Category Archives: Materi Kuliah

Judicial Review (3)

Dalam literatur hukum Belanda dan Indonesia, istilah “hak menguji” mencakup dua macam pengertian, yaitu formal dan material. Yang dimaksud dengan “hak menguji formal” (formele toetsingsrecht) ialah “Het formele toetsingsrecht is de bevoegheid van de rehcter om to onderzoeken, ef een legislatief product op wettelijke wijze is not stand gekomen”. Kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah suatu produk legislatif telah dibuat secara sah. Adapun yang dimaksud dengan “hak menguji material” (materiele toetsingsrecht) ialah “Het materiele toetsingsrecht is is de bevoegheid van de rehcter om to onderzoeken of de verordenende macht bevoegd was de door haar vastgestelde regeling te geven, en, of de inhoud van die regeling niet in verboden strijd is met voorschriften, afkomstig van een wetgeven orgaan van hogere orde”. Kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah kekuasaan/organ yang membuat suatu peraturan berwenang untuk mengeluarkan peraturan yang bersangkutan, dan, apakah isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Sri Soemantri, jika pengujian itu dilakukan terhadap isi undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dinamakan sebagai hak manguji material (materiele toetsingsrecht), jika pengujian itu dilakukan terhadap prosedur pembentukannya, disebut hak menguji formal (formele toetsingsrecht).

Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara, maka perlu dilakukan pengujian apakah satu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lainnya, dan terutama apakah satu kaidah tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Perbedaan dan pertentangan antara kaidah-kaidah hukum dalam satu tata hukum harus diselesaikan dan diakhir oleh lembaga peradilan yang berwenang menentukan apa yang menjadi hukum positif dalam satu negara. Pekerjaan mengambil keputusan tentang sesuai tidaknya kaidah hukum dengan (formele toetsingsrecht) dasar atau dengan kaidah konstitusi yang setaraf dengan itu, oleh Usep Ranawijaya disebut konstitusional secara material.

Pengujian konstitusional secara material ini mendapat dasar yang kuat dalam negara yang mempunyai  undang-undang dasar sebagai satu kumpulan kaidah fundamental yang dianggap supreme dibanding dengan kaidah-kaidah lain. Dalam negara serikat pengujian konstitusional   mempunyai   arti   tambahan   yang penting dilihat dari segi keperluan menjamin

hak negara bagian. Dalam rangka gagasan trias politika dengan sistem checks and balances pengujian konstitusional mempunyai arti lebih memperkuat lagi kedudukan lembaga peradilan sebagai jabatan yang bebas dari pengaruh jabatan eksekutif dan legislatif. Secara umum dengan pengujian konstitusional ini jabatan peradilan dapat membatasi atau mengendalikan tingkah laku jabatan legislatif dan jabatan eksekutif atas dasar konstitusi. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka menjamin hak asasi dan kebebasan dasar warga negara serta dalam mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang penguasa.

Kalau kita menyebut judicial review, maka kita beralih ke sistem peradilan Amerika Serikat. Hakim berwenang membatalkan tindakan pemerintah pusat yang dianggapnya bertentangan dengan undang-undang dasar, baik itu tindakan presiden (eksekutif) maupun tindakan kongres (legislatif), dan juga tindakan pemerintah negara bagian. Jadi sebenarnya hak menguji itu inheren dengan tugas hakim. Seperti dikatakan Kleintjes, hak menguji itu, baik dalam arti formal maupun dalam arti material, pada hakekatnya melekat pada tugas hakim. Selama tidak diingkari, hak tersebut dimiliki oleh hakim yang bukan saja merupakan hak tetap juga merupakan kewajiban.

Berbicara tentang judicial review tidak bisa dilepaskan dari kajian terhadap kasus yang sangat terkenal dalam hukum Amerika, yaitu “Marbury versus Madison” (1803), yang mengorbitkan nama John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung menyatakan bahwa UU Federal sebagai unconstitutional. Statement ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan peranan dan kebaranian John Marshall dalam memutuskan kasus tersebut, dengan menyatakan:

“It is one of the purposes of written constitution to define and limit the powers of the legislature. The legislature cannot be permittes to pass statutes contrary to a constitution, if the letter is to prevail as superior law. A court avoid choosing between the Constitution and a conflicting statute when both are relevant to a case which the court is asked to decide.

Since the Constitution is paramount law, judges have no choice but to prefer it to refuse to give effect to the letter”.

Dalam kasus tersebut John Marshall mengemukakan bahwa terdapat dua alternatif yang harus dipilih, yaitu:

 “The constitution is either a superior, paramount law unchangeable by ordinary means, or it it on level with ordinary legislative acts, and, like other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it. If the former part of the alternative be true, then a legislative act contrary to the constitution is not law: if the letter part be true, then written constitutions are absurd attemps, on the part of the people, to limit a power in its own nature illimitable”.

(Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi yang tidak dapat diubah oleh badan legislatif dengan cara mengubah undang-undang biasa. Jika alternatif pertama yang diterima maka harus disimpulkan bahwa setiap produk legislatif yang bertentangan dengan konstitusi adalah batal. Tetapi, jika yang kedua dipilih maka konstitusi tertulis yang dibuat untuk membatasi kekuasaan yang secara alamiah tidak terbatas, adalah sia-sia).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak menguji merupakan pranatan yang berkaitan erat dengan konsep hukum dasar (fundamental law) dan hukum derajat tinggi (supreme law). Dari sudut pandang ini, dasar tujuan dari hak menguji adalah melindungi konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif. Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk mempertahankan “supremacy of the constitution”. Jadi hak menguji hanya relevan jika dipenuhi dua syarat: pertama, harus terdapat konstitusi tertulis yang dianggap sebagai hukum dan mempunyai kedudukan sebagai hukum tertinggi. Kedua, konstitusi tertulis itu harus bersifat rigid, atau yang hanya dapat diubah melalui tata cara khusus yang berbeda dengan cara mengubah undang-undang.

Dengan adanya putusan atas kasus William Marbury versus Madison tersebut, kekuasaan macam apakah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (Amerika Serikat) terhadap judicial review itu? Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang masing-masing memberikan dasar pembenar terhadap persoalan diatas, yaitu: Pertama, pandangan yang beranggapan bahwa judicial review itu merupakan kekuasaan otomatis Mahkamah Agung (automatic poer of Supreme Court). Menurut pandangan ini,   konstitusi   adalah   hukum   yang   tertinggi (supreme law) dalam negara yang ditetapkan oleh rakyat. Karena konstitusi sebagai hukum yang tertinggi,  maka   segala   peraturan  perundang-undangan  harus  sesuai  dengan Konstitusi. Jika

tidak sesuai atau bertentangan, adalah kewajiban Mahkamah Agung untuk menyatakan sebagai unconstitutional.

Kedua, pandangan yang beranggapan bahwa judicial review merupakan kekuasaan yang merdeka (bebas) dari Mahkamah Agung (discretionary power of the Supreme Court). Pandangan ini beranggapan, bahwa apa yang dikemukakan, ditentukan atau yang diatur dalam Konstitusi, adalah buatan manusia. Dan sesuai dengan fitrah manusia yang tidak luput dari keterbatasan, maka apa yang telah ditentukan dalam Konstitusi itu pada suatu saat akan menjadi tidak jelas atau kabur maknanya. Karena itu, menjadi kewajiban serta hak Mahkamah Agung untuk memperjelas dan menegaskan ketentuan-ketentuan yang dinilai tidak jelas itu.

Sesuai dengan bentuk pemerintahannya yang federal, maka wewenang judicial review yang ada pada hakim-hakim Amerika Serikat dapat dikatakan lebih luas daripada rekan-rekannya di Inggris. Judicial review merupakan upaya terakhir manakala segala prosedur adminstratif telah ditempuh dan ternyata masih belum memuaskan para pihak yang bersangkutan. Tentang badan peradilan (Court) mana yang dapat melakukan judicial review itu, kita dapat mengetahuinya dalam salah satu dari ketiga hal dibawah ini:

  1. Undang-undang atau statut yang secara khusus menyebutkan bahwa terhadap tindakan-tindakan dan putusan yang dikeluarkan oleh suatu agency tertentu dapat dilakukan atau dimohonkan judicial review. Biasanya badan peradilan yang ditunjuk untuk memeriksa judicial review ini adalah Court of Appeals (specific statutory review).
  2. Undang-undang atau statut yang secara umum menentukan bahwa terhadap tindakan-tindakan pemerintah dapat dilakukan suatu judicial review (general statutory review).
  3. Apabila tidak ada sama sekali undang-undangnya (formal statutory review), maka peradilan umum dapat menerapkan wewenang-wewenang peradilannya yang bersifat prerogatif (the prerogative writs) yaitu seperti yang dikenal di Inggris: mandamus, certorari, habeas corpus, prohibition, dan quo warranto. Kesemuanya wewenang ini merupakan hak prerogatif yang secara tradisional dikenal dalam sistem common law.

Dalam rangka judicial review ini  hakim berhak melarang dan membatalkan tindakan-tindakan pemerintah yang:

  1. dilakukan secara sewenang-wenang (arbitrary), semau-maunya dan berganti-ganti (capricious), penyalahgunaan wewenang diskresioner (abuse of discretion) dan lain-lain tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.
  2. Bertentangan dengan hak-hak konstitusional, bertentangan dengan wewenang/kekuasaan, previlege atau immunitas.
  3. Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak didasarkan pada suatu hak apapun.
  4. Dilakukan tanpa memperhatikan atau menuruti prosedur yang telah ditentukan oleh hukum.
  5. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan yang bersangkutan yang merupakan suatu “substansial evidence” dalam tindakan pemerintah tersebut.

Di samping itu, dalam hal suatu judicial review tidak secara tegas dicantumkan dalam suatu statut (non statutory review), maka Hakim akan berwenang untuk memaksakan upaya-upaya hukum yang ada terhadap pejabat-pejabat pemerintah atau agency yang tindakannya merugikan hak-hak pribadi (individu), upaya hukum mana tidak berbeda dengan yang dapat diterapkan dalam sengketa antara individu melawan individu sesamanya. Upaya pemaksaan itu berupa “injuction” dan “declaration”, di samping upaya pemaksa yang berasal dari tradisi common law sebagaimana telah disebutkan di muka yaitu: mandamus, certorari, habeas corpus, prohibition, dan quo warranto (seperti yang berlaku pula di Inggris).

Kontrol yang dilakukan oleh hakim dalam judicial review itu meliputi juga putusan-putusan/produk pemerintah yang bersifat mengatur (reglementer) ataupun yang bersifat perseorangan (individual). Namun demikian dikenal pula beberapa perkecualian di mana Hakim tidak dapat melakukan judicial review, yaitu :

  1. putusan yang menyangkut masalah hubungan internasional;
  2. masalah grasi;
  3. masalah hubungan antara lembaga-lembaga negara, misalnya retifikasi dari suatu amandemen terhadap konstitusi.

Selain itu pula kontrol Hakim tidak boleh memasuki ruang lingkup yang termasuk dalam wewenang  diskresioner   pemerintah,   dan   harus   berhenti sampai pada aspek legalitasnya saja dari suatu tindakan pemerintah. Sekalipun  pejabat  administratis itu mempunyai wewenang

diskresioner, tetapi bilamana pelaksanaan wewenang itu adalah sedemikian rupa hingga merugikan hak-hak asasi seseorang individu, maka Hakim dapat melarang/membatalkannya dengan alasan “abuse of discretion” seperti disebutkan di atas. Untuk sampai pada alasan ini maka dalam prakteknya Hakim tidak cukup hanya menilai segi-segi hukumnya saja, tetapi dalam kasus-kasus tertentu sampai meluas pada penilaian terhadap fakta-fakta juga, sehingga batas-batas antara legality control dengan opportunisty control menjadi kabur/samar-samar.

Oemar Seno Adji – mewakili kelompok yang menolak hak menguji material pada Mahkamah Agung – mengemukakan, pengalaman hak menguji material di Amerika Serikat sebagai berikut : Pengalaman-pengalaman negara lain menunjukkan pula bahwa judicial review demikian tidak saja terbatas pada soal-soal teknis yuridis yang menjadikan Hakim sebagai suatu Technician, melainkan ia melihat Hakim juga sebagai politician khususnya dalam menafsirkan UUD yang tidak dapat dihindari olehnya ialah apabila Hakim itu mengadakan review tersebut. Pengalaman itu pula yang dapat menunjukkan bahwa pertimbangan hukum (judicial review) itulah yang menjadikan Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan kata-kata mereka sendiri sebagai the Supreme Court becomes a super legislature. Dalam hal ini Mahkamah Agung berarti membuat peraturan (jurisprudenstiele wet geving)

Menurut Satjipto Rahardjo, mengamati bagaimana proses Supreme Court Amerika menjadi lembaga yang terpandang adalah cerita keberanian para hakim agungnya untuk membebaskan diri dari ikatan undang-undang. Pada tahun 1788 masih ada anggapan bahwa pengadilan merupakan cabang yang paling tidak berbahaya, sebab lembaga itu tidak memiliki kekuasaan maupun kemauan (neither force nor will), tetapi hanya dapat memutus perkara yang diajukan kepadanya. Akan tetapi, Chief Justice John Marshall, pada tahun 1803 telah menjungkirbalikan mitos tersebut dengan menyatakan bahwa Mahkamah  mempunyai kekuasaan untuk menyatakan undang-undang (act of Congress) berlawanan dengan konstitusi. Di samping itu selama kepemimpinan Hakim Agung Earl Warren (1953-1969), pengadilan telah didayagunakan melalui penafsiran konstitusi menjadi suatu instrumen kreatif guna mewujudkan cita-cita Amerika tentang kesamaan di hadapan hukum.

          Arsitektur   pemerintahan   federal   Amerika Serikat tidak memberikan tempat terhormat    kepada   Supreme  Court  (the  Court  was  nor  regarded  as  an  institution  of  great

importance in the federal system). Tetapi rupa-rupanya para Hakim Agung memiliki semnagat dan determinasi yang berbeda, yang lebih kuat dari pagar-pagar konstitusi yang dibuat untuk “menawan” Supreme Court.

Supreme Court memberi pelajaran kepada kita bahwa Hakim Agung itu bukan hanya berperan sebagai “orang-orang hukum biasa”, yang hanya terbatas menghadapi masalah (issue) hukum tradisonal, melainkan mampu tampil sebagai negarawan, karena melibatkan secara sadar ke dalam pergumulan konstitusional bangsanya. Sangat bagus munculnya istilah judicial statemantship di Amerika.

Bagi sarjana-sarjana ilmu politik wewenang ini (judicial review) sangat menarik perhatian, karena keputusan hakim yang menyangkut soal-soal konstitusional mempunyai pengaruh besar atas proses politik. Peranan politik ini sangat nyata di Amerika Serikat; maka dari itu setiap penunjukkan hakim agung baru atau setiap keputusan Mahkamah Agung yang menyangkut soal-soal konstitusional mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Di Amerika keputusan Mahkamah Agung yang dianggap sangat mempengaruhi keadaan politik ialah keputusan mengenai Public School Desegregation Act (Brown v Board of Education 1954) bahwa segregation (pemisahan antara golongan kulit putih dan golongan negro) merupakan diskriminasi dan tidak dibenarkan. Undang-undang ini dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perjuangan orang Negro untuk hak-hak sipil.

Di India dapat disebut keputusan Mahkamah Agung yang pada tahun 1969 telah menyatakan undang-undang yang diprakasai oleh pemerintah Indira Gandhi untuk menasionalisasikan beberapa bank swasta sebagai uncontitutional.

Di Indonesia, sebelum adanya perubahan UUD 1945, kewenangan judicial review ada pada Mahkamah Agung tetapi dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Setelah adanya Perubahan UUD 1945, muncul lembaga baru yang bernama Mahkamah konstitusi yang berwenang melakukan judicial review pada undang-undang terhadap UUD. Sedangkan Mahkamah Agung tetap pada kewenangan semula.

Judicial Review (2)

Judicial review adalah merupakan penilain hakim tentang sah tidaknya suatu tindakan pemerintah, dan untuk itu dalam doktrin Anglo Saxon tolok ukur/kriteria yang dipakai sebagai dasar penilaian adalah: apakah tindakan pemerintah itu mengandung ultra vires atau tidak? Suatu putusan atau tindakan pemerintah yang dikeluarkan atau dilakukan secara ultra vires adalah batal. Apakah artinya ultra vires itu? Konsepsi dasar dari judicial review ini berarti bahwa pejabat pemerintah  atau  badan tribunal itu telah bertindak di luar batas-batas wewenang

yang telah ditentukan padanya. Pokok pemikiran tersebut dilandaskan pada ide bahwa badan-badan peradilan (hakim) itu mempunyai tugas untuk menjaga agar pejabat administrasi ataupun tribunal dan peradilan bawahan selalu bertindak di dalam batas-batas wewenang mereka yang telah ditentukan oleh Parlemen (atau oleh sumber-sumber hukum lainnya bila hal itu menyangkut masalah pemerintahan daerah).

          Doktrin ultra vires pertama-tama mencakup kontrol tentang wewenang atau kompetensi si pejabat yang mengeluarkan putusan, yaitu apakah memang ia telah bertindak dalam ruang lingkup wewenangnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Parlemen, dan bilamana ada delegasi/pelimpahan wewenang maka hal itu harus secara tegas memang diperkenankan dalam undang-undangnya. Di samping itu, doktrin tersebut juga mencakup penilaian tentang apakah rangkaian prosedur sebelum keluarnya putusan itu telah benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan, sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya.

          Sementara di bekas negara Uni Soviet tahun 1936 pengujian judicial ini diserahkan kepada Presidium Soviet Tertinggi.

          Sistem sentralisasi sering pula disebut dengan sistem “principaliter” oleh karena hanya ada satu badan saja yang berhak melakukan judicial review. Sistem desentralisasi disebut pula sistem “incidenter” oleh karena judicial review dilakukan oleh para hakim melalui kasus konkrit yang diajukan kepadanya.

          Austria pada tahun 1920 sampai dengan tahun 1929 telah mengikuti sistem Perancis, namun setelah 1929 diadakan pembaharuan dalam sistem judicial review yang sedikit banyak mendapat pengaruh dari sistem Amerika Serikat.

          Berbeda dengan Perancis, di Amerika Serikat kewenangan untuk menentukan apakah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar dilaksanakan oleh para hakim. Para hakim di Amerika Serikat dapat melakukan judicial review terhadap undang-undang dengan melalui pemeriksaan perkara di pengadilan.

          Sistem “desentralisasi” atau “decentralized review” ini memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan (kontrol) kepada semua badan peradilan. Sistem ini sering disebut “American System of control” oleh karena sistem ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Argumentasi yang mendasari kewenangan peradilan untuk melakukan pengawasan konstitusi  diambil  dari  pertimbangan  John  Marshall  dalam perkara Marbury versus Madison,

dan dari tulisan Alexander Hamilton dalam surat kabar “The Federalist No. 78”. Argumentasi yang diberikan antara lain:

(a) Fungsi semua hakim ialah untuk menafsirkan undang-undang, agar diterapkan sesuai dengan kasus konkrit yang diterimanya.

(b)Salah satu prinsip yang harus diterapkan ialah bahwa apabila dua undang-undang bertentangan satu sama lain, hakim harus melaksanakan salah satu yang dianggap paling utama.

(c) Dalam hal kedua undang-undang itu mempunyai tingkatan yang sama maka diterapkan kriteria “lex posterior derogat legi priori”, dan “lex specialis derogat legi generali”, dan lainnya.

(d)Kriteria tersebut tidak berlaku apabila pertentangan itu antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya. Dalam hal ini diperlukan kriteria “lex superior derogat legi inferiori”. Konstitusi mengalahkan undang-undang seperti halnya undang-undang terhadap peraturan dibawahnya. “Gezetze prevail over Verodnungen”.

Adapun sistem “sentralisasi” atau “centralized review”, memberikan kewenangan untuk review hanya kepada badan peradilan. Hal ini terlihat jelas pada UUD Austria tanggal 1 Oktober 1920 yang terkenal dengan nama Oktoberverfassung, yang disusun oleh para ahli hukum terkenal Hans Kelsen. UUD ini kemudian diperbaharui pada tahun 1929. Argumentasi yang mendasari sistem sentralisasi ialah :

(a) Sistem sentralisasi didasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan yang tegas dan penghormatan atas “supremacy of law” seperti yang diajarkan oleh Montesquieu dan Rousseau, yang mengkhawatirkan tindakan peradilan yang tidak demokratis, dan bahwa penyataan hakim yang dapat membatalkannya berlakunya suatu undang-undang adalah suatu tindakan politis (political act), dengan demikian merupakan pengebirian (encroachment) kekuasaan eksklusif dari badan legislatif untuk membuat undang-undang.

Sistem sentralisasi menolak untuk memberikan kewenangan kepada peradilan umum untuk melakukan judicial, oleh karena itu hakim harus melaksanakan dan menafsirkan undang-undang sebagaimana adanya.

Berdasarkan argumentasi tersebut perlu dibentuk pengadilan khusus yaitu Mahkamah Konstitusi,  yang  diberikan  kewenang-wenangan  melakukan  review terhadap karya Parlemen.

Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam konstitusi, dan para anggotanya sedapat mungkin terdiri dari ahli hukum yang mewakili semua lapisan politik-political groups. Dengan demikian Mahkamah ini tidak lagi merupakan perpanjangan tangan dari salah satu kekuasaan negara atau partai politik.

(b) Sistem desentralisasi hanya cocok diperlakukan pada negara-negara yang mengikuti sistem “stare decisis”. Penelitian terhadap penerapan judicial review di Jepang menunjukkan bahwa Jepang yang menganut sistem desentralisasi Amerika Serikat namun sistem hukumnya tidak mengikuti prinsip “stare decisis”, dalam praktek telah memperlihatkan kelemahan-kelemahan. Hal mana disebabkan oleh karena putusan hakim yang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku dalam kasus yang ia hadapi, hanya mempunyai akibat hukum pada para pihak yang berperkara saja, sedangkan undang-undang itu sendiri tetap berlaku, hal mana menyebabkan orang lain yang mempunyai kasus yang sama mengajukan gugatan tersendiri lagi.

Demikian pula halnya dengan negara-negara Eropa Kontinental seperti Jerman (Weimar Germany) dan Itali, yang semula mengikuti sistem Amerika ternyata mengalami kendala-kendala dalam penerapannya, sehingga akhirnya merubah sistem menjadi sistem sentralisasi.

Penelitian terhadap sistem negara-negara civil law lainnya menunjukkan bahwa penerapan sistem desentralisasi oleh negara-negara tersebut dianggap tidak berhasil. Swiss dianggap berhasil menerapkan sistem desentralisasi oleh karena sistemnya merupakan kombinasi sistem desentralisasi dan sentralisasi. Hal mana dapat dilaksanakan dengan baik oleh karena bentuk negara merupakan “negara serikat” yang terdiri dari Pemerintah Federal dan beberapa “canton”. Namun para hakim hanya dapat menguji undang-undang canton terhadap Konstitusi Swiss.

(c) Sistem sentralisasi tidak tepat bagi penerapan judicial review oleh pengadilan-pengadilan biasa di negara-negara yang menganut civil law oleh karena hakim-hakim karir tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjadi “law maker”.

Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak dapat disamakan dengan Constitutional Court oleh   karena   Mahkamah  ini juga mempunyai kewenangan sebagai pengadilan tingkat banding

perkara-perkara tertentu. Sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya menangani masalah pelanggaran terhadap konstitusi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kedua macam sistem judicial review inilah yang kini diikuti oleh negara-negara di dunia saat ini. Sistem judicial review Amerika terutama diterapkan di negara-negara bekas jajahan Inggris, termasuk Canada, Australia dan India. Jepang yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi sistem Jerman yang merupakan sistem civil law, dalam konstitusi bulan Mei tahun 1974 menerapkan sistem Amerika ini. Meskipun dalam praktek banyak mengalami kelemahan.

Kombinasi sistem Amerika dan Perancis dapat terlihar di Swiss walaupun lebih terbatas, yaitu para hakim dapat melakukan judicial review hanya terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh “cantons” apabila dianggap bertentangan Federal Constitution. Prinsip yang diterapkan ialah bahwa “Federal Law breaks cantonal law” (bundesrecht bricht kantonales rcht).

Dengan demikian tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai “federal law”. Undang-undang  Norwegia dan Denmark yang dikeluarkan permulaan abad XX menegaskan bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, dan mengabaikan (disregard) suatu undang-undang dalam kasus yang ia periksa apabila dianggap bertentangan dengan konstitusi.

          Mengapa judicial review terhadap undang-undang di negara-negara civil law pada umumnya tidak cocok untuk ditangani oleh Pengadilan tertinggi/Mahkamah Agung negara itu?

          Secara teoritis suatu Pengadilan Tertinggi/Mahkamah Agung dapat saja diberikan kewenangan ini asal putusan Pengadilan Tertinggi itu dapat mengikat pengadilan rendahan. Namun untuk dapat berfungsinya judicial review ini diperlukan hukum acara yang khusus. Hal mana tidak memiliki oleh negara-negara civil law. Berdasarkan pengamatan yang pernah dilakukan. Mahkamah Agung di negara tersebut tidak memiliki hukum acara yang memadai serta struktur dan kesiapan profesional yang diperlukan, agar pengawasan konstitusional itu betul-betul dapat dilaksanakan secara efektif.

          Berdasarkan penelitian ternyata bahwa “European Supreme Courts” sudah memiliki struktur yang lengkap dan manageable seperti Supreme Court Amerika Serikat. Di Jerman misalnya   terdapat  tidak   kurang  dari  lima  “High Court”,  masing-masing  memiliki  juridiksi

tersendiri, seperti: pidana dan perdata, perpajakan, administratif, perburuhan dan sengketa di bidang perundang-undangan sosial. Selain itu, pada masing-masing Pengadilan Tertinggi tersebut terdapat pula kamar-kamar (senate) yang mempunyai kewenangan tersendiri. Dengan keanekaragaman tersebut sulit bagi “High Court” yang terdiri dari sejumlah hakim-hakim untuk dapat mengeluarkan suatu constitusional jurisprudence yang konsisten dan secara matang dipertimbangkan.

          Diperlukan pula bahwa para hakim pada pengadilan-pengadilan di Eropa tersebut tidak siap dengan tugas yang bersifat quasi politis dari suatu proses judicial review. Selain itu hakim civil law adalah hakim karir yang secara teratur naik ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan senioritas, dengan dilengkapi hanya keterampilan teknis justisial dan bukan policy-oriented application of statutes, seperti halnya hakim-hakim di Amerika Serikat. Menurut para pakar constitusional law melaksanakan judicial law jauh berbeda daripada melaksanakan fungsi peradilan yang terbatas pada penerapan hukum.

          Konstitusi modern tidak hanya terbatas pada definisi yang tertentu tentang apa hukum dan hak-hak apa yang perlu dilindungi, tetapi mengandung program yang luas untuk tindak lanjut di masa yang akan datang. Dengan demikian tugas menerapkan konstitusi jauh lebih berat daripada hanya menerapkan dan menafsirkan suatu undang-undang biasa. Itulah sebabnya para ahli hukum internasional seperi Hans Kelsen, Calamandrei dan lainnya berpendapat bahwa judicial review lebih bersifat membuat undang-undang legislative daripada  kegiatan yang hanya bersifat mengadili.

          Dari penerapan judicial review ini terlihat pula variasi aplikasi judicial review di beberapa negara tentang akibat hukum dari putusan hakim yang menyatakan suatu undang-undang adalah uncontitutional, yang meliputi :

  1. Apakah undang-undang yang dinyatakan unconstitutional itu batal untuk sebagian ataukah secara keseluruhan?

Batal demi hukum atau dapat dibatalkan-null and void atau voidable?

  1. Apakah putusan itu mengikat para pihak dalam perkara ataukah juga calon litigant lainnya (future litigants)-inter partes atau ergo omnes?
  2. Apakah hak konstitusional yang diberikan itu berlaku surut atau hanya untuk masa yang akan datang- retroactive atau prospective?

Mahkamah Konstitusi Austria yang menerapkan sistem sentralisasi menjadikan putusan tidak saja mengikat para pihak dalam perkara tersebut, akan tetapi juga para pihak lainnya yang berkedudukan sama di masa yang akan datang (similary situated in the future). Dengan demikian putusan tersebut walaupun tidak berlaku surut (retroactive), namun berlaku pada pihak lain juga – erga omnes.

Undang-undang yang dinayatkan unconstitutional tidak berlaku bagi semua orang, dan peraturan yang berlaku sebelumnya menjadi berlaku lagi kecuali diputuskan lain oleh Mahkamah Konstitusi. Sistem ini diterapkan pula oleh Itali, Jerman dan sejumlah negara lainnya.

Putusan pengadilan di Amerika Serikat menganu judicial review ini hanya mengikat para pihak dalam perkara itu. Prinsip umum yang diperlukan ialah bahwa “hakim tidak boleh memperluas tidak berlakunya undang-undang tersebut kepada pihak lain “the judge must not go beyond non application of the law in the particular case”. Jadi hanya berlaku terhadap perkara yang dihadapi (individualwirkung). Namun dengan adanya prinsip stare decisis daya mengikat putusan ini diperluas, oleh karena putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat mengikat pula semua pengadilan bawahan (binding authority).

Pernyataan yang tidak langsung tentang tidak berlakunya suatu undang-undang di Amerika Serikat dimaksudkan agar Mahkamah Agung tidak berlaku jauh melaksanakan judicial law-making membuat undang-undang melalui putusan Mahkamah Agung. Alasan lainnya bahwa tidak semua hakim dapat meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang, oleh karena itu ia tidak diharuskan berbuat demikian.

Terlihat kecenderungan pada Mahkamah Konstitusi di negara-negara Eropa untuk mengikuti prinsip yang dianut oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatasi future effect dari putusan-putusan mereka. Hal mana terlihat dari pertimbangan mereka yang seringkali berusaha untuk menghindari pernyataan unconstitutionality dengan cara menafsirkan undang-undang    sedemikian   rupa   untuk   menghindari masalah konstitusi, dan apabila tidak mungkin,  dengan   menyatakan hanya bagian dari undang-undang tertentu saja yang dianggap melanggar konstitusi, dan  membiarkan selebihnya sebagai kehendak (the will) pembuat undang-undang.

Judicial Review (1)

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam UUD dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan   perundang-undangan   maupun   dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu  ada  badan  serta  tata cara mengawasinya. Dalam literatur yang ada terdapat tiga

kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan pembuatan adminstrasi negara) yaitu:

  1. Pengujian oleh badan peradilan (judicial review)
  2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review), dan
  3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review).

Cappeletti membedakan dua sistem pengawasan yang lazim dilakukan, yaitu pengawasan secara yudisial (judicial review) maupun pengawasan secara politik (political review). Pengawasan secara yudisial artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan atau badan-badan yudisial. Sedangkan pengawasan secara politik artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan nonyudisial (lazimnya adalah badan politik). Baik pengawasan (secara) politik ataupun pengawasan (secara) yudisial dilakukan dengan cara menilai atau menguji (review), apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada (existing) atau akan diundangkan (akan dilaksanakan) bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan UUD atau ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah yang sedang dinilai. Wewenang menilai tersebut dalam kepustakaan kita disebut “hak menguji” (toetsingsrecht).

Istilah “hak menguji” berbeda dengan “judicial review”. Kalau kita berbicara mengenai “hak menguji”, maka orieantasinya ialah ke kontinental Eropah (Belanda), sedangkan “judicial review” orientasinya ialah ke Amerika Serikat. Walaupun tujuannya sama, namun dalam perkembangan selanjutnya  apa yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropa yang menganut sistem civil law berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem common law.

Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer – Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi. Tepatnya dikatakan:” … the same inherent duty of courts to ensure that each legal action conforms to a superior law”.

Menurut Maurice Duverger, judicial control adalah penting agar undang-undang atau peraturan  perundang-undangan   tidak   menyimpang  dari undang-undang dasar atau konstitusi. UUD  akan   kehilangan   asas-asasnya   dan   akan  menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada

artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut. Selain itu, kontrol terhadap tindakan badan eksekutif bertujuan agar tindakan badan eksekutif tidak melanggar hukum.

Di beberapa negara yang menganut sistem civil law kewenangan ini hanya diberikan kepada satu lembaga tertinggi saja yang dikenal dengan Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi. Oleh karena tata cara pengujian dilakukan hanya oleh satu Mahkamah saja, maka sistem terseut dikenal dengan nama sistem “sentralisasi”, sedangkan metode pengujiannya disebut “principaliter”.

     Di beberapa negara lainnya yang menganut sistem common law, judicial review diberikan kepada para hakim yang bertugas untuk menguji apakah peraturan yang dipermasalahkan dalam kasus yang sedang diperiksa bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena prosedur pengujian tersebut dapat dilakukan oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara secara konkrit, maka sistem ini disebut sistem “desentralisasi” dan metode pengujiannya disebut “incidenter”. Atas putusan hakim rendahan dapat dimintakan banding sampai ke Pengadilan Tertinggi di negara tersebut (Mahkamah Agung-Supreme Court).

Perancis yang mengikuti sistem sentralisasi dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi yang disebut Counseil Constitutional yang merupakan badan yang dapat mengontrol tindakan Parlemen. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini antara lain didasarkan kepada ajaran Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai akibat dari penerapan asas “trias politika” yang teguh, setiap kekuasaan tidak boleh mencampuri kekuasaan lainnya. Ini menyebabkan peradilan/judiciary tidak boleh melakukan tindakan/putusan yang mencampuri kekuasaan legislatif dan eksekutif, misalnya menguji undang-undang terhadap konstitusi.

Sedangkan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang bukan undang-undang dan begitu pula terhadap tindakan pemerintahan dilakukan oleh Conceil d’Etat. Pengujian yang dilakukan oleh Conceil d’Etat terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif dan tindakan-tindakan administratif lainnya, tidak hanya terbatas pada sesuai tidaknya dengan undang-undang,   tetapi juga sesuai tidaknya dengan “general principle of law” yang digali UUD dan deklarasi tentang hak-hak (dasar) manusia.

Alasan atau dasar yang dapat digunakan untuk mohon pembatalan suatu beschikking (akta administratif) adalah bahwa beschikking yang bersangkutan bersifat ilegal atau tidak berdasar hukum. Masalah ilegalitas ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ilegalitas ekstern dan ilegalitas intern. Krietrium ilegalitas ekstern meliputi penilaian tentang syarat formal untuk sahnya suatu beschikking (dari segi bentuk luarnya). Sedangkan kriterium ilegalitas intern meliputi penilaian tentang syarat material untuk sahnya suatu beschikking (dari segi atau materi beschikking yang bersangkutan).

Alasan pembatalan yang didasarkan pada kriterium ilegalitas ekstern ini meliputi : (1) tanpa kewenangan (kompetensi); (2) kekeliruan bentuk dan kekeliruan prosedur. Pengertian “tanpa kewenangan” diartikan terhadap suatu beschikking yang dikeluarkan oleh seorang pejabat yang tidak mempunyai kewenagan (kompetensi) sama sekali untuk mengeluarkan beschikking yang bersangkutan, atau kewenangan itu sesungguhnya ada pada pejabat yang lain. Kriteria “tanpa kewenangan” ini dapat dibedakan lagi dalam tiga bentuk, yaitu:

1)    “Tanpa kewenangan” yang bersifat material, artinya pejabat yang mengeluarkan suatu beschikking tentang materi (masalah) yang sebetulnya materi tersebut  menjadi wewenang dari pejabat lainnya.

2)    “Tanpa kewenangan” yang ditinjau dari segi wilayah atau tempat di mana wewenang itu seharusnya dapat diperlakukan.

3)    “Tanpa kewenangan” yang ditinjau dari segi waktu berlakunya atau dikeluarkannya suatu beschikking yang menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan.

Adapun pengertian “kekeliruan dalam bentuk atau prosedur” diartikan bilamana suatu beschikking  itu dikeluarkan secara bertentangan dengan formalitas yang telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan yang menjadi dasarnya, atau telah terjadi penyimpangan dari prosedur yang sebenarnya.

Alasan pembatalan yang didasarkan pada kriterium illegalitas intern, meliputi: (1) bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya; (2) adanya penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir). Illegalitas atas   dasar “bertentangan dengan undang-undang   atau   peraturan   hukum   lainnya”   merupakan   alasan   yang   sangat   penting   dalam   permohonan/gugatan   pembatalan   suatu   beschikking.   Alasan   ini  terdapat bilamana pejabat  yang  mengeluarkan  beschikking  yang  bersangkutan  tidak  memperhatikan  atau tidak

bertindak sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang seharusnya menjadi dasar dikeluarkannya beschikking tersebut. Sifat pertentangan ini tidak  hanya diartikan bahwa beschikking itu bertentangan secara langsung/tegas dengan suatu undang-undang atau peraturan hukum, tetapi diartikan juga sebagai hukum yang bersangkutan.

          Penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir) terjadi bilamana seorang pejabat yang mengeluarkan beschikking telah dengan sengaja mempergunakan wewenangnya untuk suatu tujuan/maksud yang menyimpang dari tujuan/maksud semula terhadap mana wewenang itu diberikan kepadanya. Dalam yurisprudensi Perancis, pengertian detournement de pouvoir ini sangat luas dan mencakup tiga macam penyimpangan, yaitu :

1)    Pejabat tersebut telah mengeluarkan suatu beschikking dengan tujuan yang sama sekali tidak berdasar pada kepentingan umum.

2)    Pejabat telah mengeluarkan beschikking dengan berdasar pada kepentingan umum, tetapi bukannya kepentingan umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan yang bersangkutan melainkan kepentingan umum yang lain dan berbeda.

3)    Penyimpangan prosedur. Pengeluaran beschikking oleh seorang pejabat yang dengan sengaja telah mempergunakan prosedur lain daripada apa yang telah ditentukan dalam peraturannya.

Apabila sistem Perancis menekankan pada struktur peradilan administrasi yang berdiri sendiri dan terpisah dari peradilan umum, maka sebaliknya sistem Inggris tidak mengenal adanya pemisahan antara peradilan umum dan peradilan administrasi secara struktural organisatoris. Di Inggris hanya dikenal satu lingkungan peradilan (unity of jurisdiction) yang memeriksa pula sengketa-sengketa antara rakyat dengan Pemerintah dengan tidak membeda-bedakan yang berlaku bagi Pemerintahan dan hukum yang berlaku bagi sengketa antar rakyat sesamanya. Sistem Inggris inilah yang menjadi ciri khusus dari semua negara yang menerapkan atau dipengaruhi oleh hukum Anglo Saxon, yaitu kebanyakan negara-negara bekas jajahan Inggris   atau di bawah pengaruh Inggris. Ciri karakteristik ini didasarkan pada pokok pemikiran bahwa hanya  peradilan biasalah, dan  bukannya   suatu   peradilan khusus yang disebut peradilan administrasi yang   berhak   memutuskan   tentang   sah   tidaknya  (legal or not   legal) suatu tindakan Pemerintah.

          Semenjak Parlemen di Inggris dinyatakan Supreme (berdaulat), maka segala produk yang dibuat oleh Parlemen (dalam bentuk statuta) adalah berdaulat dan tiada suatu organ atau lembaga apapun yang dapat menguji statuta yang merupakan produk Parlemen itu. Dengan demikian, adanya doktrin supremasi parlemen itulah yang menjadi salah satu alasan tidak berkembangnya judicial review di Inggris. Alasan lain yang menjadi sebab tidak berkembangnya judicial review di Inggris adalah tidak adanya atau tidak dimilikinya konstitusi tertulis (written constitution), dalam arti tertuang dalam suatu dokumen (documentary constitution).

          Di Inggris, kaidah-kaidah (hukum) konstitusinya atau prinsip-prinsip konstitusinya dijumpai dalam undang-undang (statuta), konvensi ketatanegaraan,demikian pula dapat diketemukan dalam putusan pengadilan ataupun dalam hukum kebiasaan. Sebuah undang-undang (statuta) yang meskipun didalamnya memuat prinsip-prinsip konstitusi, tidaklah lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan undang-undang (statuta) yang lain. Sebab, yang namanya undang-undang (statuta) adalah dibuat dan diubah oleh parlemen dengan prosedur (tatacara) yang sama. Di Inggris tidak ada badan khusus (dengan prosedur khusus) untuk membuat dan mengubah undang-undang (statuta) yang berisi materi muatan prinsip-prinsip konstitusi. Semua undang-undang (statuta) dibuat organ yang sama, yaitu Parlemen dengan prosedur pembentukan dan perubahannya yang sama pula.

          Itulah sebabnya, semenjak suatu undang-undang (statuta) yang memuat prinsip-prinsip konstitusi, derajatnya tidak lebih tinggi daripada undang-undang (statuta) yang lain, undang-undang (statuta) yang memuat prinsip-prinsip konstitusi itu tidak dapat digunakan untuk menguji undang-undang (statuta) yang lain.

          Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, bisa dimengerti mengapa judicial review di Inggris tidak berkembang. Hal ini tidak berarti bahwa Inggris tidak mengenal judicial review. Judicial review di Inggris hanya terbatas pada tindakan administratsi negara atau tindakan eksekutif. Dalam hal ini pengadilan memiliki kewenangan untuk menyatakan tindakan adminstrasi   negara   atau   ekskutif itu   tidak sah jika tindakannya itu   melampaui   kekuasaaan yang dimilikinya. Judicial review yang semata-mata mendasarkan pada penilaian segi/aspek legalitas dari suatu tindakan Pemerintah.

          Dengan judicial review inilah maka dijamin adanya perlindungan hukum terhadap rakyat dari tindakan sewenang-wenang atau kekeliruan Pemerintah di bidang hukum. Tetapi jaminan sedemikian itu tidak hanya tercermin dengan adanya judicial review saja, yang pada hakikatnya merupakan tindakan represif sesudah dilakukannya sesuatu perbuatan atau dikeluarkannya putusan Pemerintah. Masih ada tindakan represif lainnya tetapi yang tidak dilakukan oleh suatu badan peradilan, melainkan oleh badan-badan pemeriksa yang secara khusus dibentuk berdasarkan suatu Act of Parliament yang disebut badan-badan Administrative tribunal. Bahkan dari segi tindakan preventif untuk menghindari kesewenang-wenangan atau kekeliruan Pemerintah dalam mengambil putusan, dikenal adanya prosedur angket publik atau hearing, yang merupakan serangkaian syarat-syarat prosedural yang harus diperhatikan pemerintah. Di samping itu masih dikenal pula bentuk pengawasan lainnya terhadap pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi warga negara, yaitu oleh suatu lembaga yang disebut Parliamentary Commissioner for Administration.

          Dibandingkan dengan ketiga macam mekanisme perlindungan hak-hak asasi rakyat terhadap Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, maka judicial review ini benar-benar merupakan suatu judicial control on the Administration dalam arti sesungguhnya. Pertama, jenis kontrol ini hanya dapat dilakukan oleh suatu badan peradilan (court) dan bukan hanya sekedar suatu tribunal. Kedua, oleh karena obyek pemeriksaan terhadap tindakan pemerintah itu hanya semata-mata difokuskan pada aspek legalitasnya saja, sehingga pertanyaan utama yang timbul manakala melakukan judicial review adalah: apakah tindakan pemerintah itu lawful or unlawful? Legal or not legal?

          Atas dasar bahwa sistem Inggris hanya mengenal adanya unity of jurisdiction, dan oleh karenanya judicial review ini dilaksanakan oleh pengadilan biasa (umum). Hukum material apakah yang diterapkan oleh peradilan dalam melakukan judicial control terhadap Pemerintah?

The Scope Of Constitutional Law

Constitutional law is concerned with the role and powers of the institutions within the State and with the relationship between the citizen and the State.

The constitution is a living, dynamic organism which at any point in time will reflect the moral and political values of the people it governs, and accordingly, the law of the constitution must be appreciated within the socio-political context in which it operates.

          The study of the constitution of the United Kingdom involves acquiring an understanding of a variety of historical, legal, philosophical and political factors which have, over the centuries, shaped the organisation of the State. The United Kingdom appears to be almost unique in not having a constitution which is conveniently set out in a single written document. However, not too much weight should be given to the “unwritten” nature of the constitution. Under all constitutions, not all of the rules will be written,  and still less will they be collected within a single document.

          In the United Kingdom, by contrast with most other States, the constitution is the product of many centuries of continuous and, mostly, gradual, peaceful evolution. With the exception of the contitutional turmoils of the seventeenth  century,  the  United  Kingdom’s constitutional development has an unbroken history dating from 1066. Accordingly, historical origins form the background for the study of the contemporary constitution, and no meaningful appreciation of the present constitution can be acquired without understanding this historical backcloth which reveals the moral and political influences which have shaped the constitution as it exists today. That said, it must always be remembered that the principal emphasis of study is on the contemporary constitution of the United Kingdom rather than on the many centuries of development which underlie it. With that point in mind, it is necessary to draw on historical sources and events with a view to understanding the contribution made to an evaluation of the many constitutional issues which present them  selves today.

          It is particularly true of the United Kingdom’s constitution, which is more the product of evolution than conscious rational thought, that it is difficult to see clearly the demarcation lines between constitutional law, history, philosophy and political science. In order, therefore, to study the United Kingdom’s constitution successfully, it is necessary to gain an insight into the history, politics and political philosophy which underpin the constitution.

This task is not easy, particularly as many students will come to constitutional law without a background in history, politics or political philosophy. It is however, an essential component of constitutional study, without which the structure, law and policies of the State cannot be understood. More than any other area of legal study except jurisprudence, constitutional law in the United Kingdom involves far more than a learning of legal rules. Indeed, it may be said, without exaggeration, that the non-legal rules and practices within the constitution are at least as important – if not more important on many occasions – as the legal rules. For example, in analysing and evaluating the  extent to which the individual citizen enjoy constitutional protection of  individual rights, it is necessary to appreciate the timeless and tireless quest to ensure the legal protection of the rights of individuals. This study involves, inter alia, an appreciation of natural law and social contract theories which underpin the constitutional limitations on government power in order that the rights of individuals are protected against the power of the States.

          Also, by way of example, the study of the constitutional relationship between the government and the legislature today encompasses a knowledge of the political backcloth, the rules of parliamentary practice and the non-legal or conventional rules which apply in a given situation. By way of further illustration, when studying the legislative supremacy of parliament, it is of fundamental importance to grasp that, in terms of classical constitutional legal theory, the power of parliament in the absence of a written constitution is omnipotent or sovereign. However, the constitutional and legal fact that parliament has the ultimate law making power within the State, does not mean that there are no restraints on what parliament may do. The law making powers of parliament, while theoretically and legally unlimited, are in fact constrained by the electorate to which parliament is accountable, and by economic, moral and political necessities. In terms of accountability to the electorate and the limits which this imposes on parliament’s powers, it is necessary to appreciate the philosophical and historical foundations of the democracy and the idea of individual rights. Notwithstanding the lack of a codified constituent document, under the constitution of the United Kingdom, the principles on which the government operates today are precisely those which govern the relationship between the government and the people under a written constitution. Here, an understanding of the idea of ‘social contract’ makes it possible to understand the complex  relationship between ‘sovereign power’ and the power of the people to determine who holds that sovereign power and the manner in which it may – and may not – be exercised.

          Nowadays,  the  ‘supremacy’  of  parliament  in  the  United  Kingdom  must   also be  considered  against   the   United   Kingdom’s  membership  of  the  European Community  and  European  Union,  which  has  significant  implications  for  the   classical  doctrine  of sovereignty.   Since 1972,   when  the  United   Kingdom  acceded   to  the  European  Community ,  the  United   Kingdom  has   in  many   respects   ceased  to  be  an   autonomous,  independent   State   and   has   become  a  member  of  an  ever-expanding  European   political,  economic  and  legal  order,  the   impact  of   which reaches  to  the  heart  of  the  constitution.  In  legal   terms,  it   is   undeniable   that    the United   Kingdom   parliament   could   decide to withdraw from the  European Community and Union, that, in light of the non-legal restraints – political and economic – there exists little real power to withdraw from the Community an Union. The non-legal restraints are in fact more important in this regard than the simple legal rule that Parliament is sovereign in its law making powers.

          To Illustrate further the distinction between absolute legal power and practical power, in terms of law, the Crown has the right to appoint the Prime Minister of its choice, and the power to dissolve Parliament when it chooses. To know these rules, however, is not to know very much, for the legal powers of the Crown are restricted – constrained – by non-legal ‘conventional’ rules which determine the conditions under which the Crown has a discretion to exercise its powers. In order. Therefore, to understand issues such as the appointment of a Prime Minister and the rules regulating the dissolution of  Parliament, it is necessary to understand the conventional rules which have developed over time and have taken on binding force.

Teks Piagam Madinah

Adapun teks lengkap Piagam Madinah sebagaimana tercantum dalam buku Sirah Rasul Allah karya Muhammad Ibn Ishaq – yang keotentikannya sudah disepakati para sarjana orientalis, seperti Julius Wellhausen, Leon Caetani, Hubert Grimne dan Montgomery Watt – adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah Piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW, di kalangan Mukminin dan Muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yastrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1 : Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2 : Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaa) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 3 : Banu ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 4 : Banu  Sa’idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 5 : Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 6 : Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 7 : Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 8 : Banu ‘Amr Ibn ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 9 : Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 10 : Banu al-‘Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.

Pasal 11 : Sesungguhnya Mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12 : Seorang Mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu Mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13 : Orang-orang Mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan Mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14 : Seorang Mukmin tidak boleh membunuh orang bermain lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang Mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15 : Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya Mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

Pasal 16 : Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (Mukmin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).

Pasal 17 : Perdamaian Mukminin adalah satu. Seorang Mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta Mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18 : Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

Pasal 19 : Orang-orang Mukmin itu membalas pembunuh Mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20 : Orang musyrik (Yastrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21 : Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22 : Tidak dibenarkan bagi yang Mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23 : Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wajalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24 : Kaum Yahudi memikul biaya bersama Mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25 : Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26 : Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 27 : Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 28 : Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 29 : Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 30 : Kaum Yahudi Banu al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 31 : Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32 : Suku Jafnah dari Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 33 : Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34 : Sekutu-sekutu Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa’labah).

Pasal 35 : Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36 : Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menurut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatannya itu akan menimpa diri dan keluarganya. Kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37 : Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum Muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38 : Kaum Yahudi memikul biaya bersama Mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39 : Sesungguhnya Yastrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga Piagam ini.

Pasal 40 : Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak berkhianat.

Pasal 41 : Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42 : Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, serahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 43 : Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44 : Mereka (pendukung Piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yastrib.

Pasal 45 : Apabila mereka (pendukung Piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum Mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46 : Kaum Yahudi al’Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 47 : Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Rosulullah SAW.

Ringkasan Piagam Madinah

Secara ringkas isi Piagam Madinah tersebut seperti ditulis oleh Nourouzzaman Shiddiqi sebagai berikut :

  1. Masyarakat pendukung Piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya, maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23 dan 42).
  2. Masyarakat pendukung semula terpecah belah, dikelompokkan dalam kategori Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama (pasal 15). Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19, dan 21).
  3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang non-Muslim khususnya Yahudi (Pasal 25 sd 30).
  4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat: wajib saling membantu dan tidak boleh seorangpun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11).
  5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38, 44).
  6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 34, 40, 46)
  7. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10).
  8. Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapa pun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22, dan 43)
  9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45).
  10. Hak setiap orang harus dihormati (Pasal 12)
  11. Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47)

 

Konstitusi Pertama di Dunia “PIAGAM MADINAH”

Sejak hijrah dari Mekah ke Yastrib pada tahun 622 H, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Tipe kepemimpinan yang sangat demokratis dan toleran terhadap semua pihak. Akibatnya semua penduduk merasa aman dan tenteram, akhirnya kota Yastrib berubah menjadi Madinah Al-Munawarah, yang berarti Kota Yang Bercahaya.

Fakta tersebut di atas didukung oleh adanya Piagam Madinah atau saat itu disebut Misaq Madina’, konstitusi yang dirancang oleh Muhammad Rasulullah untuk menyatukan semua komponen di Madinah. Sejarahwan Montgomery Watt menyebutnya The Constitution of Medina, R.A. Nicholson menamakannya Charter, Philip K. Hitti menyebutnya Agreement dan Zainal Abidin Ahmad menyebutnya Piagam. Para sejarahwan Barat dan Timur mengakuinya sebagai dokumen politik terlengkap dan tertua. Jauh mendahului konstitusi Amerika Serikat (1787) yang biasanya dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia yang dipelopori oleh Declaration of Human Rights ( 5 Juli 1775). Piagam Madinah juga mendahului konstitusi Perancis (1795) yang dipelopori oleh Les droits de l’homme et du citoyen (Agustus 1789). Bahkan lebih dulu daripada konstitusi tidak tertulis (konvensi) Inggris yang disebut Magna Charta (15 Juni 1215).

Menurut pemikir asal Turki, Ali Bulac, apa yang ditekankan dalam Piagam Madinah bukanlah sebuah utopia yang artifisial atau sebuah latihan politis-teoritis. Ia memasuki sejarah tertulis sebagai dokumen hukum yang diterapkan secara sistematis dan konkret dari tahun 622-632 M. Berbagai realitas demokrasi, seperti tripilar demokrasi; isogoria, isonomia, maupun isokratia. Pemberdayaan rakyat, ataupun penghargaan terhadap pluralitas masyarkat bisa kita temukan dalam Piagam Madinah tersebut. Apalagi HAM, seperti gagasan John Locke dengan tiga hak alami manusia – life, liberty dan property – atau pun ide Franklin D. Rosevelt tentang four freedom yang dikampanyekannya – freedom of speech an expression, freedom of worship, freedom from fear dan freedom from want – jauh sebelumnya telah digagas oleh Islam.

     Piagam Madinah merupakan sebuah konsesus bersama antara berbagai golongan, ras, suku dan, agama, yang sangat demokratis. Mewariskan prinsip-prinsip dalam menegakkan masyarakat pluralistik.

Piagam Madinah menjadi Konstitusi Negara Muslim yang pertama ada. Piagam Madinah menyetujui dan melindungi kepercayaan non-Muslim dan kebebasan untuk mendakwahkannya. Non-Muslim dibebaskan dari membela negara, hak, hidup, dan hak milik mereka dijamin dan dilindungi, dan mereka mendapat hak otonomi yudisial.

Faham Konstitusionalisme semakin berkembang di dalam abad ke 20 ini. Terutama pada waktu2 yang akhir ini, sehingga tidak ada suatu negara merdeka yang muncul ke dunia, yang tidak memiliki suatu Konstitusi. Walaupun tiap2 negara baru itu mengalami kegoncangan dan kekacauan, yang menyebabkan pergantian pemerintahan dan hapusnya suatu Konstitusi, tetapi peristiwa2 yang tragis itu senantiasa disusuli oleh pemerintahan baru yang membawa konstitusi baru lagi.

Perkataan demokrasi, hukum dan kerakyatan, selalu identik dengan Konstitusi. Tidak mungkin suatu negara diakui sebagai negara demokrasi, negara hukum atau negara kerakyatan, kalau tidak mempunyai suatu Konstitusi. Dan sebaliknya, suatu negara yang tidak mempunyai Konstitusi, dikatakan negara diktatur, anarkhi atau otokrasi.

Kapankah Konstitusi itu muncul kedunia ? Para sarjana selalu mengingatkan abad ke 18, sebagai abad lahirnya Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 dan Konstitusi Perancis pada 1795. Ada pula yang menariknya mundur ke abad 13, waktu munculnya Magna Charta dari Inggris pada 1215, sebagai Konstitusi tidak tertulis (Convention or unwritten Constitution) yang pertama.

Apakah memang benar keterangan-keterangan itu ?

Pemakaian perkataan “Constitution of Athena” (Konstitusi Athena) kepada hasil karya filosouf Yunani Aristoteles, tidaklah boleh diartikan sebagai arti kenegaraan yang sebenarnya. Ia bukanlah suatu piagam konstitusionil sebagai  yang dipahamkan sekarang ini.

Menurut penyelidikan yang terbaru, piagam politik yang memenuhi syarat2 kenegaraan pertama kali muncul dalam abad ke 7. Bukan di Amerika Serikat atau Perancis dan bukan pula di Inggris,  tetapi  Konstitusi  yang  pertama  itu  lahir  dalam pangkuan Asia, khususnya Arabia,

sebagai hasil persetujuan bersama dari masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku, golongan dan agama.

Sebagai pemegang amanat rakyat yang bermacam ragam tetapi bersatu dalam cita2, Nabi Muhammad telah menandatangani piagam itu pada tahun 1 H (622 M), sebagai pertandaan lahirnya Negara Islam. Negara itu dinamakan oleh Muhammad Zafrullah Khan, bekas Menteri Luar Negeri Pakistan, dan sekarang menjadi Wakil Ketua Mahkamah Internasional dengan “Republik Madinah”.

Negara Islam yang pertama muncul dalam abad ke 7, dengan suatu Konstitusi yang dinamakan oleh W. Montgomery Watt dengan “Konstitusi Madinnah”.

Dengan penggabungan pendapat kedua sarjana ini, dapatlah ditegaskan bahwa “Republik Madienah lahir dengan mempunyai Konstitusi Madinah”.

Konstitusi Madinah, yang dianggap sebagai Konstitusi yang pertama di dunia itu. Ia mendahului Konstitusi2 Amerika Serikat dan Perancis, hampir 12 abad sebelumnya bahkan ia mendahului Magna Charta Inggris, hampir 6 abad.

Konstitusi pada Pembagian Hukum (3)

      Mengapa Inggris tidak mempunyai Konstitusi? Pertanyaan ini lebih mudah diajukan daripada dijawab, dan lebih mudah untuk menjawab dengan panjang lebar – daripada secara singkat. Tetapi dalam bab ini kita kan memberikan jawaban pendek. Pertimbangkan alasan mengapa negara mempunyai konstitusi – kehendak untuk membuat permulaan yang baru. Apakah Inggris mempunyai pengalaman ini?  Kadang-kadang orang berbicara seolah-olah Inggris tidak mempunyainya. Mereka berbicara tentang sebuah garis perkembangan yang tak terputus dari waktu paling awal, yang dengannya institusi-institusi yang belum sempurna disesuaikan dan ditambahkan, dan akhirnya diperluas dan didemokratisasikan, hingga monarki absolut datang untuk diwujudkan dalam demokrasi parlementer. Tetapi terdapat keterputusan dalam sejarah Inggris dan ketika keterputusan  itu  terjadi, dilakukanlah  upaya  untuk  membuat permulaan yang baru dan untuk mempertahankan asas-asas ketatanegaraan baru dalam Konstitusi. Keterputusan sejarah itu terjadi bersamaan dengan Perang Sipil pada 1642 dan eksekusi Charles I pada 1649. Di masa-masa Persemakmuran dan Protektorat, 1649-1660, dilakukan berbagai upaya untuk menyusun sebuah Konstitusi bagi Kepulauan Britania – bukan hanya bagi Inggris, karena Cromwell telah menyatukan Inggris, Skotlandia dan Irlandia ke dalam satu pemerintahan. Hasil terbaik dari berbagai upaya terhadap Konstitusi ini adalah Instrumen Pemerintahan (Instrument of Government) tahun 1653. Instrumen itu menunjukkan semua tanda sebuah Konstitusi sebagaimana yang kita pahami saat ini. Jika Persemakmuran terus berlangsung, tidak diragukan lagi bahwa masih ada Konstitusi Britania, yang mengusung prinsip-prinsip fundamental ketatanegaraan sebagaimana yang telah muncul dari konflik-konflik Perang Sipil. Bangsa Inggris saat itu telah siap bagi permulaan yang baru, mereka ingin membatasi pemerintahan, dan mereka telah mempunyai pandangan-pandangan tertentu menyangkut hubungan yang tepat antara legislatif dan eksekutif dan tentang hak-hak asasi manusia. Mareka memasukkan ini semua ke dalam berbagai upaya mereka pada Konstitusi.

          Bagaimanapun juga, hasilnya mereka tidak menyetujui dan mereka tidak memperoleh cukup dukungan bagi setiap Konstitusi mereka. Maka Charles II kembali ke singgasana dan di sana terjadi Restorasi – sebuah kata penting, karena kata ini menjelaskan mengapa pada tahun 1660 tidak ada Konstitusi yang disusun. Kembalinya Charles II tampak seperti sebuah permulaan baru, tetapi sebenarnya tidak. Hal itu berarti kembalinya sebuah bentuk pemerintahan lama, pembangunan kembali sistem lama, Oleh karena itu, mereka yang berbicara tentang ketidakterputusan garis perkembangan dalam sejarah pemerintahan Inggris mempunyai banyak sekali sisi kebenaran. Ada Keterputusan dan upaya  untuk membuat sebuah permulaan baru dengan Konstitusi, tetapi gagal, dan tatanan lama ditetapkan kembali.

          Tetapi, mungkin ditanyakan, apakah Revolusi tahun 1688 dan Pernyataan Hak-hak Manusia (Bill of Right) itu? Apakah  itu bukan merupakan pemutusan dan permulaan baru? Apakah Pernyataan Hak-hak Manusia bukan sebuah Konstitusi? Di sini, lagi-lagi, kelihatannya Inggris telah mempunyai Konstitusi tetapi sebenarnya tidak. Pernyataan  Hak-hak  Manusia jelas  berkaitan dengan  persoalan  konstitusional. Ia  berkaitan terutama  dengan  pembatasan kekuasaan Raja dan  perlindungan pada  hak-hak  tertentu rakyat. Ia  menyerupai  Konstitusi sebagaimana  yang  bisa  kita  temukan  di  Inggris. Tetapi  ia  hanya  mencakup  sebagian  kecil persoalan. Yang lebih penting, ia tidak berusaha membatasi kekuasaan parlemen. Maka akibat Revolusi tahun 1688 adalah perkembangan supremasi dan kedaulatan parlemen, sebagai persoalan hukum, dalam sistem pemerintahan Inggris.

          Sebuah konsekuensi menarik dan penting muncul dari sini. Karena parlemen menjadi badan pembuat hukum yang berdaulat, tidak ada Konstitusi yang dibentuk untuk membatasi kekuasaan parlemen. Jika sejumlah batasan ingin diterapkan pada pelaksanaan kekuasaan yang tidak dibatasi secara hukum ini, batasan-batasan ini harus dicapai dengan sarana-sarana non-legal, dengan opini publik, dengan pemilihan, dengan pengembangan kebiasaan dan tradisi. Sedemikian rupa sehingga, sementara di beberapa negara pada abad ke 18 dan 19 orang-orang bekerja menyusun Konstitusi yang akan membatasi kekuasaan legislatif, di Inggris parlemen menjadi supreme, dan ia dikontrol oleh sarana-sarana politik dan bukan oleh hukum Konstitusi. Bangsa Inggris, dibanding dengan bangsa-bangsa lain, bukannya kurang peduli dengan pernyataan tentang hak-hak manusia atau dengan pembatasan aktifitas pemerintahan, tetapi sifat dari konflik  konstitusional mereka telah mengakibatkan kemenangan parleman atas Raja mereka; kemenangan itu telak dan parlemen berdiri sebagai badan berdaulat sampai-sampai tidak ada Konstitusi yang bisa mempunyai kedudukan lebih tinggi darinya.

          Kita melihat bahwa alasan lain mengapa negara-negara memerlukan Konstitusi adalah bahwa ketika negara-negara itu bersatu dengan negara yang lain, mereka ingin mempertahankan kekuasaan tertentu untuk mereka sendiri atau untuk melindungi pasal-pasal tertentu dalam undang-undang serikat (kesatuan). Sekarang  Inggris bersatu dengan Skotlandia pada 1707 dan dengan Irlandia pada 1801, dan wajar mengajukan pertanyaan mengapa kesatuan ini tidak menghasilkan Konstitusi. Alasan pertama adalah bahwa kesatuan itu bukan kesatuan federal; di masing-masing negara mereka melakukan penghapusan parlemen lokal dan penyatuan penuh legislatif Skotlandia dan Irlandia dengan Inggris di bawah satu parlemen – parlemen yang diakui mempunyai kedaulatan. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan legislatif yang harus dicadangkan  bagi parlemen  Skolandia  atau Irlandia,  yang  membutuhkan  perlindungan  dalam  Konstitusi.  Dalam  waktu  yang  sama, perlu dicatat  bahwa  ada jaminan-jaminan tertentu  yang  diberikan  pada  saat  penyatuan  yang  dianggap  sebagai  bagian  dari  persetujuan. Maka,  dalam undang-Undang  Persatuan  (Acts of Union)  dengan  Skotlandia  dan  dengan  Irlandia  jaminan keagamaan tertentu dibacakan dan ditetapkan bahwa jaminan-jaminan itu tetap tidak berubah selamanya. Tetapi Undang-Undang itu telah dicabut atau diamandemen. Karena kedaulatan parlemen melarangnya untuk mengikat dirinya. Sekali kedaulatan itu ditegakkan, tidak ada Konstitusi yang mengikat yang dapat ditetapkan pada saat penyatuan dengan Skotlandia dan Irlandia yang tidak akan menimbulkan konflik dengan asas utama itu. Tidak diragukan, jika parelemen Inggris bersedia untuk dikontrol oleh Konstitusi pada saat penyatuan, hal itu dapat dilakukan. Tetapi kenyataannya doktrin utama sistem pemerintahan pada saat itu adalah kedaulatan parlemen.

          Karena itu, terlihat bahwa berbagai jenis pengaruh yang mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi Konstitusi juga tidak berlaku bagi Inggris, atau berjalan sangat lambat atau dilawan oleh pengaruh-pengaruh penentang yang lebih kuat. Inggris membuat paling tidak satu permulaan baru setelah pecahnya revolusi dan berusaha hidup di bawah Konstitusi, tetapi Restorasi mengakhiri semua itu. Setelah tahun 1688 perkembangan doktrin parlemen yang berdaulat menyingkirkan segala kemungkinan akan Konstitusi yang dapat mengontrol legislatif. Kesatuan dengan Skotlandia dan Irlandia dibuat dalam kerangka parlemen yang berdaulat ini dan mencakup penghapusan parlemen mereka sendiri. Maka, pada setiap tahap ketika Britania boleh jadi sudah mempunyai Konstitusi, langkah itu dicegah.

          Ini tidak berarti bahwa Britania tidak pernah bisa mempunyai sebuah Konstitusi. Mungkin saja bahwa opini publik dengan kuat menuntut bahwa kekuasaan parlemen dibatasi secara hukum oleh Konstitusi sebagaimana yang terjadi di parlemen Irlandia, dan opini ini mungkin terus hidup. Jika sebuah sistem federal dibangun di Britania, supremasi Konstitusi mungkin dapat dibentuk.  Sejauh  ini  yang  dapat  dikatakan  adalah  bahwa  ini  belum  terjadi dan  jika  ingin  dilakukan maka  hukum  sistem  ketatanegaraan  Britania  harus diubah – doktrin  tentang  kedaulatan  parlemen sudah harus dihapuskan. Bagaimanapun juga, Britania dapat mempunyai  sebuah  Konstitusi  tanpa  harus  melakukan  sampai  sejauh  ini. Tidak ada alasan  mengapa  peraturan-peraturan  hukum  yang prinsipil  yang   mengatur   pemerintahan tidak  dikumpulkan ke dalam  satu undang-undang  gabungan  dan diundangkan oleh parlemen. Konstitusi ini tidak mempunyai status superior terhadap undang-undang parlemen yang lain; undang-undang itu tidak mengikat parlemen, tetapi undang-undang itu tentu  saja mengikat setiap institusi lain dan warga di negara itu. Undang-undang itu tidak mepunyai status yang sama  dalam  hukum  negara  sebagaimana yang dimiliki Konstitusi Selandia Baru di negara itu.

Undang-undang itu akan menjadi sebuah dokumen yang menarik atau mungkin membuka pikiran; undang-undang itu terutama memuat beberapa pernyataan paling penting dalam sejarah konstitusional. Tetapi kebanyakan bangsa Inggris akan menganggap kompilasi dan undang-undangnya sebagai, jika bukan pemborosan waktu, akrobat akademik – yang mereka rasakan hampir sama. Bagaimanapun juga, sebagaimana yang dikatakan Tuan Podsnap kepada orang-orang Prancis dalam Our mutual Friend:

Kita bangsa Inggris sangat bangga dengan Konstitusi kita, tuan. Konstitusi itu dianugerahkan Tuhan kepada kita.

Tidak ada negara lain yang dikasihi sebagaimana negeri ini …

‘Dan negara-negara lain,’ kata lelaki asing. ‘Mereka melakukan apa?’

‘Mereka melakukan, tuan,’ balas Tuan Podsnap, sambil mengeleng-gelengkan kepalanya; ‘mereka melakukan – saya minta maaf terpaksa mengatakan itu – karena mereka melakukan.’

‘Konstitusi itu merupakan anugerah khusus dari Tuhan,’ kata lelaki asing, sambil tertawa, ‘karena garis batas itu tidak luas.’

‘Pasti,’ jawab Mr. Podsnap; ‘Tetapi demikianlah. Konstitusi itu merupakan Piagam Negara. Pulau ini diberkahi, tuan, dengan sesuatu yang tidak diberikan secara langsung kepada negara-negara lain – karena memang sudah semestinya ini terjadi. Dan jika kita semua orang Inggris hadir, saya akan mengatakan …. bahwa pada orang Inggris ada perpaduan kualitas, kesederhanaan, kemandirian, tanggung jawab, ketenangan, berpadu dengan tiadanya segala sesuatu yang akan menyebabkan kebakaran jenggot anak muda, sesuatu yang tidak akan ditemukan di antara Bangsa-bangsa di Bumi.”

          Bangsa semacam itu, akan segera diakui, tidak membutuhkan Konstitusi. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan Tuan Podsnap, negara-negara lain melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, dan karena demikian, maka sekarang kita perlu beranjak dan melihat bagaimana mereka melakukannya.

 

Konstitusi pada Pembagian Hukum (2)

        Dalam diskusi atau wacana politik kata ‘konstitusi’ biasanya digunakan paling tidak dalam dua pengertian. Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal, dalam arti pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau ekstra-legal, yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi, sesuatu yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum.

          Di hampir semua negara di dunia, sistem ketatanegaraan berisi campuran dari peraturan legal dan non-legal ini, sehingga kita bisa menyebut kumpulan peraturan ini sebagai Konstitusi. Bahkan ketika kita berbicara tentang Konstitusi Inggris, ini merupakan makna yang lazim, jika bukan satu-satunya makna yang mungkin, dari kata ini. Konstitusi Inggris adalah kumpulan peraturan legal dan peraturan non- legal yang mengatur ketatanegaraan di Inggris. Peraturan-peraturan hukum itu terwujud dalam undang-undang seperti Act of Settlement yang mengatur perihal suksesi kekuasaan, Undang-Undang Perwakilan Rakyat (Representation of the People Acts) yang sejak 1832 secara bertahap memperkenalkan pengakuan hak pilih universal, Undang-Undang Peradilan (Judicature Acts), dan Undang-Undang Parlemen (Parliament Acts) tahun 1911 dan 1949 yang membatasi kekuasaan Majelis Rakyat (House of Lords). Peraturan-peraturan hukum itu mungkin juga terdapat dalam tata tertib-tata tertib dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang menurut undang-undang atau orang yang mempunyai hak prerogatif; dan peraturan-peraturan hukum itu terwujud dalam keputusan-keputusan pengadilan. Peraturan-peraturan yang bersifat non-legal nampat dalam adat atau tradisi seperti ketika Sang Ratu setuju dengan rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Majelis Tinggi dan Majelis Rendah atau ketika Perdana Manteri memegang jabatan karena dan sepanjang dirinya memperoleh kepercayaan dari mayoritas dalam Majelis Rendah. Semua peraturan ini merupakan bagian dari Konstitusi Inggris.

          Bagaimanapun juga, di hampir setiap negara di dunia, kecuali Inggris, kata ‘konstitusi’ digunakan dalam pengertian yang lebih sempit daripada pengertian diatas. Kata ini digunakan untuk menggambarkan bukan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non-legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang terkait secara erat. Terlebih lagi, hasil seleksi ini hampir selalu merupakan seleksi dari peraturan-peraturan hukum semata. Maka, Konstitusi, bagi sebagian besar negara-negara di dunia, merupakan hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur  pemerintahan negara tersebut dan telah diwujudkan dalam sebuah dokumen.

          Barangkali contoh paling terkenal berkenaan dengan Konstitusi dalam pengertian ini adalah Konstitusi Amerika Serikat. Tetapi kita tidak perlu keluar dari Persemakmuran Inggris untuk mendapatkan contoh tentang jenis yang sama. Meski Inggris juga tidak mempunyai Konstitusi dalam pengertian ini, semua anggota Persemakmuran yang lain, demikian juga setiap koloni, mempunyainya. Secara keseluruhan ada sekitar 70 Konstitusi yang berdiri sendiri dalam Persemakmuran dan kebanyakan Konstitusi itu disusun di Inggris. Jika dicetak semua, Konstitusi ini akan menjadi beberapa jilid, dan jika ditambah Konstitusi dari semua negara di dunia, akan menjadi ribuan halaman.

          Pengertian ‘konstitusi’ yang lebih sempit ini jelas merupakan pengertian yang paling umum, dan pengertian inilah yang akan digunakan dalam buku ini. Tetapi perlu diingat, bahwa ada keterkaitan antara dua penggunaan kata ini yang dapat dijelaskan melalui sejarahnya. Makna ‘konstitusi’ yang lebih luas merupakan makna yang lebih tua. Makna itulah yang dimaksud Bolingbroke ketika ia menulis dalam esainya On Parties. ‘Yang kita maksud dengan konstitusi, jika kita ingin berbicara secara tepat dan pasti, adalah kumpulan hukum, institusi, dan adat kebiasaan, yang ditarik dari prinsip-prinsip ratio tertentu ….yang membentuk sistem umum, dengan mana   masyarakat   setuju untuk diperintah’. Tetapi  sejak dahulu, orang   menganggap   adalah   tepat   atau    perlu menuliskan   prinsip-prinsip  fundamental     yang  akan   menjadi   dasar   dan   pedoman bagi   pemerintahan mereka   yang akan datang  dalam sebuah   dokumen.   Undang-Undang   Kesatuan    Propinsi    Serikat    Belanda (Act  of  Union  The  United  Provinces of  the  Nederland)  tahun  1579  merupakan  contoh   yang   baik   dalam   sejarah   Eropa modern.  Tetapi,  hasil  seleksi atau  kumpulan  dari  prinsip-prinsip fundamental seperti ini biasanya baru disebut ‘Konstitusi’ ketika  terjadi   Revolusi   Amerika dan Revolusi Perancis.

Pada tahun 1787 bangsa Amerika menyatakan: ‘Kita, bangsa Amerika … menobatkan dan menegakkan Konstitusi ini bagi Amerika Serikat’. Sejak saat itu, praktik  mempunyai dokumen tertulis yang berisi prinsip-prinsip organisasi kepemerintahan menjadi praktik yang sangat mapan dan ‘Konstitusi” pun mempunyai makna ini.

          Namun perlu ditekankan, bahwa meskipun dalam buku ini Konstitusi akan digunakan dalam pengertiannya yang lebih sempit, hal ini tidak berarti bahwa kita akan membatasi diri hanya pada kajian tentang hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum untuk mengatur pemerintahan yang ditemukan dalam konstitusi negara. Hasil seleksi ini tidak berjalan sendiri. Hasil seleksi ini merupakan bagian dari keseluruhan sistem ketatanegaraan atau struktur konstitusional dari suatu negara, dari seluruh kumpulan peraturan-peraturan, baik bersifat legal maupun non-legal. Hasil seleksi itu terutama untuk diperkaya dan dilengkapi dengan peraturan-peraturan legal yang diundangkan oleh legislatif, peraturan-peraturan yang di beberapa negara hampir sama pentingnya dengan peraturan-peraturan yang terwujud dalam Konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, sementara Konstitusi membentuk institusi-institusi utama pemerintah, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif, seringkali penentuan komposisi dan cara pengangkatan lembaga-lembaga ini diserahkan pada hukum biasa (ordinary law). Di banyak negara, cabang-cabang penting hukum konstitusional seperti pengaturan sistem pemilu, pembagian kekuasaan, pembentukan departemen pemerintahan, organisasi pengadilan tidak diwujudkan dalam Konstitusi itu sendiri, atau, jika diwujudkan, hanya diperlakukan dalam prinsip umum; cabang-cabang hukum konstitusional ini diatur oleh hukum biasa. Di beberapa negara, terutama di Daratan Eropa dan di Amerika Serikat, hukum-hukum ini digambarkan sebagai Hukum Organik (Organic Laws / lois organiques), yakni hukum yang mengorganisasi institusi-institusi, mengatur perilaku pejabat publik melalui organ-organ yang telah diterapkan Konstitusi. Di sana muncul pembagian secara kasar menyangkut fungsi antara Konstitusi yang menjadi dasar institusi-institusi dan menetapkan prinsip-prinsip umum yang mengatur institusi-institusi tersebut dan Hukum Organik  yang mengatur  susunan  dan  kerja  mereka  secara  rinci. Tetapi apakah  disebut  Hukum  Organik  atau  tidak, di beberapa negara terdapat  seperangkat peraturan   hukum  yang  sangat  penting  yang  dibuat  oleh  legislatif  sebagai  tambahan  dan  mungkin   modifikasi   atau   penyesuaian  dari   peraturan-peraturan  yang   diwujudkan   dalam

konstitusi. Tidak ada konstitusi yang dapat dipahami dengan tepat kecuali diletakkan dalam kaitannya dengan Hukum Organik.

          Legislatif bukanlah satu-satunya sumber dari peraturan hukum. Konstitusi dilengkapi dan dimodifikasi oleh peraturan-peraturan hukum yang muncul dari penafsiran Mahkamah. Dan, di luar bidang peraturan-peraturan hukum, Konstitusi- Konstitusi itu boleh jadi ditambahi, dimodifikasi atau bahkan dihapuskan oleh kebiasaan, adat, dan tradisi. Masalah ini akan dibahas secara lebih detail dalam bab 7 dan 8. Disini cukuplah dikatakan bahwa jika kita hendak memahami makna Konstitusi negara, atau memaparkan jalannya Konstitusi, atau menilai kegunaannya, kita mesti memaparkannya dalam konteks yang lebih luas pada keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan konstitusional, dimana Konstitusi itu hanya merupakan bagian, meskipun seringkali merupakan bagian yang sangat penting.

          Kiranya perlu menambahkan apa yang barangkali sudah jelas, yakni apa yang dikatakan Konstitusi itu merupakan satu hak, dan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kenyataan adalah hal yang lain. Dalam mengkaji bentuk dan nilai Konstitusi kita mesti menjelaskan perbedaan yang mungkin ini. Selain itu, kita mesti bersedia mengakui bahwa meskipun hampir semua negara di dunia mempunyai Konstitusi, di beberapa negara Konstitusi diabaikan dan bahkan dilecehkan. Malahan dapat dikatakan bahwa pada pertengahan abad ke-20 mayoritas penduduk dunia hidup di bawah sistem pemerintahan dimana pemerintahan itu sendiri, khususnya pemerintahan eksekutif, mempunyai kedudukan lebih penting dan lebih dihormati dan lebih ditakuti dibandingkan dengan Konstitusi. Hanya di negara-negara Eropa Barat, di negara-negara Persemakmuran Inggris, di Amerika Serikat dan di beberapa negara Amerika Latin pemerintahan dijalankan dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh Konstitusi; hanya di negara-negara inilah ‘pemerintahan konstitusional’ sejati dapat dikatakan eksis. Karena alasan inilah maka tak dapat dipungkiri bahwa dalam mendiskusikan jalannya Konstitusi dalam buku ini, perhatian kita akan terfokus pada negara-negara ini. Selain itu, karena hanya negara-negara inilah yang menyediakan materi bagi pengkajian terhadap Konstitusi.  Bukan  berarti  bahwa  Konstitusi-Konstitusi  negara  lain  sama  sekali  tidak menarik.  Sebaliknya,  Konstitusi  membentuk  institusi-institusi  dan  teori-teori  yang  paling tidak  menarik  secara  akademik,   sementara  kenyataan-kenyataan  bahwa  institusi-institusi dan   teori-teori   itu   tidak   diterapkan   dalam   tindakan   merupakan   materi   tersendiri  yang apabila dijelaskan akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pengkaji tentang Konstitusi.

          Karena Konstitusi suatu negara hanya merupakan bagian dari seluruh sistem pemerintahan negara tersebut, bisakah membuat pembedaan apakah suatu negara mempunyai Konstitusi atau tidak? Jawaban singkat atas pertanyaan ini adalah bahwa kenyataannya di banyak negara ada Konstitusi yang berbeda. Hal ini menunjukkan dengan  jelas sebuah karakteristik Konstitusi. Konstitusi-Konstitusi itu, dalam batas tertentu, biasanya diberi status yang lebih tinggi, sebagai kenyataan hukum, daripada peraturan-peraturan  hukum yang lain dalam sistem ketatanegaraan. Paling tidak, biasanya diterapkan dalam amandemen terhadap Konstitusi hanya dapat dilakukan melalui proses khusus yang berbeda dengan ketika melakukan perubahan terhadap hukum biasa. Kadang-kadang, sebagaimana dalam Konstitusi Amerika Serikat, misalnya amandemen terhadap Konstitusi tidak bisa dilakukan oleh legislatif semata, tetapi memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga lain di luar legislatif. Selain itu, di Amerika, jika undang-undang dari Kongres atau undang-undang dari badan legislatif atau undang-undang dari badan apa pun yang mempunyai kewenangan membuat peraturan, bertentangan dengan pasal-pasal Konstitusi, maka undang-undang tersebut tidak syah. Hal yang sama juga berlaku misalnya di Kanada dan Australia, di India dan Irlandia.

          Tetapi, ada beberapa negara dimana Konstitusi dapat diubah oleh legislatif dengan proses yang sama dengan ketika mengubah hukum biasa. Dalam kasus ini Selandia Baru dapat disebut sebagai contoh, yakni sejak berlakunya Undang-undang dasar (Amandemen) Selandia Baru tahun 1947. Adakah perbedaan substansial antara jenis situasi ini dengan keadaan yang ada di Inggris? Sebagai materi hukum semata tidak ada perbedaan substansial. Di Selandia Baru, seleksi atas peraturan-peraturan konstitusional yang lebih penting diwujudkan dalam sebuah dokumen tunggal, yaitu Konstitusi; di Kerajaan Serikat (United Kingdom) tidak ada dokumen tunggal semacam itu: peraturan-peraturan itu tersebar menjadi beberapa dokumen. Tetapi dalam kedua kasus ini, legislatif berada diatas peraturan-peraturan hukum konstitusional. Tidak ada batas-batas hukum diatas kekuasaan amandemennya.

          Beberapa orang berpendapat, adalah keliru mengatakan bahwa negara seperti Selandia Baru, yang  Konstitusinya  dapat  diubah melalui proses legislatif biasa, benar-benar mempunyai Konstitusi.   Dalam    pandangan    mereka,   Konstitusi   mesti    mempunyai   beberapa   tingkat keunggulan diatas legislatif; Konstitusi mesti lebih tinggi daripada hukum biasa. Ketika didapati bahwa semua peraturan hukum yang dimaksudkan untuk mengatur ketatanegaraan secara hukum berada dalam posisi yang sejajar dengan hukum biasa, maka negara tersebut  pada dasarnya tidak mempunyai Konstitusi sama sekali. Hal ini, kata mereka, diakui dengan tegas di Inggris, lebih mudahnya barangkali karena tidak ada satu dokumen pun yang mengklaim sebagai ‘Konstitusi’; harus diakui juga bagi negara lain seperti Selandia Baru, bahkan meskipun dokumen-dokumen tertentu disebut ‘Konstitusi’.

          Tidak perlu menggunakan terminologi yang sedemikian kaku, asalkan diakui bahwa Konstitusi dalam beberapa hal berbeda dalam arti ia lebih tinggi atau paling tinggi menurut hukum daripada institusi-institusi yang telah dibentuk dan diatur oleh Konstitusi. Perbedaan ini penting, tetapi tidak perlu ditekankan pada pendapat yang menolak nama ‘Konstitusi’ untuk sebuah dokumen yang berisi kumpulan peraturan-peraturan penting yang mengatur pemerintahan sebuah negara, meskipun peraturan-peraturan ini tidak mengklaim untuk membatasi kekuasaan legislatif yang, pada dasarnya, telah mereka bangun.

          Dalam diskusi ini, adalah wajar mengajukan pertanyaan: mengapa negara-negara ini mempunyai Konstitusi, mengapa kebanyakan dari negara-negara itu menempatkan Konstitusi lebih tinggi daripada hukum biasa, dan, selanjutnya, mengapa Inggris, dalam pengertian ini, tidak mempunyai Konstitusi sama sekali.

          Jika kita mengkaji asal-usul Konstitusi-Konstitusi modern, kita menjumpai bahwa, Konstitusi-Konstitusi itu, secara praktis tanpa kecuali, disusun dan diadopsi karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru, sejauh berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka. Keinginan dan kebutuhan  akan sebuah permulaan yang baru juga muncul karena, sebagaimana Amerika, beberapa komunitas yang berdekatan ingin bergabung bersama-sama dibawah sebuah pemerintahan baru; atau karena, sebagaimana Austria, Hongaria atau Cekoslovakia setelah tahun 1918,  komunitas-komunitas  itu  dibebaskan  dari  Kerajaan  sebagai  hasil  dari  perang dan  sekarang  bebas  memerintah  diri  mereka  sendiri; atau  karena  sebagaimana  Perancis pada  1789  dan  Uni Soviet  pada 1917, sebuah  revolusi  menghancurkan  masa  lalu  dan sebuah  bentuk  pemerintahan  baru  yang  berdasarkan  asas-asas  baru  dikehendaki;  atau karena,  sebagaimana  di Jerman  setelah  tahun 1918 atau  di  Perancis  pada  1875  atau  pada 1946,  kekalahan  dalam  perang   telah  menghancurkan  kelangsungan hidup pemerintahan dan diperlukan sebuah permulaan yang baru setelah perang selesai. Keadaan-keadaan dimana keterputusan  hubungan dengan masa lalu dan kebutuhan akan sebuah permulaan yang baru berbeda dari satu negara ke Negara lain, tetapi hampir dalam semua kasus di zaman modern, negara-negara mempunyai Konstitusi karena alasan sederhana, dan mendasar bahwa mereka, karena alasan yang sama, ingin memulai lagi dan dengan demikian mereka menulis garis besar, paling tidak, dari sistem ketatanegaraan yang mereka usulkan. Hal ini jelas dipraktikkan sejak 1787 ketika Konstitusi Amerika dirancang, dan dalam masa-masa selanjutnya tidak diragukan bahwa tiruan dan kekuatan untuk mengambil teladan telah mendorong semua negara menganggap mempunyai Konstitusi adalah perlu.

          Bagaimanapun juga, ini tidak menjelaskan mengapa beberapa negara menganggap perlu memberikan pada Konstitusi posisi lebih tinggi dalam hukum daripada peraturan-peraturan hukum yang lain. Penjelasan singkat berkenaan dengan fenomena ini adalah, bahwa di beberapa negara Konstitusi dianggap sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi (limited government). Tetapi masing-masing negara berbeda dalam hal batasan-batasan apa yang hendak mereka tetapkan. Kadang-kadang Konstitusi membatasi eksekutif atau lembaga-lembaga lokal dibawahnya; kadang-kadang ia juga membatasi  legislatif, tetapi hanya sejauh berkenaan dengan amandemen terhadap Konstitusi itu sendiri; dan kadang-kadang ia menetapkan batasan-batasan pada legislatif yang melampaui kewenangan ini dan melarangnya membuat hukuman mengenai bidang-bidang tertentu atau menurut cara-cara tertentu atau dengan akibat-akibat tertentu. Tetapi, apa pun singkat dan seberapa pun luasnya, pembatasan-pembatasan itu didasarkan atas keyakinan umum terhadap pemerintahan yang dibatasi dan terhadap penggunaan Konstitusi untuk menetapkan pembatasan ini.

          Sifat pembatasan yang ditetapkan bagi pemerintahan, dan dengan demikian tingkat di mana Konstitusi lebih tinggi dari pemerintah, bergantung pada sasaran-sasaran yang hendak dijaga oleh para pembuat Konstitusi. Pertama-tama  mereka  ingin melakukan  tidak  lebih  dari sekedar  meyakinkan  bahwa  Konstitusi tidak dapat diubah begitu saja atau secara sembarangan atau dengan alasan atau maksud yang tidak jelas; mereka ingin menegaskan bahwa dokumen penting ini tidak boleh diubah-ubah secara sembarangan, tetapi harus dengan sungguh-sungguh, dengan    pembahasan  dan   pertimbangan   yang    matang,  dan   dengan   sadar.  Dalam  kasus itu, diperlukan beberapa proses khusus bagi amandemen konstitusional – bahwa boleh mengamandemen Konstitusi hanya melalui dua pertiga mayoritas atau setelah pemilihan umum atau mungkin  setelah pembahasan selama tiga bulan.

          Para penyusun Konstitusi seringkali mempunyai lebih dari pertimbangan-pertimbangan ini dalam pikirannya. Mareka merasa bahwa jenis hubungan tertentu antara eksekutif dan legislatif adalah penting; atau bahwa yudikatif harus dijamin mempunyai tingkat kemandirian tertentu terhadap legislatif dan eksekutif. Mereka merasa bahwa ada hak-hak yang harus dimiliki warga negara, yang tidak boleh dilanggar atau dihapuskan oleh eksekutif dan legislatif. Mereka merasa bahwa hukum-hukum tertentu tidak boleh dibentuk sama sekali. Para penyusun Konstitusi Amerika, misalnya melarang Kongres untuk mengeluarkan hukum ex post fakto,  yakni hukum yang dibuat setelah berlangsungnya sebuah tindakan atau situasi yang akan diatur oleh hukum – jenis hukum yang dapat mengubah orang yang bersalah melakukan penyerangan melalui tindakan yang, ketika dia melakukannya, tidak bersalah. Para penyusun Konstitusi Irlandia tahun 1937 melarang legislatif untuk mengeluarkan hukum apa pun yang membolehkan perceraian. Mungkin juga diperlukan peraturan lain yang bersifat melindungi ketika komunitas-komunitas yang berbeda dan terpisah-pisah memutuskan untuk bergabung di bawah pemerintahan bersama tetapi khawatir untuk mempertahankan hak-hak tertentu untuk mereka sendiri. Jika komunitas-komunitas  ini berbeda bahasa, ras dan agama, diperlukanlah perlindungan untuk menjamin bagi mereka kebebasan menjalankan karakteristik-karakteristik bangsanya. Orang-orang yang menyusun Konstitusi Swiss, Kanada dan Afrika Selatan, untuk menyebut beberapa nama, harus mempertimbangkan persoalan-persoalan ini. Bahkan ketika komunitas-komunitas ini tidak berbeda bahasa, ras dan agama, mereka mungkin masih enggan untuk bersatu kecuali jika mereka memperoleh jaminan kemerdekaan di dalam kesatuan. Untuk memenuhi tuntutan ini Konstitusi mestinya tidak  hanya membagi kekuasaan antara pemerintahan Kesatuan (Serikat) dan pemerintahan negara bagian yang membentuk kesatuan, tetapi Konstitusi, bagaimanapun juga, harus supreme sejauh Konstitusi ini mengabdi dan melindungi pembagian kekuasaan ini.

          Di beberapa negara, hanya salah satu dari beberapa pertimbangan yang disebutkan di atas yang berlaku, sementara di beberapa negara yang lain, beberapa atau semua pertimbangan tersebut  berlaku.  Demikianlah,  dalam  Konstitusi  Irlandia,  para  penyusun  Konstitusi  sangat menginginkan bahwa amandemen harus menjadi proses yang disengaja, bahwa hak-hak warga negara harus dijaga, dan bahwa jenis-jenis hukum tertentu tidak boleh dikeluarkan sama sekali, dan dengan demikian mereka menjadikan Konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dan menetapkan pembatasan-pembatasan terhadap legislatif dalam meraih tujuan-tujuan ini. Para penyusun Konstitusi Amerika juga memperhatikan masalah ini, tetapi di atas semua itu mereka harus memelihara keinginan dari tiga puluh koloni untuk bersatu demi beberapa tujuan dan untuk mempertahankan kemerdekaan bagi yang lain. Hal ini merupakan alasan tambahan untuk memerikan predikat supreme terhadap Konstitusi dan untuk memperkenalkan perlindungan ekstra terhadap Konstitusi itu.

          Pembahasan lebih jauh mengenai supremasi Konstitusi dan kendala-kendala khusus yang menghalangi jalannya amandemen terhadap Konstitusi-Konstitusi itu disajikan dalam bab selanjutnya. Di sini cukuplah dicatat bahwa, karena beberapa alasan, para penyusun Konstitusi biasanya bermaksud menetapkan pembatasan-pembatasan terhadap pemerintah, meskipun tingkat pembatasan itu beragam dari satu kasus ke kasus lain.

          Maka, ada sedikit Konstitusi yang tidak memuat pembatasan-pembatasan terhadap legislatif karena satu atau lebih alasan-alasan yang disebutkan diatas. Ketika tidak ada pembatasan, maka penjelasan yang bisa dikemukakan adalah bahwa Konstitusi tidak begitu dihormati atau bahwa, sebagaimana di Selandia Baru, ia sangat dihormati dan bahwa tanpa syarat-syarat hukum apa pun yang ditetapkan dalam Konstitusi, ia hanya diubah dengan pertimbangan  masak dan setelah berembug dengan rakyat. (to be continue Konstitusi pada Pembagian Hukum 3)

Konstitusi pada Pembagian Hukum (1)

Sistem hukum Romawi menarik garis pemisahan yang tegas antara hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara, seperti perkawinan, kewarisan dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya.

Pemisahan tersebut masuk ke dalam sistem hukum (Eropa) kontinental yang disebut sistem hukum sipil, yang dalam hal ini tetap mempertahankan tradisi Romawi itu. Tetapi di Inggris yang sistemnya disebut “the common law”, tradisi tersebut tidak diikuti. Di negara tersebut, baik perorangan maupun badan negara/pemerintah tunduk pada satu macam sistem hukum saja. Oleh karena itu di Inggris tidak ada pengadilan yang khusus mengadili perkara yang berhubungan dengan negara. Perjanjian yang dibuat antara warga negara dengan negara untuk tunduk pada hukum yang sama yang mengatur perjanjian antara sesama warga negara.

Pembagian  ke  dalam hukum  perdata  dan hukum publik  niscaya  juga  berubah  dari masa  ke  masa,  sesuai  dengan  perkembangan  negara  dan  masyarakat. Di samping itu, perluasan  juga  terjadi, seperti  dalam  hal  hukum dagang. Sekalipun  pada  dasarnya  ia mengatur  hubungan-hubungan  yang  bersifat  perdata, tetapi  karena  karakteristik  substansi yang  diaturnya,  maka  hukum  dagang  lalu  berdiri  sebagai  bidang  tersendiri. Dengan adanya perkembangan  yang demikian itu maka orang lalu menggunakan dua istilah, yaitu hukum perdata luas (yang meliputi hukum perdata sempit dan hukum dagang) dan hukum perdata sempit. Pada  umumnya  orang  hanya  menyebut  hukum   perdata   saja.  Di Inggris  sendiri tak dapat dielakkan tumbuhnya peraturan-peraturan dalam bidang administrasi dan hal itu tentunya menciptakan permasalahannya sendiri, kendati tentunya penyelesaiannya berbeda dengan sistem kontinental yang memisahkan dengan tajam antara hukum perdata dan hukum publik sebagaimana disebutkan di atas.

Hukum perdata berkembang jauh lebih awal daripada hukum publik, oleh karena pengaturan hubungan antara sesama warga negara atau perorangan mengawali perkembangan hukum. Hukum publik baru muncul sesudah fenomena negara mengambil peranan besar dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu keanekaragaman sistem hukum di dunia juga terjadi, oleh karena seperti halnya di Inggris, pengakuan terhadap perlunya membedakan antara perkara perdata dan publik melalui pembentukan suatu pengadilan khusus, tidak diikuti. Sekalian perkara perdata tunduk pada pengaturan oleh hukum perdata, yang dengan demikian menganggap, bahwa negara yang terlibat dalam suatu perkara perdata status hukumnya tidak berbeda dengan orang biasa, sehingga tidak memerlukan pengadilan khusus.

Pemisahan ke dalam hukum perdata dan hukum publik menyebabkan adanya kebutuhan untuk menciptakan pranata yang mengukuhkan pemisahan tersebut, seperti misalnya adanya prosedur yang berbeda pula dalam proses penyelesaian perkara perdata dan publik. Dalam perkara perdata, inisiatif terutama diserahkan kepada para pihak yang berperkara, sedangkan dalam perkara publik, karena menyangkut kepentingan umum, maka negaralah yang mengambil inisiatif. Hukum acara perdata di satu pihak dan hukum acara pidana di lain pihak merupakan contoh dari kebutuhan untuk mengatur aspek prosedur secara berbeda pula. Hukum acara pidana ini mengatur bagaimana negara itu harus bertindak dalam penyelesaian perkara pidana, badan-badan apa saja yang terlibat, batas-batas kewenangan masing-masing, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Sekadar sebagai contoh, berikut ini diturunkan bidang-bidang hukum yang termasuk ke dalam hukum perdata dan hukum publik (to be continue Konstitusi pada Pembagian Hukum 2)