Undang-Undang Hukum Keluarga yang berlaku di negara-negara Islam dewasa ini, pada umumnya mengatur tentang hukum pengakuan anak secara lengkap dan rinci. Sebenarnya tentang lembaga pengakuan anak tersebut telah layak dibahas dalam berbagai literatur Islam baik yang tradisional maupun kontremporer. Bahkan ada kesan lembaga pengakuan anak yang berlaku di beberapa negara Eropa sedikit banyaknya bersumber dari literatur Islam dengan sedikit modifikasi sesuai dengan kondisi masyarakat mereka dan sesuai dengan hukum yang berkembang saat ini. Meskipun pada negara-negara Islam lembaga pengakuan anak ini sudah diatur secara lengkap dalam hukum keluarga merek, tampaknya di Indonesia masalah pengakuan anak ini belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas dan lengkap.

Lembaga pengakuan anak menurut hukum perdata sebagaimana termuat dalam N-BW dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama dengan lembaga “istilhaq” dalam hukum Islam yang mempunyai arti adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya. Menurut Abdullah Ali Husein tidak semua mukallaf dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas, yaitu (1) adanya status yang baik dari anak tanpa ayah: (2) tidak ada ketunggalan hukum dalam masalah nasab; (3) pengakuan itu diharapkan dapat melindungi bagi yang lemah; (4) adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan. Dengan asas ini hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.

[ad#adc-1]

About The Author

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *