Dasar Hukum Tanah serta Hak-Hak Atas Tanah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dipergunakan dan dimanfaatkan menurut hak serta kewajiban yang berimbang, untuk memenuhi baik bagi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Realisasi pemenuhan kebutuhan akan tanah itu menurut hukum di tata dalam rangka hubungan yang serasi dan seimbang antara hak dan kewajiban. Tujuannya agar terjamin pergaulan hidup yang tertib, aman dan damai serta kehidupan yang berkeadilan sosial.

Tanah menurut kamus Bahasa Indonesia adalah bumi, negeri daerah kampung, tempat lahir.Sedangkan yang dimaksud tanah sesuai ketentuan pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi, atau dengan kata lain adalah kulit bumi.

Pengertian tanah juga bisa diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.Dalam istilah teknik pengertian tanah adalah butiran kerikir kasar, pasir tanah lempung, tanah liat dan semua bahan lepas lainnya termasuk lapisan tanah paling atas sampai pada lapisan tanah keras.

Pengertian tanah akan semakin jelas apabila dihubungkan dengan beberapa penjelasan tanah berikut ini :

  1. Keadaan bumi di suatu tempat.
  2. Permukaan bumi yang diberi batas
  3. Daratan
  4. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah bagi suatu negara.
  5. Bahan-bahan dari bumi.

Dari Wikipedia dijelaskan pengertian tanah sebagai berikut : tanah dalam bahasa Yunani disebut Pedon, sedangkan tanah dalam bahasa Latin disebut Solum merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai Pedogenesis.

Didalam hal mengatur mengenai pertahanan ini negara Republik Indonesia telah mempunyai suatu Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Dalam komentarnya terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Prof. AP. Parlindungan menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria adalah perwujudan dari pada ketentuan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) : Bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian menguasai disini adalah di dalam hal pengaturannya saja bukan memiliki sebagaimana dilihat dalam negara-negara komunis. Hak menguasai dari negara adalah pemberian wewenang dari seluruh bangsa Indonesia. Perlu di ingat pula bahwa hakum menguasai dari negara ini meliputi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum dihaki.

Tujuan hak menguasai itu tidak hanya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkenaan dengan soal-soal agraria saja, tetapi juga meletakkan suatu kewajiban kepada negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

untuk keperluan diatas diperlukan dasar-dasar hukum dalam hal hak-hak atas tanah dan hal pembebasan tanah agar rakyat terutama rakyat kecil tidak sampai menderita karena hal tersebut. jangan sampai rakyat kecil pemilik tanah selalu dirugikan setiap kali ada pembebasan tanah dengan alasan atau dalih untuk kepentingan umum.

Hukum agraria juga membedakan pengertian tanah dan bumi, tanah hanya merupakan permukaan bumi saja (kulit bumi) sedangkan bumi selain tanah juga termasuk di dalamnya perut bumi beserta dengan isinya. Jadi hak-hak atas tanah yang dipunyai seperti hak milik atas  tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan dan sebagainya itu hanya merupakan bagian permukaan bumi saja, sedangkan apa-apa yang ada di dalam tanah tersebut adalah di bawah penguasaan negara.(Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945).

Beragamnya pengertian dari tanah maka menurut hemat penulis tanah adalah permukaan bumi yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai tempat kehidupan manusia untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya menurut hak dan kewajiban yang berimbang dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama guna tercapainya kesejahteraan hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA) atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

Read More

Wasiat Wajibah (3)

Ada beberapa keputusan pengadilan berkenaan dengan wasiat wajibah, selain beberapa keputusan yang telah dibicarakan di dalam pembahasan wasiat wajibah bagian (2) salah satunya juga terdapat putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 memberikan kedudukan isteri yang bukan beragama Islam dalam harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Isteri yang bukan beragama Islam mendapatkan warisan dari pewaris.

Putusan-putusan tersebut dterbitkan oleh karena terjadi pergesekan kepentingan antarahli waris.  Ahli waris akan menikmati bagian secara kualitatif yang lebih sedikit dengan adanya lembaga wasiat wajibah. Bagian para ahli waris yang sudah ditentukan, dialihkan kepada penerima wasiat wajibah oleh karena ijtihad hakim yang berwenang. Tuntutan-tuntutan para ahli waris adalah menyampingkan lembaga wasiat wajibah.

Sekilas putusan-putusan tersebut di atas tidak didasarkan pada hukum Islam murni yang berasal dari Al-Quran dan Hadits-hadits. Putusan-putusan tersebut terlihat seperti melakukan penyimpangan dari Al-quran dan Hadits-hadits.

Putusan-putusan tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas keadilan bagi para ahli waris yang memiliki hubungan emosional nyata dengan pewaris. Hakim menjamin keadilan bagi orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan pewaris tersebut melalui lembaga wasiat wajibah.

Seorang anak ataupun anak yang berbeda agama dan telah hidup berdampingan dengan tentram dan damai serta tingkat toleransi yang tinggi dengan pewaris yang beragama Islam tidak boleh dirusak oleh karena pewarisan. Penyimpangan yang dilakukan akan memberikan lebih banyak kemaslahatan daripada mudarat.

Meskipun pertimbangan setiap hakim dapat berbeda-beda mengenai besaran wasiat wajibah dalam setiap kasus, namun terdapat suatu asas yang menjadi dasar dalam menjatuhkan besaran wasiat wajibah, yaitu asas keseimbangan. Wasiat wajibah diberikan tidak mengganggu kedudukan ahli waris lainnya. Bagian harta peninggalan yang diperuntukan untuk wasiat wajibah diberikan dari derajat yang sama. Anak perempuan tidak beragama Islam mendapat bagian yang sama sebesar bagiannya dengan kedudukannya sebagai anak perempuan. Begitu juga dengan kedudukan isteri yang tidak beragama Islam, akan mendapatkan kedudukan isteri yang tidak beragama Islam, akan mendapatkan bagian yang sama besar bagianya dengan kedudukannya sebagai isteri.

Atas dasas asas keadilan dan keseimbangan juga kedudukan anak angkat dan orang tua angkat tidak selamanya maksimal mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris. Atas kewenangan hakim juga anak angkat dan orang tua angkat dapat mendapatkan lebih dari yang dinyatakan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
Sifat dari ijtihad yang dilakukan hakim tdak bersifat impertif akan tetapi fakultatif. Penggunaan putusan-putusan tersebut apabila terjadi sengketa dan sebaliknya apabila tidak terjadi sengketa maka tetap menerapkan hukum Islam.

Read More

Wasiat Wajibah (2)

Dalam menentukan wasiat wajibah, secara yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Secara yuridis formil ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 memahami bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengn menggunakan fungsi rechtsvinding yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur. Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 229 juga memberikan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengn rasa keadian.

Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai rechtsvinding atau dalam hukum Islam disebut ijtihad sebagai alternatif.

Dalam hal wasiat wajibah yang sempit pada anak angkat dan orang tua angkat maka hakim wajib menggunakan kewenangan fungsi rechtsvinding atau ijtihad-nya. Akan menjadi sulit untuk menjalankan yuridis formil dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap orang-orang dekat pewaris di luar anak angkat dan orang tua angkat. Justru apabila hakim tidak melakukan rehtvinding karena tidak ada hukum yang mengatur (ius coria novit) maka hakim dapat diberikan sanksi (pasal 22 Algemen Bepallingen van Wetgeving Voor [AB])

Terdapat beberapa rechtsvinding atau ijtihad mengenai wasiat wajibah dalam yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap. Misalnya dalam putusan No. 368 K/AG/1995 dan putusan 51K/AG/1999.

Dalam perkara yang diputus dengan putusan 368 K/AG/1995, Mahkamah Agung memutuskan sengketa waris dari pasangan suami isteri yang memiliki 6 (enam) orang anak. Salah satu anak perempuan mereka telah berpindah agama ketika orang tuanya meninggal dunia. Sengketa ahli waris dimintakan salah satu anak laki-laki dari pewaris atas harta yang dimiliki oleh pewaris.

Dalam tingkat pertama, salah satu anak perempuan tersebut terhijab untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Tingkat Banding mementahkan putusan tingkat pertama dengan memberikan wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian anak perempuan kepada anak perempuan yang berpindah agama.

Tingkat Kasasi menambahkan hak anak yang berpindah agama dengan wasiat wajibah sebesar anak perempuan lainnya atau kedudukan anak yang berpindah agama tersebut sama dengan anak perempuan lainnya.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999 menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak perempuan yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris.

Read More

Hukum Perlindungan Konsumen

Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. 
Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu consumer, secara harfiah dalam kamus Bahasa indonesia diartikan sebagai “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. ada juga yang mengartikan ” setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.
Konsumen menurut kamus Hukum adalah pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada pembedaan antar konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahan atau badan hukum pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).
Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen dibatasi sebagai “setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan cara-cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial (Consumer protection Act No. 68 of 1986 Pasal 7 huruf C).
Perancis mendefinisikan konsumen sebagai; “A privat person using goods and services for privat ends”. Sementara Spanyol menganut definisi konsumen sebagai berikut: “Any individual or company who is the ultimatebuyer or user of personal or real property, products, services, or activities, regardless of wheter the seller, supplier or producer is a public or private entity, acting alone or collectively”.  Selain itu dalam rancangan akademik Undang-undang tentang Konsumen oleh Tim Peneliti UI dalam Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : “Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan”.
Tim Peneliti UI tidak membatasi konsumen dalam hubungan dengan didapatkannya barang yaitu dalam hal ini tidak perlu ada hubungan jual beli. Misalnya seorang kepala keluarga yang membeli barang untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, maka anggota keluarga yang memakai walau tidak membeli langsung juga merupakan kategori konsumen.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku satu bulan sejak pengundangannya, yaitu 20 April 1999. Pasal 1 butir 2 mendefinisikan konsumen sebagai  “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingaan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
Definisi ini sesuai dengan pengertian bahhwa konsumen adalah end user / pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari baranng dan/atau jasa tersebut.
Hukum konsumen belum dikenal sebagaimana kita mengenal cabang hukum pidana, hukum perdata, hukum adaministrasi, hukum internasional, hukum adat dan berbagai cabang hukum lainnya. Dalam hal ini juga belum ada kesepakatan hukum konsumen terletak dalam cabang hukum yang mana.. Hal ini dikarenakan kajian masalah hukum konsumen tersebar dalam berbagai lingkungan hukum antara lain perdata, pidana, administrasi, dan konvensi internasional.
Prof. Mochtar Kusumaatmadja, memberikan batasan hukum konsumen yaitu: Keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan dan masalah anatara berbagai pihak berkaitan dengan dengan barang dan atau jasa konsumen satu sama lain, di dalam pergaulan hidup”.  
Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen dan menemukan kaidah hukum konsumen dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidaklah mudah, hal ini dikarenakan tidak dipakainya istilah konsumen dalam peraturan perundan-undangangan tersebut walaupun ditemukan sebagian dari subyek-subyek hukum yang memenuhi kriteria konsumen.
Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 terdapat berbagi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Peraturan Prundang-undangan ini memang tidak secara langsung mengenai perlindungan konsumen, namun secara tidak langsung dimaksudkan juga untuk melindungi konsumen Peraturan yang dimaksud antara lain:
Keputusan Menteri Perindustrian No. 727/ M/ SK/ 12/ 1981 tentang Wajib Pemberian Tanda (Label) Pada Kain Batik Tulis, Kain Batik Kombinasi (Tulis dan Cap), dan Tekstil yang Dicetak (printed) dengan Motif (Disain) Batik.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia, selanjutnya disingkat dengan LN RI, No. 23 tahun 1973) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.
Keputusan Menteri Perindustrian No. 27/ M/ SK / 1/ 1984 tentang Syarat-syarat dan ijin Pengolahan Kembali Pelumas Bekas dan Pencabutan semua Ijin Usaha Industri Pengolahan Kembali Pelumas Bekas.
Peraturan Pemerintah No. 2/ 1985 (LN RI No. 4 tahun 1985 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3283.) tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
Undang-Undang tentang Pokok Kesehatan No. 9/ 1960 (LN RI No. 131 tahun 1960 dan TLN RI No. 2068).
Peraturan Menteri Kesehatan No. 79/ 1978 tentang Label dan Perikllanan.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 79/ 1978 tentang Produksi Dan Peredaran Makanan yang melarang periklanan yang menyesatkan, mengacaukan, atau menimbulkan penafsiran salah atas produk yang diklankan.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 maka Undang-Undang tersebut merupakan ketentuan positif yang khusus mengatur perlindungan konsumen.
Jika kita membicarakan tentang perlindungan konsumen hal itu tidak lain adalah juga membicarakan hak-hak konsumen. Presiden Merika Serikat J. F. Kennedy dalam pesannya kepada Congress pada tanggal 15 Maret 1962 dengan judul A Special Message of Protection the Consumer Interest, menjabarkan empat hak konsumen sebagai berikut:
1. the right to safety
2. the right to choose
3. the right to be informed
4. the right to be heard
Di Indonesia Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut:
1. hak keamanan dan keselamatan
2. hak mendapatkan informasi yang jelas
3. hak memilih 
4. hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya
5. hak atas lingkungan hidup.
Mengenai hak konsumen, maka tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
Hak Konsumen adalah :
1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
    dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/
    atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
    jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
    kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dn keluhannya atas barang
    dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan
    upay penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
    yang  patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
    konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
    jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/
    atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang
    diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
    sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
    perundang-undangan lainnya.

Menurut C Tantri D dan Sularsi dalam bukunya yang berjudul Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen bahwa  :
Hak-hak yang tercantum dalam pasal di atas merupakan bagian bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia  yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (Internasional Organisasi of Consumers Union-IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk memperoleh kebutuhan hiudp, hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen dan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Sedangkan mengenai kewajiban pembeli disamakan dengan kewajiban konsumen yaitu yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi :
Kewajiban konsumen adalah :
1. membaca atau mengikuti petunjuk inforamsi dan prosedur
    pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi
    keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
    barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa      
    perlindungan konsumen secara patut.

Menurut Ahmadi Miru dan Suharman bahwa :
Adanya kewajiban pembeli sebagai konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen. Kemudian mengenai hak dan kewajiban penjual maka dalam Hukum Perlindungan Konsumen masuk pada hak dan kewajiban pelaku usaha.
Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa :
Kewajiban pelaku usaha adalah :
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
    mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
    serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
    pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar
    dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
    dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar
    mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji
    dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta
    memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang 
    dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian
    apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau
    dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Read More