Sumber Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara positif sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi Undang-Undang Perkawinan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut, yaitu:

  1. Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau fiqh, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan warga timur asing yang beragama Islam.
  2. Hukum Adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen berlaku Hukum Adat masing-masing lingkaran adat dan bagi orang timur asing lainnya berlaku Hukum Adatnya.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku untuk orang Timur Asing Cina, Orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa.Huwelijksordonantie Christen Indonesia, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen.

Read More

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur hukum acara (formil) dari perkawinan.

Read More

Perbandingan Kredit Syariah & Kredit Konvensional

“Apa yang membedakan status hukum seorang pria hidung belang yg ber-Akad/kontrak mengupah PSK dan melakukan hubungan badan dengan PSK tsb dengan sama2 ridha, suka sama suka dan membayar upahnya 1jt rupiah VS pasangan suami-istri yg tlh melakukan Akad pernikahan dengan membayar mahar senilai 1jt dan selanjutnya melakukan aktivitas serupa dengan sama2 mencintai?”

yang pertama dihukumi ZINA-HARAM-DOSA BESAR sementara yang kedua dihukumi IBADAH-HALAL- MENDAPAT PAHALA padahal pembedanya hanyalah serangkai kalimat ijab dan qabul nya saja kan ?…”
(contoh diatas tanpa bermaksud mereduksi makna perkawinan sebatas menghalalkan hubungan badan aja!)

Serupa itulah logika sederhana yang mendasar yg kita gunakan dalam mencoba memahami hal ini. Bedanya CUMAN AKAD!!! Yang satu akad yang bathil satunya lagi akad yang shahih!

>>>>>>“Kredit Konvensional” adalah akad bathil karena tiadanya transaksi “penyeimbang” atau “penganti” yang berupa transaksi bisnis/komersial yang melegitimasi adanya penambahan/margin tertentu secara adil sesuai syariah!!

Kredit konvensional berbasiskan bunga karena beramsumsikan time value of money, bahwa uang yg sejatinya hanyalah alat tukar (medium of exchange) berubah menjadi komoditas yg dapat beranak pinak hanya karna kesempatan dan factor waktu saja! tanpa factor peran manusia yg mengusahakannya. Sang Kapitalis tinggal ongkang2 kaki saja tanpa ikut menanggung resiko apa2 dan tanpa mengusahakan sesuatu!! tinggal menanggok uangnya ya terus beranak pinak!!

Transaksi2 “penyeimbang” atau “penganti” yg sesuai syariah itu antara lain:

  1. Jual beli/bai’ (albaqarah:275) Dalam hal jual beli motor si pembeli membayar harga atas motor yg diterimanya, dan penjual menerima harga modal dan keuntungan yg diharapkannya, mengenai keuntungan ini syariah tidak membatasinya secara tegas.(salah satu contoh turunan dari akad ini adalah bai` bit taqshid atau bai` bits-tsaman `ajil atau Bai’ murabahah yg menjadi pokok ulasan kita).
  1. Sewa/Ijarah/leasing (albaqarah:23) Si penyewa membayar upah sewa karena ada manfaat sewa yg dinikmatinya. Dan pemilik barang berhak menerima upah itu karna ada penurunan manfaat ekonomis atas barangnya.
  1. Bagi hasil bisa dengan akad Musyarakah/partnership (annisa:12) Mudharabah/trust invesment (HR Ibnu majah No. 2280, kitab at-Tijarah) Dalam proyek bagi hasil para pihak berhak mendapat keuntungan krn disamping menyertakan modal jg turut menanggung kemungkinan resiko kerugian.
  1. Gadai/ar-Rahn (albaqarah:283)

Coba perhatikan semua transaksi sesuai syariah diatas semua terdapat unsur take and give, ada effort ada result, ikut menanggung resiko maka berhak penerimaan bagi hasil, karena memberikan sesuatu maka berhak atas upah, ada pengusahaan maka ada keuntungan!! !

>>>>>>“Kredit Syariah” adalah akad shahih dalam fiqh Muamalah karena basis akadnya adalah jual beli. “Kredit syariah” adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan pembayaran tenggang waktu (karena ekonomi Islam juga mengakui adanya asumsi economic value of money). Akad ini dikenal dengan istilah bai` bit taqshid atau bai` bits-tsaman `ajil. Atau biasa dikenal dgn skema Bai’ murabahah (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yg disepakati! kok boleh ngambil untung? karna dalam jual beli penjual boleh mengambil keuntungan iyakan? )

Hanya saja ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi :

  1. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. Misalnya : harga modal/perolehan motor 14 jt dan dijual 15 juta bila dibayar tunai dan 17 juta bila dibayar dalam tempo 3 tahun. Tingkat keuntungan diatas sebaiknya disepakati parapihak penjual dan pembeli. Dan penjual ahsannya memberi tahukan harga modal/perolehannya.
  2. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga sebagai pinalti apabila pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku
  3. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran disepakati dan ditetapkan sehingga terhindar dari praktek gharar (penipuan/ketidak pastian).

Al-Qaradawi dalam kitab HALAL HARAM mengatakan bahwa menjual kredit dengan menaikkan harga diperkenankan. Rasulullah s.a.w. sendiri pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo untuk nafkah keluarganya.

Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu (time value of money) dan itu sama dengan riba.

Tetapi jumhur (mayoritas) ‘ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Imam Syaukani berkata: “Ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat.” (Wahba Zuhayli dalam Fiqh Islam wa Adilatuhu).

>>>>>>Perlu dicamkan “Kredit Syariah” (bai` bit taqshid/ bai` bits-tsaman `ajil/ Bai’murabahah) pada awalnya merupakan konsep jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan (financing), namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah semisal FIF syariah, perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaanya dan sebagai Contract engginering untuk menghindar dari “bunga” dan kredit syariah ini bukan merupakan instrument ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam!

Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses ISLAMISASI EKONOMI, dan digunakan sebatas pada kasus2 dimana akad2 bagi hasil tidak/belum dapat diterapkan.

Walaupun dengan berbagai keterbatasannya akad “Kredit Syariah” (bai` bit taqshid/ bai` bits-tsaman `ajil/ Bai’ murabahah) ini bukan hanya mengantikan “bunga” dengan “keuntungan”, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yg dibolehkan oleh fuqoha dengan syarat2 tertentu, apabila tak terpenuhi syarat2 nya maka jatuhnya tdk syar’i. Walaupun cita2 ideal Sistem Ekonomi Islam tidak akan sempurna bila hanya bertumpu pada akad ini saja.

Read More