Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa anak diluar kawin (natuurlijk kind), kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir diluar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak sebelum melaksanakan perkawinan, mengakuinya menurut undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin sebagaimana tersebut diatas, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.

Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir diluar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya. Pengakuan itu harus diakui dengan akta yang autentik, secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja. Menurut Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak dilarang, selebihnya dalam Pasal 288 Kitab Undang_undang Hukum Perdata menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin diperbolehkan dan dalam hal ini si anak luar kawin itu harus dapat dibuktikan bahwa ia anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang disebutkannya. Apabila ia dapat membuktikannya, maka ia dapat meminta ibunya untuk mengakuinya sebagai anak yang dilahirkannya. Pengakuan ini tidak boleh berlaku surut, sehingga saat pengakuan terjadi anak tidak sah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, tentu saja hubungan hukum dengan ibunya terjadi sejak saat kelahirannya. Pengakuan anak terhadap anak yang ada dalam kandungan ibunya dimungkinkan karena anak tersebut di anggap sebagai sudah lahir bila kepentingannya menghendaki.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *