Dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan ada cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu (1) di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan; (2) di dalam akta perkawinan ada; (3) di dalam akta autentik. Dalam praktik hukum perdata, cara yang sering dimua adalah pengakuan oleh seorang ayah yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakua seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya. Sedangkan cara yang kedua dilaksanakan dengan cara melaksanakan perkawinan sah antara wanita yang hamil itu dengan itu dengan pria yang membuahinya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Yang diakui disini adalah anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan kelahiran belum dibberikan pengakuan oleh ayahnya. Pengakuan seperti ini membawa akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan pengakuan cara ketiga adalah pengakuan yang dituangkan dalam akta autentik berupa akta notaris . pengakuan ini ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil, dimana kelahiran anak itu dahulu telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran yang bersangkutan.

Selain dari tiga cara pengakuan sebagaimana tersebut diatas, masih ada lagi cara pengakuan anak luar kawin sebagaimana tersebut dalam Pasal 281 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pengakuan yang dapat dilakukan dengan kata yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dilakukan dalam register kelahiran menurut hari pengaggalannya. Pengakua ini harus dicatat alam jihat akta kelahiran. Berdasarkan Pasal 281 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan disini dilakukan terhadap anak yang sudah dicatat kelahirannya sebagai anak luar kawin di dalam register kelahiran di Kantor Catatan Sipil. Pengakuan susulan seperti ini selain bisa dilakukan dalam suatu akta notaris sebagaimana yang telah diutarakan diatas, juga bisa dilakukan dihadapan Pegawai Catatan Sipil, yang wajib membukukannya dalam register kelahiran yang berjalan dan selanjutnya mencatat pengakuanitu dalam minit akta kelahiran anak yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan ”jihat” atau ”minit” disini adalah akta asli yang ada dalam bundel akta Kantor Catatan Sipil, yang ditanda tangani oleh yang melaporkan, para saksi, dan pejabat Kantor Catatan Sipil.

Sebenarnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencantumkan penetapan asal usul anak menjadi kewenangan lembaga Pendidikan Agama. Oleh karena itu adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1977 yang masih membatasi kewenangan  Peradilan Agama, maka penetapan asal usul anak itu masih dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Baru setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahu 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 kewenangan tentang penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama. Penetapan atau putusan Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan kelahiran anak bagi yang memerlukannya.

[ad#adc-1]

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *