Dengan amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02/PU./VII/1973 kepada pimpinan DPR RI disampaikan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari VI bab 73 pasal. Keterangan pemerintah tentang RUU Perkawinan ini disampaikan oleh Mentri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. banyak saran dan usul yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan RUU tentang Perkawinan ini. Usul-Usul dan saran-saran tersebut disampaikan masyarakan kepada DPR RI sehubungan dengan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dala RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang relegius dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.

Pemandangan umum atas RUU tentang Perkawinan ini diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada tanggal 17-18 September 1973. jawaban pemerintah diberikan oleh Mentri Agama RI pada tanggal 2 September 1973, yang pokoknya pemerintah  mengajak semua pihak, terutama anggota DPR RI untuk mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam RUU tentang Perkawinan itu belum selesai. Di luar sidang diadakan pendekatan (lobbying) antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dengan fraksi PPP dicapai suatu consensus yang antara lain : (1) hukum Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah; (2) sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-UndangNomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan; dan(3) hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR RI itu segera akan dihilangkan.

Untuk memperlancar usaha pembahasan RUU tentang Perkawinan, DPR RI membentuk sebuah panitia kerja yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil fraksi yang bertugas membicarakan secara mendalam usul-usul amendemen bersama pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Mentri Kehakiman dan Mentri Agama. Atas permintaan panitia kerja tersebut, Mentri Agama menguraikan tentang arti pentingnya norma agama dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang akan diserahkan itu. Mentri Agama menguraikan norma-norma perkawinan tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang berlaku bagi umat Islam, Mentri Agama juga meguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Hindu yang diambil dari buku The Law of Menuel jilid 25 karangan Max Muler dan dari kitab Manaha Dharma Satwa. Mentri Agama juga menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Budha yang diambil dari kitab tripitaka. Dasar-dasar perkawinan agama Katolik diambilnya dari kitab Perjanjian Lama dan Baru.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua diwakili oleh Mentri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang Perkawinan itu disahkan oleh DPR RI setelah memakan waktu pembahasan lebih kurang tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974 Tambahan LN Nomor 3019/1974.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *