“Apa yang membedakan status hukum seorang pria hidung belang yg ber-Akad/kontrak mengupah PSK dan melakukan hubungan badan dengan PSK tsb dengan sama2 ridha, suka sama suka dan membayar upahnya 1jt rupiah VS pasangan suami-istri yg tlh melakukan Akad pernikahan dengan membayar mahar senilai 1jt dan selanjutnya melakukan aktivitas serupa dengan sama2 mencintai?”

yang pertama dihukumi ZINA-HARAM-DOSA BESAR sementara yang kedua dihukumi IBADAH-HALAL- MENDAPAT PAHALA padahal pembedanya hanyalah serangkai kalimat ijab dan qabul nya saja kan ?…”
(contoh diatas tanpa bermaksud mereduksi makna perkawinan sebatas menghalalkan hubungan badan aja!)

Serupa itulah logika sederhana yang mendasar yg kita gunakan dalam mencoba memahami hal ini. Bedanya CUMAN AKAD!!! Yang satu akad yang bathil satunya lagi akad yang shahih!

>>>>>>“Kredit Konvensional” adalah akad bathil karena tiadanya transaksi “penyeimbang” atau “penganti” yang berupa transaksi bisnis/komersial yang melegitimasi adanya penambahan/margin tertentu secara adil sesuai syariah!!

Kredit konvensional berbasiskan bunga karena beramsumsikan time value of money, bahwa uang yg sejatinya hanyalah alat tukar (medium of exchange) berubah menjadi komoditas yg dapat beranak pinak hanya karna kesempatan dan factor waktu saja! tanpa factor peran manusia yg mengusahakannya. Sang Kapitalis tinggal ongkang2 kaki saja tanpa ikut menanggung resiko apa2 dan tanpa mengusahakan sesuatu!! tinggal menanggok uangnya ya terus beranak pinak!!

Transaksi2 “penyeimbang” atau “penganti” yg sesuai syariah itu antara lain:

  1. Jual beli/bai’ (albaqarah:275) Dalam hal jual beli motor si pembeli membayar harga atas motor yg diterimanya, dan penjual menerima harga modal dan keuntungan yg diharapkannya, mengenai keuntungan ini syariah tidak membatasinya secara tegas.(salah satu contoh turunan dari akad ini adalah bai` bit taqshid atau bai` bits-tsaman `ajil atau Bai’ murabahah yg menjadi pokok ulasan kita).
  1. Sewa/Ijarah/leasing (albaqarah:23) Si penyewa membayar upah sewa karena ada manfaat sewa yg dinikmatinya. Dan pemilik barang berhak menerima upah itu karna ada penurunan manfaat ekonomis atas barangnya.
  1. Bagi hasil bisa dengan akad Musyarakah/partnership (annisa:12) Mudharabah/trust invesment (HR Ibnu majah No. 2280, kitab at-Tijarah) Dalam proyek bagi hasil para pihak berhak mendapat keuntungan krn disamping menyertakan modal jg turut menanggung kemungkinan resiko kerugian.
  1. Gadai/ar-Rahn (albaqarah:283)

Coba perhatikan semua transaksi sesuai syariah diatas semua terdapat unsur take and give, ada effort ada result, ikut menanggung resiko maka berhak penerimaan bagi hasil, karena memberikan sesuatu maka berhak atas upah, ada pengusahaan maka ada keuntungan!! !

>>>>>>“Kredit Syariah” adalah akad shahih dalam fiqh Muamalah karena basis akadnya adalah jual beli. “Kredit syariah” adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan pembayaran tenggang waktu (karena ekonomi Islam juga mengakui adanya asumsi economic value of money). Akad ini dikenal dengan istilah bai` bit taqshid atau bai` bits-tsaman `ajil. Atau biasa dikenal dgn skema Bai’ murabahah (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yg disepakati! kok boleh ngambil untung? karna dalam jual beli penjual boleh mengambil keuntungan iyakan? )

Hanya saja ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi :

  1. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. Misalnya : harga modal/perolehan motor 14 jt dan dijual 15 juta bila dibayar tunai dan 17 juta bila dibayar dalam tempo 3 tahun. Tingkat keuntungan diatas sebaiknya disepakati parapihak penjual dan pembeli. Dan penjual ahsannya memberi tahukan harga modal/perolehannya.
  2. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga sebagai pinalti apabila pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku
  3. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran disepakati dan ditetapkan sehingga terhindar dari praktek gharar (penipuan/ketidak pastian).

Al-Qaradawi dalam kitab HALAL HARAM mengatakan bahwa menjual kredit dengan menaikkan harga diperkenankan. Rasulullah s.a.w. sendiri pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo untuk nafkah keluarganya.

Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu (time value of money) dan itu sama dengan riba.

Tetapi jumhur (mayoritas) ‘ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Imam Syaukani berkata: “Ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat.” (Wahba Zuhayli dalam Fiqh Islam wa Adilatuhu).

>>>>>>Perlu dicamkan “Kredit Syariah” (bai` bit taqshid/ bai` bits-tsaman `ajil/ Bai’murabahah) pada awalnya merupakan konsep jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan (financing), namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah semisal FIF syariah, perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaanya dan sebagai Contract engginering untuk menghindar dari “bunga” dan kredit syariah ini bukan merupakan instrument ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam!

Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses ISLAMISASI EKONOMI, dan digunakan sebatas pada kasus2 dimana akad2 bagi hasil tidak/belum dapat diterapkan.

Walaupun dengan berbagai keterbatasannya akad “Kredit Syariah” (bai` bit taqshid/ bai` bits-tsaman `ajil/ Bai’ murabahah) ini bukan hanya mengantikan “bunga” dengan “keuntungan”, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yg dibolehkan oleh fuqoha dengan syarat2 tertentu, apabila tak terpenuhi syarat2 nya maka jatuhnya tdk syar’i. Walaupun cita2 ideal Sistem Ekonomi Islam tidak akan sempurna bila hanya bertumpu pada akad ini saja.

About The Author

Comments

  1. Abu Yusuf

    KPR dan Pembiayaan yang masih belum Syar’i

    Pengelolaan keuangan pribadi/ keluarga tak lepas dari system pengelolaan keuangan secara makro (umum), yaitu terkait sistem ekonomi dan lembaga keuangan. Ada bebrapa praktek lembaga keuangan saat ini yang tidak syariah, ilustrasinya seperti ini; contoh; akad murabahah leasing (jual beli dan sewa), misalnya kendaraan bermotor dibeli dari dealer harga 15 juta kemudian dijual ke konsumen oleh lembaga pembiayaan 22 Juta dengan dicicil 600 ribu untuk 35 kali dengan DP 1 juta, status sewa beli.

    Intinya akad ini menghindari akad kredit yang mengandung riba. Namun, jelas dilihat dari skenario ini kurang memenuhi unsur pemberdayaan dan lebih memperdaya. Ujung-ujungnya ya konsumen harus membayar lebih mahal kan untuk suatu produk konsumsi. Padahal kendaraan itu kalau dijual lagi paling laku 9 jutaan setela 35 bulan. Konsumen 2 kali dirugikan, pertama dari 15 ke 22 juta saja margin yang tidak wajar dalam jual beli (untuk menghindari riba maka akad jual di mark up oleh leasing). Kedua, dari penyusutan nilai jual menjadi 9 juta (15-9 juta =6 juta). Total nilai “kerugian secara uang” bagi konsumen sekira 13 juta atau setara 60%, yang jadi pertanyaan adalah benefit yang didapat dari cicilan tersebut apakah menjadi lebih dari 60%, artinya jika penghasilan 1 juta saat mencicil dengan kendaraan tersebut 35 bulan kemudian setara/ naik menjadi 1,6 juta.

    Belum lagi ada yang mensyaratkan denda. Rancunya lagi status sewa beli ini adalah utang piutang. Dalam surat Al Baqarah ayat 280; hanya ada 2 kemungkinan bagi penghutang, diringankan/ ditangguhkan, dan dibebaskan. Nah praktek ini tidak mungkin dilakukan katanya, bagaimana pun perusahaan tidak mau rugi dengan membebaskan. Maka Al Qur’an sudah memberikan solusi dengan menurunkan ayat ke 60 surat At Taubah, dimana gharimin berhak mendapat santunan. Namun kriteria gharimin tersebut juga sangat tegas, sehingga jarang sekali lembaga zakat yang menyalurkan dananya untuk menyelesaikan masalah ini.

    Solusi untuk leasing ya dengan memetakan dulu gambaran yang sebenarnya (tidak gharar). Kenapa nasabah tidak dikenakan akad sewa, dimana barang yang digunakan tidak dibeli untuk sementara waktu tapi sewa, misalnya ongkos sewa 300 ribu per bulan atau 10 ribu per hari. kemudian jika ingin memiliki barang, nasabah diwajibkan menyetor 300 ribu untuk tabungan, jadi jika sudah 3 tahun (tabungannya sekira 10.800.00). Maka di tahun ketiga, nasabah sudah bisa memiliki kendaraan tersebut dengan membelinya seharga tunai. Jika dalam masa kontrak terjadi masalah, misalnya ketidak sanggupan bayar, berarti yang harus dibayar adalah sewanya. Jadi benar-benar akad bisnis, kalo sampai tidak mampu lagi, atas sepengetahuan nasabah, tabungannya yang dijadikan biaya untuk membayar sewa. Bukan malah di denda (riba), dll. Satus kepemilikan kendaraan jadi masih tetap milik perusahaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik (jika diakad diperjanjikan nilainya, maka tabungan bisa menjadi jaminan menggantikan kerugian atas perilaku nasabah yang baik dengan sengaja atau tidak merusak barang sewaan).

    Penjelasan tersebut berlaku untuk KPR, bahkan KPR bank lebih memungkinkan sitem tersebut dilakukan. Jika selama ini tidak terjadi praktek semacam itu solusi terbaik hanyalah membeli tunai, jika masih menggunakan jasa pihak ketiga (bank atau leasing) tetap belum memenuhi kaidah syariah karena kerancuan dalam akad.

    Agus Rijal, S.E.
    0818.422.400 (022) 7678.5577
    http://www.facebook.com/Islamic.Financial.Planner
    http://arrijal9partners.wordpress.com/artikel-buku/

    ArRIJAL & Partner’s adalah Konsultan jasa keuangan (Financial Advisor/ Penasehat Keuangan) & Konsultan Manajemen (Marketing & MSDM/ Personal Marketing) yang sekaligus bekerjasama dengan pemasar produk beberapa lembaga keuangan dan memasarkan produk beberapa institusi bisnis sesuai dengan kebutuhan klien.

    ArRIJAL & Partner’ S member of PT SPORTIF INDAH LESTARI

    Layanan yang diberikan berupa; Konsultasi (Private Consultation; personal & corporate), Seminar/ Workshop (training & non-Private Consultation), Financial Planning for Muslim Family (Ziswaf, warisan, Haji & Umroh, dll)‏

  2. Agus Rijal (Abu Yusuf)

    Akad Syariah Jatuh Pada Riba
    Oleh Agus Rijal (Abu Yusuf)*
    Perencana Keuangan Syariah Independen

    Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa, yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak makan secara langsung, akan terkena debunya.” (Hr. Nasa`i, no. 4455, namun dinilai dhaif oleh al-Albani)
    Meski secara sanad hadits tersebut lemah, namun makna yang terkandung di dalamnya benar. Dan itulah realita zaman sekarang ini. Betapa riba dengan berbagai kedoknya saat ini telah menjadi konsumsi publik. Dalam tulisan blognya, Bahtiar HS, seorang student pada program beasiswa Chartered Islamic Finance Professional (CIFP) yang diselenggarakan oleh INCEIF (The International Centre for Education in Islamic Finance) Malaysia bekerjasama dengan Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, menulis, ”Sungguh menyentak pemahaman saya ketika membaca penjelasan seorang ustadz di website pengusahamuslim.com perihal transaksi Murabahah yang bisa tetap jatuh dalam kategori riba (al-riba) yang dilarang dan bukan sekedar jual beli (al-bai’) yang dihalalkan oleh syariat.”
    Bahtiar melanjutkan tulisannya dengan menyatakan bahwa transaksi Murabahah itu sebenarnya pada hakekatnya adalah transaksi hutang-piutang. Kita tahu bahwa Murabahah adalah transaksi jual beli dimana baik penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga beli barang yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli juga sepakat dengan margin bagi hasil yang diambil penjual dalam transaksi jual beli tersebut.
    Dimana Murabahah yang jatuh kepada riba itu? Kuncinya adalah bahwa setiap akad hutang-piutang, maka keuntungan atau tambahan yang dipersyaratkan dan disepakati kedua belah pihak dari pokok pinjaman adalah riba. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits dimana sahabat Fudholah bin Ubaid radhiyallahu ‘anhu berkata, “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/ keuntungan, maka itu adalah riba.” (HR. al-Baihaqy). Baca al-Muhadzdzab oleh asy-Syairazi 1/304, al-Mughni oleh Ibnu Qudamah 4/211 & 213, Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah 29/533, Ghamzu ‘Uyun al-Basha’ir 5/187, asy-Syarhul Mumthi’ 9/108-109 dan lain-lain.
    Senada dengan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Melarang salaf (piutang) bersama jual-beli.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh al-Albani). Yang dimaksud dengan salaf ialah piutang, kata salaf adalah bahasa orang-orang Hijaz (Mekkah, Madinah dan sekitarnya).
    Bagaimana mengetahui apakah transaksi yang ditawarkan sebuah bank itu akad hutang-piutang ataukah murabahah? Contoh KPR:
    1. Siapakah pihak yang mendatangkan barang itu (selaku penjual) kepada kita (selaku pembeli)? Bila bank yang mendatangkan barang itu (misal rumah) kepada kita, artinya bank sebagai penjual, maka transaksi itu masuk perniagaan biasa (murabahah) dimana kita selaku pembeli. Tetapi apabila kita (sebagai pembeli) justru yang mendatangkan barang itu kepada bank, untuk mereka beli lebih dulu (talangan), lalu dijual kepada kita lagi, maka hal itu berarti masuk akad hutang-piutang (mencicil talangan).
    2. Kepada siapa kita (selaku pembeli) mengajukan keberatan atau komplain jika ada masalah terhadap barang yang kita beli melalui akad itu, baik karena kerusakan atau cacat? Bila bank tidak mau menerima komplain dan tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan atau cacat barang yang kita beli dalam akad itu, berarti bank tidak berlaku sebagai penjual (yang harusnya bertanggungjawab tentang hal itu). Ini berarti akad yang terjadi bukanlah murabahah, melainkan hutang-piutang. Namun bila bank mau bertanggungjawab, maka bank menempatkan dirinya selaku penjual, sehingga akadnya masuk kategori Murabahah biasa.
    Belum lagi status Down Payment (DP) dalam transaksi sewa beli ini yang selalu dipersyaratkan (10-20%). Hal ini semakin menidakjelaskan status kepemilikan barang tersebut.
    Ini berarti, proses KPR di bank syariah pada hakekatnya adalah akad hutang-piutang, meski secara hitam di atas putih akad murabahah. Dengan demikian, pengenaan margin keuntungan oleh bank kepada pembeli pada hakekatnya adalah tambahan atas pokok pinjaman yang jatuh kepada riba –menurut penjelasan di atas. Perubahan sekedar nama menjadi Murabahah itu tidak mengubah status hukumnya sebagai hutang-piutang.
    Jadi, bagaimana dengan KPR kita di bank syariah? Bukankah demikian yang terjadi di lapangan? Apakah itu berarti proses bank mendapatkan rumah yang kita upayakan hanyalah akal-akalan agar bisa dibentuk akad murabahah antara bank dengan kita dan terhindar dari Riba.
    Riba adalah benang merah yang dapat muncul diantara tijaroh (bisnis) dan tabarru (kebajikan). Mengapa terjadi? Karena pada hakikatnya manusia cenderung menghindari kerugian, ketidakpastian, kehilangan keuntungan, dll. Sehingga dengan adanya tambahan yang lebih menjanjikan (guarranted) lebih disukai. Dalam investasi (bisnis), baik tijaroh maupun tabarru, pemilik uang tidak ingin rugi dan ketika meminjamkan berharap sepenuhnya harta kembali. Selain itu yang dipinjamkan bernilai investasi, maka berharap bertambah dikemudian hari.
    Jika dikelompokan, secara umum akad syariah dapat ditarik dari 2 kepentingan yaitu; Tijaroh (bisnis) dan Tabarru (Al Qard Al Hasan). Dalam tijaroh meliputi transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, misalnya jual beli (murabahah), sewa-menyewa, syirkah (penggabungan yang meliputi musyarakah dan mudharabah, dll. Sementara dalam tabarru meliputi transaksi yang bertujuan memberikan bantuan uluran tangan dan meringankan kesusahan orang lain (Al Qardh Al Hasan), misalnya hutang-piutang, hibah (takafuli/ ta’awun/ asuransi) dan lain-lain. Juga transaksi yang bertujuan memberikan jaminan kepada pihak lain, bahwa haknya tidak akan hilang, misalnya pegadaian/ jaminan dan lain-lain.
    Ada 2 istilah yang lazim digunakan dalam akad sewa beli, yaitu Ijarah Muntahiya Bittamlik dengan menyandarkan pada akad Murabahah (jual Beli) dan Musyarakah Mutanaqishah yang menyandarkan pada kerjasama kepemilikan.
    Pada prakteknya, yang jadi persoalan adalah manakala nasabah mengalami ketidak mampuan bayar atau pembatalan akad/ pengakhiran sewa beli dalam masa kontrak, baik keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan sementara, bahkan hingga ketidakmampuan yang lebih berat lagi. Jika di denda jelas tambahan biaya tersebut sebagai riba, jika dibebaskan kemungkinan kecil bisa terjadi, apalagi menurut skemanya adalah akad tijaroh (bisnis). Begitupun dalam penyitaan aset, umumnya nasabah dalam posisi yang kurang menguntungkan.***

    *Candidate Certified Syariah Financial Planner -CSFP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *