Wasiat Wajibah (1)

Wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat wajibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.
Awalnya wasiat wajibah dilakukan karena terdapat cucu/cucu-cucu dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. Ditambahkan oleh Ibnu Hazmi, bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib.
Wasiat wajibah secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

  1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua
    angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak
    angkat.
  2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada
    penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
  3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya
    atau tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa’ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa’ad bin Abi Waqash. sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, “Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.” Rasulullah menjawab “Jangan.” “Seperdua?” tanya Sa’ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan “Jangan.” “Bagaimana jika sepertiga?” tanya Sa’ad kembali. Dijawab Rasulullah “Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.”

Hadits ini menjadi acuan bagi Mesir yang pertama mengundangkan tentang wasiat wajibah dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946. Sejak 01 Agustus 1946, orang Mesir yang tidak membuat wasiat sebelum meninggalnya, maka kepada keturunannya dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan wasiat wajib tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris. Hal ini diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-undang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang. (sumber : kerinci.kemenag.go.id, mariotedja.blogspot.com)

Read More

Konstitusi Pertama di Dunia “PIAGAM MADINAH”

Sejak hijrah dari Mekah ke Yastrib pada tahun 622 H, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran ideologi dan politik yang heterogen. Tipe kepemimpinan yang sangat demokratis dan toleran terhadap semua pihak. Akibatnya semua penduduk merasa aman dan tenteram, akhirnya kota Yastrib berubah menjadi Madinah Al-Munawarah, yang berarti Kota Yang Bercahaya.

Fakta tersebut di atas didukung oleh adanya Piagam Madinah atau saat itu disebut Misaq Madina’, konstitusi yang dirancang oleh Muhammad Rasulullah untuk menyatukan semua komponen di Madinah. Sejarahwan Montgomery Watt menyebutnya The Constitution of Medina, R.A. Nicholson menamakannya Charter, Philip K. Hitti menyebutnya Agreement dan Zainal Abidin Ahmad menyebutnya Piagam. Para sejarahwan Barat dan Timur mengakuinya sebagai dokumen politik terlengkap dan tertua. Jauh mendahului konstitusi Amerika Serikat (1787) yang biasanya dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia yang dipelopori oleh Declaration of Human Rights ( 5 Juli 1775). Piagam Madinah juga mendahului konstitusi Perancis (1795) yang dipelopori oleh Les droits de l’homme et du citoyen (Agustus 1789). Bahkan lebih dulu daripada konstitusi tidak tertulis (konvensi) Inggris yang disebut Magna Charta (15 Juni 1215).

Menurut pemikir asal Turki, Ali Bulac, apa yang ditekankan dalam Piagam Madinah bukanlah sebuah utopia yang artifisial atau sebuah latihan politis-teoritis. Ia memasuki sejarah tertulis sebagai dokumen hukum yang diterapkan secara sistematis dan konkret dari tahun 622-632 M. Berbagai realitas demokrasi, seperti tripilar demokrasi; isogoria, isonomia, maupun isokratia. Pemberdayaan rakyat, ataupun penghargaan terhadap pluralitas masyarkat bisa kita temukan dalam Piagam Madinah tersebut. Apalagi HAM, seperti gagasan John Locke dengan tiga hak alami manusia – life, liberty dan property – atau pun ide Franklin D. Rosevelt tentang four freedom yang dikampanyekannya – freedom of speech an expression, freedom of worship, freedom from fear dan freedom from want – jauh sebelumnya telah digagas oleh Islam.

     Piagam Madinah merupakan sebuah konsesus bersama antara berbagai golongan, ras, suku dan, agama, yang sangat demokratis. Mewariskan prinsip-prinsip dalam menegakkan masyarakat pluralistik.

Piagam Madinah menjadi Konstitusi Negara Muslim yang pertama ada. Piagam Madinah menyetujui dan melindungi kepercayaan non-Muslim dan kebebasan untuk mendakwahkannya. Non-Muslim dibebaskan dari membela negara, hak, hidup, dan hak milik mereka dijamin dan dilindungi, dan mereka mendapat hak otonomi yudisial.

Faham Konstitusionalisme semakin berkembang di dalam abad ke 20 ini. Terutama pada waktu2 yang akhir ini, sehingga tidak ada suatu negara merdeka yang muncul ke dunia, yang tidak memiliki suatu Konstitusi. Walaupun tiap2 negara baru itu mengalami kegoncangan dan kekacauan, yang menyebabkan pergantian pemerintahan dan hapusnya suatu Konstitusi, tetapi peristiwa2 yang tragis itu senantiasa disusuli oleh pemerintahan baru yang membawa konstitusi baru lagi.

Perkataan demokrasi, hukum dan kerakyatan, selalu identik dengan Konstitusi. Tidak mungkin suatu negara diakui sebagai negara demokrasi, negara hukum atau negara kerakyatan, kalau tidak mempunyai suatu Konstitusi. Dan sebaliknya, suatu negara yang tidak mempunyai Konstitusi, dikatakan negara diktatur, anarkhi atau otokrasi.

Kapankah Konstitusi itu muncul kedunia ? Para sarjana selalu mengingatkan abad ke 18, sebagai abad lahirnya Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 dan Konstitusi Perancis pada 1795. Ada pula yang menariknya mundur ke abad 13, waktu munculnya Magna Charta dari Inggris pada 1215, sebagai Konstitusi tidak tertulis (Convention or unwritten Constitution) yang pertama.

Apakah memang benar keterangan-keterangan itu ?

Pemakaian perkataan “Constitution of Athena” (Konstitusi Athena) kepada hasil karya filosouf Yunani Aristoteles, tidaklah boleh diartikan sebagai arti kenegaraan yang sebenarnya. Ia bukanlah suatu piagam konstitusionil sebagai  yang dipahamkan sekarang ini.

Menurut penyelidikan yang terbaru, piagam politik yang memenuhi syarat2 kenegaraan pertama kali muncul dalam abad ke 7. Bukan di Amerika Serikat atau Perancis dan bukan pula di Inggris,  tetapi  Konstitusi  yang  pertama  itu  lahir  dalam pangkuan Asia, khususnya Arabia,

sebagai hasil persetujuan bersama dari masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku, golongan dan agama.

Sebagai pemegang amanat rakyat yang bermacam ragam tetapi bersatu dalam cita2, Nabi Muhammad telah menandatangani piagam itu pada tahun 1 H (622 M), sebagai pertandaan lahirnya Negara Islam. Negara itu dinamakan oleh Muhammad Zafrullah Khan, bekas Menteri Luar Negeri Pakistan, dan sekarang menjadi Wakil Ketua Mahkamah Internasional dengan “Republik Madinah”.

Negara Islam yang pertama muncul dalam abad ke 7, dengan suatu Konstitusi yang dinamakan oleh W. Montgomery Watt dengan “Konstitusi Madinnah”.

Dengan penggabungan pendapat kedua sarjana ini, dapatlah ditegaskan bahwa “Republik Madienah lahir dengan mempunyai Konstitusi Madinah”.

Konstitusi Madinah, yang dianggap sebagai Konstitusi yang pertama di dunia itu. Ia mendahului Konstitusi2 Amerika Serikat dan Perancis, hampir 12 abad sebelumnya bahkan ia mendahului Magna Charta Inggris, hampir 6 abad.

Read More

Akibat Hukum Secara Perdata Terhadap Anak yang Lahir Luar Kawin Pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Sejak lahirnya setiap orang pasti menjadi subjek hukum, seseorang itu menjadi subjek hukum sampai pada saat meninggalnya. Baru setelah kematianyalah seseorang dianggap berhenti menjadi subjek hukum. Didalam subjek hukum terdapat hubungan hukum, begitu juga dalam konteks anak luar kawin erat kaitannya dengan hubungan hukum dengan orang tuanya.
Hubungan hukum (rechtsverhouding/rechtsbetreking) adalah hubungan yang terjadi didalam masyakarat, baik antara subjek dan subjek hukum maupun antara subjek hukum dan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban.  Hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum mempunyai makna bahwa terdapat hubungan yang sangat erat dan tak terpisahkan oleh setiap individu karena hak dan kewajiban berimplikasi terhadap akibat hukum yang timbul dari sebuah hubungan hukum yang terjadi.
Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Berbicara akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka kita pasti akan membahas akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yangmelahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya).
Dan terlepas dari  pembahasan masalah hak dan kewajiban serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan, maka apabila kita menelaah lebih jauh lagi tentang perkawinan itu erat kaitannya dengan adanya pencatatan. Dalam konteks pencatatan perkawinan dimana saling berhubungan dengan  banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin syar’i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai. Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.
Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.
Permasalahannya jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan. Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.
Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat tidak diperolehnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara meskipun perkawinan dipandang sah karena dilakukan sesuai ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya. Tatkala salah satu pihak yang terikat perkawinan melakukan tindakan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan mengajukan gugatan karena ketiadaan akta autentik untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan.
Masalah krusial lain dalam hukum keluarga adalah status hak keperdataan anak luar kawin yang menurut undang-undang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Aturan ini dirasa tidak adil bagi kepentingan anak. Sebab seorang anak yang tidak berbuat dosa harus menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya, padahal pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut terbebas dari kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik dan memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan orang tua kepada anak.

Read More

Konsep Waris Islam Untuk Wanita

Salah satu ayat tentang pembagian waris yang selalu dijadikan alat probaganda untuk memojokkan Islam adalah ayat 12 surat An-Nisa’ (yushîkumullâh fî awlâdikum, li adz-dzakarayni mitslu hazzil untsayayni). Ayat ini dipandang bertentangan dengan prinsip persamaan dan keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh peradaban modern.

Menurut Shahrur, pemikir Liberal asal Syiria, firman Allah (li adz-dzakarayni mitslu hazzil untsayayni), menunjukkan bahwa jatah laki-laki menjadi dua kali lipat jatah perempuan dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki; dalam pengertian bahwa terdapat jumlah objektif (mawdu’i)bukan jumlah hipotesis (iftirâdi) untuk menyatakan jumlah satu laki-laki dan dua perempuan. Hal ini berarti bahwa dalam wilayah himpunan jatah laki-laki adalah dua kali lipat jatah perempuan ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

[  1 laki-laki  + 2  perempuan ]

[  2 laki-laki  + 4  perempuan ]

[ 3 laki-laki   + 6 perempuan….dst. ]

Apabila jumlah perempuan lebih besar dari dua kali jumlah laki-laki, seperti seorang laki-laki dengan 3, 4, atau 5 perempuan dan seterusnya. Menurut  Shahrur, dalam hal ini berlaku firman Allah (fa in kunna nisâ’an fawqa itsnatayni fa lahunna tsulutsâ mâ taraka (maka jika mereka adalah lebih dari dua orang wanita, maka mereka mendapat dua pertiga dari apa yang ia tinggalkan). Dalam hal ini, jumlah perempuan berubah dan berganti dan jatah laki-laki tidak mencapai dua kali lipat jatah perempuan. Misalnya, jika kita tentukan jumlah harta warisan bagi empat anak, yang terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan, tentulah jatah laki-laki mencapai 33,33% dari harta tinggalan, dan jatah perempuan, masing-masing adalah 66,66% : 3 = 22,22%. jika kita tentukan, misalnya, harta waris bagi enam anak yang terdiri dari satu laki-laki dan lima perempuan, tentulah laki-laki mendapat jatah sebesar 33,33%, sedangkan jatah perempuan 66,66% : 5 = 13,33%.

Adapun jika seorang mayit meninggalkan hanya satu anak perempuan, maka ia mengambil setengah harta tinggalan dan setengah sisanya diambil laki-laki. Kata Shahrur, Inilah yang dimaksud dalam firman-Nya : wa in kânat wâhidatan fa lahâ an nisfu (dan jika dia adalah satu orang perempuan, maka baginya separuh)

Pandangan-pandangan tersebut di atas, bertentangan dengan sistem waris dalam Islam. Dalam ajaran Islam, besar kecilnya bagian waris tidak ditentukan oleh jenis kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan. Akan tetapi lebih ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:

  1. Tingkat kekerabatan antara ahli waris (baik laki-laki atau perempuan) dan orang yang meninggal. Semakin dekatnya hubungan kekerabatan, maka semakin besar juga bagian warisan yang ia terima.
  2. Kedudukan tingkat generasi. Maka generasi muda dari kalangan pewaris yang masa depannya masih panjang terkadang memperoleh bagian warisan yang lebih besar dibanding generasi tua, tanpa memandang kelelakian atau kewanitaannya. Sebagai contoh, anak perempuan (bint) mendapatkan warisan yang lebih banyak dari ibunya atau ayahnya; anak laki-laki (ibn) mendapatkan warisan lebih banyak dari ayahnya.
  3. Tanggung jawab untuk menanggung kehidupan keluarga. Poin inilah yang terkadang membuahkan perbedaan bagian hak waris antara laki-laki dan perempuan, walaupun berada pada tingkat kekerabatan yang sama. Sebab kedudukan anak laki-laki menanggung nafkah istri dan keluarganya. Sedangkan anak perempuan tidak diberi tanggung jawab seperti laki-laki.

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya Al-Mâwarits fî Asy-Syarî’ah al-Islamiyah fi dhaui al-Kitâb wa as-Sunnah mengatakan bahwa anak laki-laki menerima bagian lebih besar dua kali lipat dari pada anak perempuan adalah karena beberapa hal :

  1. Perempuan selalu terpenuhi segala kebutuhannya, karena nafkahnya menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya, ayahnya, saudara laki-lakinya, dan setelah menikah, tanggung jawab suaminya.
  2. Perempuan tidak punya kewajiban berinfaq untuk orang lain, sedangkan laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan kerabatnya.
  3. Belanja laki-laki dan pengeluaran keungannya lebih besar dari pada perempuan, maka harta yang dibutuhkan jauh lebih banyak.
  4. Laki-laki ketika menikah, mempunyai kewajiban membayar mahar, disamping menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya setelah berumah tangga.
  5. Biaya pendidikan dan pengobatan anak-anak dan istri adalah tanggung-jawab suami (laki-laki).

Kendati demikian, hak waris perempuan tidak selamanya lebih sedikit dari laki-laki. Sebaliknya dalam banyak hal, perempuan mendapatkan bagian harta waris lebih banyak dari laki-laki. Sebagaimana hasil penelitan Prof. Dr. Shalahuddin Sulthan, guru besar Syariah, Universitas Kairo, bahwa hanya dalam empat kasus saja perempuan mewarisi setengah bagian waris laki-laki. Sementara itu terdapat 30 kasus perempuan mendapat hak waris sama dengan laki-laki, bahkan lebih banyak dari laki-laki, atau perempuan mewarisi sementara laki-laki tidak. (Penjelasan lebih jauh baca: Shalahuddin Sulthan, Mîrâts al-Mar`ah wa Qadhiyyat al-Musâwât, Kairo : Nahdhat Mishr, 2004).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hak waris antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat penindasan, diskriminasi, ketidakadilan ataupun “bias gender”, sebagaimana yang dituduhkan para feminis terhadap hukum Islam.

Adanya tuduhan bahwa dalam hak waris terdapat ketidakadilan atau kedzaliman itu lebih disebabkan  karena melihat perempuan secara individual, bukan sebagai bagian dari anggota keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri yang saling melengkapi. Pemikiran seperti ini disebabkan karena pengaruh peradaban Barat. Barat memandang manusia secara individualis; hanya melihat perempuan sebagai individu dan sebagai manusia. Lebih dari itu, peradaban Barat mengajarkan paham equality (kesetaraan) yang tidak melihat sisi kodrat dan fitrah wanita. Sedangkan Islam, meskipun mengakui sisi kemanusiaan perempuan dengan segala hak yang terkait dengannya, Islam tetap menghargai fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Karenanya Islam memperlakukan perempuan sebagai manusia dan sebagai pasangan laki-laki secara proporsional. Demikian pula yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum dan etika pergaulan.(sumber : muslimahzone.com)

Read More

Membayar Fidyah

[1]. Bagi Siapa Fidyah Itu ?
Bagi ibu hamil dan menyusui jika dikhawatirkan keadaan keduanya, maka diperbolehkan berbuka dan memberi makan setiap harinya seorang miskin, dalilnya adalah firman Allah.
“Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya membayar fidyah, dengan memberi makan seorang miskin [Al-Baqarah : 184]
Sisi pendalilannya, bahwasanya ayat ini adalah khusus bagi orang-orang yang sudah tua renta (baik laki-laki maupun perempuan), orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ibu hamil dan menyusui, jika dikhawatirkan keadaan keduanya, sebagaimana akan datang penjelasannya dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma.

[2]. Penjelasan Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma.
Engkau telah mengetahui wahai saudaraku seiman, bahwasanya dalam pembahasan yang lalu ayat ini mansukh berdasarkan dua hadits Abdullah bin Umar dan Salamah bin Al-Akwa Radhiyallahuma, tetapi ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menegaskan bahwa ayat ini tidak mansukh dan ini berlaku bagi laki-laki dan wanita yang sudah tua dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaknya mereka memberi makan setiap hari seorang miskin.[Hadits Riwayat Bukhari 8/135]
Oleh karena itu Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma dianggap menyelisihi jumhur sahabat atau pendapatnya saling bertentangan, lebih khusus lagi jika engkau mengetahui bahwasanya beliau menegaskan adanya mansukh. Dalam riwayat lain (disebutkan).
“Diberi rukhsah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa, hendaknya berbuka kalau mau, atau memberi makan seorang miskin dan tidak ada qadha’, kemudian dimansukh oleh ayat.
“Artinya : Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir di bulan itu (Ramadhan-ed) maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu[Al-Baqarah : 185]
Telah shahih bagi kakek dan nenek yang sudah tua jika tidak mampu berpuasa, ibu hamil dan menyusui yang khawatir keadaan keduanya untuk berbuka, kemudian memberi makan setiap harinya seorang miskin. [Ibnu Jarud 381, Al-Baihaqi 4/230, Abu Dawud 2318 sanadnya Shahih]
Sebagian orang ada yang melihat dhahir riwayat yang lalu, yaitu riwayat Bukhari pada kitab Tafsir dalam Shahihnya yang menegaskan tidak adanya naskh, hingga mereka menyangka Hibrul Ummat (Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma) menyelisihi jumhur, tetapi tatkala diberikan riwayat yang menegaskan adanya naskh, mereka menyangka adanya saling pertentangan !

[3]. Yang Benar Ayat Tersebut (Al-Baqarah : 185) Mansukh
Yang benar dan tidak diragukan lagi ayat tersebut adalah mansukh, tetapi dalam pengertian orang-orang terdahulu, karena Salafus Shalih Radhiyallahu a’alaihim menggunakan kata nask untuk menghilangkan pemakaian dalil-dalil umum, mutlak dan dhahir dan selainnya, adapun dengan mengkhususkan atau mengaitkan atau menunjukkan yang mutlak kepada muqayyad, penafsirannya, penjelasannya sehingga mereka menamakan istisna’ (pengecualian), syarat dan sifat sebagai naskh. Karena padanya mengandung penghilangan makna dan dhahir maksud lafadz tersebut. Naskh dalam bahasa arab menjelaskan maksud tanpa memakai lafadz tersebut, bahkan (bisa juga) dengan sebab dari luar. [Lihat I’lamul Muwaqi’in 1/35 karya Ibnu Qayyim dan Al-Muwafaqat 3/118 karya As-Syatibi]
Sudah diketahui bahwa barangsiapa yang memperhatikan perkataan mereka (orang arab) akan melihat banyak sekali contoh masalah tersebut, sehingga akan hilanglah musykilat (problema) yang disebabkan memaknakan perkataan Salafus Shalih dengan perngetian yang baru yang mengandung penghilangan hukum syar’i terdahulu dengan dalil syar’i muataakhirin yang dinisbatkan kepada mukallaf.

[4]. Ayat Tersebut Bersifat Umum
Yang menguatkan hal ini, ayat di atas adalah bersifat umum bagi seluruh mukallaf yang mencakup orang yang bisa berpuasa atau tidak bisa puasa. Penguat hal ini dari sunnah adalah apa yang diriwayatkan Imam Muslim dan Salamah bin Al-Akwa Radhiyallahu ‘anhu : “Kami pernah pada bulan Ramadhan bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, barangsiapa yang mau puasa maka puasalah, dan barangsiapa yang mau berbuka maka berbukalah, tetapi harus berbuka dengan memberi fidyah kepada seorang miskin, hingga turun ayat :
“Artinya : Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir di bulan itu (Ramadhan-ed) maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” [Al-Baqarah : 185]
Mungkin adanya masalah itu terjadi karena hadits Ibnu Abbas yang menegaskan adanya nash bahwa rukhsah itu untuk laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, tetapi masalah ini akan hilang jika jelas bagimu bahwa hadits tersebut hanya sebagai dalil bukan membatasi orangnya, dalil untuk memahami hal ini terdapat pada hadits itu sendiri. Jika rukhsah tersebut hanya untuk laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia saja kemudian dihapus (dinaskh), hingga tetap berlaku bagi laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia, maka apa makna rukhsah yang ditetapkan dan yang dinafikan itu jika penyebutan mereka bukan sebagai dalil ataupun pembatasan ?
Jika engkau telah merasa jelas dan yakin, serta berpendapat bahwa makna ayat mansukh bagi orang yang mampu berpuasa, dan tidak mansukh bagi yang tidak mampu berpuasa, hukum yang pertama mansukh dengan dalil Al-Qur’an adapun hukum kedua dengan dalil dari sunnah dan tidak akan dihapus sampai hari kiamat.
Yang menguatkan hal ini adalah pernyataan Ibnu Abbas dalam riwayat yang menjelaskan adanya naskh : “Telah tetap bagi laki-laki dan wanita yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, serta wanita yang hamil dan menyusui jika khawatir keadaan keduanya, untuk berbuka dan memberi makan orang miskin setiap harinya”.
Dan yang menambah jelas lagi hadits Muadz bin Jabal Radhiyallahu ‘anhu : “Adapun keadaan-keadaan puasa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah menetapkan puasa selama tiga hari setiap bulannya, dan puasa Asyura’ kemudian Allah mewajibkan puasa turunlah ayat.
“Artinya : Hai orang-orang yang beriman diwajbkan atas kalian berpuasa ….” [Al-Baqarah : 183]
Kemudian Allah menurunkan ayat.
“Artinya : Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur’an ….” [Al-Baqarah : 185]
Allah menetapkan puasa bagi orang mukim yang sehat, dan memberi rukhsah bagi orang yang sakit dan musafir dan menetapkan fidyah bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa, inilah keadaan keduanya ….” [Hadits Riwayat Abu Dawud dalam Sunannya 507, Al-Baihaqi dalam Sunannya 4/200, Ahmad dalam Musnad 5/246-247 dan sanadnya Shahih]
Dua hadits ini menjelaskan bahwa ayat ini mansukh bagi orang yang mampu berpuasa, dan tidak mansukh bagi orang yang tidak mampu berpuasa, yakni ayat ini dikhususkan.
Oleh karena itu Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma mencocoki sahabat, haditsnya mencocoki dua hadits yang lainnya (yaitu) hadits Ibnu Umar dan Salamah bin Al-Akwa Radhiyallahu ‘anhum, dan juga tidak saling bertentangan. Perkataannya tidak mansukh ditafsirkan oleh perkataannya : itu mansukh, yakni ayat ini dikhususkan, dengan keterangan ini jelaslah bahwa naskh dalam pemahaman sahabat berlawanan dengan pengkhususan dan pembatasan di kalangan ahlus ushul mutaakhirin, demikianlah diisyaratkan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya.[Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an 2/288]

[5]. Hadits Ibnu Abbas dan Muadz Hanya Ijtihad ?
Mungkin engkau menyangka wahai saudara muslim hadits dari Ibnu Abbas dan Muadz hanya semata ijtihad dan pengkhabaran hingga faedah bisa naik ke tingkatan hadts marfu’ yang bisa mengkhususkan pengumuman dalam Al-Qur’an dan membatasi yang mutlaknya, menafsirkan yang global, dan jawabannya sebagai berikut.
[a]. Dua hadits ini memiliki hukum marfu’ menurut kesepakatan ahlul ilmi tentang hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Seorang yang beriman mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak boleh menyelisihi dua hadits ini jika ia anggap shahih, karena dua hadits ini ada dalam tafsir ketika menjelaskan asbabun nuzul, yakni dua shahabat ini menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Qur’an, mengabarkan ayat Al-Qur’an, bahwa turunnya begini, maka ini adalah hadits musnad, [Lihat Tadribur Rawi 1/192-193 karya Suyuhthi, ‘Ulumul Hadits hal.24 karya Ibnu Shalah]
[b]. Ibnu Abbas menetapkan hukum ini bagi wanita yang menyusui dan hamil, dari mana beliau mengambil hukum ini ? Tidak diragukan lagi beliau mengambil dari sunnah, terlebih lagi beliau tidak sendirian tapi disepakati oleh Abdullah bin Umar yang meriwayatkan bahwa hadits ini mansukh.
Dari Malik dari Nafi’ bahwasanya Ibnu Umar ditanya tentang seorang wanita yang hamil jika mengkhawatirkan anaknya, beliau berkata : “Berbuka dan gantinya memberi makan satu mud gandum setiap harinya kepada seorang miskin” [Al-Baihaqi dalam As-Sunan 4/230 dari jalan Imam Syafi’i, sanadnya Shahih]
Daruquthni meriwayatkan I/207 dari Ibnu Umar dan beliau menshahihkannya, bahwa beliau (Ibnu Umar) berkata : “Seorang wanita hamil dan menyusui boleh berbuka dan tidak mengqadha”. Dari jalan lain beliau meriwayatkan : Seorang wanita yang hamil bertanya kepada Ibnu Umar, beliau menjawab : “Berbukalah, dan berilah makan orang miskin setiap harinya dan tidak perlu mengqadha” sanadnya jayyid, dari jalan yang ketiga : Anak perempuan Ibnu Umar adalah istri seorang Quraisy, dan hamil. Dan dia kehausan ketika puasa Ramadhan, Ibnu Umar pun menyuruhnya berbuka dan memberi makan seorang miskin.
[c]. Tidak ada Shahabat yang menentang Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma. [Sebagaimana dinashkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni 3/21]

[6]. Wanita Hamil dan Menyusui Gugur Puasanya
Keterangan ini menjelaskan makna : “Allah menggugurkan kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui” yang terdapat dalam hadits Anas yang lalu, yakni dibatasi “Kalau mengkhwatirkan diri dan anaknya” dia bayar fidyah tidak mengqadha.

[7]. Musafir Gugur Puasanya dan Wajib Mengqadha’
Barangsiapa menyangka gugurnya puasa wanita hamil dan menyusui sama dengan musafir sehingga mengharuskan qadha’, perkataan ini tertolak karena Al-Qur’an menjelaskan makna gugurnya puasa dari musafir.
“Artinya : Barangsiapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah bagimu berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain” [Al-Baqarah : 184]
Dan Allah menjelaskan makna gugurnya puasa bagi yang tidak mampu menjalankannya dalam firman-Nya.
“Artinya : Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu) memberi makan seorang miskin” [Al-Baqarah : 184]
Maka jelaslah bagi kalian, bahwa wanita hamil dan menyusui termasuk orang yang tercakup dalam ayat ini, bahkan ayat ini adalah khusus untuk mereka.
[Disalin dari Kitab Sifat Shaum Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam Fii Ramadhan, edisi Indonesia Sipat Puasa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam oleh Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaaly, Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid, terbitan Pustaka Al-Haura, penerjemah Abdurrahman Mubarak Ata]

Oleh
Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilaaly
Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid

Sumber : http://www.almanhaj.or.id/content/1138/slash/0

Read More