Tindak Pidana Pertambangan oleh Koorporasi menurut UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara

      Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. 

Nampaknya akhir-akhir ini dalam pembentukan aturan hukum yang membuat sanksi pidana, subyek hukum pidana diperluas dalam artian tidak hanya orang atau manusia melainkan juga korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal ini pula yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun hanya korporasi yang berbadan hukum.

Perluasan subyek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dicari dasar yuridisnya, yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 103. Bila ditelaah jauh, dapat dikatakan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat dipertanggungjawabkan pengurus dan korporasinya berdasarkan Pasal 163 ayat (1). Hal yang cukup disayangkan pula adalah Undang-Undang tersebut selalu menyebut setiap orang sebagai subyek hukumnya yakni Pasal 158, 160, 161, 162 dan Pasal 165. Akan tetapi tidak diikuti pemberian definisi setiap orang. 

Di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, subyek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga demikian, tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang tersebut yang mengatur bagaimana atau kapan korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan pidana. 

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana yaitu bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu dan dimasukkan sebagai funcionneel daderschap, oleh karena korporasi dalam dunia modern  mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lainnya. 

Menurut para ahli ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana, yakni:

  1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
  2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab; dan
  3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian-urain tersebut dan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di bidang pertambangan, maka akan dicoba untuk menelaah pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan. Dimana di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang tindak pidana di bidang pertambangan yang pelakunya adalah badan usaha Peraturan tersebut tertera pada Pasal 163 Ayat (1) dan (2), pasal tersebut berbunyi:

Pasal 163

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

  1. pencabutan izin usaha; dan/atau
  2. pencabutan status badan hukum.

Meskipun demikian di dalam pasal tersebut hanya menuliskan badan hukum tanpa memberikan suatu pengertian apapun. Namun badan hukum ini sebenarnya telah disinggung dalam pasal-pasal awal Undang-Undang ini, yaitu pada Pasal 1 angka 23 yang berbunyi Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu pelaku usaha di bidang pertambangan dapat dilihat melalui pasal-pasal berikut:

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

a. badan usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

Pasal 65

Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN dan BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang-perorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Bila diamati lebih dalam badan usaha dalam perumusan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), BUMN dan BUMD. Oleh karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan lex specialis, maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi) tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. 

Jika korporasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, maka yang dapat dituntut hanyalah orang-perorang yang ada dalam korporasi tersebut, sedangkan koporasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidan denda terhadap pengurusnya. Selain itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukumnya.

Kekurangan yang terdapat di dalam Undang-undnag Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Penerbangan, Perikanan, Narkotika.65 Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum maka apabila hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 maka semua perusahaan yang didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan apabila melanggar undang-undang

Sehingga dapat diterjemahkan dari uraian-uraian tersebut, di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya tertuju pada korporasi dalam pengertian sempit yaitu dimana korporasi yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, yang pendiriannya badannya jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.

Read More

Dasar Hukum Tanah serta Hak-Hak Atas Tanah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dipergunakan dan dimanfaatkan menurut hak serta kewajiban yang berimbang, untuk memenuhi baik bagi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Realisasi pemenuhan kebutuhan akan tanah itu menurut hukum di tata dalam rangka hubungan yang serasi dan seimbang antara hak dan kewajiban. Tujuannya agar terjamin pergaulan hidup yang tertib, aman dan damai serta kehidupan yang berkeadilan sosial.

Tanah menurut kamus Bahasa Indonesia adalah bumi, negeri daerah kampung, tempat lahir.Sedangkan yang dimaksud tanah sesuai ketentuan pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi, atau dengan kata lain adalah kulit bumi.

Pengertian tanah juga bisa diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.Dalam istilah teknik pengertian tanah adalah butiran kerikir kasar, pasir tanah lempung, tanah liat dan semua bahan lepas lainnya termasuk lapisan tanah paling atas sampai pada lapisan tanah keras.

Pengertian tanah akan semakin jelas apabila dihubungkan dengan beberapa penjelasan tanah berikut ini :

  1. Keadaan bumi di suatu tempat.
  2. Permukaan bumi yang diberi batas
  3. Daratan
  4. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah bagi suatu negara.
  5. Bahan-bahan dari bumi.

Dari Wikipedia dijelaskan pengertian tanah sebagai berikut : tanah dalam bahasa Yunani disebut Pedon, sedangkan tanah dalam bahasa Latin disebut Solum merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai Pedogenesis.

Didalam hal mengatur mengenai pertahanan ini negara Republik Indonesia telah mempunyai suatu Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Dalam komentarnya terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Prof. AP. Parlindungan menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria adalah perwujudan dari pada ketentuan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) : Bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian menguasai disini adalah di dalam hal pengaturannya saja bukan memiliki sebagaimana dilihat dalam negara-negara komunis. Hak menguasai dari negara adalah pemberian wewenang dari seluruh bangsa Indonesia. Perlu di ingat pula bahwa hakum menguasai dari negara ini meliputi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum dihaki.

Tujuan hak menguasai itu tidak hanya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkenaan dengan soal-soal agraria saja, tetapi juga meletakkan suatu kewajiban kepada negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

untuk keperluan diatas diperlukan dasar-dasar hukum dalam hal hak-hak atas tanah dan hal pembebasan tanah agar rakyat terutama rakyat kecil tidak sampai menderita karena hal tersebut. jangan sampai rakyat kecil pemilik tanah selalu dirugikan setiap kali ada pembebasan tanah dengan alasan atau dalih untuk kepentingan umum.

Hukum agraria juga membedakan pengertian tanah dan bumi, tanah hanya merupakan permukaan bumi saja (kulit bumi) sedangkan bumi selain tanah juga termasuk di dalamnya perut bumi beserta dengan isinya. Jadi hak-hak atas tanah yang dipunyai seperti hak milik atas  tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan dan sebagainya itu hanya merupakan bagian permukaan bumi saja, sedangkan apa-apa yang ada di dalam tanah tersebut adalah di bawah penguasaan negara.(Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945).

Beragamnya pengertian dari tanah maka menurut hemat penulis tanah adalah permukaan bumi yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai tempat kehidupan manusia untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya menurut hak dan kewajiban yang berimbang dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama guna tercapainya kesejahteraan hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA) atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

Read More

Hukum Islam di dalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (3)

Alasan Alamiah
Hukum Islam telah lama dikaji dan dipelajari orang, baik dikalangan umat Islam sendiri maupun orang-orang non muslim. Tujuan orang Islam di dalam mempelajari dan mengkaji hukum Islam tidak sama dengan orang-orang non muslim. Moh. Daud Alim di dalam tulisannya memaparkan beberapa tujuan dimaksud, yakni:
Orang Eropa/Barat, di kenal dengan istilah ”Orientalis” di dalam mempelajari agama Islam bertujuan untuk menyerang Islam dari dalam dengan cara mencari titik-titik kelemahan umat Islam.
Untuk tujuan-tujuan politik, guna mengkukuhkan penjajahan mereka seperti di benua Afrika, Timur Tengah dan Asia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dapat dikemukakan seorang orientalis terkenal, yakni Ch.S.Hurgronje dengan teorinya yang terkenal, yakni ”teori resepsi” dan politik Islamnya yang memuat garis-garis besar kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di dalam mengendalikan umat Islam di Indonesia.
Untuk memahami Islam dan umat Islam guna pengembangan kerjasama dengan negara Islam dan negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam. Aliran ini tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia II. Di samping itu dengan tujuan kepentingan politik negara-negara yang bersangkutan. Oleh karena itu diberbagai Perguruan Tinggi di Eropa, Amerika, Eropa Timur dan di Asia diadakan jurusan khusus studi Islam dan hukum Islam.
Dari kajian dan telaah mereka tentang kedudukan dan peranan hukum Islam, mereka berpendapat antara lain sebagai berikut :
Menurut Rene David (Guru Besar Ilmu Hukum dan Ekonomi Universitas Paris), tidak mungkin orang memperoleh gambaran yang jelas mengenai Islam sebagai satu kebulatan kalau orang tidak mempelajari hukumnya.
Charles J. Adams (Direktur Islamic Studies Montreal Canada) hukum Islam merupakan subyek yang terpenting dalam pengkajian Islam. Karena Sifatnya yang menyeluruh yang meliputi sebuah bidang hidup dan kehidupan seorang muslim. Mempelajari hukum Islam memerlukan pendekatan khusus, sebab yang termasuk ke dalam hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut ”law ” dalam sistem hukum Eropa, tetapi juga tentang soal-soal lain di luar wilayah apa yang biasanya dikatakan law itu.
H.A.R.Gibb, hukum Islam telah memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. Karena ia memiliki landasan-landasan keagamaan. Hukum Islam telah berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani dan sekaligus pula menjadi suara hati nurani umat Islam (H.A.R.Gibb, 1955 : 191)

Read More

Hukum Islam di dalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (2)

Karena Alasan Hukum
Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas, bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dengan sendirinya berlaku bagi mereka hukum Islam. Hal ini tentunya berbeda dengan dengan agama-agama lain yang di dalam ajaran agama mereka tidak mengatur atau memuat tentang masalah hukum. Bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, hukum Islam yang berlaku baik secara normatif maupun secara yuridis formal.

Hukum Islam Normatif
Penerapan hukum Islam secara normatif dapat dicontohkan seperti pelaksanaan ibadah mahdlah (ibadah wajib), yaitu ibadah shalat, zakat, puasa pada bulan Ramadhan dan ibadah haji. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan – Allah SWT bersifat normatif. Berlakunya hukum Islam secara normatif adalah bagian dari hukum Islam itu sendiri yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan itu banyak tergantung pada kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif tersebut. Selanjutnya dipatuhi atau tidaknya hukum Islam yang berlaku secara normatif tergantung pada kuat atau lemahnya keimanan umat Islam itu sendiri.
Secara Yuridis Formal
Maksudnya hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan dengan benda dan alam lingkungannya dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi ”hukum positif” berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya tentang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan, hukum zakat, hibah, wasiat dan lain-lain dengan catatan telah dikomplikasikan dan dikodifikasikan. Untuk menegakkan hukum positif tersebut dibentuk Pengadilan Agama. Keberadaan Peradilan  Agama di Indonesia telah berlangsung sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan dan di daerah-daerah Islam lainnya. Setelah Belanda menjajah dan menguasai wilayah Indonesia dengan pemerintahannya (Hindia Belanda) Pengadilan Agama secara formal dibentuk untuk daerah Jawa dan Madura pada tahun 1882 dan di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur pada tahun 1937, kemudian setelah lepas dari penjajahan/ pemerintahan Hindia Belanda (merdeka) pembentukan Peradilan Agama di luar kedua wilayah tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 1957.
Dalam sistem peradilan di Indonesia kedudukan Peradilan Agama semakin kuat dengan ditetapkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ”Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman”, dalam salah satu pasalnya menyebutkan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Dan selanjutnya dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang ”Perkawinan”, kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh dan bertambah kuat. Karena itu siapa saja yang akan menjadi penegak hukum atau pelaksana hukum dalam masyarakat Islam Indonesia, maka mempelajari hukum Islam merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan.

Karena Alasan Konstitusional
Di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan Negara RI didasarkan kepada ”Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan dasar-dasar lainnya yang kemudian dikenal dengan istilah ”Pancasila”. Sila pertama tersebut dijabarkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang tertuang di dalam Pasal 29.
Menurut Hazairin sebagaimana dikutip Mo. Daud Ali, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 itu tafsirannya antara lain adalah :
Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani/Kristen, Hindu dan Budha. Ini berarti bahwa di dalam Negara RI tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia.
Negara RI wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam dan demikian pula bagi agama-agama lainnya (selain Islam), yakni agama-agama yang secara resmi diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Makna yang terkandung di dalam tafsiran tersebut adalah bahwa Pemerintah RI berkewajiban menyediakan fasilitas sehingga hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan biak, sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara.
Syari’at Islam tidak hanya mengandung hukum-hukum kaidah mahdlah, seperti hukum shalat, zakat, puasa, dan haji, tetapi juga memuat hukum dunia baik perdata maupun publik yang memerlukan ”kekuasaan negara” untuk menjalankan secara sempurna.yang dimaksud adalah hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, hukum perkawinan/ perceraian, kewarisan dan lain sebagainnya. Hal-hal seperti tersebut diatas di dalam penegakkannya memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus, yakni Peradilan Agama. Di samping itu syri’at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan untuk melaksanakannya karena dapat diljalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi itu sendiri menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Read More

Hukum Islam di dalam Kurikulum Program Ilmu Hukum (1)

Hukum Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib yang telah ditetapkan atau dimasukkan dalam kurikulum program ilmu hukum dengan beberapa alasan dan pertimbangan rasional. Alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut ;

Karena Alasan Sejarah
Sejak Islam masuk ke Indonesia dan dianut sebagai agama dengan melalui jalur perdagangan dan atau perkawinan, maka secara sadar atau tidak hukum Islam diterapkan di dalam kehidupan. Karena hukum Islam merupakan bagian yang inhern (tidak terpisahkan dengan Islam itu sendiri).
Hukum Islam dilaksanakan dalam kehidupan keluarga-keluarga muslim dan selanjutnya dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tumbuh dan berkembangnya masyarakat Islam di Indonesia untuk pengaturan dan pembinaannya melahirkan terbentuknya pemerintahan dalam bentuk ”Kerajaan Islam”, seperti kerajaan Islam di Peurlak, Pasai dan lain-lain. Pemberlakuan hukum Islam di bawah pemerintahan Raja-Raja Islam sampai pada masa berkuasanya VOC dan kemudian di masa pemerintahan kolonial Belanda.
Di masa penjajahan Belanda, pemerintah Hindia Belanda mendirikan ”Sekolah Tinggi Hukum”, (Rechts Hoge School) mencantumkan mata kuliah ”hukum Islam”, di dalam kurikulumnya yang mereka sebut dengan istilah ”MOHAMMADENSCH RECHT”.
Tradisi tersebut dilanjutkan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan mempergunakan istilah yang sama, meskipun sebenarnya peristilahan itu tidak benar dan tidak tepat. Namun dalam perkembangan berikutnya istilah tersebut berubah / diubah menjadi ”Hukum Islam”.

Karena Alasan Penduduk
Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dilihat dari segi kuantitasnya, sekitar 85 – 90 %, meskipun dari sudut kualitas relatif tidak mencapai jumlah tersebut. Karena penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam, maka sejak dahulu para pegawai, para pejabat pemerintah / penguasa atau para pimpinan di bekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai lembaganya maupun mengenai hukum-hukumya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Islam Indonesia.

Read More