Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Indonesia disebutkanbahwa laki-laki yang menghamili wanita itu saja yang boleh menikahi dengan wanita hamil tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi percampuran nasab anak yang lahir itu apabila wanita yang hamil itu kawin dengan orang yang bukan membuahinya/menghamilinya. Sebenarnya kalau terdapat alasan yang kuat tentang motivasi tentang pengakuan anak, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, tidak ada salahnya hakim mengambil pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafi’i, meskipun syarat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi sebagaimana tersebut diatas dapat dijadikan dasar dalam menetapkan pengakuan anak bagi wanita hamil dan melahirkan anak.

Menurut Fathi Usman pemikiran dari mazhab Syafi’i ini lebih menitikberatkan kepada manfaat dan mudharat bagi semua pihak, terutama bagi anak yang lahir dari hasil perbuatan Zina atau luar nikah. Tentang hal ini Asy Syabiti dalam kitab al Muwafaqad menyatakan bahwa manfaat dan mudharat adalah merupakan hal yang nisbi, bukan hakiki. Suatu keadaan yang mungkin dianggap bermanfaat di suatu waktu tertentu belum tentu bermanfaat pada waktu yang lain, demikian juga bermanfaat pada diri seseorang belum tentu bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, terserah kepada hakim untuk menetapkan mana yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak, sehingga segalanya dapat berjalan secara baik dan damai. Solusi yang diberikan oleh Syatibi ini akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan tugas hakim sebagai pencipta hukum dalam skala makro. Dengan demikian, hakim bebas memutuskan soal tersebut baik dengan konsep Imam Syafi’i maupun dengan konsep Imam Hanafi atau pendapat yang lain asalkan membawa manfaat kepada semua pihak, tidak akan menimbulkan mudharat para generasi selanjutnya.

[ad#adc-1]

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *