Respon Masyarakat Modern Terhadap Hukum Waris Islam

Masyarakat modern yang dimaksud disini ialah paham sekulerisme, liberalisme dan pluralisme yang sangat memusuhi Islam. Tokoh-tokoh mereka baik dari kalangan orientalis maupun oksidentalis (kebarat-baratan) sangat kukuh dan gigih dalam “mengkritisi” syariat Islam, guna mengadaptasikan syari’at Islam dengan kehidupan demokrasi yang sekuler. Oleh karena itu, dengan jiwa militan dan semangat radikal, mereka melakukan teror terhadap Islam dan umat Islam. Mereka dengan congkak menyalahkan Islam yang benar, dan memaksanya untuk mengkaji ulang dengan pendekatan utama : gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi.

Semua itu hanya didasarkan pada perspektif yang sangat sederhana dan kuno, yaitu demi merespon masyarakat pluralistic (multi etnik dan multi cultural) agar terwujud masyarakat yang adil, egaliter, dan demokratis.

Dalam rumusan mereka tentang syariat Islam, bahwa semua warga negara, apapun agamanya dan sesembahannya memiliki kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan yang adil (sama), kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-haknya secara setara. [Lihat Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Bab I]

Menurut hasil penelitian mereka, syariat Islam yang “purba” itu, secara jelas sangat menyalahi prinsip dasar universal, yaitu : prinsip persamaan (al-mursawah), persaudaraan (al-ikha) dan keadilan (al-adl), serta gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat modern, seperti pluralisme, kesetaraan gender, HAM, demokrasi dan egalitarianisme. Bahkan menurut keyakinan mereka, hukum Islam bertentangan dengan hukum nasional dan konversi internasional. Oleh karena itu, mereka berpendapat syariat Islam adalah diskriminatif, anti demokrasi, usang, formalistic, radikalistik, fundamentalistik, teosentris, berwajah keras, kaku dan rigid, intoleran, tidak relevan dan bernuansa konfliktual. [Lihat Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Bab 2, Fiqih Lintas Agama, Mukaddimah dan penutup ; Koreksi Total Fikih Lintas Agama, hlm 9-55]

Diantara syariat Allah yang dianggap diskriminatif adalah hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Mereka mengatakan, agama Islam yang menafikan adanya hak saling mewarisi antara muslim dan non muslim bertentangan dengan prinsip demokrasi. Yaitu sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan (al-hurriyyah, liberti), kesetaraan (al-musawah, egalitarianisme), dan persaudaraan (al-ukhuwah), keadilan (al-adalah), pluralisme (al-ta’addudiyyah) dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik. [Lihat pendapat mereka dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pembahasan VII]

Mereka mengatakan, fiqih Islam sangat tidak toleran terhadap agama lain. Padahal ayat.

“..dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” [An-Nisa : 141]

Yang mereka gunakan tidak menujukkan langsung pada pengharaman waris beda agama, dan yang ada hanyalah hadits yang bersifat umum. Maka menurut mereka, hukum waris harus dikembalikan pada semangat awalnya, yaitu dalam konteks keluarga (ulul arham), keturunan (nasab) dan menantu (shihr) apapun agamanya. [Lihat Fikih Lintas Agama, lm. 165-167]

Mereka juga mengatakan, hukum Islam yang memberikan hak waris kepada anak yang lahir dari zina (anak di luar pernikahan) hanya dari ibunya sebagaimana yang dibakukan dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Pasal 186, bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya. [Lihat Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pembahasan V, Pasal 16 dalam Draft KHI Liberal]

Mereka juga mengatakan, pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan 2 : 1 adalah diskriminatif, bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender (al-musawah al-jinsiyah) dan keadilan sosial. Hukum yang seperti ini hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan, mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan. Hukum yang dilahirkan oleh masyarakat dan budaya patriarkhis, dimana laki-laki selalu menjadi pusat kuasa dan misoginis (kebencian terhadap perempuan) sering dianggap wajar dalam penafsiran

Oleh karena itu mereka mengusulkan, agar proporsi pembagian laki-laki perempuan sama 1 : 1 atau 2 : 2, seperti yang mereka tuangkan dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam mereka. Untuk tujuan ini –menurut mereka- tidak cukup sekedar melakukan tafsir ulang, tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran) terhadap bebatuan idiologi yang melilitnya berabad-abad. [Lihat Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pembahasan VII, poin kesetaraan gender ; Neo Ushul Fiqh ; Menuju Ijtihad Kontekstual. Hlm. 271]

Inilah kondisi syariat Islam yang menurut mereka bias masculine-centris yang didominasi oleh fiqh dan tafsir maskulin. Artinya sudah terjadi semacam operasi kelamin atas ayat-ayat suci. [Lihat Gugatan Amina atas tafsir dan fiqih maskulin, islamlib.com, diambil pada 08-04-2005]

Kini, tibalah saatnya –menurut mereka- untuk mengkontekstualisasikan ayat-ayat hukum yang praktis-temporal, particular atau teknis operasional (juz’iyyah) agar sesuai dengan nilai-nilai universal dan terbebas dari muatan local arabisme.

Read More

Kampanye Digitalisasi

Dalam era teknologi digital yang berkembang pesat saat ini, bentuk dan metode kampanye politik mengalami transformasi. Media yang digunakan oleh para politisi tidak lagi sekadar menggunakan sarana konvensional seperti lewat spanduk atau baliho. Kampanye pun mengalami digitalisasi.

Perkembangan teknologi digital yang terus tumbuh di nusantara membawa angin perubahan tersendiri dalam perkembangan strategi kampanye politik dewasa ini. Meski disadari pengguna teknologi komunikasi masih cukup terbatas, namun sarana komunikasi digital coba dimanfaatkan oleh politisi untuk membidik segmen masyarakat tertentu, khususnya di perkotaan.

Metode kampanye ini tidak hanya relatif murah dari sisi biaya, tapi juga dipercaya punya dampak yang lebih personal karena langsung masuk pada wilayah privasi pemilih.

Hasilnya adalah kiriman SMS atau email yang diterima oleh teman saya di atas.

Dalam istilah teknis hukum cyber, para politisi yang memanfaatkan teknologi digital lewat fasilitas SMS, MMS, atau juga email telah melakukan spamming kepada para target pemilihnya. Terlepas dari asumsi efektivitas aktivitas spamming ini dalam kampanye, apakah kampanye spam itu dibolehkan?

***

Aslinya istilah spam berasal dari nama salah satu produk daging kaleng di Amerika Serikat. Buat pemilik email, istilah spam mungkin tidak asing. Beberapa provider email seperti yahoo atau google memberikan ruang khusus tertulis “spam” buat surat yang ‘dicurigai’ tidak dikenal pengirimnya atau isinya berbau unsur bisnis yang tidak diinginkan oleh pemilik alamat email.

Awalnya, spam memang lebih diasosiasikan dekat dengan fasilitas surat elektronik. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dunia digital, istilah spam digunakan secara luas mengkover pelbagai jenis media elektronik yang ditemukan manusia. Di sini asas media and technology neutrality diterapkan. Dengan pemberlakuan asas ini, tidak ada lagi perbedaan antara dunia nyata dengan maya. Keduanya dinyatakan analog dan menjadi satu kesatuan.

Dalam diskursus hukum cyber, spam telah diidentifikasi sebagai salah satu perbuatan pidana. Kriminalisasi spam yang didefinisikan sebagai ”unsolicited electronic commercial messages” telah berlaku di beberapa negara maju seperti Amerika (Can-Spam Act) dan Australia (Spam Act (Cth.)), sejak tahun 2003. Namun di beberapa negara yang belum canggih hukum teknologinya, spam belum masuk daftar entri kamus hukum.

Pelarangan Spam dalam realitas hukum bisnis didasarkan pada beberapa argumen. Pertama, spam menggangu privasi (nuisance). Account email maupun alamat elektronik lainnya sama saja seperti alamat rumah domisili kita. Jika ada kiriman informasi dari seseorang yang tidak kita kenal mengunjungi tempat tinggal kita, tentunya hal ini membuat si pemilik rumah kurang nyaman. Apalagi informasi berikut penyampai informasi secara intensif datang dan menawarkan pelbagai produk yang belum tentu kita inginkan.

Di negara-negara berbasis hukum common law, persoalan privasi merupakan objek prinsipil dalam hukum. Banyak hukum yang mengatur masalah privasi ini seperti trespassing dan nuisance. Selain itu, mayoritas negara anglo ini memiliki Privacy Act yang mengatur proteksi individu atas pelbagai atribut dirinya dalam ranah publik.

Kedua, spam dituduh mengganggu viability dan efisiensi proses pesan-pesan elektronik. Kapasitas inbox baik email maupun sms misalnya bertambah bebannya dengan tumpukan info yang tidak jelas relevansi dengan kepentingan user. Buat provider, kiriman spam membuat beban server mereka bertambah, dan ini berarti tambahan biaya buat pembuatan kapasitas server yang lebih besar. Buat user, kerugian yang diderita juga bisa berimplikasi pada inefisiensi waktu dan tambahan biaya buat kapasitas bandwidth atau memori yang terpakai.

Ketiga, dalam konteks bisnis, spam dinilai merusak costumer confidence yang selanjutnya berimplikasi pada perusakan citra bisnis yang legitimate. Penggunaan spam sebagai media promosi dan iklan dianggap kurang etis karena masuk dalam ruang privasi tanpa permisi. Alih-alih costumer akan mengapresiasi kiriman informasi yang datang ke ruang elektronik pribadi mereka, yang muncul adalah gugatan tentang bagaimana pihak pengirim bisa tahu nomor atau account pribadi mereka.

Tidak semua pesan yang tidak dikenal tentunya terlarang dan teridentifikasi sebagai spam. Sebagaimana definisi spam di muka, ada tiga unsur utama sebuah pesan dikategorikan sebagai spam. Pertama, pesan tersebut tidak diinginkan (unsolicited). Artinya pesan tersebut dikirim tanpa persetujuan dari penerima pesan. Kedua, pesan tersebut mengandung isi komersial, yaitu pesan untuk menawarkan sebuah produk. Ketiga, pesannya dikirim dengan menggunakan alat elektronik.
SMS atau e-mail politik yang diterima teman di atas per definisi telah memenuhi tiga unsur spam. Pesan yang dikirim seorang caleg jelas tidak diinginkan oleh penerima; menawarkan produk politik yaitu pilihan caleg/parpol; dan dikirim menggunakan alat elektronik berupa SMS atau e-mail yang jelas memiliki account pribadi (berupa nomor atau alamat).

Meski sekilas tawaran politik tidak mengandung unsur komersial, dalam perspektif marketing politik, produk politik sudah dikiaskan dengan produk komersial. Dalam derajat tertentu, produk politik sama dengan produk bisnis biasa, bahkan produk politik sebenarnya telah mengalami reifikasi.

Jika hanya dilihat dari aspek formal, jelas spam politik hukumnya terlarang. Namun dalam praktiknya, negara-negara yang telah memiliki undang-undang spam mengecualikan spam politik bersama spam yang berasal dari lembaga pendidikan, organisasi sosial, keagamaan, atau pemerintahan (lihat misalnya Schedule 1 Section 2-4, Australian Spam Act 2003). Kampanye spam karenanya diperbolehkan untuk kepentingan publik.

Di Indonesia regulasi khusus tentang spam belum ada. Dalam konteks politik, kampanye spam belum teridentifikasi secara jelas dalam jenis-jenis kampanye yang diatur dalam pasal 81 UU. No. 10 tahun 2008, misalnya.

Menjembatani kekosongan hukum ini, Depkominfo beberapa waktu lalu mengeluarkan Peraturan No. 11/Per/M.Kominfo/2/2009 tertanggal 4 Februari 2009 tentang “Kampanye Pemilu Melalui Jasa Telekomunikasi”. Peraturan ini berisi aturan umum kampanye politik oleh peserta pemilu menggunakan jasa telekomunikasi seperti SMS, MMS, ringtone, ringback tone dan sejenisnya.
Peraturan ini merupakan dasar hukum legalitas spam politik Indonesia.

Hanya saja menurut saya peraturan ini terlalu parsial. Hanya menyasar satu aspek spam saja, yaitu politik. Padahal semestinya Depkominfo mulai berpikir strategis untuk melanjutkan pelaksanaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan mengusulkan RUU Spam untuk mengatur lalu lintas dunia maya negeri ini. Dengan demikian, legalitas spam politik tidak sebatas pada peraturan setingkat menteri, tapi diatur dalam undang-undang.

Read More