Tindak Pidana Pertambangan oleh Koorporasi menurut UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara

      Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. 

Nampaknya akhir-akhir ini dalam pembentukan aturan hukum yang membuat sanksi pidana, subyek hukum pidana diperluas dalam artian tidak hanya orang atau manusia melainkan juga korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal ini pula yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun hanya korporasi yang berbadan hukum.

Perluasan subyek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dicari dasar yuridisnya, yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 103. Bila ditelaah jauh, dapat dikatakan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat dipertanggungjawabkan pengurus dan korporasinya berdasarkan Pasal 163 ayat (1). Hal yang cukup disayangkan pula adalah Undang-Undang tersebut selalu menyebut setiap orang sebagai subyek hukumnya yakni Pasal 158, 160, 161, 162 dan Pasal 165. Akan tetapi tidak diikuti pemberian definisi setiap orang. 

Di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, subyek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga demikian, tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang tersebut yang mengatur bagaimana atau kapan korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan pidana. 

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana yaitu bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu dan dimasukkan sebagai funcionneel daderschap, oleh karena korporasi dalam dunia modern  mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lainnya. 

Menurut para ahli ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana, yakni:

  1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
  2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab; dan
  3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian-urain tersebut dan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di bidang pertambangan, maka akan dicoba untuk menelaah pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan. Dimana di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang tindak pidana di bidang pertambangan yang pelakunya adalah badan usaha Peraturan tersebut tertera pada Pasal 163 Ayat (1) dan (2), pasal tersebut berbunyi:

Pasal 163

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

  1. pencabutan izin usaha; dan/atau
  2. pencabutan status badan hukum.

Meskipun demikian di dalam pasal tersebut hanya menuliskan badan hukum tanpa memberikan suatu pengertian apapun. Namun badan hukum ini sebenarnya telah disinggung dalam pasal-pasal awal Undang-Undang ini, yaitu pada Pasal 1 angka 23 yang berbunyi Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu pelaku usaha di bidang pertambangan dapat dilihat melalui pasal-pasal berikut:

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

a. badan usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

Pasal 65

Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN dan BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang-perorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Bila diamati lebih dalam badan usaha dalam perumusan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), BUMN dan BUMD. Oleh karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan lex specialis, maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi) tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. 

Jika korporasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, maka yang dapat dituntut hanyalah orang-perorang yang ada dalam korporasi tersebut, sedangkan koporasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidan denda terhadap pengurusnya. Selain itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukumnya.

Kekurangan yang terdapat di dalam Undang-undnag Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Penerbangan, Perikanan, Narkotika.65 Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum maka apabila hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 maka semua perusahaan yang didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan apabila melanggar undang-undang

Sehingga dapat diterjemahkan dari uraian-uraian tersebut, di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya tertuju pada korporasi dalam pengertian sempit yaitu dimana korporasi yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, yang pendiriannya badannya jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.

Read More

Penegakan Hukum Pidana Minyak dan Gas Bumi

Setiap orang yang melakukan survei umum tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud untuk menunjang penyiapan wilayah kerja dilakukan survei umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.

Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apapun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud data yang diperoleh dan survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh pemerintah; data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama; apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada menteri melalui Badan Pelaksana; kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan; Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja; pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

Setiap orang yang melakukan :

Pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah; Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga; setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkutan sebagaimana dimaksud diata tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

Penyimpanan sebagaimana dimaksud diatas tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Niaga sebagaimana dimaksud diatas tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil olahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Bahan Bakar Minyak serta Hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Bdan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Setiap orang yang melakukan survei umum tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud untuk menunjang penyiapan wilayah kerja dilakukan survei umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah; Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apapun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud data yang diperoleh dan survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh pemerintah; data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama; apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada menteri melalui Badan Pelaksana; kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan; Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja; pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah adalah pelanggaran

Tindak pidana sebagaimana dimaksud setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Setiap orang yang melakukan :Pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah; Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga; setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Pengangkutan sebagaimana dimaksud diatas tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling  tinggi   Rp.40.000.000.000,00   (empat   puluh   milyar   rupiah).                Penyimpanan sebagaimana dimaksud diatas tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Niaga sebagaimana dimaksud diatas tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).    Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil olahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Bahan Bakar Minyak serta Hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), adalah kejahatan

Read More

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

           Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, atau bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

            Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

            Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.

            Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

            Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

            Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.

            Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

            Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

            Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

            Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Pentimpanan, dan/atau Niaga.

            Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau dan Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

            Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dan tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

            Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak bumi dan/atau Gas Bumi.

            Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga  Gas Bumi melalui pipa.

            Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landasan kontinen Indonesia.

            Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanan Eksplorasi dan Eksploitasi.

            Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

            Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

            Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

            Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

            Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Read More

Penegakan Hukum Pidana Panas Bumi

            Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pengusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pengusahaan sumber daya panas bumi meliputi eksplorasi; studi kelayakan; dan eksploitasi dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

            Pemegang IUP dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa menyelesaikan kewajibannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam memahami dan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku; mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi; mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing; memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi; memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi; melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

            Setiap orang yang mengganggu atau merintangi kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dari pemegang IUP sehingga pemegang IUP terhambat dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan pemegang IUP untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan apabila, sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara.

            Tindak pidana sebagaimana dimaksud Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pengusahaan sumber daya Panas Bumi dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat IUP dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing, adalah kejahatan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pemegang IUP dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa menyelesaikan kewajibannya dipidan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaskud memahami dan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku; mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi; mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing; memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi; memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusi di bidang Panas Bumi; melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksaan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

            Setiap orang yang mengganggu atau merintangi kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dari pemegang IUP sehingga pemegang IUP terhambat dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan pemegang IUP untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan apabila, sebelum kegiatan dimuali. Terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, adalah pelanggaran.

            Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas dilakukan Badan Usaha, ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.

Selain dapat dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa, perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Read More

Pengelolaan Lingkungan Menurut Islam

Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika terus berjalan akan dapat membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Itu semua karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga bencananya juga akan menimpa manusia itu sendiri QS. 30: 41-42.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal, pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun syarat SDM handal antara lain SDM sadar akan lingkungan dan berpandangan holistis, sadar hukum, dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan.

Kita diajarkan untuk hidup serasi dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT. Allah berfirman: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmatan lil’alamiin.” (QS. 21: 107). Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan yang holistis terhadap kehidupan kita, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan tempat hidupnya. Dalam pandangan ini sistem sosial manusia bersama dengan sistem biogeofisik membentuk satu kesatuan yang disebut ekosistem sosiobiogeofisik, sehingga manusia merupakan bagian dari ekosistem tempat hidupnya dan bukannya hidup diluarnya. Oleh karenanya, keselamatan dan kesejahteraan manusia tergantung dari keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, manusia akan menderita. Karena itu walaupun biogeofisik merupakan sumberdaya bagi manusia, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan hidupnya dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem. Dengan begitu manusia akan sadar terhadap hukum yang mengatur lingkungan hidup dari Allah SWT dan komitmen terhadap masalah-masalah lingkungan hidup.

Pandangan holistik juga berarti bahwa semua permasalahan kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab oleh semua pihak (pemerintah, LSM, masyarakat, maupun orang perorang) dan semua wilayah (baik lokal, regional, nasional, maupun internasional). Atau dalam konsep Partai Keadilan, lingkungan hidup harus dikelola secara integral, global dan universal menuju prosperity dan sustainability.

Kesimpulan, bahwa ini adalah alasan yang mungkin mengapa Allah menyebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an tentang petingnya lingkungan hidup dan cara-cara Islami dalam mengelola dunia ini. Kualitas lingkungan hidup sebagai indikator pembangunan dan ajaran Islam sebagai teknologi untuk mengelola dunia jelas merupakan pesan strategis dari Allah SWT untuk diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap muslim

Read More