Kampanye Digitalisasi

Dalam era teknologi digital yang berkembang pesat saat ini, bentuk dan metode kampanye politik mengalami transformasi. Media yang digunakan oleh para politisi tidak lagi sekadar menggunakan sarana konvensional seperti lewat spanduk atau baliho. Kampanye pun mengalami digitalisasi.

Perkembangan teknologi digital yang terus tumbuh di nusantara membawa angin perubahan tersendiri dalam perkembangan strategi kampanye politik dewasa ini. Meski disadari pengguna teknologi komunikasi masih cukup terbatas, namun sarana komunikasi digital coba dimanfaatkan oleh politisi untuk membidik segmen masyarakat tertentu, khususnya di perkotaan.

Metode kampanye ini tidak hanya relatif murah dari sisi biaya, tapi juga dipercaya punya dampak yang lebih personal karena langsung masuk pada wilayah privasi pemilih.

Hasilnya adalah kiriman SMS atau email yang diterima oleh teman saya di atas.

Dalam istilah teknis hukum cyber, para politisi yang memanfaatkan teknologi digital lewat fasilitas SMS, MMS, atau juga email telah melakukan spamming kepada para target pemilihnya. Terlepas dari asumsi efektivitas aktivitas spamming ini dalam kampanye, apakah kampanye spam itu dibolehkan?

***

Aslinya istilah spam berasal dari nama salah satu produk daging kaleng di Amerika Serikat. Buat pemilik email, istilah spam mungkin tidak asing. Beberapa provider email seperti yahoo atau google memberikan ruang khusus tertulis “spam” buat surat yang ‘dicurigai’ tidak dikenal pengirimnya atau isinya berbau unsur bisnis yang tidak diinginkan oleh pemilik alamat email.

Awalnya, spam memang lebih diasosiasikan dekat dengan fasilitas surat elektronik. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dunia digital, istilah spam digunakan secara luas mengkover pelbagai jenis media elektronik yang ditemukan manusia. Di sini asas media and technology neutrality diterapkan. Dengan pemberlakuan asas ini, tidak ada lagi perbedaan antara dunia nyata dengan maya. Keduanya dinyatakan analog dan menjadi satu kesatuan.

Dalam diskursus hukum cyber, spam telah diidentifikasi sebagai salah satu perbuatan pidana. Kriminalisasi spam yang didefinisikan sebagai ”unsolicited electronic commercial messages” telah berlaku di beberapa negara maju seperti Amerika (Can-Spam Act) dan Australia (Spam Act (Cth.)), sejak tahun 2003. Namun di beberapa negara yang belum canggih hukum teknologinya, spam belum masuk daftar entri kamus hukum.

Pelarangan Spam dalam realitas hukum bisnis didasarkan pada beberapa argumen. Pertama, spam menggangu privasi (nuisance). Account email maupun alamat elektronik lainnya sama saja seperti alamat rumah domisili kita. Jika ada kiriman informasi dari seseorang yang tidak kita kenal mengunjungi tempat tinggal kita, tentunya hal ini membuat si pemilik rumah kurang nyaman. Apalagi informasi berikut penyampai informasi secara intensif datang dan menawarkan pelbagai produk yang belum tentu kita inginkan.

Di negara-negara berbasis hukum common law, persoalan privasi merupakan objek prinsipil dalam hukum. Banyak hukum yang mengatur masalah privasi ini seperti trespassing dan nuisance. Selain itu, mayoritas negara anglo ini memiliki Privacy Act yang mengatur proteksi individu atas pelbagai atribut dirinya dalam ranah publik.

Kedua, spam dituduh mengganggu viability dan efisiensi proses pesan-pesan elektronik. Kapasitas inbox baik email maupun sms misalnya bertambah bebannya dengan tumpukan info yang tidak jelas relevansi dengan kepentingan user. Buat provider, kiriman spam membuat beban server mereka bertambah, dan ini berarti tambahan biaya buat pembuatan kapasitas server yang lebih besar. Buat user, kerugian yang diderita juga bisa berimplikasi pada inefisiensi waktu dan tambahan biaya buat kapasitas bandwidth atau memori yang terpakai.

Ketiga, dalam konteks bisnis, spam dinilai merusak costumer confidence yang selanjutnya berimplikasi pada perusakan citra bisnis yang legitimate. Penggunaan spam sebagai media promosi dan iklan dianggap kurang etis karena masuk dalam ruang privasi tanpa permisi. Alih-alih costumer akan mengapresiasi kiriman informasi yang datang ke ruang elektronik pribadi mereka, yang muncul adalah gugatan tentang bagaimana pihak pengirim bisa tahu nomor atau account pribadi mereka.

Tidak semua pesan yang tidak dikenal tentunya terlarang dan teridentifikasi sebagai spam. Sebagaimana definisi spam di muka, ada tiga unsur utama sebuah pesan dikategorikan sebagai spam. Pertama, pesan tersebut tidak diinginkan (unsolicited). Artinya pesan tersebut dikirim tanpa persetujuan dari penerima pesan. Kedua, pesan tersebut mengandung isi komersial, yaitu pesan untuk menawarkan sebuah produk. Ketiga, pesannya dikirim dengan menggunakan alat elektronik.
SMS atau e-mail politik yang diterima teman di atas per definisi telah memenuhi tiga unsur spam. Pesan yang dikirim seorang caleg jelas tidak diinginkan oleh penerima; menawarkan produk politik yaitu pilihan caleg/parpol; dan dikirim menggunakan alat elektronik berupa SMS atau e-mail yang jelas memiliki account pribadi (berupa nomor atau alamat).

Meski sekilas tawaran politik tidak mengandung unsur komersial, dalam perspektif marketing politik, produk politik sudah dikiaskan dengan produk komersial. Dalam derajat tertentu, produk politik sama dengan produk bisnis biasa, bahkan produk politik sebenarnya telah mengalami reifikasi.

Jika hanya dilihat dari aspek formal, jelas spam politik hukumnya terlarang. Namun dalam praktiknya, negara-negara yang telah memiliki undang-undang spam mengecualikan spam politik bersama spam yang berasal dari lembaga pendidikan, organisasi sosial, keagamaan, atau pemerintahan (lihat misalnya Schedule 1 Section 2-4, Australian Spam Act 2003). Kampanye spam karenanya diperbolehkan untuk kepentingan publik.

Di Indonesia regulasi khusus tentang spam belum ada. Dalam konteks politik, kampanye spam belum teridentifikasi secara jelas dalam jenis-jenis kampanye yang diatur dalam pasal 81 UU. No. 10 tahun 2008, misalnya.

Menjembatani kekosongan hukum ini, Depkominfo beberapa waktu lalu mengeluarkan Peraturan No. 11/Per/M.Kominfo/2/2009 tertanggal 4 Februari 2009 tentang “Kampanye Pemilu Melalui Jasa Telekomunikasi”. Peraturan ini berisi aturan umum kampanye politik oleh peserta pemilu menggunakan jasa telekomunikasi seperti SMS, MMS, ringtone, ringback tone dan sejenisnya.
Peraturan ini merupakan dasar hukum legalitas spam politik Indonesia.

Hanya saja menurut saya peraturan ini terlalu parsial. Hanya menyasar satu aspek spam saja, yaitu politik. Padahal semestinya Depkominfo mulai berpikir strategis untuk melanjutkan pelaksanaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan mengusulkan RUU Spam untuk mengatur lalu lintas dunia maya negeri ini. Dengan demikian, legalitas spam politik tidak sebatas pada peraturan setingkat menteri, tapi diatur dalam undang-undang.

One thought on “Kampanye Digitalisasi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>