Sistem hukum Romawi menarik garis pemisahan yang tegas antara hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara, seperti perkawinan, kewarisan dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya.

Pemisahan tersebut masuk ke dalam sistem hukum (Eropa) kontinental yang disebut sistem hukum sipil, yang dalam hal ini tetap mempertahankan tradisi Romawi itu. Tetapi di Inggris yang sistemnya disebut “the common law”, tradisi tersebut tidak diikuti. Di negara tersebut, baik perorangan maupun badan negara/pemerintah tunduk pada satu macam sistem hukum saja. Oleh karena itu di Inggris tidak ada pengadilan yang khusus mengadili perkara yang berhubungan dengan negara. Perjanjian yang dibuat antara warga negara dengan negara untuk tunduk pada hukum yang sama yang mengatur perjanjian antara sesama warga negara.

Pembagian  ke  dalam hukum  perdata  dan hukum publik  niscaya  juga  berubah  dari masa  ke  masa,  sesuai  dengan  perkembangan  negara  dan  masyarakat. Di samping itu, perluasan  juga  terjadi, seperti  dalam  hal  hukum dagang. Sekalipun  pada  dasarnya  ia mengatur  hubungan-hubungan  yang  bersifat  perdata, tetapi  karena  karakteristik  substansi yang  diaturnya,  maka  hukum  dagang  lalu  berdiri  sebagai  bidang  tersendiri. Dengan adanya perkembangan  yang demikian itu maka orang lalu menggunakan dua istilah, yaitu hukum perdata luas (yang meliputi hukum perdata sempit dan hukum dagang) dan hukum perdata sempit. Pada  umumnya  orang  hanya  menyebut  hukum   perdata   saja.  Di Inggris  sendiri tak dapat dielakkan tumbuhnya peraturan-peraturan dalam bidang administrasi dan hal itu tentunya menciptakan permasalahannya sendiri, kendati tentunya penyelesaiannya berbeda dengan sistem kontinental yang memisahkan dengan tajam antara hukum perdata dan hukum publik sebagaimana disebutkan di atas.

Hukum perdata berkembang jauh lebih awal daripada hukum publik, oleh karena pengaturan hubungan antara sesama warga negara atau perorangan mengawali perkembangan hukum. Hukum publik baru muncul sesudah fenomena negara mengambil peranan besar dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu keanekaragaman sistem hukum di dunia juga terjadi, oleh karena seperti halnya di Inggris, pengakuan terhadap perlunya membedakan antara perkara perdata dan publik melalui pembentukan suatu pengadilan khusus, tidak diikuti. Sekalian perkara perdata tunduk pada pengaturan oleh hukum perdata, yang dengan demikian menganggap, bahwa negara yang terlibat dalam suatu perkara perdata status hukumnya tidak berbeda dengan orang biasa, sehingga tidak memerlukan pengadilan khusus.

Pemisahan ke dalam hukum perdata dan hukum publik menyebabkan adanya kebutuhan untuk menciptakan pranata yang mengukuhkan pemisahan tersebut, seperti misalnya adanya prosedur yang berbeda pula dalam proses penyelesaian perkara perdata dan publik. Dalam perkara perdata, inisiatif terutama diserahkan kepada para pihak yang berperkara, sedangkan dalam perkara publik, karena menyangkut kepentingan umum, maka negaralah yang mengambil inisiatif. Hukum acara perdata di satu pihak dan hukum acara pidana di lain pihak merupakan contoh dari kebutuhan untuk mengatur aspek prosedur secara berbeda pula. Hukum acara pidana ini mengatur bagaimana negara itu harus bertindak dalam penyelesaian perkara pidana, badan-badan apa saja yang terlibat, batas-batas kewenangan masing-masing, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Sekadar sebagai contoh, berikut ini diturunkan bidang-bidang hukum yang termasuk ke dalam hukum perdata dan hukum publik (to be continue Konstitusi pada Pembagian Hukum 2)

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *