Sumber Hukum Perkawinan Dalam Islam (3)

Ijtihad

Meskipun Al-Qur’an dan Sunnah Rasul memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan secara terperinci, tetapi dalam beberapa masalah pemahaman tentang masalah-masalah itu seringkali memerlukan adanya pemikiran para fuqaha. Disamping itu, didalam hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul diperlukan adanya Ijtihad untuk memperoleh ketentuan hukumnya.

Misalnya, Ijtihad sahabat Ali tentang masa ‘iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya. Menurut beliau, ketentuan habis masa ‘iddah perempuan hamil dengan melahirkan kandungan itu adalah bagi perempuan yang ditalak, bukan untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya. Al-Qur’an menentukan masa ‘iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari. Dengan demikian sahabat Ali berpendapat bahwa masa ‘iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah mana yang lebih panjang antara melahirkan dan 4 bulan 10 hari. Apabila anak lahir sebelum mencukupi waktu 4 bulan 10 hari dari kematian suami, maka masa ‘iddahnya adalah 4 bulan 10 hari; apabila setelah cukup 4 bulan 10 hari anak masih belum lahir juga maka masa ‘iddahnya sampai melahirkan.

Pendapat sahabat Ali itu tidak disetujui sahabat Umar, beliau berpendapat bahwa masa ‘iddahnya telah habis apabila perempuan telah melahirkan, meskipun belum cukup 4 bulan 10 hari.

Hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur’an atau Sunnah Rasul, tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad misalnya mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, perkawinan wanita hamil karena zina, akibat pembatalan pertunangan terhadap hadiah-hadiah pertunangan dan sebagainya.

Read More

Sumber Hukum Perkawinan Dalam Islam (2)

Sunnah Rasul

Meskipun Al-Qur’an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan amat terperinci sebagaimana disebutkan diatas, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan Sunnah Rasul, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an dengan secara garis besar.

Beberapa contoh Sunnah Rasul mengenai hal-hal yang disinggung dalam Al-Qur’an dapat disebutkan antara lain sebagai berikut :

  1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah
  2. Tata cara peminangan
  3. Saksi dan wali dalam akad nikah
  4. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
  5. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Beberapa contoh penjelasan Sunnah Rasul tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur’an secara garis besar antara lain sebagai berikut:

  1. Pengertian “Quru” yang disebutkan dalam Al-Qur’an mengenai masa ‘iddah perempuan yang ditalak suaminya.
  2. Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram.
  3. Besar kecil mahar (maskawin).
  4. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami masa ‘iddah talak raj’i.
  5. Perceraian yang terjadi karena li’an merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami isteri kembali nikah lagi.
Read More

Sumber Hukum Perkawinan Dalam Islam (1)

Al-Qur’an

Ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.

Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

  1. Ayat 49 Surah Adz-Dzariyat menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.
  2. Ayat 36 Surah Yasin mengajarkan juga bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, manusia dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia.
  3. Ayat 13 Surah Al-Hujurat menegaskan bahwa umat manusia diciptakan Allah berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain.
  4. Ayat 1 Surah An-Nisa’ mengajarkan bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan daripadanya diciptakan istrinya, dan dari mereka berdua Allah mengembang biakkan manusia laki-laki dan perempuan.
  5. Ayat 72 Surah An-Nahl menyatakan bahwa Allah menjadikan istri-istri umat manusia dari jenis manusia sendiri, dan dari istri-istri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan cucu-cucu.

Dari ayat-ayat Al-Qur’an tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenis.

  1. Ayat 21 Surah Ar-Rum mengajarkan bahwa diantara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah adalah diciptakan-Nya istri-istri bagi kaum laki-laki dari jenis manusia yang sama, guna menyelenggarakan kehidupan damai dan tenteram serta menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri khususnya dan umat manusia umumnya.
  2. Ayat 32 Surah An-Nur memerintahkan agar kepada laki-laki maupun perempuan yang belum kawin (dalam keadaan tidak kawin), padahal sudah pantas, diusahakan untuk kawin dengan diberi bantuan seperlunya. Allah berjanji akan memberikan anugerah-Nya kepada mereka yang mau melaksanakan perkawinan, tetapi dalam keadaan kekurangan, akan dicukupkan kebutuhan hidupnya. Ayat berikutnya (33), memperingatkan agar mereka yang benar-benar belum mampu melakasanakan perkawinan, dapat memelihara kesucian hidupnya, jangan mudah tergoda bujukan-bujukan setan yang menarik-narik berbuat serong (zina).

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami isteri bersangkutan khususnya, demikian pula dikalangan keluarga yang lebih luas bahkan juga dalam kehidupan manusia umumnya.

Read More

Perbandingan Kredit Syariah & Kredit Konvensional

“Apa yang membedakan status hukum seorang pria hidung belang yg ber-Akad/kontrak mengupah PSK dan melakukan hubungan badan dengan PSK tsb dengan sama2 ridha, suka sama suka dan membayar upahnya 1jt rupiah VS pasangan suami-istri yg tlh melakukan Akad pernikahan dengan membayar mahar senilai 1jt dan selanjutnya melakukan aktivitas serupa dengan sama2 mencintai?”

yang pertama dihukumi ZINA-HARAM-DOSA BESAR sementara yang kedua dihukumi IBADAH-HALAL- MENDAPAT PAHALA padahal pembedanya hanyalah serangkai kalimat ijab dan qabul nya saja kan ?…”
(contoh diatas tanpa bermaksud mereduksi makna perkawinan sebatas menghalalkan hubungan badan aja!)

Serupa itulah logika sederhana yang mendasar yg kita gunakan dalam mencoba memahami hal ini. Bedanya CUMAN AKAD!!! Yang satu akad yang bathil satunya lagi akad yang shahih!

>>>>>>“Kredit Konvensional” adalah akad bathil karena tiadanya transaksi “penyeimbang” atau “penganti” yang berupa transaksi bisnis/komersial yang melegitimasi adanya penambahan/margin tertentu secara adil sesuai syariah!!

Kredit konvensional berbasiskan bunga karena beramsumsikan time value of money, bahwa uang yg sejatinya hanyalah alat tukar (medium of exchange) berubah menjadi komoditas yg dapat beranak pinak hanya karna kesempatan dan factor waktu saja! tanpa factor peran manusia yg mengusahakannya. Sang Kapitalis tinggal ongkang2 kaki saja tanpa ikut menanggung resiko apa2 dan tanpa mengusahakan sesuatu!! tinggal menanggok uangnya ya terus beranak pinak!!

Transaksi2 “penyeimbang” atau “penganti” yg sesuai syariah itu antara lain:

  1. Jual beli/bai’ (albaqarah:275) Dalam hal jual beli motor si pembeli membayar harga atas motor yg diterimanya, dan penjual menerima harga modal dan keuntungan yg diharapkannya, mengenai keuntungan ini syariah tidak membatasinya secara tegas.(salah satu contoh turunan dari akad ini adalah bai` bit taqshid atau bai` bits-tsaman `ajil atau Bai’ murabahah yg menjadi pokok ulasan kita).
  1. Sewa/Ijarah/leasing (albaqarah:23) Si penyewa membayar upah sewa karena ada manfaat sewa yg dinikmatinya. Dan pemilik barang berhak menerima upah itu karna ada penurunan manfaat ekonomis atas barangnya.
  1. Bagi hasil bisa dengan akad Musyarakah/partnership (annisa:12) Mudharabah/trust invesment (HR Ibnu majah No. 2280, kitab at-Tijarah) Dalam proyek bagi hasil para pihak berhak mendapat keuntungan krn disamping menyertakan modal jg turut menanggung kemungkinan resiko kerugian.
  1. Gadai/ar-Rahn (albaqarah:283)

Coba perhatikan semua transaksi sesuai syariah diatas semua terdapat unsur take and give, ada effort ada result, ikut menanggung resiko maka berhak penerimaan bagi hasil, karena memberikan sesuatu maka berhak atas upah, ada pengusahaan maka ada keuntungan!! !

>>>>>>“Kredit Syariah” adalah akad shahih dalam fiqh Muamalah karena basis akadnya adalah jual beli. “Kredit syariah” adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan pembayaran tenggang waktu (karena ekonomi Islam juga mengakui adanya asumsi economic value of money). Akad ini dikenal dengan istilah bai` bit taqshid atau bai` bits-tsaman `ajil. Atau biasa dikenal dgn skema Bai’ murabahah (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yg disepakati! kok boleh ngambil untung? karna dalam jual beli penjual boleh mengambil keuntungan iyakan? )

Hanya saja ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi :

  1. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. Misalnya : harga modal/perolehan motor 14 jt dan dijual 15 juta bila dibayar tunai dan 17 juta bila dibayar dalam tempo 3 tahun. Tingkat keuntungan diatas sebaiknya disepakati parapihak penjual dan pembeli. Dan penjual ahsannya memberi tahukan harga modal/perolehannya.
  2. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga sebagai pinalti apabila pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku
  3. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran disepakati dan ditetapkan sehingga terhindar dari praktek gharar (penipuan/ketidak pastian).

Al-Qaradawi dalam kitab HALAL HARAM mengatakan bahwa menjual kredit dengan menaikkan harga diperkenankan. Rasulullah s.a.w. sendiri pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo untuk nafkah keluarganya.

Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu (time value of money) dan itu sama dengan riba.

Tetapi jumhur (mayoritas) ‘ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Imam Syaukani berkata: “Ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat.” (Wahba Zuhayli dalam Fiqh Islam wa Adilatuhu).

>>>>>>Perlu dicamkan “Kredit Syariah” (bai` bit taqshid/ bai` bits-tsaman `ajil/ Bai’murabahah) pada awalnya merupakan konsep jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan (financing), namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah semisal FIF syariah, perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaanya dan sebagai Contract engginering untuk menghindar dari “bunga” dan kredit syariah ini bukan merupakan instrument ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam!

Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses ISLAMISASI EKONOMI, dan digunakan sebatas pada kasus2 dimana akad2 bagi hasil tidak/belum dapat diterapkan.

Walaupun dengan berbagai keterbatasannya akad “Kredit Syariah” (bai` bit taqshid/ bai` bits-tsaman `ajil/ Bai’ murabahah) ini bukan hanya mengantikan “bunga” dengan “keuntungan”, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yg dibolehkan oleh fuqoha dengan syarat2 tertentu, apabila tak terpenuhi syarat2 nya maka jatuhnya tdk syar’i. Walaupun cita2 ideal Sistem Ekonomi Islam tidak akan sempurna bila hanya bertumpu pada akad ini saja.

Read More

Penghalang Mewarisi

Dalam hal ini ada tiga:

1. Budak Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

2. Pembunuhan Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: “Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. ” Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: “Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.” Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya. Menurut saya, pendapat mazhab Hambali yang paling adil.

3. Perbedaan Agama Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.” (Bukhari dan Muslim) Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu’adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islam ya’lu walaayu’la ‘alaihi (unggul, tidak ada yang mengunggulinya). Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

Read More