Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkwinan dan perceraian (dan ruju’). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

  1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Ruju’ bagi orang beragama Islam (lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor Tahun 1954)
  2. Kantor catatan sipil (Bugerlijk Stand) untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada:

(1)   Stb 1933 Nomor 75jo Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.

(2)   Stb 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa.

(3)   Stb 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.

(4)   Pencatatan Sipil untuk Perkawinan Campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomon 279.

(5)   Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawisi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ni.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada  petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan cabinet tentang data NTR.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *