasa Indonesia adalah bumi, negeri daerah kampung, tempat lahir.Sedangkan yang dimaksud tanah sesuai ketentuan pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi, atau dengan kata lain adalah kulit bumi.

Pengertian tanah juga bisa diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.Dalam istilah teknik pengertian tanah adalah butiran kerikir kasar, pasir tanah lempung, tanah liat dan semua bahan lepas lainnya termasuk lapisan tanah paling atas sampai pada lapisan tanah keras.

Pengertian tanah akan semakin jelas apabila dihubungkan dengan beberapa penjelasan tanah berikut ini :

  1. Keadaan bumi di suatu tempat.
  2. Permukaan bumi yang diberi batas
  3. Daratan
  4. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah bagi suatu negara.
  5. Bahan-bahan dari bumi.

Dari Wikipedia dijelaskan pengertian tanah sebagai berikut : tanah dalam bahasa Yunani disebut Pedon, sedangkan tanah dalam bahasa Latin disebut Solum merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai Pedogenesis.

Didalam hal mengatur mengenai pertahanan ini negara Republik Indonesia telah mempunyai suatu Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Dalam komentarnya terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Prof. AP. Parlindungan menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria adalah perwujudan dari pada ketentuan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) : Bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian menguasai disini adalah di dalam hal pengaturannya saja bukan memiliki sebagaimana dilihat dalam negara-negara komunis. Hak menguasai dari negara adalah pemberian wewenang dari seluruh bangsa Indonesia. Perlu di ingat pula bahwa hakum menguasai dari negara ini meliputi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum dihaki.

Tujuan hak menguasai itu tidak hanya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkenaan dengan soal-soal agraria saja, tetapi juga meletakkan suatu kewajiban kepada negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

untuk keperluan diatas diperlukan dasar-dasar hukum dalam hal hak-hak atas tanah dan hal pembebasan tanah agar rakyat terutama rakyat kecil tidak sampai menderita karena hal tersebut. jangan sampai rakyat kecil pemilik tanah selalu dirugikan setiap kali ada pembebasan tanah dengan alasan atau dalih untuk kepentingan umum.

Hukum agraria juga membedakan pengertian tanah dan bumi, tanah hanya merupakan permukaan bumi saja (kulit bumi) sedangkan bumi selain tanah juga termasuk di dalamnya perut bumi beserta dengan isinya. Jadi hak-hak atas tanah yang dipunyai seperti hak milik atas  tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan dan sebagainya itu hanya merupakan bagian permukaan bumi saja, sedangkan apa-apa yang ada di dalam tanah tersebut adalah di bawah penguasaan negara.(Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945).

Beragamnya pengertian dari tanah maka menurut hemat penulis tanah adalah permukaan bumi yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai tempat kehidupan manusia untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya menurut hak dan kewajiban yang berimbang dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama guna tercapainya kesejahteraan hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA) atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

Read More