Menurut hukum perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 224 Ayat (1) N-BW pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan (1) oleh pria yang dilarang kawin dengan ibunya anak; (2) oleh suami yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 306 hari sebelum kelahiran anak; (3) oleh pria yang belum berumur 18 tahun, kecuali pengakuan itu terjadi pada hari upacara perkawinan; (4) tanpa persetujuan lebih dulu dari ibu anak itu selama kehidupannya; (5) tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari anak itu jika ia sudah dewasa. Selain dari itu, pengakuan juga dilarang karena ada pertalian darah yang sangat dekat (incest) atau karena hubungan semenda. Pria ini tidak boleh mengakui anak di luar kawin itu, jika dilakukan juga maka pengakuan itu batal,akibatnya anak tersebut dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Ketentuan ini juga berlaku kepada pria yang dilarang kawin dengan ibu anak luar kawin bukan karena incest, pria tersebut bukan pemberi benih anak di luar kawin. Apabila halangan ini tetap di lakukan, maka dianggap pelanggaran serius terhadap moral masyarakat dan juga merupakan kegiatan yang tidak dapat di perbaiki lagi bagi anak diluar kawin dengan mempercepatnya sebagai anak kampang. Pengakuan ini juga menghalangi pengakuan oleh suami ibu anak luar kawin itu bila ia akan menerima anak luar kawin sebagai anggota keluarganya setelah ia menikah nanti.

Akibat hukum dari pengakuan itu antara lain adalah terjadinya hubungan perdata antara si anak luar kawin dengan bapak dn ibu yang mengakuinya sehingga menimbulkan kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah,perwalian, hak memakai nama, mewaris, dan sebagainya. Terhadap perlakuan ini setiap orangĀ  yang berkepentingan dapat menggugat adanya pengakuan anak tersebut, hanya orang yang mengakui sendiri tidak dapat menggugat atas pengakuan yang sudah diberikan. Dahulu masih di persoalkan apakah pengakuan ini merupakan suatu perbuatan hukum pembuktian tentang kebapaan kandung ataukah juga sebagai suatu perbuatan yang menentukanĀ  adnya hubungan hukum kekeluargaan tanpa masyarakat ketentuan sehingga dengan pengakuan tersebut anak diluar kawin mempunyai akibat hukum keperdataan secara luas. Pendapat terhir ini sudah diterima sebagai suatu kenyataan dan sudah terdapat dalam yuris prudensi, di mana HR menetapkan pengakuan anak diluar kawin tidak menghalangi suatu tuntutan untuk mendapatkan bagian alimentasi yang sebelumnya dari orang lain yang bukan melakukan pengakuan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak di luar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Kedudukan luar kawin ini akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang peraturan pemerintah dimaksud belum diterbitkan. Kemudian dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinahan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 42 di jelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *