Judicial review adalah merupakan penilain hakim tentang sah tidaknya suatu tindakan pemerintah, dan untuk itu dalam doktrin Anglo Saxon tolok ukur/kriteria yang dipakai sebagai dasar penilaian adalah: apakah tindakan pemerintah itu mengandung ultra vires atau tidak? Suatu putusan atau tindakan pemerintah yang dikeluarkan atau dilakukan secara ultra vires adalah batal. Apakah artinya ultra vires itu? Konsepsi dasar dari judicial review ini berarti bahwa pejabat pemerintah  atau  badan tribunal itu telah bertindak di luar batas-batas wewenang

yang telah ditentukan padanya. Pokok pemikiran tersebut dilandaskan pada ide bahwa badan-badan peradilan (hakim) itu mempunyai tugas untuk menjaga agar pejabat administrasi ataupun tribunal dan peradilan bawahan selalu bertindak di dalam batas-batas wewenang mereka yang telah ditentukan oleh Parlemen (atau oleh sumber-sumber hukum lainnya bila hal itu menyangkut masalah pemerintahan daerah).

          Doktrin ultra vires pertama-tama mencakup kontrol tentang wewenang atau kompetensi si pejabat yang mengeluarkan putusan, yaitu apakah memang ia telah bertindak dalam ruang lingkup wewenangnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Parlemen, dan bilamana ada delegasi/pelimpahan wewenang maka hal itu harus secara tegas memang diperkenankan dalam undang-undangnya. Di samping itu, doktrin tersebut juga mencakup penilaian tentang apakah rangkaian prosedur sebelum keluarnya putusan itu telah benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan, sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya.

          Sementara di bekas negara Uni Soviet tahun 1936 pengujian judicial ini diserahkan kepada Presidium Soviet Tertinggi.

          Sistem sentralisasi sering pula disebut dengan sistem “principaliter” oleh karena hanya ada satu badan saja yang berhak melakukan judicial review. Sistem desentralisasi disebut pula sistem “incidenter” oleh karena judicial review dilakukan oleh para hakim melalui kasus konkrit yang diajukan kepadanya.

          Austria pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1929 telah mengikuti sistem Perancis, namun setelah 1929 diadakan pembaharuan dalam sistem judicial review yang sedikit banyak mendapat pengaruh dari sistem Amerika Serikat.

          Berbeda dengan Perancis, di Amerika Serikat kewenangan untuk menentukan apakah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar dilaksanakan oleh para hakim. Para hakim di Amerika Serikat dapat melakukan judicial review terhadap undang-undang dengan melalui pemeriksaan perkara di pengadilan.

          Sistem “desentralisasi” atau “decentralized review” ini memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan (kontrol) kepada semua badan peradilan. Sistem ini sering disebut “American System of control” oleh karena sistem ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Argumentasi yang mendasari kewenangan peradilan untuk melakukan pengawasan konstitusi  diambil  dari  pertimbangan  John  Marshall  dalam perkara Marbury versus Madison,

dan dari tulisan Alexander Hamilton dalam surat kabar “The Federalist No. 78”. Argumentasi yang diberikan antara lain:

(a) Fungsi semua hakim ialah untuk menafsirkan undang-undang, agar diterapkan sesuai dengan kasus konkrit yang diterimanya.

(b)Salah satu prinsip yang harus diterapkan ialah bahwa apabila dua undang-undang bertentangan satu sama lain, hakim harus melaksanakan salah satu yang dianggap paling utama.

(c) Dalam hal kedua undang-undang itu mempunyai tingkatan yang sama maka diterapkan kriteria “lex posterior derogat legi priori”, dan “lex specialis derogat legi generali”, dan lainnya.

(d)Kriteria tersebut tidak berlaku apabila pertentangan itu antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya. Dalam hal ini diperlukan kriteria “lex superior derogat legi inferiori”. Konstitusi mengalahkan undang-undang seperti halnya undang-undang terhadap peraturan dibawahnya. “Gezetze prevail over Verodnungen”.

Adapun sistem “sentralisasi” atau “centralized review”, memberikan kewenangan untuk review hanya kepada badan peradilan. Hal ini terlihat jelas pada UUD Austria tanggal 1 Oktober 1920 yang terkenal dengan nama Oktoberverfassung, yang disusun oleh para ahli hukum terkenal Hans Kelsen. UUD ini kemudian diperbaharui pada tahun 1929. Argumentasi yang mendasari sistem sentralisasi ialah :

(a) Sistem sentralisasi didasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan yang tegas dan penghormatan atas “supremacy of law” seperti yang diajarkan oleh Montesquieu dan Rousseau, yang mengkhawatirkan tindakan peradilan yang tidak demokratis, dan bahwa penyataan hakim yang dapat membatalkannya berlakunya suatu undang-undang adalah suatu tindakan politis (political act), dengan demikian merupakan pengebirian (encroachment) kekuasaan eksklusif dari badan legislatif untuk membuat undang-undang.

Sistem sentralisasi menolak untuk memberikan kewenangan kepada peradilan umum untuk melakukan judicial, oleh karena itu hakim harus melaksanakan dan menafsirkan undang-undang sebagaimana adanya.

Berdasarkan argumentasi tersebut perlu dibentuk pengadilan khusus yaitu Mahkamah Konstitusi,  yang  diberikan  kewenang-wenangan  melakukan  review terhadap karya Parlemen.

Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam konstitusi, dan para anggotanya sedapat mungkin terdiri dari ahli hukum yang mewakili semua lapisan politik-political groups. Dengan demikian Mahkamah ini tidak lagi merupakan perpanjangan tangan dari salah satu kekuasaan negara atau partai politik.

(b) Sistem desentralisasi hanya cocok diperlakukan pada negara-negara yang mengikuti sistem “stare decisis”. Penelitian terhadap penerapan judicial review di Jepang menunjukkan bahwa Jepang yang menganut sistem desentralisasi Amerika Serikat namun sistem hukumnya tidak mengikuti prinsip “stare decisis”, dalam praktek telah memperlihatkan kelemahan-kelemahan. Hal mana disebabkan oleh karena putusan hakim yang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku dalam kasus yang ia hadapi, hanya mempunyai akibat hukum pada para pihak yang berperkara saja, sedangkan undang-undang itu sendiri tetap berlaku, hal mana menyebabkan orang lain yang mempunyai kasus yang sama mengajukan gugatan tersendiri lagi.

Demikian pula halnya dengan negara-negara Eropa Kontinental seperti Jerman (Weimar Germany) dan Itali, yang semula mengikuti sistem Amerika ternyata mengalami kendala-kendala dalam penerapannya, sehingga akhirnya merubah sistem menjadi sistem sentralisasi.

Penelitian terhadap sistem negara-negara civil law lainnya menunjukkan bahwa penerapan sistem desentralisasi oleh negara-negara tersebut dianggap tidak berhasil. Swiss dianggap berhasil menerapkan sistem desentralisasi oleh karena sistemnya merupakan kombinasi sistem desentralisasi dan sentralisasi. Hal mana dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena bentuk negara merupakan “negara serikat” yang terdiri dari Pemerintah Federal dan beberapa “canton”. Namun para hakim hanya dapat menguji undang-undang canton terhadap Konstitusi Swiss.

(c) Sistem sentralisasi tidak tepat bagi penerapan judicial review oleh pengadilan-pengadilan biasa di negara-negara yang menganut civil law oleh karena hakim-hakim karir tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjadi “law maker”.

Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak dapat disamakan dengan Constitutional Court oleh   karena   Mahkamah  ini juga mempunyai kewenangan sebagai pengadilan tingkat banding

perkara-perkara tertentu. Sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya menangani masalah pelanggaran terhadap konstitusi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kedua macam sistem judicial review inilah yang kini diikuti oleh negara-negara di dunia saat ini. Sistem judicial review Amerika terutama diterapkan di negara-negara bekas jajahan Inggris, termasuk Canada, Australia dan India. Jepang yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi sistem Jerman yang merupakan sistem civil law, dalam konstitusi bulan Mei tahun 1974 menerapkan sistem Amerika ini. Meskipun dalam praktek banyak mengalami kelemahan.

Kombinasi sistem Amerika dan Perancis dapat terlihar di Swiss walaupun lebih terbatas, yaitu para hakim dapat melakukan judicial review hanya terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh “cantons” apabila dianggap bertentangan Federal Constitution. Prinsip yang diterapkan ialah bahwa “Federal Law breaks cantonal law” (bundesrecht bricht kantonales rcht).

Dengan demikian tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai “federal law”. Undang-undang  Norwegia dan Denmark yang dikeluarkan permulaan abad XX menegaskan bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, dan mengabaikan (disregard) suatu undang-undang dalam kasus yang ia periksa apabila dianggap bertentangan dengan konstitusi.

          Mengapa judicial review terhadap undang-undang di negara-negara civil law pada umumnya tidak cocok untuk ditangani oleh Pengadilan tertinggi/Mahkamah Agung negara itu?

          Secara teoritis suatu Pengadilan Tertinggi/Mahkamah Agung dapat saja diberikan kewenangan ini asal putusan Pengadilan Tertinggi itu dapat mengikat pengadilan rendahan. Namun untuk dapat berfungsinya judicial review ini diperlukan hukum acara yang khusus. Hal mana tidak memiliki oleh negara-negara civil law. Berdasarkan pengamatan yang pernah dilakukan. Mahkamah Agung di negara tersebut tidak memiliki hukum acara yang memadai serta struktur dan kesiapan profesional yang diperlukan, agar pengawasan konstitusional itu betul-betul dapat dilaksanakan secara efektif.

          Berdasarkan penelitian ternyata bahwa “European Supreme Courts” sudah memiliki struktur yang lengkap dan manageable seperti Supreme Court Amerika Serikat. Di Jerman misalnya   terdapat  tidak   kurang  dari  lima  “High Court”,  masing-masing  memiliki  juridiksi

tersendiri, seperti: pidana dan perdata, perpajakan, administratif, perburuhan dan sengketa di bidang perundang-undangan sosial. Selain itu, pada masing-masing Pengadilan Tertinggi tersebut terdapat pula kamar-kamar (senate) yang mempunyai kewenangan tersendiri. Dengan keanekaragaman tersebut sulit bagi “High Court” yang terdiri dari sejumlah hakim-hakim untuk dapat mengeluarkan suatu constitusional jurisprudence yang konsisten dan secara matang dipertimbangkan.

          Diperlukan pula bahwa para hakim pada pengadilan-pengadilan di Eropa tersebut tidak siap dengan tugas yang bersifat quasi politis dari suatu proses judicial review. Selain itu hakim civil law adalah hakim karir yang secara teratur naik ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan senioritas, dengan dilengkapi hanya keterampilan teknis justisial dan bukan policy-oriented application of statutes, seperti halnya hakim-hakim di Amerika Serikat. Menurut para pakar constitusional law melaksanakan judicial law jauh berbeda daripada melaksanakan fungsi peradilan yang terbatas pada penerapan hukum.

          Konstitusi modern tidak hanya terbatas pada definisi yang tertentu tentang apa hukum dan hak-hak apa yang perlu dilindungi, tetapi mengandung program yang luas untuk tindak lanjut di masa yang akan datang. Dengan demikian tugas menerapkan konstitusi jauh lebih berat daripada hanya menerapkan dan menafsirkan suatu undang-undang biasa. Itulah sebabnya para ahli hukum internasional seperi Hans Kelsen, Calamandrei dan lainnya berpendapat bahwa judicial review lebih bersifat membuat undang-undang legislative daripada  kegiatan yang hanya bersifat mengadili.

          Dari penerapan judicial review ini terlihat pula variasi aplikasi judicial review di beberapa negara tentang akibat hukum dari putusan hakim yang menyatakan suatu undang-undang adalah uncontitutional, yang meliputi :

  1. Apakah undang-undang yang dinyatakan unconstitutional itu batal untuk sebagian ataukah secara keseluruhan?

Batal demi hukum atau dapat dibatalkan-null and void atau voidable?

  1. Apakah putusan itu mengikat para pihak dalam perkara ataukah juga calon litigant lainnya (future litigants)-inter partes atau ergo omnes?
  2. Apakah hak konstitusional yang diberikan itu berlaku surut atau hanya untuk masa yang akan datang- retroactive atau prospective?

Mahkamah Konstitusi Austria yang menerapkan sistem sentralisasi menjadikan putusan tidak saja mengikat para pihak dalam perkara tersebut, akan tetapi juga para pihak lainnya yang berkedudukan sama di masa yang akan datang (similary situated in the future). Dengan demikian putusan tersebut walaupun tidak berlaku surut (retroactive), namun berlaku pada pihak lain juga – erga omnes.

Undang-undang yang dinayatkan unconstitutional tidak berlaku bagi semua orang, dan peraturan yang berlaku sebelumnya menjadi berlaku lagi kecuali diputuskan lain oleh Mahkamah Konstitusi. Sistem ini diterapkan pula oleh Itali, Jerman dan sejumlah negara lainnya.

Putusan pengadilan di Amerika Serikat menganu judicial review ini hanya mengikat para pihak dalam perkara itu. Prinsip umum yang diperlukan ialah bahwa “hakim tidak boleh memperluas tidak berlakunya undang-undang tersebut kepada pihak lain “the judge must not go beyond non application of the law in the particular case”. Jadi hanya berlaku terhadap perkara yang dihadapi (individualwirkung). Namun dengan adanya prinsip stare decisis daya mengikat putusan ini diperluas, oleh karena putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat mengikat pula semua pengadilan bawahan (binding authority).

Pernyataan yang tidak langsung tentang tidak berlakunya suatu undang-undang di Amerika Serikat dimaksudkan agar Mahkamah Agung tidak berlaku jauh melaksanakan judicial law-making membuat undang-undang melalui putusan Mahkamah Agung. Alasan lainnya bahwa tidak semua hakim dapat meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang, oleh karena itu ia tidak diharuskan berbuat demikian.

Terlihat kecenderungan pada Mahkamah Konstitusi di negara-negara Eropa untuk mengikuti prinsip yang dianut oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatasi future effect dari putusan-putusan mereka. Hal mana terlihat dari pertimbangan mereka yang seringkali berusaha untuk menghindari pernyataan unconstitutionality dengan cara menafsirkan undang-undang    sedemikian   rupa   untuk   menghindari masalah konstitusi, dan apabila tidak mungkin,  dengan   menyatakan hanya bagian dari undang-undang tertentu saja yang dianggap melanggar konstitusi, dan  membiarkan selebihnya sebagai kehendak (the will) pembuat undang-undang.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *