Dalam sebuah ceramah di The Royal Court of Justice, Archbishop of Canterbury sebagai Pimpinan Tertinggi Gereja Inggris (Mahkamah Agung Inggeris) mengusulkan pembentukan sebuah Peradilan Islam yang berwenang memeriksa perkara hukum keluarga dan ekonomi Islam bagi warga masyarakat beragama Islam. Perkembangan terakhir di Inggris menyingkapkan, ada keinginan untuk mengakui putusan beberapa Shariah Council dalam bidang hukum keluarga di London, Birmingham, Bradford dan Manchester dengan jaringan di Nuneaton, Warwickshire. Dua Shariah Council di Glasgow dan Edinburgh juga segera akan mendapatkan pengakuan. Hal yang sama juga terjadi di wilayah California, Amerika Serikat, Canada dan wilayah-wilayah yang lain. Sekarang merupakan fakta bahwa peradilan Islam mempunyai wujud tertentu dalam negara-negara yang berpenduduk muslim, baik mayoritas maupun minoritas. Perbedaan diantara negara-negara ini adalah dari segi kewenangan atau kompetensi peradilan, apakah dalam bidang tertentu yang dipandang sebagai hukum Islam atau semua bidang yang menyangkut perdata, pidana, ekonomi, militer dan seterusnya. Pada tingkat internasional.
Sidang Keempat Belas, Konferensi Menteri-Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam melahirkan resolusi pembentukan Islamic International Court of Justice yang menggunakan hukum Syari’ah dan hukum internasional sebagai hukum dasarnya.
Begitu beragam praktek dan kompetensi peradilan Islam di dunia modern, tidak mungkin dibuat sebuah pola tunggal sistem peradilan Islam. Setiap sistem memerlukan pengkajian tersendiri, persis seperti perkembangan sistem peradilan Civil Law, Common Law dan Socialist Law.
Keragaman praktek dan kewenangan tersebut terutama sekali karena faktor sejarah dan lingkungan negara-negaramuslim. Bagaimanapun perkembangan berbagai peradilan ini, semuanya disatukan oleh hukum dasar yang sama dari al-Qur’an al-Karim, Sunnah Rasul dan fiqh para fuqaha’ yang berkembang sepanjang masa. Prakteknya pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, para sahabat ra dan qadhi (hakim) muslim sepanjang masa. Tugas ahli hukum Islam modern adalah menggali khazanah tersebut, mengembangkan prinsip-prinsip ijtihad dan belajar dari sistem peradilan modern. Dari segi hukum yang digunakan oleh Peradilan Islam di dunia, baik substantif maupun acara, juga terlihat variasi. Ada negara yang mengikuti sistem Civil Law dalam hal ketergantungan kepada peraturan perundangan-undangan dan kompilasi, dan ada juga yang mengikuti sistem Common Law, dari yurisprudensi peradilan berdasarkan fiqh para fuqaha’, atau kedua-duanya.
Sungguhpun demikian, hukum yang diterapkan tidak pernah menyimpang dari hukum dasar dalam Qur’an, Sunnah dan pendapat para fuqaha’. Inilah salah satu faktor yang menguatkan Peradilan Islam sebagai sebuah sistem hukum tersendiri. Penegakan keadilan adalah perintah Allah kepada Rasul dan seluruh ummat beriman. alam sebuah ceramah di The Royal Court of Justice (Mahkamah Agung Inggeris) pembentukan sebuah Peradilan Islam yang berwenang memeriksa perkara hukum keluarga dan ekonomi Islam bagi warga masyarakat beragama Islam. Perkembangan terakhir di Inggris menyingkapkan, ada keinginan untuk mengakui putusan beberapa Shariah Council dalam bidang hukum keluarga di London, Birmingham, Bradford dan Manchester dengan jaringan di Nuneaton, Warwickshire. Dua Shariah Council di Glasgow dan Edinburgh juga segera akan mendapatkan pengakuan. Hal yang sama juga terjadi di wilayah California, Amerika Serikat, Canada dan wilayah-wilayah yang lain.
Sekarang merupakan fakta bahwa peradilan Islam mempunyai wujud tertentu dalam negara-negara yang berpenduduk muslim, baik mayoritas maupun minoritas. Perbedaan diantara negara-negara ini adalah dari segi kewenangan atau kompetensi peradilan, apakah dalam bidang tertentu yang dipandang sebagai hukum Islam atau semua bidang yang
menyangkut perdata, pidana, ekonomi, militer dan seterusnya. Pada tingkat internasional, Sidang Keempat Belas, Konferensi Menteri-Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam melahirkan resolusi pembentukan Islamic International Court of Justice yang menggunakanhukum Syari’ah dan hukum internasional sebagai hukum dasarnya.
Begitu beragam praktek dan kompetensi peradilan Islam di dunia modern, tidak mungkin dibuat sebuah pola tunggal sistem peradilan Islam. Setiap sistem memerlukan pengkajian tersendiri, persis seperti perkembangan sistem peradilan Civil Law, Common Law dan SocialistLaw. Keragaman praktek dan kewenangan tersebut terutama sekali karena faktor sejarah dan lingkungan negara-negaramuslim. Bagaimanapun perkembangan berbagai peradilan ini, semuanya disatukan oleh hukum dasar yang sama dari al-Qur’an al-Karim, Sunnah Rasul dan fiqh para fuqaha’ yang berkembang sepanjang masa. Prakteknya pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, para sahabat ra dan qadhi (hakim) muslim sepanjang masa. Tugas ahli hukum Islam modern adalah menggali khazanah tersebut, mengembangkan prinsip-prinsip ijtihad dan belajar dari sistem peradilan modern. Dari segi hukum yang digunakan oleh Peradilan Islam di dunia, baik substantif maupun acara, juga terlihat variasi. Ada negara yang mengikuti sistem Civil Law dalam hal ketergantungan kepada
peraturan perundangan-undangan dan kompilasi, dan ada juga yang mengikuti sistem Common Law, dari yurisprudensi peradilan berdasarkan fiqh para fuqaha’, atau kedua-duanya.
Sungguhpun demikian, hukum yang diterapkan tidak pernah menyimpang dari hukum dasar dalam Qur’an, Sunnah dan pendapat para fuqaha’. Inilah salah satu faktor yang menguatkan Peradilan Islam sebagai sebuah sistem hukum tersendiri. (Prof. Dr. Rifyal Ka’bah, Hakim Agung)

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *