Halaman Konsultasi disediakan untuk para pengunjung yang memiliki problem atau masalah yang bersifat pribadi dan tidak memungkinkan untuk di publish melalui website ini.

Silakan kirimkan melalui email riana@websiteayu.com, Dengan syarat :

  1. Nama Lengkap (tidak akan dipublikasikan/bersifat rahasia)
  2. Email Valid (untuk balasan pertanyaan)
  3. Semua isi konsultasi bersifat rahasia, dan tidak untuk merusak/menggangu/menyinggung unsur Suku Agama Ras dan Antar Golongan
  4. Saya berhak untuk menjawab / tidaknya isi yang mengandung unsur tersebut (poin 3)

Comments

  1. Chaula Luthfia

    assalamualaikum…
    saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kebetulan bentar lagi saya akan memasuki semester akhir dan akan mulai menegerjakan skripsi.
    kebetulan saya ingin membahas tentang Khuntsa Musykil kaitannya dengan warisan, kemudian saya hubungkan dengan hukum positif.
    mungkin judulnya “tinjauan yuridis terhadap penetapan hak waris khuntsa musykil menurut hukum positif” mungkin masih akan berubah

    tapi sampai sekarang saya mash belum menemukan apakah dihukum positif telah membahas tentang warisn khuntsa musykil.

    bisa kasih referensi buku apa yang harus saya beli terkait khuntsa musykil???
    menegnai khuntsa apakah sudah diatur dalam hukum positif???

    wassalam

  2. Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Article Author

    ass.wr.wb
    sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi website saya, mengenai masalah waris khuntsa musykil hanya ada dalam hukum kewarisan Islam. sedangkan dalam hukum positif tidak ada membahas mengenai kewarisan orang yang khuntsa.
    pertama, masalah kewarisan di Indonesia memakai 3 sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata barat (BW), ketiga sistem hukum tsb masih di pakai di Indonesia, dan belum terkodifiksi dalam sebuah aturan hukum positif, sampai saat ini Indonesia belum punya aturan hukum positif masalah kewarisan.
    kedua, masalah khuntsa hanya ada pada hukum kewarisan Islam, meskipun sekarang ini untuk aturan kewarisan hukum Islam di Indonesia mengacu pada KHI (Kompilasi Hukum Islam), tetapi dalam KHI sendiri tidak ada mengatur masalah kewarisan orang yang khuntsa.
    ketiga, permasalahan khuntsa ini khususnya masalah warisnya hanya diatur di dalam hadis yang bunyinya : “Jika engkau memiliki anak khuntsa, maka untuk menentukan besar warisannya adalah dengan melihat dari mana keluar terlebih dahulu air seninya (diantara dua alat kelamin) yang mereka miliki”. Masalah pembagian waris khuntsa juga diatur menurut ijtihad para ahli dengan dua ketentuan, yaitu : pertama, dengan memperkirakan anak khuntsa menjadi dua kemungkinan perhitungan, diperkirakan anak lk dan diperkirakan anak pr, hasil dari dua perkiraan diambil rata-ratanya. atau hasil dari dua perkiraan diambil bagian yang paling kecil antara perkiraan anak lk dan anak pr.
    keempat, berarti permasalahan waris khuntsa ini memang menarik untuk dijadikan kajian hukum baru, sebagai pengisi dari kekosongan hukum, yaitu untuk melengkapi dari KHI (Kompilasi Hukum Islam).
    mengenai referensi buku, banyak buku-buku hukum waris yang menerangkan masalah khuntsa ini, salah satunya adalah buku Hukum Waris oleh Fatchurrahman, buku hukum waris Islam oleh Ahmad Azhar Basyir, fiqih mawaris oleh Ahmad Rafiq.
    demikian jawaban saya, semoga dapat membantu

    Wassalam

  3. Chaula Luthfia

    assalamualaikum wr wb

    terimakasih atas jawabannya, sebelumnya saya sudah pernah membuat karya tulis yang berkaitan dengan khuntsa musykil dan saya pikir kajian tentang khuntsa sangat menarik untuk dijadikan skripsi. kalo dalam hukum positif belum diatur,berarti saya harus cari judul baru. bisa kasih masukan judul apa yang bagus tetapi masih membahas tentang khuntsa dan dikaitkan dengan warisan??

    sebenarnya saya ingin penelitian lapangan tetapi sepertinya sulit, bisa kasih masukan agar saya bisa penelitian lapangan??

    saya sudah menanyakan kebeberapa PA namun belum ada kasus tentang Khuntsa,,padahal di fakultas saya skripsi tentang khuntsa baru ada satu dan itu tidak dikaitkan dengan warisan, mohon sarannya..

    terimakasih
    wasslam

  4. maman

    Assm……
    saya mahasiswa IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada saat sekarang ini sayang sedang menyusun skripsi tentang “PERHITUNGAN KADAR BAGIAN WARISAN
    KHUNTSA MUSYKIL (Analisis Pendapat Fatchur Rahman Dalam Bukunya Ilmu Waris)”. alhamdulillah skripsi saya sudah pada tahab BAB III, dalam sub BAB III salah satu pembahasannya tentang Biografi Fatchur Rahman, jadi dalam sub bab tersebut saya merasa kewalahan mencari data Biografi beliau.
    jadi melalui Web ini saya sangat memohon bantuaannya apabila bapak/i mengatahuinya saya harap dapat membantu saya.
    atas kebaikanya saya ucapakan terimakasih

  5. Achmad Soni

    Asalamualaikum,
    Beruntung bisa menyaksikan langsung ibu dosen mengajar, saya salah satu mahasiswa ibu, saya baru belajar tentang hukum islam, jadi pertanyaannya mungkin sederhana banget :), Bu kenapa Undang-Undang yang secara psikologis terpersepsikan mengadopsi hukum islam sering menjadi pertentangan dan menimbulkan polemik, seperti UU Pornografi yg menurut saya kental sekali nuansa hukum islamnya, dan lagi inisiator dari munculnya undang-undang tersebut adalah anggota legislatif yang berasal dari partai islam atau secara pribadi beragama islam. mohon pencerahan dan terima kasih……(saya mengirikan pertanyaan ini melalui fasilitas internet mahasiswa di stih sultan adam)

  6. Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Article Author

    Waalaikum Salam….wr.wb
    terima kasih sdh mengunjungi website saya…mengenai p’tnyaan sdr kenapa Undang-Undang yang secara psikologis terpersepsikan mengadopsi hukum islam sering menjadi pertentangan dan menimbulkan polemik ? ada berbagai alasan mengapa sering menjadi polemik, salah satu contoh alasannya adalah UU Pornografi dianggap identik dengan “Perda-perda Syariah”, yaitu aturan-aturan yang bernuansa Hukum Islam. Itu sebenarnya intinya. Mereka (kontra uu) ketakutan, kalau UU Pornografi diloloskan, nanti kalangan aktivis Islam akan menuntut yang lain lagi, misalnya pendirian Bank Sentral Syariah, pendirian Mahkamah Hukum Pidana Syariah, penggantian Pancasila dengan Rukun Islam, penggantian UUD 1945 dengan Al Qur’an dan Sunnah, dan ujungnya berdirilah Negara Islam Indonesia (NII).
    Banyak yg beranggapan UU Pornografi ini sebagai kendaraan yang ujung-ujungnya ialah mendirikan Negara Islam di Indonesia, sedangkan bagi kalangan kapitalis, penegakan Syariat Islam (apalagi pendirian Negara Islam) lebih mengerikan lagi. Mereka akan berbuat apapun untuk menghalangi semua itu, sebab hal ini menyangkut masa depan eksploitasi ekonomi di Indonesia. Keberadaan Syariat Islam bisa dianggap sebagai barrier (dinding) yang sangat berbahaya. Para kapitalis juga ada di balik gerakan anti RUU Pornografi.
    Terlepas dr alasan di atas keberadaan hukum islam berkembang krn salah satunya Kehadiran ICMI pada awal tahun 1990-an sesungguhnya merupakan realitas sosial dan politik yang tidak dapat dihindari. Di mana peran besar yang ditampilkan oleh elite politik Islam di lingkungan birokrasi, serta peran tokoh-tokoh Islam yang aktif dalani berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, dipandang sangat penting terutama dalam merespon kehendak umat Islam secara kolektif. Dengan kata lain, adanya berbagai produk perundang-undangan dan peraturan berdasarkan hukum Islam, bukan perkara yang mudah, seperti membalikkan kedua telapak tangan, tetapi semua itu telah dilakukan melalui proses politik dalam rentang sejarah yang cukup lama.
    atas alasan tsb di atas lah yg selalu menjadi pro kontra produk hukum yg bernuansa islam sering di perdebatkan, demikian jwbn saya, mudah2an dpt pencerahan & gmbrn yg menjadi dsr prtmbngan kita sbg generasi penerus utk memberikan pemikiran & kontribusinya utk kemajuan bangsa.

    wassalam

  7. achmad wachidi

    asslmulaikum ibu ayu ni saya mahasiswa ibu dari sekolah tinggi ilmu hukum sultan adam banjarmasin (STIH), ibu ayu saya tidak mengerti tentang Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan mohon ibu menjelaskan

    1. DR. Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Article Author

      Pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan korupsi sebagai kejahatan diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ini bersifat lebih rinci dibandingkan pengaturan yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-undang No. 31 tahun 1999 maka tindak pidana korupsi dikualifikasikan menjadi dua, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kualiifikasi pertama tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 s/d 12 Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 13 s/d 16 UU No. 31 tahun 1999. Kualifikasi kedua dapat dilihat dalam 21 s/d 24 Undang-undang No. 31 tahun 1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *