Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap pernikahan, baik untuk gadis ataupun janda, baik dewasa ataupun belum dewasa. Berbeda dengan ketiga mazhab tersebut, Hambaliyah berpandangan bahwa keharusan adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa dan yang dewasa tetapi gila. Sementara bagi yang dewasa dan berakal sehat baik gadis maupun janda, mereka mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki.

Syafi’iyah dan Hambaliyah sepakat bahwa wali mujbir itu Bapak dan Kakek. Berbeda dengan Malikiyah, wali mujbir itu hanya bapak saja, Malikiyah dan Hambaliyah sepakat bahwa penerima wasiat bapak berhak menikahkan seperti hak ijbar-nya bapak. Syafi’iyah tidak menjelaskan adanya wali dari penerima wasiat bapak. Hambaliyah menambahkan bahwa wali hakim pun mempunyai hak ijbar.

Syafi’iyah dan Hambaliyah sepakat bahwa wali ghairu mujbir itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah, yang paling hak wali ghairu mujbir adalah anak laki-laki. Begitu pula, berbeda dengan Hanafiyah bahwa wali ghairu mujbir adalah anak laki-laki saja.

Syafi’iyah, Hambaliyah dan Hanafiyah sepakat bahwa wali ab’ad dan wali hakim tidak boleh menikahkan ketika ada wali aqrab. Berbeda dengan Malikiyah, bahwa urutan antara wali-wali nikah itu Sunnah. Siapa saja boleh menikahkan baik yang aqrab, ab’ad, hakim dan wali-wali dalam kategori wali ghairu mujbir. Sementara wali mujbir tetap harus didahulukan. Syafi’iyah, Hambaliyah, dan Malikiyah sepakat bahwa harus laki-laki, tidak sah wali perempuan. Hanafiyah berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Malikiyah juga mensyaratkan pula bahwa wali perempuan boleh kalau ia mendapat wasiat dari bapak, atau seorang hakim dan perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Semua mazhab sepakat bahwa wali nikah bisa diwakilkan atau diganti. Mazhab Syafi’iyah, Hambaliyah dan Malikiyah sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah, sementara Hanafiyah menolak dasar tersebut karena terdapat kedhoifan hadis tersebut dan konteks ayat 232 surat Al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan wali.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *