Dasar Hukum Tanah serta Hak-Hak Atas Tanah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dipergunakan dan dimanfaatkan menurut hak serta kewajiban yang berimbang, untuk memenuhi baik bagi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Realisasi pemenuhan kebutuhan akan tanah itu menurut hukum di tata dalam rangka hubungan yang serasi dan seimbang antara hak dan kewajiban. Tujuannya agar terjamin pergaulan hidup yang tertib, aman dan damai serta kehidupan yang berkeadilan sosial.

Tanah menurut kamus Bahasa Indonesia adalah bumi, negeri daerah kampung, tempat lahir.Sedangkan yang dimaksud tanah sesuai ketentuan pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi, atau dengan kata lain adalah kulit bumi.

Pengertian tanah juga bisa diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.Dalam istilah teknik pengertian tanah adalah butiran kerikir kasar, pasir tanah lempung, tanah liat dan semua bahan lepas lainnya termasuk lapisan tanah paling atas sampai pada lapisan tanah keras.

Pengertian tanah akan semakin jelas apabila dihubungkan dengan beberapa penjelasan tanah berikut ini :

  1. Keadaan bumi di suatu tempat.
  2. Permukaan bumi yang diberi batas
  3. Daratan
  4. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah bagi suatu negara.
  5. Bahan-bahan dari bumi.

Dari Wikipedia dijelaskan pengertian tanah sebagai berikut : tanah dalam bahasa Yunani disebut Pedon, sedangkan tanah dalam bahasa Latin disebut Solum merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai Pedogenesis.

Didalam hal mengatur mengenai pertahanan ini negara Republik Indonesia telah mempunyai suatu Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Dalam komentarnya terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Prof. AP. Parlindungan menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria adalah perwujudan dari pada ketentuan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) : Bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian menguasai disini adalah di dalam hal pengaturannya saja bukan memiliki sebagaimana dilihat dalam negara-negara komunis. Hak menguasai dari negara adalah pemberian wewenang dari seluruh bangsa Indonesia. Perlu di ingat pula bahwa hakum menguasai dari negara ini meliputi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum dihaki.

Tujuan hak menguasai itu tidak hanya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkenaan dengan soal-soal agraria saja, tetapi juga meletakkan suatu kewajiban kepada negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

untuk keperluan diatas diperlukan dasar-dasar hukum dalam hal hak-hak atas tanah dan hal pembebasan tanah agar rakyat terutama rakyat kecil tidak sampai menderita karena hal tersebut. jangan sampai rakyat kecil pemilik tanah selalu dirugikan setiap kali ada pembebasan tanah dengan alasan atau dalih untuk kepentingan umum.

Hukum agraria juga membedakan pengertian tanah dan bumi, tanah hanya merupakan permukaan bumi saja (kulit bumi) sedangkan bumi selain tanah juga termasuk di dalamnya perut bumi beserta dengan isinya. Jadi hak-hak atas tanah yang dipunyai seperti hak milik atas  tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan dan sebagainya itu hanya merupakan bagian permukaan bumi saja, sedangkan apa-apa yang ada di dalam tanah tersebut adalah di bawah penguasaan negara.(Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945).

Beragamnya pengertian dari tanah maka menurut hemat penulis tanah adalah permukaan bumi yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai tempat kehidupan manusia untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya menurut hak dan kewajiban yang berimbang dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama guna tercapainya kesejahteraan hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA) atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

Read More

Hukum Islam di dalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (3)

Alasan Alamiah
Hukum Islam telah lama dikaji dan dipelajari orang, baik dikalangan umat Islam sendiri maupun orang-orang non muslim. Tujuan orang Islam di dalam mempelajari dan mengkaji hukum Islam tidak sama dengan orang-orang non muslim. Moh. Daud Alim di dalam tulisannya memaparkan beberapa tujuan dimaksud, yakni:
Orang Eropa/Barat, di kenal dengan istilah ”Orientalis” di dalam mempelajari agama Islam bertujuan untuk menyerang Islam dari dalam dengan cara mencari titik-titik kelemahan umat Islam.
Untuk tujuan-tujuan politik, guna mengkukuhkan penjajahan mereka seperti di benua Afrika, Timur Tengah dan Asia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dapat dikemukakan seorang orientalis terkenal, yakni Ch.S.Hurgronje dengan teorinya yang terkenal, yakni ”teori resepsi” dan politik Islamnya yang memuat garis-garis besar kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di dalam mengendalikan umat Islam di Indonesia.
Untuk memahami Islam dan umat Islam guna pengembangan kerjasama dengan negara Islam dan negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam. Aliran ini tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia II. Di samping itu dengan tujuan kepentingan politik negara-negara yang bersangkutan. Oleh karena itu diberbagai Perguruan Tinggi di Eropa, Amerika, Eropa Timur dan di Asia diadakan jurusan khusus studi Islam dan hukum Islam.
Dari kajian dan telaah mereka tentang kedudukan dan peranan hukum Islam, mereka berpendapat antara lain sebagai berikut :
Menurut Rene David (Guru Besar Ilmu Hukum dan Ekonomi Universitas Paris), tidak mungkin orang memperoleh gambaran yang jelas mengenai Islam sebagai satu kebulatan kalau orang tidak mempelajari hukumnya.
Charles J. Adams (Direktur Islamic Studies Montreal Canada) hukum Islam merupakan subyek yang terpenting dalam pengkajian Islam. Karena Sifatnya yang menyeluruh yang meliputi sebuah bidang hidup dan kehidupan seorang muslim. Mempelajari hukum Islam memerlukan pendekatan khusus, sebab yang termasuk ke dalam hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut ”law ” dalam sistem hukum Eropa, tetapi juga tentang soal-soal lain di luar wilayah apa yang biasanya dikatakan law itu.
H.A.R.Gibb, hukum Islam telah memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. Karena ia memiliki landasan-landasan keagamaan. Hukum Islam telah berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani dan sekaligus pula menjadi suara hati nurani umat Islam (H.A.R.Gibb, 1955 : 191)

Read More

Hukum Islam di dalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (2)

Karena Alasan Hukum
Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas, bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dengan sendirinya berlaku bagi mereka hukum Islam. Hal ini tentunya berbeda dengan dengan agama-agama lain yang di dalam ajaran agama mereka tidak mengatur atau memuat tentang masalah hukum. Bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, hukum Islam yang berlaku baik secara normatif maupun secara yuridis formal.

Hukum Islam Normatif
Penerapan hukum Islam secara normatif dapat dicontohkan seperti pelaksanaan ibadah mahdlah (ibadah wajib), yaitu ibadah shalat, zakat, puasa pada bulan Ramadhan dan ibadah haji. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan – Allah SWT bersifat normatif. Berlakunya hukum Islam secara normatif adalah bagian dari hukum Islam itu sendiri yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan itu banyak tergantung pada kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif tersebut. Selanjutnya dipatuhi atau tidaknya hukum Islam yang berlaku secara normatif tergantung pada kuat atau lemahnya keimanan umat Islam itu sendiri.
Secara Yuridis Formal
Maksudnya hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan dengan benda dan alam lingkungannya dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi ”hukum positif” berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya tentang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan, hukum zakat, hibah, wasiat dan lain-lain dengan catatan telah dikomplikasikan dan dikodifikasikan. Untuk menegakkan hukum positif tersebut dibentuk Pengadilan Agama. Keberadaan Peradilan  Agama di Indonesia telah berlangsung sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan dan di daerah-daerah Islam lainnya. Setelah Belanda menjajah dan menguasai wilayah Indonesia dengan pemerintahannya (Hindia Belanda) Pengadilan Agama secara formal dibentuk untuk daerah Jawa dan Madura pada tahun 1882 dan di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur pada tahun 1937, kemudian setelah lepas dari penjajahan/ pemerintahan Hindia Belanda (merdeka) pembentukan Peradilan Agama di luar kedua wilayah tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 1957.
Dalam sistem peradilan di Indonesia kedudukan Peradilan Agama semakin kuat dengan ditetapkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ”Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman”, dalam salah satu pasalnya menyebutkan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Dan selanjutnya dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang ”Perkawinan”, kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh dan bertambah kuat. Karena itu siapa saja yang akan menjadi penegak hukum atau pelaksana hukum dalam masyarakat Islam Indonesia, maka mempelajari hukum Islam merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan.

Karena Alasan Konstitusional
Di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan Negara RI didasarkan kepada ”Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan dasar-dasar lainnya yang kemudian dikenal dengan istilah ”Pancasila”. Sila pertama tersebut dijabarkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang tertuang di dalam Pasal 29.
Menurut Hazairin sebagaimana dikutip Mo. Daud Ali, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 itu tafsirannya antara lain adalah :
Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani/Kristen, Hindu dan Budha. Ini berarti bahwa di dalam Negara RI tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia.
Negara RI wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam dan demikian pula bagi agama-agama lainnya (selain Islam), yakni agama-agama yang secara resmi diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Makna yang terkandung di dalam tafsiran tersebut adalah bahwa Pemerintah RI berkewajiban menyediakan fasilitas sehingga hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan biak, sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara.
Syari’at Islam tidak hanya mengandung hukum-hukum kaidah mahdlah, seperti hukum shalat, zakat, puasa, dan haji, tetapi juga memuat hukum dunia baik perdata maupun publik yang memerlukan ”kekuasaan negara” untuk menjalankan secara sempurna.yang dimaksud adalah hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, hukum perkawinan/ perceraian, kewarisan dan lain sebagainnya. Hal-hal seperti tersebut diatas di dalam penegakkannya memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus, yakni Peradilan Agama. Di samping itu syri’at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan untuk melaksanakannya karena dapat diljalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi itu sendiri menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Read More

Hukum Islam di dalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (1)

Hukum Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib yang telah ditetapkan atau dimasukkan dalam kurikulum program ilmu hukum dengan beberapa alasan dan pertimbangan rasional. Alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut ;

Karena Alasan Sejarah
Sejak Islam masuk ke Indonesia dan dianut sebagai agama dengan melalui jalur perdagangan dan atau perkawinan, maka secara sadar atau tidak hukum Islam diterapkan di dalam kehidupan. Karena hukum Islam merupakan bagian yang inhern (tidak terpisahkan dengan Islam itu sendiri).
Hukum Islam dilaksanakan dalam kehidupan keluarga-keluarga muslim dan selanjutnya dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tumbuh dan berkembangnya masyarakat Islam di Indonesia untuk pengaturan dan pembinaannya melahirkan terbentuknya pemerintahan dalam bentuk ”Kerajaan Islam”, seperti kerajaan Islam di Peurlak, Pasai dan lain-lain. Pemberlakuan hukum Islam di bawah pemerintahan Raja-Raja Islam sampai pada masa berkuasanya VOC dan kemudian di masa pemerintahan kolonial Belanda.
Di masa penjajahan Belanda, pemerintah Hindia Belanda mendirikan ”Sekolah Tinggi Hukum”, (Rechts Hoge School) mencantumkan mata kuliah ”hukum Islam”, di dalam kurikulumnya yang mereka sebut dengan istilah ”MOHAMMADENSCH RECHT”.
Tradisi tersebut dilanjutkan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan mempergunakan istilah yang sama, meskipun sebenarnya peristilahan itu tidak benar dan tidak tepat. Namun dalam perkembangan berikutnya istilah tersebut berubah / diubah menjadi ”Hukum Islam”.

Karena Alasan Penduduk
Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dilihat dari segi kuantitasnya, sekitar 85 – 90 %, meskipun dari sudut kualitas relatif tidak mencapai jumlah tersebut. Karena penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam, maka sejak dahulu para pegawai, para pejabat pemerintah / penguasa atau para pimpinan di bekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai lembaganya maupun mengenai hukum-hukumya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Islam Indonesia.

Read More

Wasiat Wajibah (3)

Ada beberapa keputusan pengadilan berkenaan dengan wasiat wajibah, selain beberapa keputusan yang telah dibicarakan di dalam pembahasan wasiat wajibah bagian (2) salah satunya juga terdapat putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 memberikan kedudukan isteri yang bukan beragama Islam dalam harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Isteri yang bukan beragama Islam mendapatkan warisan dari pewaris.

Putusan-putusan tersebut dterbitkan oleh karena terjadi pergesekan kepentingan antarahli waris.  Ahli waris akan menikmati bagian secara kualitatif yang lebih sedikit dengan adanya lembaga wasiat wajibah. Bagian para ahli waris yang sudah ditentukan, dialihkan kepada penerima wasiat wajibah oleh karena ijtihad hakim yang berwenang. Tuntutan-tuntutan para ahli waris adalah menyampingkan lembaga wasiat wajibah.

Sekilas putusan-putusan tersebut di atas tidak didasarkan pada hukum Islam murni yang berasal dari Al-Quran dan Hadits-hadits. Putusan-putusan tersebut terlihat seperti melakukan penyimpangan dari Al-quran dan Hadits-hadits.

Putusan-putusan tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas keadilan bagi para ahli waris yang memiliki hubungan emosional nyata dengan pewaris. Hakim menjamin keadilan bagi orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan pewaris tersebut melalui lembaga wasiat wajibah.

Seorang anak ataupun anak yang berbeda agama dan telah hidup berdampingan dengan tentram dan damai serta tingkat toleransi yang tinggi dengan pewaris yang beragama Islam tidak boleh dirusak oleh karena pewarisan. Penyimpangan yang dilakukan akan memberikan lebih banyak kemaslahatan daripada mudarat.

Meskipun pertimbangan setiap hakim dapat berbeda-beda mengenai besaran wasiat wajibah dalam setiap kasus, namun terdapat suatu asas yang menjadi dasar dalam menjatuhkan besaran wasiat wajibah, yaitu asas keseimbangan. Wasiat wajibah diberikan tidak mengganggu kedudukan ahli waris lainnya. Bagian harta peninggalan yang diperuntukan untuk wasiat wajibah diberikan dari derajat yang sama. Anak perempuan tidak beragama Islam mendapat bagian yang sama sebesar bagiannya dengan kedudukannya sebagai anak perempuan. Begitu juga dengan kedudukan isteri yang tidak beragama Islam, akan mendapatkan kedudukan isteri yang tidak beragama Islam, akan mendapatkan bagian yang sama besar bagianya dengan kedudukannya sebagai isteri.

Atas dasas asas keadilan dan keseimbangan juga kedudukan anak angkat dan orang tua angkat tidak selamanya maksimal mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris. Atas kewenangan hakim juga anak angkat dan orang tua angkat dapat mendapatkan lebih dari yang dinyatakan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
Sifat dari ijtihad yang dilakukan hakim tdak bersifat impertif akan tetapi fakultatif. Penggunaan putusan-putusan tersebut apabila terjadi sengketa dan sebaliknya apabila tidak terjadi sengketa maka tetap menerapkan hukum Islam.

Read More