Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan itu adalah bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumi putra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinan. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adapt berdasarkan teori receptie yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki Undang-Undang Perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan do Volksraad dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Mentri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 11 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjipto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja keras lebih efektif lagi karena yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Musyawarah Kesejahteraan Kelarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan Konferensi BP4 Pusat tahun 1962 berturut-turut setiap tahun hingga 1973, serta seminar hukum oleh PERSAHI pada undang-undang Perkawinan yang sudah lama diajukan kepada DPR RI supaya segera dibahas lagi. Kemudian MPRS dengan ketetapan Nomor XXVII Tahun 1966 menghendaki agar segera diwujudkan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya desakan berbagai pihak agar segera diwujudkan Undang-Undang Perkawinan, maka pemerintah mengajukan dua buah rencana Undang-Undang Perkawinan untuk dibahas di DPR RI. Pertama, RUU tentang pokok-pokok perkawinan Umat-Umat Islam, dan yang kedua, tentang pokok-pokok perkawinan. RUU tentang pokok-pokok Perkawinan Umat Islam tidak dapat disahkan oleh DPR pada tahun 1968 karena 1 fraksi menolak, 2 fraksi tidak jalan, 13 setuju. Setelah dibentuk DPR RI hasil pemilu tahun 1971, maka semua RUU tentang Perkawinan tersebut dikembalikan kepada pemerintah.

Dalam kurun waktu lebih lanjut, symposium ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) Tanggal 29 Januari 1972 memberi saran kepada pengurusnya agar memperjuangkan kembali Undang-Undang Perkawinan untuk diberlakukan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali kedua RUU tentang Perkawinan yang dahulu dikembalikan oleh DPR kepada pemerintah, agar dibahas kembali oelh DPR RI. Akhirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membicarakan kembali tentang hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia dalam acara sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1973 di Jakarta dan mengharapkan agar pemerintah segera mengajukan kembali RUU tentang Perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai undang-undang yang diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *